Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — PT. DUTA SUMBER NABATI, ; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
91 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 K/TUN/2008
    No. 129 K/TUN/2008.Khusus Nomor.
    No. 129 K/TUN/2008.6.10.Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.
    No. 129 K/TUN/2008.Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No. SPS.32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal6 Maret 2006 ;4.
    No. 129 K/TUN/2008.14.15.Dan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Arifin P.
    No. 129 K/TUN/2008.Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 129 K/TUN/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL vs. JUSRI SIHOMBING, S.Si.
131 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 24 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 24 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempat kedudukan di JalanDr. Soetomo Nomor 1, Slawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Budi Darmawan, SH.,MM., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;2 Irfan Dwi R., S.STP, SH., Kasubag.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — HENDRAWAN SUBIANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
177 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 412 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran;d. Pembuatan daftar tanah;e.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015b. Kualitas dari Pemohon/Penggugat (/a qualite du requerant);c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (/a forme et les delaisdu recours);d.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015tembusannya diberikan kepada bapak Burhanuddin sebagai Kuasadari Penggugat.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/20152001, seluas 1.015 m?, atas nama PT.Bahagia Audio Video, di JakartaPusat;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — SUPRIYANTO vs KEPALA DESA WOLO, KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
113 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 PK/TUN/2011
    No. 129 PK/TUN/2011Berita Acara Koreksi dari Petugas, mengumumkan hasil wujiankemudian menempelkan foto copy lembar jawaban pada papanpengumuman.
    No. 129 PK/TUN/2011a.UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009;12.
    No. 129 PK/TUN/2011maupun peraturanperaturan lainnya yang berhubungan denganPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya ;19.
    No. 129 PK/TUN/20112.
    No. 129 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — YAYASAN DANA BANTUAN MALYA ALMOCHTADY WAL FAKIYERMEN ZOERIAT AL BADJENET vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
112 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 K/TUN/2010
    No. 09 K/TUN/2010Akta lama, dengan demikian keberadaan yayasan dimaksud bertentangandengan Pasal 71 UndangUndang No. 28 Tahun 2004 jo.
    No. 09 K/TUN/2010melalui Surat Kabar Harian Umum yang beredar di Wilayah Kota Bogor,yaitu Harian Radar Bogor tertanggal 1 Agustus 1999.
    No. 09 K/TUN/2010DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;2.
    No. 09 K/TUN/2010Tentang buktibukti;.
    No. 09 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 14-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/TUN/2011
Tanggal 14 Juli 2011 —
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 48 PK/TUN/2011
    No. 48PK/TUN/2011 57,0116 15 0 27 00,00 2.
    No. 48PK/TUN/201126Ayat (2)Jika suatu) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaratidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkanjangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundang undangan dimaksud telah lewat, maka Badanatau.
    rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor417 K/TUN/2009 tanggal 13.)
    No. 48PK/TUN/201144Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT.
    No. 48PK/TUN/20114646
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — H. EDWARD MANURUNG vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BALANGAN
75 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 168 K/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — Drs. A.R. SOEWANDHANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 413 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 413 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Drs. A.R.
    Putusan Nomor 413 K/TUN/20151. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dialildalil yang dikemukakanoleh Penggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas danbulat oleh Tergugat;2.
    Putusan Nomor 413 K/TUN/2015Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenanganmengadili;I. Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;2.
    Putusan Nomor 413 K/TUN/2015pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
    Putusan Nomor 413 K/TUN/2015Halaman 16 dari 15 halaman. Putusan Nomor 413 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — SORTA CLEMENT BORU MANURUNG, DKK vs. WALIKOTA KOTA JAKARTA TIMUR, DKK
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 446 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 446 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.SORTA CLEMENT BORU MANURUNG., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sindang Raya No.1 A, Rt. 014, Rw. 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota JakartaTimur ;H.
    RUL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempattinggal di Dusun Timur Sabe Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Sampang,sekarang Cakung Timur, Jakarta Timur ;Halaman dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/201411.12.13.14.15.16.17.SITTI JANNAH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta dan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Ujung Menteng, Kota Jakarta Timur ;M.
    , Kecamatan Kenjeran, Surabaya dan di KelurahanCakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;DENI SURATIMAN., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Desa Cipanas, Kecamatan Cipatujah, Tasik Malaya dandi Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;ATMALI., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur dan Cakung Timur,Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN
    ;Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/2014Sebelah Barat batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANTL. ;Sebelah Utara batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANTL. ;Sebelah Selatan batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANL. ;sejak dibelinya HAJI SALAM DANI Tahun 1974 1975 dari penduduk asli DesaGapura Muka ketika masih persawahan Tahun 1974 1975, yang diurug olehHAJI SALAM DANI menjadi tanah Darat, tetapi sebagian dari luas 13,6 Hektardialihkan kepada PENGGUGATI (Ny.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2010
Tanggal 27 Juli 2011 — PT. DONGBANG DEVELOPMENT, ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.,
48 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 PK/TUN/2010
    No. 28PK/TUN/2010dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapanulang kepada pengawas' ketenagakerjaan di DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi Rl;Bahwa dengan demikian Tergugat merupakan badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku, maka sesuaiPasal 48 ayat (1) dan ayat (2) jo.
    No. 28PK/TUN/201010Development dengan alamat Wisma Korindo Jalan MT.Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan (Bukti P.8);Bahwa Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Bangunandan Pekerjaan Umum SPSI periode tahun 20032006dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan No.
    No. 28PK/TUN/20101410.
    No. 28PK/TUN/201022ataupun perorangan dalam bentuk apapun baik dikemudianhari, 10 (sepuluh) orang pekerja Satpam tersebutadalah1. Pajarino ;Budiono;Budi Indra Djunanto ;Achmad Taufik ;M. Nurul Syahbani ;Agus Mudehir ;Nurahmat ;CON DOO fF W PPNgakan Nyoman ;9. Ismail;10.
    No. 28PK/TUN/201026MURIANETI, SH.,MH.Biaya biaya :1. Me t OF @ Lieeceeee eee Rp.6.000, 2. R @@ A aA KS bitateteeeee eee ee ee eee eee = RO.5.000, 3. Administrasi Peninjauan kembali......... Rp. 2.489.000, Jumlan weebees Rp. 2.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 26
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/TUN/2013
Tanggal 13 Mei 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN vs. MARIAMA Br. RITONGA, DK
91 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 178 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 178 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN,berkedudukan di Jalan Asahan No. 39, Pematang Siantar, dalam hal inimemberi kuasa kdpada:1 HERU PRAMONO, SH., Kepala Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan KabupatenSimalungun;2 PARIAMAN SIDABUTAR, Kasubsi Perkara Pertanahanpada Kantor Pertanahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2009
Tanggal 23 Februari 2011 —
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 337 K/TUN/2009
    Nomor 337 K/TUN/2009Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Timur, Jalan Dr.
    Nomor 337 K/TUN/2009Pemindahan Hak Nomor 67 tanggal 26 Juni 1975 dihadapan NotarisSukandar ;.
    Nomor 337 K/TUN/2009bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan Tergugattidak seharusnya menerbitkan Keputusan yang menimbulkan kerugianbagi kepentingan Penggugat.
    Nomor 337 K/TUN/2009Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telahmengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :1.KOMPETENS!
    Nomor 337 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10/PK/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 —
88 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10/PK/TUN/2011
    No.10/PK/TUN/201 1Pemohon Peninjauan Kembali I!
    No.10/PK/TUN/201 1Prinsip Kecermatan dan (ii) Prinsip KepastianHukum sebagaimana yang turut pula diatur dalamPasal 53 ayat 1 dan 2 UndangUndang PengadilanTata Usaha Negara ;C.
    No.10/PK/TUN/201 1No. 37, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng,Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah KhususIlbukota Jakarta ;4.
    Bahwa selanjutnya akan disampaikan = alasan alasanhukum terdapatkeberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas PutusanKasasi Nomor : 254 K/TUN/2009 tgl 31 Agustus 2009sebagai berikut di bawah ini.
    No.10/PK/TUN/201 1Pusat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — BUPATI KARAWANG, DK vs. CECE HERMAWAN
219 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 39 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:. BUPATI KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Nagasari, KecamatanKarawang Barat, Kabupaten Karawang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Eksepsi Tergugat : Objek Gugatan Tidak Termasuk Dalam PengertianKeputusan Tata Usaha Negara;Eksepsi Tergugat II Intervensi : Objek Gugatan Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN.BDG, tanggal18 Juni 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor237/
    Putusan Nomor 39 K/TUN/20201. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor05/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 18 Juni 2019;3.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-05-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 /B/PK/PJK/2011
Tanggal 29 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. JENSHIANG NUSANTARA TEXTILE CHEMICAL INDUSTRIAL,
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — NUR AZIZAH, S.H VS SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 K/TUN/2010
    P UT US ANNomor 12 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraNUR AZIZAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Jalan TMP. Taruna, Komplek LP.
    No. 12 K/TUN/2010dipandang perlu, tetapi tidak boleh mengurangi kebebasanHakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ;Adapun yang menjadi duduk persengketaan adalah sebagaiberikut1.Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP.040052651/ Penata Tk.
    No. 12 K/TUN/2010kewenangannya, dengan mengambil alih kewenanganMenteri/Sekretaris Negara. Oleh karenanya SuratKeputusan Sekretaris Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 053/SEK/SK/X/2008 tanggal 23Oktober 2008 merupakan Keputusan yang tidak sahserta tidak berdasarkan hukum dan ketentuan yangberlaku sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidakberlaku ;.
    No. 12K/TUN/2010040052651, Penata Tk. (Gol. III/d) Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Majalengka ;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilsebagaimana kedudukan semula ;5.
    No. 12K/TUN/2010ttd.Dr. H.ttd.Imam Soebechi, S.H., M.H.Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti1M ie tt e r A of esm eames ammeanes Rp. 6.000, ttd.2,R @ AC A KS Lo vemencecereeee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. AdministrasiSalinanvutececeseems Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000, UntukMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 12K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH IV VS MALAKIN
135 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016C.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016dalam rangka pembangunan nasional.
    Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI No.170K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014 Jo. Putusan PT TUN SurabayaNo.180/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 9 Januari 2014 Jo. PutusanPTUN Surabaya No.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016sewenangwenang, hakim tidak dapat mengujinya.
    Putusan Nomor 20 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, DK VS SAYU MADE PUTRI, DK
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 250 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 250 K/TUN/2016Negara sehingga merupakan kewenangan mengadili adalah padaPengadilan Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 250 K/TUN/201615.g.
    Putusan Nomor 250 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 21-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — MAIN BIN JONGKOT VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI,DKK
83 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 266 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 266 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1MAIN BIN JONGKOT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp.
    tidak memenuhi syarat administrasi dengandemikian Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengandemikian Eksepsi dari tergugat harus dapat diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93K/TUN/1996tanggal 24 Februari 1998;Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalahwewenang dari Pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutusnya;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/K/TUN/1998tanggal 27 Juli 2001;Bahwa Keputusan Tata Usaha
    Putusan Nomor 266 K/TUN/2014Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 212/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2014 yangpemberitahuannya diterima pada tanggal 7 Maret 2014, selanjutnya pada tanggal13.
    Bahwa merupakan fakta hukum dan kebenaran, berdasarkan surat bukti P1, T1Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Yurisprudensi Perkara Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Juncto Yurisprudensi Perkara Nomor 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 yang mengatur mengenai ketentuan tenggang waktuyang berlaku bagi pihak ketiga yang bukan dituju langsung oleh alamat yang ditujudari suatu keputusan, terbukti secara terang dan tidak terbantahkan
    /1992 tanggal 21 Januari 1993 junctoYurisprudensi Perkara Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 November1994 juncto Yurisprudensi Perkara Nomor 270.K/TUN/2001 tanggal 4131415Mei 2002 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasakepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diaturdalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secarakasuistis sejak saat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikanoleh Keputusan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 28-10-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2009/PTUN.Mdo
Tanggal 28 Oktober 2009 — Penggugat: RAPIA SALEH Melawan Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO Tergugat II Intervensi: H. DAHLAN MUDA
205 — 142
  • AloeiSaboe No.114, Kelurahan Wongkaditi,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tertanggal 21 Juli 2009;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado, tanggal O7 Juli 2009, Nomor23/Pen.MH/TUN/2009/PTUN.Mdo, tentang PenunjukanMajelisHakimHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan
    ,MHHAKIM ANGGOTA IITTDMUHAMVAD IQBAL M SHMeteraliHERMANPANITERA PENGGANTITTDANDI JAYADI NUR, SH., MHPerincian Biaya Perakar14/G/TUN/2007/P.TUN.Mdo1. Administrasi Rp. 50.000,2. Panggilan Rp. 429.000, Nomor3. Materai Putusan Sela Rp.4. Materai Putusan Akhir Rp.5. Redaksi Putusan Rp.Jumlah494.000. (Empat ratus sembilan puluh empat476.000, 6.000, 3.000, ribu rupiah).