Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2011
Tanggal 4 Agustus 2011 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, ; YULIUS MAMBAY, SE., PETRUS PAULUS ELL, SH.,
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 207 K/TUN/2011
    P UT US ANNo. 207 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraKOMIS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop, KotaJayapura;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding.melawan:1. YULIUS MAMBAY , SE., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, beralamat diGang Ulin Perumnas Waena, Kota Jayapura,Papua;2.
    No. 207K/TUN/2011ini1.adalah sebagai berikutBahwa Tergugat telah menerbitkan Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 80 Tahun2010 tanggal O07 September 2010 Tentang Nama namaPasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai PesertaPemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura,Tahun 2010;.
    No. 207K/TUN/201110Putusan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan ParaPenggugat telah membuktikan di Pengadilan sebagaimanadiuraikan dalam Posita 22 diatas. Sehingga Tergugatmenjalankan sesuai amar Putusan dengan melakukanVerifikasi Ulang terhadap dukungan Partai yangmengusung Para Penggugat adalah tindakan melawan hukumkarena dalam amar Putusan Perkara Nomor25/G/2010/PTUN JPR tanggal 29 ~~ Juli 2010. Tidakmemerintahkan Tergugat untuk melakukan Verifikasiulang;27.
    No. 207K/TUN/201114Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo besertaalasan alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawandengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara yang ditentukan dalam undangundang, maka olehkarena itu) permohonan kasasi' tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori' kasasinya tersebut padapokoknya ialah1.
    No. 207K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — AMIR MANSYUR DG. NGEMBA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, DK
55 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 323 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 323 K/TUN/201515.
    Putusan Nomor 323 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 323 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 323 K/TUN/2015Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, denganbatasbatas :Utara > Ir. Shafwan;Timur : Ir.
    Putusan Nomor 323 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU VS PT. INDO ALAM MAKMUR;
99 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 22 K/TUN/2016Permohonan ljin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikanoleh Tergugat kepada Penggugat sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor:658 Tahun 2008 pada bagian MEMUTUSKAN angka Ketiga menyatakan lIjinUsaha Budidaya Perkebunan ini diberikan selama 30 ( tiga puluh ) tahun;.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/20166.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/2016Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 5.000 Ha di Kampung Tanjung BatuKecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau kepada PT.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/20164. Untuk areal yang terdapat spotpot pasir apabila tidak layak untukditanami agardi enclave dan tidak melakukan pembukaan lahan padakawasan yang menurut fungsinya dilindungi ketentuan yang berlaku;5. Untuk sungai akan di enclave + 50 meter dari kiri kanan sungai/sempadan sungai;6.
    Putusan Nomor 22 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2012
Tanggal 23 April 2012 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT vs. AKHYADI BIN IBRAHIM UZ
87 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 PK/TUN/2012
    No. 20 PK/TUN/2012Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan tersebutternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembaliterhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2010 Nomor. 164 K/TUN/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon KasasiPenggugat/Terbanding dengan posita perkara
    No. 20 PK/TUN/2012Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALAKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaihukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Juni 2010Nomor. 164 K/TUN/2010 diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding padatanggal 3 Maret 2011
    Bahwa putusan Mahkamah Agung perkara Kasasi Tata UsahaNegara Nomor . 164 K/TUN/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang amarputusannya menolak permohonan Kasasi/Memori Kasasi dariPemohon Kasasi : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTANBARAT yang sekarang disebut Pemohon Peninjauan Kembali;berpendapat hukum yakni putusan tingkat Kasasi perkara TataUsaha Negara Nomor : 164 K/TUN/2010 tanggal 29 Juni 2010 joputusan tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 149/B/2009/PT.TUN JKT tanggal 10
    No. 20 PK/TUN/2012memperoleh putusan yang adil serta mencerminkan kepastian hukumyang dipatuhi/diikuti oleh anggota Polri atau yang lainnya gunaterwujudnya penegakkan hukum yang berwibawa yang berdampakpositif bagi Institusi Polri.2.
    No. 20 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — HANANTO SENO, DKK VS I. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI
76 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 128 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 128 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.HANANTO SENO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,HANAFI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DesaNgesrep, RT.04/RW.01, Kecamatan Ngemplak, KabupatenBoyolali, pekerjaan Wiraswasta
    bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Karyawan Swasta,IMAM ODIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, Pekerjaan Karyawan Swasta,NAFIS KURNAIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,Halaman dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
    dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut1.Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Boyolali Nomor: 503/048/31/2011, tanggal 21 Januari 2011, tentangPemberian Izin Gangguan atas nama Ana Mangisengi untuk dan atas nama PTAeroprima yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 318 Dukuh Panasan Baru, DesaHalaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
    Bahwa sebagian orang yang berposisi sebagai Para Penggugat tidak secaranyata, bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk di lokasisebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, sehingga Tergugat Il Intervensiyakin tidak semua orang yang berposisi sebagai Penggugat dalam perkara inimengetahui esensi dari gugatannya sendiri, dan sama sekali tidak tahumenahu permasalahan yang disengketakan;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/20133.
    HM.Hary Djatmiko,SH.MS ttd/ Dr.H.Supandi, SH.M.Humttd/ .Yulius.SH.MHHalaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/2013Panitera Pengganti :ttd/ Sumartanto,SH.MHBiayaBiaya :lLMeteratl.........ccceee eee Rp. 6.000,002Redakstl........... ee Rp. 5.000,003.Administrasi ............. 0.000. Rp.2.498.000.00Jumlah = Rp.2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.IL.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADL, SH.)Nip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — NYOMAN PARSUA, MBA vs. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (POKJA PENGADAAN BARANG) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG, DK
198 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 58 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 58 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:NYOMAN PARSUA, MBA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDirektur PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ACHMAD SUGIMAN BIN H. SAMSUDIN, DKK vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
59 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Para Ahli waris Alm. H, Samsudin bin H. Murawi sebagaimanaditerangkan dalam Akta Permohonan Pembagian HartaPeninggalan Nomor 011/PPPHP/1998/PAJP tanggal 24Pebruari 1998 dihadapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:R.E.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Kompetensi Absolut ;Para Penggugat mendasarkan kedudukan hukum dalam mengajukangugatan a quo yaitu selaku ahli waris dari H. Samsudin Bin H.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.30/HPL/BPN/2000 tanggal 13 Februari 1989 tentang Pemberian HakPengelolaan Lahan atas nama PT. (Perseroan) Pusat Perkayuan MarundaJakarta seluas 961.187 M2 ;Bahwa Tergugat Intervensi / PT.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padadua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 71K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — FAJAR IBNU SAJARI vs. BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
54 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 477 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.2.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.Bahwa dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi No.11/G/2011/PTUN.PLG. dengan No.
    Perkara kasasi 113 K/TUN/2012tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Palembang, Bukti P18 ;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Perihal mohon Pelaksanaan EksekusiPutusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/TUN/2012 ditujukan kepada BapakKepala Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Jalan Jenderal A.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.a.
    Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterail..................Rp 6.000,002,.RedakSl.................Rp 5.000,00 ttd/. Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi ................Rp489.000,00Jumlah .......... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINTOPERATION
201 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 205 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 205 K/TUN/20133 AZMETYEDA MAKMUR, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah ProvinsiSumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 827/14/KPHBTU/I/2012, Tanggal 20 Januari 2012;Pemohon Kasasi IT dahulu Pembanding II/Tergugat IT;melawan:PT. DHARMA PERDANA MUDA PT.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena dengan adanya surat Tergugat Itersebut, Tergugat II tidakdapat melakukan pembayaran biaya eskalasi/kenaikan harga sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan antaraTergugat II dengan Penggugat.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/20133 Keputusan tersebut digugat oleh orang atau badan hukum perdata;Maka telah jelas kiranya, bahwa sebagaimana tersebut padaunsur kedua diatas,berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 PerpresNomor 106Tahun 2007 tentangLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah telah diberikan kewenangan untukmemberikan saran, pendapat, atau rekomendasi.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013diatas, khususnya pada poin c, Pemohon Kasasi menerangkan bahwaketentuan penyesuaian harga kontrak sudah harus tercantum dalamdokumen pemilihan sehingga penyedia barang/jasa telahmengantisipasi ketentuan penyesuaian harga tersebut di dalam hargasatuan yangditawarkan.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/2013menjamin Pemohon Kasasi I/Pembanding II/ Tergugat II tidak akan dimintaipertanggungjawaban hukum jika penyesuaian harga tersebut dibayarkan ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — HERY WIBADI VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
65 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 80 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:HERY WIBADI, Warga Negara Indonesia, alamat KomplekPekerjaan Umum Bina Marga Jl.
    ,M.Si., Jabatan Kepala Sub Bidang PengolahanA.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian,Ketiganya berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 56, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 021/G.TUN/SET.BAPEK/2012 tanggal 17 Desember 2012,Halaman dari 25 halaman Putusan Nomor 80 PK/TUN/2014Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan
    Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/TUN/2013,Tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugatdengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:I Objek GugatanObjek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat/BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor: 042/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012Tentang
    Ramadhian, SE, Ak (Selaku Pelaksana);Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 80 PK/TUN/2014kesimpulan dari Tim Evaluasi tersebut sesuai dengan Laporan Evaluasi HasilPemeriksaan Restitusi SPT masa PPN PT. Multi Prima Energi Nomor Laporan:Lap01/WPJ/.04/KP.1007/2006 tanggal 30 Oktober 2006 romawi III angka 1huruf d menyatakan bahwa proses penyelesaian restitusi yang diajukan olehPT.
    IrfanFachruddin,SH.CN., dan Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.LL.M., HakimHakim Agungsebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dandibantu olehHalaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 80 PK/TUN/2014Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,Ttd./Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN. Ttd./Ttd./Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.LL.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 25-04-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2011
Tanggal 25 April 2011 —
76 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 PK/TUN/2011
    No. 20PK/TUN/201118sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. WHusakdan Craig A.
    No. 20PK/TUN/201130Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul"Hukum Perjanjian",penerbitnya PT.
    No. 20PK/TUN/2011361. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-06-2011 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT TALISMAN (TANJUNG) LTD
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 24-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/TUN/2012.-
Tanggal 24 Juli 2012 —
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 26 K/TUN/2012.-
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.e Surat Nomor : 03/JDB/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 juga tidakmendapat tanggapan Tergugat ;8.
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.10peningkatan izin kepada PT.
    Gugatan a quo diajukan pada tanggal 14 Juli 2010 sedangkanpemberitahuan putusan Nomor 106 K/TUN/2009. tanggal 27 JUli 2009jo. Nomor 37/G/TUN/2007/PTUN.SMD. diberitahukan kapada PemohonKasasi tanggal 30 Agustus 2010 vide bukti P20, sehingga gugatandiajukan sebelum putusan perkara Nomor : 37/G/TUN/2007/PTUN.SMD.belum berkekuatan hukum tetap..
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.18185.
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2017
Tanggal 23 Februari 2017 — Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ., M.M., vs. KETUA MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PALEMBANG,
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 37 K/TUN/201726.27.28.29.30.31.Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 20122017, tanggal 4Januari 2016, ditandatangani oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017Januari 2016, ditandatangani oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017D.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017Melanjutkan Masa Bakti 20122017 Tanggal 4 Januari 2016Ditandatangani Oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017a. Berhalangan tetap;Mengundurkan diri;c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukumtetap;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2009
Tanggal 13 Juli 2010 — SARTONO, vs GUBERNUR SUMATERA UTARA, dkk
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 291 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor 291 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :SARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera Lk.
    No. 291 K/TUN/2009Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu : SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/2421/K/Tahun 2008tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 oleh GubernurSumatera Utara ;B.
    No. 291 K/TUN/20094. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ;5.
    No. 291 K/TUN/2009Kabupaten Asahan yang diterima oleh Sdr.
    No. 291 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-06-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/TUN/2007
Tanggal 23 Juni 2009 — AMRIL BURHAN, M.H. SYAHRIL. S., dkk. ; PT. KITITIA ALAMI PROPERTINDO
105 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 305 K/TUN/2007
    No. 305 K/TUN/2007.
    No. 305 K/TUN/2007.96.
    No. 305 K/TUN/2007.e.
    No. 305 K/TUN/2007.6.
    No. 305 K/TUN/2007.Hal. 153 dari 152 Put. No. 305 K/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — AJI SAMBODO, S.T., VS KEPALA DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (dahulu KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN CILACAP)
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 236 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkandengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Cilacap;d.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015pembuat keputusan dengan isi keputusan makaobjek gugatan adalah cacat secara substansial:Dengan demikian terbukti apabila objek gugatanadalah cacat substansial:4.c.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015direksi pekerjaan;Dengan demikian terbukti apabila objek gugatan dalamperkara a quo diterbitkan oleh Pajabat yang tidakberwenang;c.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015APBD;. Perpres 8 Tahun 2006 Dalam Hal Penjelasan Nomor 70Tahun 2005, menyebutkan:a. Pengguna barang/jasa atau pejabat yang disamakansebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawabatas pengadaan barang dan jasa untuk selanjutnyadisebut pejabat pembuat komitmen;b.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015Biaya biaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ......... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 236 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473 K/TUN/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN vs. SUKRISMAN
70 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 473 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 473 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di GedungPerintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, diwakilioleh AZWAR ABUBAKAR, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yangmemberi kuasa khusus kepada EKO SUTRISNO
    Bahwa obyek gugatan ditinjau dari Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara nyatanyata memenuhi kriteria Keputusan TUN danmenjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta untukmemeriksa dan mengadili sesuai dengan kompetensi absolutnya, yang meliputisebagai berikut :a Penetapan tertulis;Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan olehBadan Pertimbangan Kepegawaian
    adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena kriteriauntuk menentukan Badan/Pejabat dapat dikategorikan sebagai Badan/PejabatTUN adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dansiapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (public service) dapatdisebut sebagai Badan/Pejabat TUN.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Tergugat menerbitkan jawaban berupa suratkeputusan obyek sengketa pada tanggal 7Agustrus 2012. Apabila dihitung tenggangwaktu.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., KetuaKamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan H.Yulius, S.H.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 19-10-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 39/G.TUN/2010/P.TUN Mdo
Tanggal 16 Maret 2011 — Penggugat: Hein Johannis Egeten, BA, dkk; Tergugat: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
149 — 115
  • TUN Mdo, tertanggal 19102010;Setelah..............
    /Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor: 37/Pen.MH/TUN/2010/ P.TUN Mdotanggal 22 Oktober 2010 tentang Penunjukan MajelisHakim;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal22 Oktober 2010 Nomor: 36/Pen.PP/TUN/2010/ P.TUN Mdotentang Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal30 Nopember 2010 Nomor: 36/Pen.HS/TUN/2010/ P.TUN Mdotentang Hari Sidang; Telah melihat dan meneliti membaca berkas' perkarayang bersangkutan; Telah mendengar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — SURYA HASAN, SH vs. MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS, DK
499 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 PK/TUN/2013
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/201318.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/20131.1.3.2.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/20131.2.4.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/201310.e.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/2013