057/Pdt.G/2012/PA.Clg

057/Pdt.P/2010/PA.JS

Soeharto yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaSelatan dengan register Nomor : 057/Pdt.P/2010/PA.JStanggal 13. April 2010 dengan dalil dalil sebagaiberikutBahwa Soeharto. alias Soeharto:. Iman Soepeno Bin R. ImanSoepeno, lahir di palembang, 13 Agustus 1938;Bahwa pada tanggal, 15 Maret 1968, Soeharto Iman SoepenoBin R.

uraianpenetapan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimanatercantum dalam berita acara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukanpermohonan~ pencabutan perkaranya karena masih inginbermusyawarah dengan keluarga Pewaris lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuaidengan ketentuan yang ada dalam pasal 271272 RV makaMajelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohontersebut dan perkara nomor : 057

PUTUSANNomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Mr.Sea a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat. antara :XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DusunWonokerto RT.057 RW. 017 Desa Sekargadung KecamatanPungging Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebutPenggugat

;melawanXXXXXX, umMur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun WonokertoRT.057 RW. 017 Desa Sekargadung Kecamatan PunggingKabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei2017 telah mengajukan

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 31 tahun 10 bulan ;4.

SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat tinggal di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Saudara ipar Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057

SAKSI Il, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempattinggal di Dusun Kebonsari RT. 033 RW. 009 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Teman Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057 RW. 017

Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Put.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat selurunnya dan memerintahkan Tergugatuntuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatan Penggugatatas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2011 Nomor00007/207/1 1/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan

tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatdi Jalan Gunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamatkorespondensi Jalan Raya Negara, Nomor 100, Batuan,Halaman 3 dari 9

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00007/207/11/057

Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor S419/ WPJ.07/2017tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji

Putusan Nomor 433/B/PK/Pjk/202100287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp36.041.262,00 danmengeluarkan putusan dengan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Februari 2007;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86760/PP/M.IVA1/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal

Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 Masa PajakJanuari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Januari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, RT 010 RW 009,Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00287/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 15 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak Januari 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak

Bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp21.508.940.790,00, sehinggaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015, Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkanPemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitunganpajak berdasarkan

Banding tanggal 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008091.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2015, Nomor 00003/407/15/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015, Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atasnama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015,Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 2192/B/PK/Pjk/2021mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015,Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.071.001.0057.000; sehingga perhitungan PPN yanglebih dibayar sebesar Rp36.956.995.102,00; adalah sudah tepat dan tidakbertentangan

Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat danTergugat dalam Pasal 5 ayat 2 Perjanjian Pelatihnan Training no.057/PPKLGR/05.2011 0)n2 ann nnn nnn nnn nnn nnn ann nn nennenenannnenannensnnnmenes"Apabila mufakat tidak tercapai dalam waktu 45 (empat puluh lima) harikalender sejak dimulainya musyawarah, Para Pihak akan menyelesaikansegala dan setiap perselisihan serta perbedaan pendapat yang timbulmelalui Pengadilan Negeri

Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitasSumber daya Manusia dan mengembangkan kompetensi Tergugatsebagai Pilot Areal Manuring maka Penggugat dan Tergugat sepakatuntuk mengadakan perjanjian pelatinan training yang pada tanggal 3 Mei2010, penggugat dan tergugat menyepakati Perjanjian Pelatinan Trainingno.057/PPKC1110) 970) 0 a7.

MENYATAKAN Perjanjian Pelatinan Training no.057/PPKLCR/05.2010, adalah sah menurutII. MENYATAKAN Tergugat telah melakukan wanprestasiterhadapPenggugat; 2222222 252 222Il. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar gantikerugian kepada Penggugat sebesar Rp.Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.174/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.3.318.680.000. (Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan BelasJuta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);IV.

Bahwa Tergugat mengalami Shock dan Trauma untuk kembaliterbang sebagai Agricultural Pilot untuk kegiatan pemupukan udara setelahterjadi kecelakaan yang menimpa almarhum.Capt.M.Adipura pada tanggal11saatMei hari Sabtu Pukul 11.30 WIB, di daerah Mesuji , Lampung , padamenjalankan tugas pemupukan udara ; (P3);5Bahwa pada saat disepakati nya Perjanjian Pelatihan Training tersebutNo 057/PPKLCR/05.2010.

Sinar Mas Super Air)dengan Tergugat (Muhammad Taufiq Dinansyah) yang dituangkan dalamperjanjian pelatinan training Nomor 057/PPKLCR/05.2010 tanggal 3 MeiBahwa perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Aan Subrata dan BoediUtomo yang masingmasing bertindak sebagai direktur PT.

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei2013 Nomor 00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116531.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00118/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02331/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 116531.99/2013/PP,atas nama PT Cheil Jedang Superfeed, NPWP01.071.778.3057.000, beralamat di Menara Jamsostek

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti

Putusan Nomor 112/B/PK/Pjk/2019Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2013 Nomor: 00116/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00, atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116942.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02458/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00116/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00116/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 MasaPajak November 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor: 116942.99/2013/PP, atas nama PT.

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00116/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00116/107/13/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Agustus 2013 Nomor:00132/107/13/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP= Rp 0,00Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117352.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 04 April

2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihnan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00132/107/13/057/16tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2013, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor: 00132/107/13/057/16tanggal 21 Juli 2016 karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamatHalaman 3 dari 7 halaman.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00132/107/13/057

Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2019Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00132/107/13/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Agustus2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095267.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPLB Nomor00097/407/12/057

Uraian Banding tanggal 24 November 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095267.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00097/407/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00097/407/12/057/14 tanggal 17 Maret 2014 atas nama PTAgronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat diMultivison Tower, Lt. 15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor00097/407/12/057

Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor:057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin Atas Nama M.

Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah Keputusansah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak.c.

Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah keputusan sahdan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak ;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian( BAPEK ) Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M Agus MaulanaNIP.19740817199402 1 O01 dari Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;3.

Memerintahkan kepada Tergugat ( BAPEK ) untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M. Agus Maulana NIP.19740817199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;4.

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84964/PP/M.IIA/15/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding inidapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPKB Nomor:00005/206/10/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84964/PP/M.IIA/15/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00365/KEB/WPJ.07/2016 tanggal5 April 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00005/206/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP000365/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 5 April 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00005/206/10/057/15tanggal 13 Februari 2015, atas nama: PT.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00365/KEB/ WPJ.07/2016 tanggal 5 April 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00005/206/10/057

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatagar mengabulkan gugatan ini dan memerintahkan Tergugat untukmenindaklanjuti dan memproses pengajuan keberatan Penggugat atasSKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2011 Nomor00004/207/1 1/057/16:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 6 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87034/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00004/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untukMasa Pajak Mei 2011, atas nama: PTI Khrisna Duta, NPWP02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan Gunung Agung Nomor 123B,Denpasar (alamat korespondensi

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahnuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Mei 2011, atas nama:PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di JalanGunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamat korespondensiJalan Raya Negara Nomor 100, Batuan, Sukawati, Denpasar

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor : S418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor : 00004/207/11/057

dan benar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S418/ WPJ.07/2017tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2011 Nomor : 00004/207/11/057

diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal14 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar pada tanggal 14 April 2016, di bawah register Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Dps yang pada pokoknya telah mendalilkan halhal sebagai berikut :e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yangmelangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu,padatanggal 24 Maret 2011,sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor474/057

Menyatakan,bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangmelangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 24Maret 2011,sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 474/057/ PLG/Pem,tanggal 22 Maret 2016,yang dikeluarkan oleh perbekel Pelaga,Kecamatan Petang, Kabupaten Badung adalah perkawinan yang sah danputus karena perceraian dari segala akibat hukumnya ;3.

Photocopy Surat Keterangan Kawin Nomor 474/057/PLG/Pem, diberitanda bukti P3;4.

ini, selengkapnyasegala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermasuk dan turut dipertimbangkan sehingga merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adatagama Hindu pada tanggal 24 Maret 2011, sesuai Surat Keterangan KawinNomor 474/057

mempunyai keinginanmempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,maka berdasarkan pasal 149 Rbg, Majelis akan memutus perkara ini secaraVerstek (tanpa hadirnya Tergugat);Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dalildalil gugatan Penggugat hanyaberdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Surat KeteranganKawin Nomor 474/057

berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2014 terlampir, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacapnomor : 515/KUASA/I/2015/PA.CLP, yang selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Tergugat, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempattinggal di Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya serta saksisaksi di mukapersidangan; Putusan Nomor: 057

Penggugat mohon agar Bapak Ketua PengadilanAgama Cilacap kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkanPenggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan sebagai berkut:Mengabulkan gugatan Penggugat; Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat Tergugat pada Penggugat HARTATIbinti HASIM SUPRAPTO) 2 222222 ne nnn nnn nnn nnn n cnn nesMembebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang undangyang berlaku Putusan Nomor: 057

sumpah pada pokoknya:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetanggaPenggugat;Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugatpada mulanya rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tuaTergugat, dan telah dikaruniai orang anak;Bahwa akan tetapi sejak tahun 2000 rumah tangga mereka menjadi tidakrukun, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugattidak mau ikut dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;Putusan Nomor: 057

Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, sejaktahun 2002 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama kerja keHongkong dan pulang pada tahun 2004, dan sepulangnya Penggugat dari Hongkongterjadi pertengkara lagi, dan akhirnya pada tahun 2012 Penggugat pergi kerja lagi keHongkong dan pulang pada tahun 2014 kemudian bulan Mei 2014 pergi lagi keHongkong hingga sekarang, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakomunikasi yang baik lagi sebagai suami istri;Putusan Nomor: 057

SYUKUR, MH. sebagai HakimPutusan Nomor: 057 1/Pdt.G/2015/PA.Clp.Halaman 9 dari 10 halamanKetua, serta Drs. THSAN WAHYUDI, MH. dan Dra. Hj. SRI ROKHMANI, M.HI.sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidanganyang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hj. AMINI,SH. sebagai Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;HAKIMHAKIM ANGGOTACL1. Drs. THSAN WAHYUDI, MH.L2. Dra. Hj. SRI ROKHMANI, M.HI.

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2013/PA.

disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut di atas; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksisaksi dimuka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYASalinan Putusan No: 94/Pdt.G/2011/Msy.TTN. hal. dari .11 hal.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadapTergugat, dengan surat gugatan bertanggal 18 Maret 2013, surat gugat tersebutsudah didaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabakdengan Nomor Register: 057

S Bin T, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugatadalah adik ipar Saksi, yaitu adik dari istri Saksi, sedangkan Tergugatadalah suami dari Penggugat yang bernama Siswanto; Salinan Putusan No: 057/Pdt.G/2013/PA.

Selain itu Saksi juga mendengar cerita dari tetangga danPenggugat sendiri bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugatdan Tergugat sampai mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat:;e Bahwa, Tergugat bekerja sebagai nelayan tetapi Tergugat memangmalas bekerja dan Saksi mendengar kabar bahwa sudah minggu iniTergugat bekerja di Jambi;Salinan Putusan No: 057/Pdt.G/2013/PA.

BARMAWI, MH sebagai Ketua Majelis, DONIDERMAWAN, S.Ag, MHI dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH,Salinan Putusan No: 057/Pdt.G/2013/PA. MS. hal. 11 dari 13 hal.12masingmasing sebagai Hakim Anggota.

salinan Keputusan yangdibanding ;Bahwa selain dari persyaratan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadapbesarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabilajumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) ;Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor KEP871/WPJ.07/BD.06/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang berisi tentang Penolakan PermohonanKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057

Dengan demikian pengajuanSurat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejakditerimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Februaridan Keputusan Terbanding Nomor KEP871/WP/07/BD.05/

Jumlah yang masih harus dibayar 116.393.070,00 tanggal 2 Agustus 2007 melaluiBahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Pemohon Banding mengajukanpermohonan keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057/07surat Nomor 0O66/PT.JICM/FN/X/2007tanggal 29 Oktober 2007 kepada KPP PMA IV dengan jumlah pajakterutang menurut Pemohon Banding adalah Nihil ;Hal. 5 dari 30 hal. Put.

Pada kenyataannya permohonan restitusi PPNyang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Februari 2004diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonanditerima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007. Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu PemohonHal. 9 dari 30 hal. Put.

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwapenerbitan SKPKBPPN Nomor 00183/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus2007 tersebutseharusnya batal demi hukum karena diterbitkanmelebihi jangkawaktu yang telah ditetapbkan dalam Pasal 17BUndangUndang KUPmaupun Keputusan Terbanding Nomor KEP160/PJ./2001 tanggal 19Februari 2001 ;2.

Putusan Nomor 2501/B/PK/Pjk/2018Put.87031/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunnya dan memerintahkanTergugat untuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatanPenggugat atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun2011 Nomor 00001/207/11/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat

Tanggapan tanggal 12 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87031/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S195/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00001/207/11/057/16 tanggal

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS195/WPJ.07/2017 + tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak MemenuhiPersyaratan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00001/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Januari 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatHalaman 3 dari 9 halaman.

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S195/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00001/207/11/057

Putusan Nomor 2501/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor S195/WPJ.07/2017tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00001/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji

Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/2020PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret2015.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106963. 15/2009/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00831/KEB/

WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01,Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14 Juni 2016tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT CargillIndonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 SuiteHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/202026.01, Jalan Jend.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057