Ditemukan 7021 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1716/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 25 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AGRONUSA INVESTAMA,
19153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005375.15/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 4 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018tanggal 12 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00026/406/15/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12 April 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00026/406/15/057/17 tanggal 20 April 2017, atas nama PTAgronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, denganalamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok9B, Jakarta Selatan, dan alamat korespondensi di Gedung B>ower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan, MedanBarat
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00026/406/15/057/17tanggal 20 April 2017, atas nama PT Agronusa Investama, NPWP02.275.541.7057.000, dengan alamat di Multivision Tower Lantai15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan, dan alamatkorespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, Jalan Putri HijauNomor 10, Kesawan, Medan Barat, 20111, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12April 2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00026/406/15/057
Register : 16-06-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2975 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ABC PRESIDENT INDONESIA;
16448
  • tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096877.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14 tanggal 25 April2014;3.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00035/406/12/057/14 tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABCPresident Indonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav. 88, Tebet Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABC President Indonesia,NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat di EightyEight@KasablankaOffice Tower A Lantai 31 Unit AH, Jalan Casablanca Raya Kav. 88,Tebet Jakarta Selatan 12870, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057
Register : 08-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1446 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERFETTI VAN MELLE INDONESIA;
6238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002168.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02008/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00023/206/14/057
    Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02008/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017,tentang Keberatan Wajid Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00023/206/14/057/16 tanggal 18 Oktober 2016, atas nama: PTPerfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan JakartaBogor Km 47,4 Cibinong, Bogor, adalahtelah sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00023/206/14/057/16tanggal 18 Oktober 2016, atas nama PT Perfetti Van MelleIndonesia, NPWP 01.069.201.0057.000, beralamat di JalanJakartaBogor Km 47,4 Cibinong, Bogor, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah
    Putusan Nomor 1446/B/PK/Pjk/2021menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP02008/KEB/WPUJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2014 Nomor 00023/206/14/057/16 tanggal 18 Oktober 2016,atas nama PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan JakartaBogor Km. 47,4 Cibinong, Bogor, dalam hal inidiwakili
Register : 12-04-2004 — Putus : 18-08-2004 — Upload : 24-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 57/G/2004/PTUN-JKT
Tanggal 18 Agustus 2004 — PT. CERENTI SUBUR ; DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
589458
  • PUTUSANNOMOR: 057/G.TUN/2004/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menyatakan putusan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : PT. CERENTI SUBUR, yang) diwakili oleh TINO MULYAWANTO.
    Korlak BantuanHukum Ill B pada Biro Hukum dan HumasDepartemen Keuangan ; Kesemuanya megambil domisili hukum di KantorBiro Hukum dan Humas Departemen KeuanganRepublik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor : 24 Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1621/LK/2004,tertanggal 16 April 2004, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PENDIS/2004/PTUN.JKT
    tertanggal 21 April 2004 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; # penenn as Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PEN/2004/PTUNJKT tertanggal 21 April 2004,tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus sengketa yang bersan g kutan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 057/PENHS/2004/PTUNJKT tertanggal 22April2004 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; Telah membaca berkas
    dalam sengketa yang bersangkutan ; Telah memerksa suratsurat bukti dan mendengarkan keteranganparapihak dipersidangan ; +222 22222222 02 Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketayang bersaiig KUTAN ; ~ nnn nn nin incrTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2004, yangditerima dandidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta padatanggal 12 April 2004, dengan Register Nomor :057
    TANGGAPAN ATAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM PTUNJAKARTA NOMOR: 057 /G.TUN/2004/PTUNJKT TANGGAL 26APRIL 2004:Bahwa sebelum mengajukan jawaban yang menyangkut pokokperkara, perkenankan terlebih dahulu Tergugat menaggapi PenetapanMajelis Hakim PTUN Jakarta No. 057/G.TUN/2004/PTUNJKT tanggal 26 April2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor RIsian 20No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 sampai ada putusanPengadilan
Register : 30-01-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.RHL
Tanggal 19 Juni 2014 — - YENI SATRIA OYON alias OYON Bin SABIRAN
2414
  • PUTUSANNomor: 057 / Pid.
    Pol: SPHan/145/TX/2013/Reskrim, tertanggal 26 September 2013, sejak tanggal 26 September 2013sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013; e Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapiberdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP273/TPUL/N.4.19/ Halaman dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL Epp.2/10/2013, tertanggal 09 Oktober 2013, sejak tanggal 16 Oktober 2013sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;e Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri
    menerangkan telah melakukan penimbangan, pembungkusan, danpenyegelan barang bukti berupa (satu) bungkus plastik bening kecil berisikanserbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabushabu dengan berat kotor 0,42(nol koma empat puluh dua) gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih0,13 (nol koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah botol obat keramik warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Samsung; (satu) helai jaket kulit;1Anern2=caSc2aQa=osfoas32=>=25 Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057
    Si , Apt Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagaiberikut :Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama YENI SATRIA OYONalias OYON Bin SABIRAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia
    Halaman 27 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL) 28 ANDRY ESWIN S.O, SH., MH. Panitera Pengganti,RUSTAM, SH.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3035 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
9171 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73243/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00014/208/11/057
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00014/208/11/057/13 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3035/B/PK/Pjk/201825 Juni 2013 Masa Pajak September 2011 atas nama PemohonPeninjauan Kembali:7.
    kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015 mengenaiPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2011Nomor 00014/208/11/057
    Putusan Nomor 3035/B/PK/Pjk/2018Nomor 00014/208/ 11/057/13 tanggal 25 Juni 2013 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 109/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 Nomor 00002/406/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT.
    Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66143/PP/M.XIIA/15/2015, tanggal 30 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun 2009 Nomor 00002/406/09/057
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor:00002/406/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas nama PT.Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.
    permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun 2009 Nomor: 00002/406/09/057
Register : 01-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3031 B/PK/PJK/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73241/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00008/208/11/057
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00008/208/11/057/13 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/201825 Juni 2013 Masa Pajak Juni 2011 atas nama Pemohon PeninjauanKembali:7.
    kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015 mengenai PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2011 Nomor: 00008/208/11/057
    Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/2018Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b kareena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Juni 2011 Nomor: 00008/208/11/057/13 tanggal 25Juni 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta
Register : 18-08-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Smd
Tanggal 15 Oktober 2015 — Nyonya GOEI TJIN ING sebagai Penggugat dan Ny. ONENG MAESAROH dkk sebagai Tergugat
6814
  • Sebidang tanah seluas 405 M dan bangunan diatasnya, terletak di Blok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 152/057/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 ;b.
    Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor : 150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;8. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;10.
    dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991;. Sebidang tanah seluas 282 M?
    dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?
    Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPATSumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum ;. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yangharus dilindungi oleh hukum ;.
    dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan SumedangUtara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UvJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?
    Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991;Antara Penggugat (sebagai Pembeli) dengan Tergugat Ill (sebagai)Penjual adalah sah menurut hukum ;Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.UV/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H.
Register : 23-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ESSENTRA d/h FILTRONA INDONESIA;
15041 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya Terbandingdapat mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding, dengandemikian Keputusan Terbanding Nomor KEP2216/WPJ.07/2014, tanggal 26Agustus 2014 yang merupakan penetapan keberatan atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00017/577/12/057
    Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/2020Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00017/577/12/057/13, tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT Essentra d/hFiltrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan BerbekIndustri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo, sehingga penghitungan PPNmenjadi sebagai berikut: No Uraian Menurut Majelis(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean/Pemungutan Pajak
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2216/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak April 2012 Nomor 00017/567/12/057/13, tanggal 29Mei 2013, atas nama PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek, Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012Nomor 00017/567/12/057/13, tanggal 29 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek,Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
    peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2216/WPJ.07/ 2014, tanggal 26 Agustus2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor 0001 7/577/12/057
Putus : 18-11-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4475 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KERRY SAWIT INDONESIA;
5121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4475/B/PK/Pjk/2020Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 2 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77801/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak
    Nomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP/9/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015,atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lt. 15, Jalan Kuningan
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP79/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP01.071.733.8057.000, beralamat
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00264/107/13/057
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Terbanding Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Keberatan atasSurat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66148/PP/M.XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah
    sebagai berikut:tanggal 30 November 2016 yang telahMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012, atas nama PT Indoboga Jaya Makmur, NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringan, Jakarta Utara 14440, sehingga Pajak Pertambahan
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012 atas nama PTIndoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
    Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmeolak seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057
Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3534/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HARINDO
32488 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057
    Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal17 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057/13tanggal 18 Desember 2013, atas nama PT Harindo, NPWP02.192.918.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bogor KM 28 RT006/07, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710 atas sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku
    mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057
Register : 09-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0556/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
116
  • Penggugat bernamaPENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalahsuami istri;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkediamanbersama di rumah kediaman bersama di Dusun RT/RW 057/019,Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono KabupatenLampung Timur;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniaiseorang anak;Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Mei Tahun2010
    Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugatbertengkar karenao Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga.o Tergugat malas malasan untuk bekerja.Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 0556/Pat.G/2020/PA.Sdno Tergugat pernah berkata kasar terhadap orang tua Penggugat,bahkan Tergugat pernah dua kali memasrahkan Penggugat keorang tua; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal sejak Juni Tahun 2017, Penggugat Pulang ke rumah OrangTua Penggugat di Dusun RT/RW 057
    ;Bahwa Penggugat Beralamatkan di Dusun RT/RW 057/019, Desa BandarAgung, Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei Tahun 2010 sampaisekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus, berbentuk pertengkaran mulut (Vide bukti keterangan saksi);Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat adalaha. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga.b.
    Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam,yang menikah pada Tanggal 11 Maret 2008;Bahwa Penggugat Beralamatkan di Dusun RT/RW 057/019, Desa BandarAgung, Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 0556/Pat.G/2020/PA.Sdn4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei Tahun 2010 sampaisekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus, berbentuk pertengkaran mulut;5.
    Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak JuniTahun 2017, Penggugat Pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di DusunRT/RW 057/019, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar SribhawonoKabupaten Lampung Timur;7.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 02 Telah dibayar3 Kurang dibayar4 Sanksi administrasi a. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Denda Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUP h.
    tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116747.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057
    Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02459/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis
Putus : 31-10-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS, KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT VS KURATOR PT. ZONESTAR (Dalam Pailit), yaitu Muhammad Idris, S.Sos, SH
11276 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penambahan tagihan pajak yang diajukan oleh Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Empat sebesar Rp3.916.882.146,00 (tigamiliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribuseratus empat puluh enam rupiah) adalah sebagai akibat dari penerbitanSTP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan dan SKPKB PPN Barangdan Jasa atas Impor BKP serta penerbitan STP PPh Pasal 25/29denganperincian sebagai berikut:Surat Ketetapan PajakNomor & Tgl Pokok pajak Sanksi Totaladministrasi00002/227/11/057
    /13 2.160.303.200 840.658.446 3.000.961 .64600001/227/10/057/13 2.925.000 1.404.000 4.329.00000002/227/10/057/13 27.592.500 13.244.400 40.836.90000003/227/10/057/13 78.613.300 37.734.384 116.347.68400001/122/11/057/13 542.394.500 211.012.416 753.406.91600129/106/11/057/12 1.000.000 1.000.000TOTAL 3.916.882.146Bahwa penerbitan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan danSKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP sebagaimana dimaksudpada angka 3, merupakan tindak lanjut atas penyampaian SuratPemberitahuan
    Berdasarkan hal itulan Pemohon Kasasikemudian menerbitkan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehandan SKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP serta STP PPhPasal 25/29 dengan rincian sebagai berikut: NoNomorKetetapanJenisTanggalSKTangga JatuhTempoJumlah Tagihan 00001/122/11/057/13STP PPh Pasal22Impor atasImpor/Perolehan11 April201310 Mei2013753.406.916 00001/227/10/057/13SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP11 April201310 Mei20134.329.000 00002/227/10/057/13 SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP
Putus : 07-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 19/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 7 Maret 2017 — R E B I Y A T I melawan PT.BankDanamon Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Solo Sudirman
2619
  • Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat,yakni Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016perihal Surat Peringatan Ill, yang pada intinya Tergugat memintaPenggugat selambatlambatnya tanggal 8 April 2016 harusmenyelesaikan kewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untukmenghindari tuntutan hukum dari Tergugat ;.
    Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karenaPenggugat merasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kataguna menghindari tuntutan hukum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidakmenyelesaikan seluruh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selakukonsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan gUndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan ;.
    Bahwa oleh karena perobuatan Tergugat adalah melanggar Undangundang dan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatanpada angka 6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksuddalam Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016, dinyatakan sebagai perobuatan melawan hukum dan segalaperbuatan atas dasarnya batal demi hukum ;.
    Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Sragen melalui Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa danmemutus perkara ini untuk menyatakan Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidaksah, sehingga batal demi hukum, serta perouatan atas dasar surattersebut batal demi hukum .
    Menyatakan Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal31 Maret 2016, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dansegala perbuatan atas dasarnya batal demi hukum ;4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagai pelakuusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c dan g UndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan, dan peraturan di bidang perbankan dalammenyelesaikan kewajiban debitur ;5.
Register : 21-01-2014 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PA PINRANG Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Prg.
Tanggal 10 Februari 2014 — A.Suhartini binti A. Arisin Taufik Ismail, S.H bin Amang
107
  • No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.PrgBahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai dua orangorang anak bernama :a.
    No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxx berumur9 tahun; xxx berumur 5 tahun lebih.; Dan kedua anak tersebut berada dalampemeliharaan penggugat. yang sekarang ikut bersama penggugat .
    No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prganak 2 orang yang sekarang ikut bersama penggugat dan telah pisah tempat sudahberjalan 3 bulan disebabakan karena sering terjadi perselisiha dan pertengkarang karenatergugat menuduh penggugat selngkuh dengan lakilaki lain .Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukanbukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat,sehingga
    No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.PrgDra.Hj.St.Sabiha,MH. masingmasing hakim anggota, dengan didampingi olehDrs.H.Hasan, SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri olehtergugat.Hakim Anggota,Dra.Hj.Mihara,SH.Dra.Hj.St.Sabiha,MH.Perincian biaya perkara:Ketua Majelis,Dra.Nurmiati,M.HI..Panitera Pengganti,Drs.H.Hasan, SH.
    No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg
Register : 27-04-2010 — Putus : 27-07-2010 — Upload : 14-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 128/Pdt.G/2010/PTA.Sby
Tanggal 27 Juli 2010 — Hj. Ike Agustin binti Samirudin v H. Suhadak bin H. Romli
3821
  • Soetomo No. 178 Probolinggo, semula PENGGUGAT, sekarangTERBANDING/PEMBANDING ;Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan PengadilanAgama Probolinggo tanggal 3 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal1431 H. nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat
    Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Membebankan kepada Penggugat (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini yang hingga hari ini di hitung sebesar Rp. 2.591.000 , (dua juta limaratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaProbolinggo tanggal 17 Maret 2010 nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., bahwaPenggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat
    /Pembanding/Terbanding pada tanggal 17Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan AgamaProbolinggo tanggal 3 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H.nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadapihak lawannya pada tanggal 19 Maret 2010 ;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnyatertanggal 17 Mei 2010 dan Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan memoribandingnya tertanggal 18 Mei
    Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., maka Pengadilan Tinggi Agamamemberikan pertimbangan sebagai berikut ;Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan dan pertimbanganHakim tingkat pertama dalam EKSEPSI telah tepat dan benar menurut hukum karenanyapertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karenaitu putusan a quo dalam eksepsi harus dipertahankan ;Dalam Pokok Perkara :Dalam Provisi :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat
    Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob.dengan perbaikan amar sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :DALAM PROVISI :Menolak gugatan Provisi Penggugat ;DALAM KONPENSI :I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;II. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat danTergugat yang belum dibagi yaitu :1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah berdiri diatasnya, yang terletak di Jl.
Register : 27-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5229 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KERRY SAWIT INDONESIA;
11068 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 5229/B/PK/Pjk/2020Pajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 Masa PajakJanuari 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP//7/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama: PT.
    Tanggapan tanggal 11 Agustus 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77803/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal29 Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00394/107/14/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 MasaPajak Januari 2014 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP77INWPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015, atas nama:PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, beralamatdi
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00394/107/14/057