Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO vs RICO ALVIANO
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 67 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO,berkedudukan di Jalan Simpang Kolok Kota Sawahlunto, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1 Nama : ARMAINI, S.H.;Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kota Sawahlunto;2 Nama : M.
    No. 67 K/TUN/2013M. NASIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggaldi Desa Salak Kenegarian Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto,Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02Februari 2012;2.
    No. 67 K/TUN/2013(3). Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilandengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12;(4).
    No. 67 K/TUN/20131 Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Penggugat dan atau Kuasanya terhadap Tergugat dalam gugatannya tanggal 22November 2011;2 Bahwa dalam gugatan Penggugat subjek gugatan Penggugat seharusnya PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala KantorPertanahan Kota Sawahlunto.
    No. 67 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — TEMAS vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
159 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 126 K/TUN/2016
    Sentul City Tbk;Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016Selanjutnya memberi kuasa kepada :1.Azis Ganda Sucipta, S.H. ;2.Mitta R. Nashidik, S.H. ;3.Eva Fitriani, S.H.
    Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung DalamPerkara No. 213K/TUN/2007 Tanggal 6 November 2007 yangHalaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016menyatakan: Tergugat seharusnya berhatihati danmempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkanKeputusan TUN tersebut dengan terlebih dahulu mencarigambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevanmaupun kepentingan pihak ketiga ;d.
    Rapat tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagaiKepututan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 UUNO.5 Th 1986, sebab belum merupakan keputusan TUN yang bersifatmenolak atau menerima permohonan Penggugat/Pembanding, yangmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Pembanding.
    PT'UN Medan mempertimbangkan bahwaTergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asaskecermatan dan kurang hatihati;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam PerkaraNo. 213K/TUN/2007 Tanggal 6 November 2007 yang menyatakan:Tergugat seharusnya berhatihati dan mempertimbangkan secaracermat pada waktu mempersiapkan Keputusan TUN tersebut denganHalaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua faktayang relevan maupun
    Irfan Fachruddin, S.H., C.NHalaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016Panitera Penggantittd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum Biayabiaya :1. Meteral.............. Rp 6.000,002. Redaksi .................. Rp 5.000,003. Administrasi .............. Rp489.000,00Jumlah ............ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — BUPATI TANGERANG vs ACENG KODIR
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 454 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 454 K/TUN/20132.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/2013Oleh karenanya gugatan Para Penggugat Persona Standi In Judicio.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/20133.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/2013kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611DKHV2012tanggal 4 Juli 2012.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — Drs. H. SYAMSUL FALAH, SH., MH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
73 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 386 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015Penggugat mengambil berkasberkas permohonan sertipikat,sebagaimana ternyata dari Surat Tergugat No.183/4.33.76/600/1/2012 tanggal O9 Pebruari 2012 besertaLampirannya:B.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015keberatannya oleh Ahli Waris Almarhum H. Asyari tersebut, jikahendak dipaksakan harus identik sama dengan bidang tanahyang merupakan Warisan peninggalan Alm. KH.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015DALAM EKSEPSL : Menolak eksepsieksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA :1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015hanya dapat dikategorikan sebagai Keputusan Penolakan secara fiktifnegatif apabila Pejabat TUN tersebut bersikap diam saja atau tidak berbuatapaapa terhadap suatu permohonan yang diajukan kepadanya.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — H. BAHASMI, DKK vs. BUPATI KONAWE SELATAN, DKK
118 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 520 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015dirugikan atas penerbitan obyek sengketa, sehingga timbul kerugian yangnyata terhadap Para Penggugat.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152011 Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015Batasbatasnya tidak jelas. Memang dalam gugatan a quodijelaskan mengenai batasbatas tanah di Utara, Timur, Barat danSelatan.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-02-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/TUN/2010
Tanggal 19 Februari 2010 — P.T. JALADANA BAHARI, ; BUPATI KUTAI BARAT
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — BUPATI MELAWI, vs Drs. MARTIN LUTHER D, M.Si.,
38 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 167 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 167 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :BUPAT!I MELAWI, berkedudukan di Jalan Juang Km. 2, NangaPinoh, Kabupaten Melawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. MARTINUS EKOK, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H.
    No. 167 K/TUN/2010Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon Il diLingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi ;Bahwa selama melaksanakan tugasnya sebagai Seketaris DaerahKabupaten Melawi, Penggugat tidak pernah dihukum dalam bentuk apapun jugakarena melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran jabatan ;Bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat adalah 60 (enam puluh)tahun berdasarkan sebagai berikut :a.
    No. 167 K/TUN/2010Selanjutnya dalam penjelasan dikatakan :Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilakukan secaratertulis oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk semua golongan. Jangka waktu 1 (satu) tahun itu dipandang cukupbagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyelesaikan segalasesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.
    No. 167 K/TUN/2010Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) atas nama Sdr. Drs. MartinLutherD., M.Si. ;3.
    No. 167 K/TUN/2010Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 167 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — SAID KAMARUZZAMAN vs. MUHAMMAD, DKK
88 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015b.
    No 16K/TUN/2000, tanggal 28Pebruari 2001, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenangPeradilan Umum untuk memenksanyaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli2001 dengan kaidah hukum:Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha NegaraHalaman 14 dari 24 halaman.
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015T4 (Surat Warkah Hak Milik No.3006 Kelurahan Cempaka atas namaDra.Hj.Rachmi Etika). Tergugat !
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015setempat, tanah yang dijadikan objek sengqketa masih dalam keadaankosong tidak ada kegiatan. (Ssedangkan gugatan TUN para TermohonPK mendalilkan (mohon lihat hal 4 angka 4 putusan PTUNteBanjarmasin) dikutip ...
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd., vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
89 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 339 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 K/TUN/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU vs. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH BENGKULU
115 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 674 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 674 K/TUN/2015(PTPN VII dan PT. Way Sebayur (PT. SIL)).
    Putusan Nomor 674 K/TUN/20152. Salinan Peta Hak Guna Usaha (HGU) (PTPN VII, PT.
    Putusan Nomor 674 K/TUN/201511.11.Bahwa pertimbangan Majelis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2, Pasal 3 huruf b, Pasal4 ayat (2), Pasal 1 angka 6, dan Pasal 1 angka 7.
    Putusan Nomor 674 K/TUN/201513.Transmigrasi tidak masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGRIANDALAS. Kesimpulannya pihak saksi tidak memiliki kepentingan memintaPeta Hak Guna Usaha (HGU) PT.
    Putusan Nomor 674 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BORNEO TRIBUNE PRESS vs. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
203 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 464 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 464 K/TUN/20154.
    isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang ditujuKeputusan TUN yang bersangkutan maka biasanya tenggang waktu90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak badanatau jabatan TUN dan pemegang Keputusan TUN yang bersangkutansudah lewat:Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah:a.
    Putusan Nomor 464 K/TUN/20151.
    Putusan Nomor 464 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/TUN/2009
Tanggal 13 Juli 2010 — H. JIDEHAN, vs BUPATI PASER,
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 47 K/TUN/2009
    No. 47 K/TUN/2009September 2007 pada awal November 2007 oleh sebab itu masih dalamtenggang waktu yang dibenarkan oleh undangundang ;.
    No. 47 K/TUN/2009c. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan danKesamarataan dan hanya mendengarkan keterangan sepihak tanpapertimbangan keterangan dari Penggugat, oleh sebab itu KeputusanTergugat sangat merugikan Penggugat ;4.
    No. 47 K/TUN/20096.
    No. 47 K/TUN/2009Undang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
    No. 47 K/TUN/2009NIP. 220000754Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — PODIMAN P, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
69 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 226 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2014 Final, keputusan tersebut tidak ada minta persetujuan dari pejabat yang lebihtinggi;5.
    Siti Mardiana;e Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;e Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2014jangka waktu lima tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yangbersangkutan.
    Siti Mardiana;Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 JunctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjmtertanggal 18 Juli
    Siti Mardiana;Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2019
Tanggal 5 September 2019 — FREDDY vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DKK
233 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 353 K/TUN/2019
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amin Zakaria, S.H.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Januari 2005, luas 31.000 M2, atas nama Linan Kurmahu dan Lie FieKiang;2.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days. Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001 Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — HAJI TEUKU SOELAIMAN, DK VS HASBI RAZALI,DK
43 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 73 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 73 K/TUN/20158.10.11.12.Bahwa setelah bubar Perpeko dan tanah tersebut (tanah sengketa) telahjatuh ke tangan Razali, maka di tempat tanah sengketa yang di jalan Tgk.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/201518.19.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015tanpa memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhannya, baikmengenai penilaian fakta maupun penerapan hukumnya.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2015 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC), VS DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
97 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014ll.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/201415.16.17.Tergugat No.
    Kekhilafan Hakim KeduaBahwa Pemohon PK incasu YPPIC, tidak mempersoalkan PenetapanPengadilan No.399/Pdt.P/2010/PN.JKTTIM di Peradilan Tata Usaha Negara,penetapan aquo di persoalkan oleh Pemohon PK di ranah atau wilayahhukum yang lain apakah itu ranah perdata atau pidana karena memang,peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN dimana yangdimaksud sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUNantara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN,baik di tingkat pusat
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014(PTUN) Jakarta tanggal 08 September 2011 belum dijadikan lampiranbukti;2.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum Biayabiaya:1. Meterai ............ Rp 6.000,002. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi PK.. Rp1.489.000,00Jumlah ............... Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2010
Tanggal 19 Juli 2010 — PT. DUTA SUMBER NABATI, VS. PT. ARRTU PLANTATION, DKK
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 K/TUN/2010
    No. 22 K/TUN/2010.Plantation sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara ;8.
    No. 22 K/TUN/2010.2.
    No. 22 K/TUN/2010.Pontianak dibenarkan Hakim Tingkat Banding dan diambil alin PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta.2.
    No. 22 K/TUN/2010.Prof. Mr. R. SOEPOMO yang ditulis kembali oleh SABRAN MUSTAFA, SH.
    No. 22 K/TUN/2010.Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai................. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi............008 Rp. 5.000, Handri Anik Effendi, SH.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 22 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/TUN/2018
Tanggal 22 Mei 2018 — I. ANA ERLANI, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI vs. PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE
129 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 304 K/TUN/2018
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20183)4)9)6)Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,Provinsi Jawa Barat;Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2018terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat,Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;5) Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20182.12.22.32.42.5Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20182018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 42/G/2017/PTUN.BDG tanggal 24 Agustus 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540924 198403 1 001Halaman 14 dari 13 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — ADAT PURBA, DK. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, DKK
171 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. ADAT PURBA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, KabupatenKaro, Sumatera Utara, pekerjaan Bertani;2.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Juni 2019;lll.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 30/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 5 April2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,Nomor 76/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 13 November 2018, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019DALAM POKOK SENGKETA:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan Batal:1.Sertipikat Hak Milik Nomor: 418/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.6/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?, atas nama Perlindungan Tarigan;Sertipikat Hak Milik Nomor: 419/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.5/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA vs. MUSTHAFA RACHMAN, S.H, DKK
127 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014ll. H.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/201434.35.36.37.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3407/Kel.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014dengan Perkara Nomor 131/G/2012/PTUNJKT.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014