Ditemukan 4877 data
6 — 4
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 bahwa sejak Jull2015 sering terjadi perselisinan dan pertengkaran karena Penggugatsudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak menghargaiPenggugat adalah tidak selurunhnya benar.
69 — 12
Bahwa, untuk menghindari agar supaya objek sengketa tidakdipindah tangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain olehTergugat atau sSiapapun yang mengaku mendapatkannya, makaterhadap tanahtanah objek sengketa tersebut mohon untuk diletakkanSita Marital terlebih dahulu mengingat seluruh objek harta bersamatersebut selurunhnya dalam penguasaan Tergugat SUGIONO ;7.
Terbanding/Penuntut Umum : YUDHI PERMANA, SH
102 — 47
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEDIH HATI LAIA Alias INACEREN selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selurunhnya denganmasa tahanan yang telah dijalani sementara dengan perintah Terdakwaditahan;3.
146 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2011;Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, PemohonBanding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono):Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 07 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113373.13/2011/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur
262 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
nama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP01.745.124.6063.000, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21Unit F, I, J, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta Selatan,Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116587.16/2013/PP /M.XIVA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
120 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2423/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00216/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20Juni 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00152/507/13/067/16 tanggal 26 Agustus 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.745.124.6063.000
136 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan untuk seluruhnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01455/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26 September 2018 dan SKPKBNomor 00010/201/16/433/18 tertanggal 26 April 2018;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan pada tanggal 5 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009073.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya gugatan Penggugat
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono ):Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
229 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1279/B/PK/Pjk/2020putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00262/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3Maret 2017
Anadia Kartiwa binti Yahya Kartiwa
Tergugat:
Rahmat Sutisna bin Daud Supriatna
13 — 1
patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya
Rastinah binti Warim
Tergugat:
Tori bin Casmadi
12 — 0
patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat), untuk selurunhnya, denganimbalan bunga sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembalisebesar Rp. 1,977,168,00;b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor$33249/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16Maret 2018, tentang Permohonan Penerbitan Surat Imbalan Bunga(SKPIB) Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tidak dapat diproses adalah batal demi hukum;c.
150 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2434 B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00223/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20 Juni 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor00082/507/14/067/16 tanggal 11 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.745.124.6063.000
184 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
bunga Pasal 13(2) KUP 20 Jumlah PPh yang lebih dibayar 1.478.033.057 bahwa apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, PemohonBanding mohon diberikan putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116342.15/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 01 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunhnya
Terbanding/Tergugat I : PT BRI PUSAT JAKARTA cq. PT BRI WILAYAH JAWA TIMUR, cq. PT BRI KANTOR CABANG BANYUWANGI
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI cq. KEPALA KANTOR BPN JAWA TIMUR, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA KEDIRI
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI cq. KEPALA KANTOR BPN JAWA TIMUR, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MALANG
91 — 37
., tanggal 25 Juni 2020,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudahtepat dan benar, yaitu menolak Eksepsi Tergugat untuk selurunhnya dan dalamPokok Perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri olehPengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas
4 — 4
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 bahwa sejak Jull2015 sering terjadi perselisinan dan pertengkaran karena Penggugatsudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak menghargaiPenggugat adalah tidak selurunhnya benar.
141 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Januari 2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
ALIZAR KOTO
18 — 10
Btm.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya dengan perbaikan redaksionalseperlunya ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 UndangundangR.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan CatatanSipil serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan ;MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;2.
67 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal9 Oktober 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat selurunhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus/berakhir sejak putusan dibacakan;3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tegugatberalih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);4.
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa Tergugat masin mempunyai hutang kepadaPenggugat yang belum dibayar selurunhnya berjumlah USD716.500,00(tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dolar Amerika Serikat);6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman modal kerja(PMK) kepada Penggugat, seluruhnya berjumlah USD716.500 (tujuhratus enam belas ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) secara seketikadan sekaligus;7.