Ditemukan 17962 data
186 — 45
- Menyatakan para Penggugat II berdasarkan Akrta Ikrar Wakaf No. W2/116/02/1993 tanggal 2 Februari 1993 dari PPAIW Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan Sertifikat Tanah Wakaf No. 63 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris, sebagai nahzir yang sah menurut hukum.
- Menyatakan perbuatan Tergugat atau siapa saja yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai atas objek wakaf berikut bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai atas objek wakaf agar segera mengosongkan tanpa syarat dan mengembalikannya kepada nahzir dalam keadaan baik.
77 — 45
Menyatakan tanah yang termuat dalam Surat Keterangan Tanah (SKT)yang diterbitkan Bupati KDH Kabupaten Deli Serdang Nomor 123672/Halaman 3 dari 9 hal.Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PTA.MdnA/VI/3 tanggal 17 Maret 1975 adalah tanah wakaf Yayasan Wakaf T.Darwisyah.3.
Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang dikeluarkanKantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KecamatanPerbaungan Nomor :a. 33/W3/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007b. 34/W3/V1/2007 tanggal 28 Juni 2007c. 35/W3/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 tidak berkekuatan hukum4. Menyatakan tidak dapat menerima (Niet Ontvankelijk Verklaard) gugatanPenggugat selainnya.5.
129 — 0
164 — 173
Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor :K-5/BA.03.2/33/1997 tertanggal 25 Rajab 1418 H bertepatan dengan tanggal 26 Nopember 1997 serta surat lainnya yang menyangkut tentang wakaf atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor :K-5/BA.03.2/33/1997 tanggal 25 Rajab 1418 H bertepatan dengan tanggal 26 Nopember 1997 ; 4.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
unsurunsur dan syarat wakaf mutlak harus dipenuhi untukbisa ditetapbkannya bahwa peristiwa wakaf itu sah menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap siapa pewakaf (waqif) dan apa benda wakaf(mauquf) nya dalam perkara ini, Tergugat telah menyampaikan jawaban bahwavagif adalah Masyarakat Desa Sijambi dan sekitarnya dan benda wakaf adalahobjek perkara yang telah dibeli secara patungan tahun 1968 oleh masyarakatdari Alm.
Sedangkan saksi Tergugat sumbernya bukan dari pelakuperbuatan hukum yaitu pewaqif, nazir atau saksi ikrar wakaf waktu itu.
Muhammad Syarif Pane (kakeknya) bukannazir atau pengelola wakaf;Menimbang, bahwa selain itu keterangan Saksi Tergugat tentang objeksengketa adalah wakaf telah bertentangan dengan Saksi Penggugat, padahalsebagian saksi Tergugat samasama pernah sekolah di An Najah dengan SaksiPenggugat yang mengatakan bahwa objek sengketa bukan wakaf.
objek perkara tidak pernah terdaftar sebagaibenda wakaf, padahal APAIW adalah akta otentik yang mesti dicatat dalamregister yang disediakan untuk itu.
Sehingga dengan tidak dimasukkannyaAPAW dalam Daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf mengindikasikan Aktadikeluarkan tidak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berkaitantidak terpenuhinya unsurunsur wakaf, Hakim Anggota berpendapat bahwapetitum Penggugat point 3 dan 4 dapat dikabulkan dengan menyatakan AktaPengganti Akta lkrar Wakaf Nomor : K5/BA.03.2/33/1997 tanggal 26 November1977 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan
207 — 81
Akantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif.
Nek Mah sehingga sehingga wakaf dimaksud telahbertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku;9.
Sehingga wakaf maupunikrar wakaf yang tersebut dalam Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf No.Halaman 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016 /MS.Bna.(APAW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 tersebut tidakmemenuhi syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku.
milik Desa Lhong Raya meskipuntidak pernah ada wakaf atau ikrar wakaf dari pemilik tanah yang sahmenurut hukum wakaf yang berlaku.
umumnya menurut hukum wakaf;Halaman 39 dari 60 Halaman Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016 /MS.Bna.16.Bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah mengapa tanah milikPenggugat dijadikan sebagai tanah wakaf Desa Lhong Raya padahal tidakpernah terjadi wakaf/tidak pernah ada ikrar wakaf dari pemilik tanah yangsah?
155 — 48
93 — 37
Pertemuantersebut tidak dihadiri oleh PARA PENGGUGAT karena memang PARAPENGGUGAT tidak pernah menyetujui atas pemberian wakaf tersebut;Bahwa kemudian setelah beberapa hari dari pertemuan tersebut TERGUGATll / Imam Ex Masjid AlHidayah membawa sendiri Akte lkrar Wakaf "Ex MasjidAl Hidayah" kepada TERGUGAT Ill untuk ditandatangani, setelah itu lkrarwakaf tersebut ditandatangani oleh TERGUGAT Ill dan di tandatangani jugaoleh Alm.
Nomor 569/Pdt.G/PA.Pal10.11.12.PARA PENGGUGAT dan tanpa dihadiri olen saksi saksi, karena Akta Ikrartersebut hanya dibawakan ke rumah masing masing ;Bahwa setelah menandatangani Akte Ikrar tersebut, TERGUGAT Ill dan Alm.A (ahli waris Alm LATURUPA) sempat menanyakan kepada TERGUGAT II /Imam Ex Masjid AlHidayah "kenapa Ikrar Wakaf tersebut di bawa sendiri olehTERGUGAT Il ke rumah masingmasing untuk di tandatangan, TERGUGAT IImenyatakan membuat wakaf tersebut karena dia "menunjuk dirinya sendirisebagai
Namun TERGUGAT Ill (salah satu ahli waris dari Alm, S 1V) yangikut menandatangani lkrar Wakaf tersebut yang masih hidup tidak setujuhingga beberapa kali rencana pembangunan di atas lokasi objek sengketatersebut batal untuk dilaksanakan;Hal. 4 dari 11 Hal, Put.
;Bahwa perbuatan / tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT Ill ikutmenandatangani "ikrar Wakaf" tanpa seizin / persetujuan PARA PENGGUGATyang juga selaku ahli waris dan Alm.
Bahwa perbuatan / tindakan yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT,dengan menerbitkan sertifikat secara tanoa hak di atas tanah wakaf adalahtidak sah secara hukum merupakan pelanggaran hukum dan sangatbertentangan "UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Nomor : 5 Tahun 1960"sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat(3) ;22.
143 — 37
Bahwa kemudian tahun 1984 dimana Para Penggugat tidakada lagi tinggai di tanah terperkara tersebut, maka oleh Tergugat dan Tergugat ii serta Tergugat iii menerbitkan Saiinan Akta PenggantiAkta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember1989;Halaman D aari 14 Halaman ttit. No. ion //t'at.u/2U11>/'A.LI'K12.
Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II serta Tergugat IIIyang menerbitkan Saijinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf NomorBA. 03.2/10/1989 tanggai 11 Desember 1989 yang dikeluarkan oiehKepaia Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak,Kabupaten Deli Serdang adalah tidak sesuai dengan ketentuanPasai 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;.13. Bahwa Penerima Wakaf mendaftarkan kepemilikan atasbenda wakat terseout kepaaa Baaan Pertananan Nasional setempat;14.
Bahwa dengan demikian terhadap tanah terperkara tidakpernah diwakafkan oien orang tua Para Penggugat, oien karena ituSaiinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989tanggai n Desember 1989 dianggap tiaak peman ada atau setiaaktidaknva tidak mempunyai kekuatan hukum;20. Bahwa oien karena itu mohon kepada Ketua PengadilanAgama Lubuk Pakam cq.
Majelis Hakim yang mulia berkenankiranya untuk menerima gugatan ini dan menyatakan Saiinan AktaPengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11Desember 1989 batai demi hukum atau setidaktidaknya tiaakmempunyai kekuatan hukum;21.
Menyatakan Saiinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA.03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 yang dikeluarkan oieh KepalaKantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kaoupaten uenSerdang batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak mempunyaikekuatan hukum;4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan telebihdahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voer bDiJvoorad);5.
82 — 16
273 — 118
Membatalkan proses atas Akta Ikrar Wakaf nomor : W. 2/105/10/K Tahun 2000 dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.5a/105/X/K Tahun 2000 tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dengan segala akibat hukumnya;3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf nomor: W. 2/105/10/K Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum; 4.
147 — 99
PUTUSANNomor 0045/Pdt.G/2019/PTA.Mtr2a a oe :2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAMDalam tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkanputusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Wakaf antara :Husain M. Said bin Syekh Said, lahir di Bima tanggal 03 April 1948, Jeniskelamin lakilaki, agama Islam, pendidikan terakhir D1,pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia,Alamat di JIn.
perkara MajelisHakim tentunya terlebih dahulu akan memeriksa surat gugat, apakah suratgugat tersebut sudah dibuat sesuai dengan aturan yang ada atau belum,karena surat gugat harus dibuat secara jelas, tegas dan terperinci baiksubyek maupun obyeknya, sehingga nantinya apabila dijatunkan putusantidak akan ada permasalahan yang timbul dalam putusan tersebut;Menimbang, bahwa ternyata selain Tergugat I/Terbanding danTergugat II/Terbanding Il, masih ada saudara Penggugat/Pembanding lainyang menguasai tanah wakaf
108 — 61
Terbanding/Tergugat I : Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat II : Hamdan
Terbanding/Tergugat III : Tjut Hamzah
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat V : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Ppaiw
Terbanding/Tergugat VI : Kantor departemen agama kota banda aceh
Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat VIII : Marzuki Mubin
Terbanding/Tergugat IX : Jalaluddin
428 — 131
Dan Dengan Mengadili Sendiri :
Dalam Provisi
Tidak menerima gugatan provisi dari Penggugat;
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;
Menyatakan bahwa Mahkamah Syariyah/Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;Dalam Pokok Perkara
Dalam Konvensi
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Membatalkan wakaf atas tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di jalan MalikulSaleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
Sebelah selatan dengan Lorong desa/rencana jalan;
Sebelah timur dahulu dengan tanah Ali Basyah, sekarang milik Mudassir bin Yahya;
Sebelah barat dengan tanah Zainun ;Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/162/03/1999, tanggal 01 September 1999 tidak berkekuatan
Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nazir Wakaf Desa Lhong Raya tidak berkekuatan hukum;
Mememerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat II) untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Malikul Saleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:- Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
Pembanding/Penggugat : Basyariah binti Hasan
Terbanding/Tergugat I : Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat II : Hamdan
Terbanding/Tergugat III : Tjut Hamzah
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat V : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Ppaiw
Terbanding/Tergugat VI : Kantor departemen agama kota banda aceh
Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat VIII : Marzuki Mubin
Terbanding/Tergugat IX : JalaluddinAkantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif. Sehingga Penggugatpun menyatakan keberatan dan melarang pendirian bangunan rumah diatastanah tersebut, apalagi bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak jelasperuntukkan serta tidak sesuai dengan kegunaan tanah wakaf padaumumnya;.
Nek Mah sehingga sehingga wakaf dimaksud telahbertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku;. Bahwa meskipun tidak pernah terjadi wakaf/ ikrar wakaf dari pemilik tanahyang sah, akan tetapi Kepala Desa Lhong Raya dan atau beserta Tergugat IIselaku Sekretaris Desa sekaligus sebagai Sekretaris Nadzir Wakaf DesaLhong Raya yang saat itu juga masih aktif bekerja pada Kantor PertanahanHal 6 dari 33 hal.
Sehingga wakaf maupunikrar wakaf yang tersebut dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.(APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 tersebut tidakmemenuhi syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku.
Nomor 1 Tahun 1991) ;Menimbang, bahwa adapun unsur/rukun dari wakaf menurut Pasal 6UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi Wakaf dilaksanakandengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : a. Wakif, b. Nadzir, c.Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e.
Peruntukan harta benda wakaf dan f.Jangka waktu wakaf,Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsurunsur wakaf tersebutsifatnya adalah komulatif bukan alternative, artinya wakaf dikatakan sahapabila semua unsur tersebut terpenuhi sebagaimana ditentukan dalamPasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Penggugatmendalilkan tanah sengketa seluas +400 m?
95 — 0
2.DIAN PANSURI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGELARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN PAGELARAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PRINGSEWU
240 — 84
SUPARDIYO
2.DIAN PANSURI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGELARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN PAGELARAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PRINGSEWUWakaf.2.
Wakifhalaman 39 dari 95 halaman, Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.PrwNazhir;Harta Benda Wakaf;Ikrar Wakaf;Peruntukan Harta Benda Wakaf;Jangka Waktu Wakaf;Dalam Pasal 6 huruf d tentang unsur Wakaf yaitu Ikrar Wakaf berdasarkanPasal 17 UndangUndang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ikrar wakafdilakukan oleh wakif kepada nazhir dihadapan ppaiw dengan disaksikan~ O29 5oleh 2 orang saksi dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk Akta IkrarWakaf (AIW).5.
ketentuan pada UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf; Bahwa perbedaan tugas Direktorat Wakaf di Kementerian Agamadengan Badan Wakaf Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesiamerupakan Lembaga independent yang kewenangannya terkait denganpembinaan nazhir, sedangkan Direktorat Wakaf yang ada di KementerianAgama kewenangannya terkait dengan penerbitan aturanaturan terkaitpelaksanaan wakaf; Bahwa kementerian Agama harus aktif dalam mendata nazhiryang mengurus tanah wakaf, sebagaimana penjelasan Pasal
wakaf maka wakaf tersebutdikategorikan sebagai wakaf yang tidak memenuhi unsur; Bahwa terhadap wakaf yang tidak ada Akta Ikrar Wakafnya danwakaf tersebut tidak memenuhi unsurunsur wakaf, maka wakaf tersebutbatal demi hukum dan tanah yang sebelumnya sudah diwakafkankembali menjadi milik sepenuhnya dari wakif; Bahwa wakaf menurut Syariah itu adalah wakaf menurut hukumIslam tetapi tetap harus dicatatkan atau dituangkan dalam akta ikrarwakaf; Bahwa Wakaf yang dilakukan di bawah tangan selama memenuhiunsur
Wakaf, yang menyatakan hartabenda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakifsecara sah.
173 — 0
128 — 28
PUTUSANNomor 0064/Pdt.G/2016/PA.JSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara WAKAF antara:Abdul Hamid Bin H.
tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan ,Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Setiabudi BaratNo. 8 K, Setiabudi, Jakarta Selatan, Propinsi DkiJakarta sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2016telah mengajukan permohonan WAKAF
118 — 55
SalinanPENETAPANNomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ckr28 Vee :a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Pembatalan AktaIkrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir pada tingkat pertama, dalampersidangan Hakim Majelis telan menjatuhkan penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara:Penggugat, , Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT , Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan,tinggal di, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat ;TERGUGAT, Umur 45
BahwasetelahPenggugat periksa berkas persyaratan permohonanAkta Ikrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir, maka pada tanggal 14Desember 2017, Penggugat memerintahkan kepada Pegawai pengelolaAdministrasi Wakaf Bapak Adri Surya Darmo, S.Ag untuk melakukanSurvey ke tanah yang akan di wakafkan tersebut;5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Penggugat memintaTergugat dan Tergugat II untuk melaksanakan Ikrar Wakaf di KUAKecamatan Setu.
Bahwasetelah dibacakannya Ikrar Wakaf, maka Penggugat membuatAkta Ikrar Wakaf (W.2) Nomor KUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 danPengesahan Nadzir (W.5) Nomor KUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017;1. Bahwa belakangan diketahui Tergugat sebagai Wakif adalah bukanPemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Kp.
Bahwa dalam Pasal 8 huruf (d) Undangundang No. 41 tahun 2004tentang Wakaf dijelaskan Wakif adalah Pemilik Sah Harta Benda Wakaf.Sedangkan Tergugat bukanlah pemilik Sah Harta Benda yang diWakafkan sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala DesaTamanrahayu;3.
Bahwa karena telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalamkepemilikan Tanah Wakaf yang dimaksud pada point 2, maka Penggugatbermaksud membatalkan Akta Ikrar Wakaf NomorKUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 dan Pengesahan Nadzir (W.5) NomorKUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017 yang telah di keluarkan oleh Penggugatselaku PPAIW Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan iniPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.
77 — 15
145 — 20