Ditemukan 4574 data
42 — 34
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 98/DLG/HT/IV/2009 tanggal17 April 2009, yang berbunyi :Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh PihakPertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerimakewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebihdahulu dari Pihak Pertama :a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang ObjekHak Tanggungan baik seluruhnnya
Terbanding/Tergugat I : PT. MEDIKALOKA HERMINA Tbk,
Terbanding/Tergugat II : PT. MEDIKALOKA GALAXY
Terbanding/Tergugat III : dr. PATRICIA AGNETHA P, SPA
505 — 325
Terbanding semula para Tergugat DalamKonpensi/para Penggugat Dalam Rekonpensi tidak cukup beralasan yang dapatmembatalkan putusan aquo, oleh karena itu tidak beralasan untukdipertimbangkan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor47/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst, tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan bandingtersebut harus dikuatkan;Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertamamenyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnnya
213 — 100
TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK) Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnnya PemohonanKeberatan, Keuai dalildalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah :1.
M. IKBAL HADJARATI, S.H., M.H.
Terdakwa:
YUSUF VANTITO Als KENTUNG Bin TUWANTO, Alm
37 — 4
. 62031966 bahwa barang bukti yangditerima berupa (1) satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap denganlabel barang bukti, yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) bungkus kertas koranmasingmasing berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan beratnetto seluruhnya 2819,4000 (dua delapan satu Sembilan koma empat nol nolnol nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa: 3(tiga) bungkus kertas koran masingmasing berlakban warna coklat berisikanGanja dengan berat netto seluruhnnya
FADHIL RAZIEF HERTADAMANIK.SH
Terdakwa:
ASEP NURWANDA Als KOLAY Bin AGUS TAKARI NUGRAHA
106 — 16
laboratoriumKRIMINALISTIK hasil pengujian, telan selesai melakukan pemeriksaanterhadap barang bukti 1 (Satu) BUNGKUS BEKAS ROKOK DJI SAM SOEMAGNUM FILTER WARNA HITAM berisi: 1 (Satu) bungkus plastik klipberisi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip masingmasing berlakban warnahitam berisikan kristal warna putin dengan berat netto selurunnya 0,9182gram nomor 0662/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga)bungkus plastik klip masingmasing berisikan kristal warna putin denganberat netto seluruhnnya
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPR adalahPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah DaerahKabupaten Indramayu yang modalnya baik seluruhnnya maupun sebagianmerupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ; Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.
1.ATANG BIN AHIM
2.ADE JUHANA BIN AHIM
3.NY. ENTIN BINTI AHIM
4.NY. YATI NURHAYATI
Tergugat:
1.NY. HJ. WIWIN BINTI H. ASEP Alm
2.NY. HJ. LILIS BINTI H. ASEP Alm
3.NY. HJ. ENENG BINTI H. ASEP Alm
4.NY. HJ. IMAS BINTI H. ASEP Alm
5.NY. H. UCU BINTI H. ASEP Alm
6.NY. H. LELA BINTI H. ASEP Alm
7.AZMI BIN H. ASEP Alm
8.H. OTANG
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT
107 — 16
kewajibannya terhadap negaradengan membayarkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB).Bahwa semenjak terjadinya pembagian waris, tanah tersebut tidakpernah di perjualbelikan atau dipindah tangankan hak kepada siapapundan dengan cara apapun oleh para ahli waris/Para Penggugat hinggasaat ini.Duduk pokok perkara dari gugatan ini adalah bahwa semenjakpembagian waris yang diakukan dihadapan aparat desa Barusuda padasaat itu pada tanggal 27 Oktober 1987, tanah tersebut memang belumbisa dikelola seluruhnnya
PT. Dong Son Industry
Termohon:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN cq Kepala BPN Prov. Jawa Barat cq Kepala BPN Kab. Purwakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
2.Kementerian PUPR cq Dirjen Binamarga cq Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen
3.Kementerian Dalam Negeri cq Gubernur Jawa Barat cq Bupati Purwakarta cq Tim P2T
201 — 62
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnnya dan menyatakanPermohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet OntvankeleijkeVerklaara);2. Menyatakan bahwa nilai penggantian wajar yang dikeluarkan oleh KantorJasa Penilai Publik untuk bidang yang dijadikan objek permohonanadalah benar sebesar Rp5.196.686.464,00 (lima milyar seratus sembilanpuluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enampuluh empat rupiah);3.
48 — 33
Seluruhnya 6,8700 gram)1 (satu) buah koper warna coklat merk PAVIOTTI (kode F), didalamnyaterdapat 40 (empat puluh) bungkus plastic klip (kode F.1 s/d F.40) sisaPemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik dengan berat Netto Selurunnya 188,8276 gram.1 (satu) buah koper warna hitam merk PAVIOTTI (kode G), didalamnyaterdapat 40 (empat puluh) bungkus plastic klip (kode G.1 s/d G.40) sisaPemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik dengan berat Netto Seluruhnnya
79 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tensindo Sejati.Yang seluruhnnya mempunyai nilai sebesar kurang lebih Rp.17.000.000.000, (tujuh belas milyar rupiah), dimana terhadap barangjaminan tersebut tidak dilakukan pengikatan (Surat Kuasa MemasangHipotik) melalui NOTARIS sehingga tidak dapat dipasang Hipotik melaluiBadan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa Haktanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik diatur dengan UndangUndang dan Pasal 57 UndangUndang
76 — 52
Put.Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2018/PT.MKSuang muka pekerjaan dan meminta mencairkan uang tersebutke Bank Sulselbar Cabang Jeneponto lalu pada tanggal 29Oktober 2013 RIDWAN SILA mencairkan uang muka tersebutsebesar Rp. 40.100.000, di Bank Sulselbar Cab Jeneponto laluuang tersebut seluruhnnya diserahkan kepada ANDI ARDINNUZUL MUHIDDIN sebesar Rp. 40.100.000, dan selanjutnyapertengahan Nopember 2013 ANDI ARDIN NUZUL MUHIDDINmeminta RIDWAN SILA menandatangani dokumen pencairanuang lagi lalu pada tanggal 26
Terbanding/Terdakwa : ARIES HB
213 — 117
Keesokan harinya padatanggal 27 Juli 2019, ROBI OKTA FAHLEVI bersama EDY RAHMADIberangkat ke rumah Terdakwa di Muara Enim, kemudian EDYRAHMADI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;b.Penerimaan komitmen fee untuk bagian RAMLAN SURYADI selaku PltKepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim;Dengan jumlah total seluruhnnya Rp1.060.000.000,00 (satu milliar enampuluh juta rupiah) dan dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlahUSD3.000 (tiga ribu dollar Amerika Serikat) serta 1 (Satu) unit HandphoneMerk
150 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59687/PP/M.XVA/16/2015tanggal 23 Februari 2015 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.59687/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Februari 2015 yangmenyatakan:Mengabulkan' seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP713/WPJ.02/2014 tanggal 06 Juni2014 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor:00006/207/
Terbanding/Tergugat : Ir. MANSUR SINAGA Diwakili Oleh : A.RAHMAN, S.H.
Terbanding/Tergugat : Drs. MORATINGKOS SINAGA Diwakili Oleh : JON SIPAYUNG, S.H.
Terbanding/Tergugat : HENDRA SAPUTRA Diwakili Oleh : A.RAHMAN, S.H.
Terbanding/Tergugat : ALOYSIUS YULYANTO (TIKLI) Diwakili Oleh : A.RAHMAN, S.H.
Terbanding/Tergugat : KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Diwakili Oleh : SUHADI, A.Ptnh
75 — 38
Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnnya karena menyangkutkewenangan mengadili dari badan peradilan lain yaitu Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN); Kompetensi Absolut.2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadiliperkara ini.3. Menyatakan batalnya suatu Sertifikat adalah kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara (PTUN).4.
77 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, sehingga Pajakdihitung menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas (halaman 2)adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/2016eMengabulkan seluruhnnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP866/WPJ.01/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai BarangDan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor00025/207/07/123/12 tanggal 31 Oktober 2012, atas nama: PT DayaLabuhan Indah, NPWP: 01.453.174.3123.000, beralamat di Gedung B& G TowerLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ditambah/ MenjadiUraian Semula (Rp) (Dikurangi) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang/(Lebih) bayar 109.382.340,00 0,00 109.382.340,00Sanksi Bunga 0,00 0,00 0,00Sanksi Kenaikan 109.382.340,00 0,00 109.382.340,00Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 218.764.680,00 0,00 218.764.680,00 Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada PengadilanPajak atas permohonan keberatan yang ditolak seluruhnnya dengan suratkeputusan di atas;Bahwa alasan yang mendasari permohonan Banding ini adalah sebagai berikut
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkaratersebut dalam Putusan tanggal 08 Februari 2012 Nomor : 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU telah menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya (Ssebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) hurufa KUHAP) tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalamMasyarakat yakni dalam hal ;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu) dalampertimbangan hukumnya yang mengambil Alin Putusan Pengadilan NegeriLuwuk tidak seluruhnnya
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H.
109 — 66
Terhadap bukti tambahan yang diajukan diluar persidangan dantidak disampaikan Penasehat Hukum pada saat persidangan makasuratSurat tersebut tidak dapat dijadikan tambahan bukti/alat bukti.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, kami mohon supaya PengadilanTinggi Kalimantan Timur untuk menolak seluruhnnya Memori Banding PenasehatHukum terdakwa AHMAD DALENG BIN DALENG dan menerima Kontra MemoriBanding kami dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakpidana sesuai dengan apa yang kami mintakan
SUYANTO TANJUNG, S.Sos., M.Si
Tergugat:
1.WILLY GUNAWAN
2.HADRYANTUS MENTILI, SE.,
3.RUDY SUTANTO
4.EDDY DWI PRIBADI SH
209 — 45
PT.BORNEO KARUNIAMANDIRI, yang dibuat EDDY DWI PRIBADI, Sarjana Hukum, NotarisPontianak sebagai Tergugat IV, serta telan mendapat pengesahan dariMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :AHU0130029.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal Oktober 2018, adalah SAHMENURUT HUKUM, karena perubahan tersebut dilakukan oleh TergugatIl (HADRYANTUS MENTILI, SE) bertindak selaku Komisaris padaPT.BORNEO KARUNIA MANDIRI yang memiliki sebanyak 1.500 (Seribulima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnnya