Ditemukan 4812 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : katoda
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Pra/2018/PN Bdg
Tanggal 26 Juni 2018 — Pemohon:
LINDA SAHARA
Termohon:
KAPOLDA JABAR
83 — 24
  • Pemohon:
    LINDA SAHARA
    Termohon:
    KAPOLDA JABAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-03-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430K/TUN/2004
Tanggal 25 Maret 2008 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA BARAT ; vs. KURNIA IRAWAN
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA BARAT ; vs. KURNIA IRAWAN
    No. 430 K/TUN/2004Alasan Permasalahannya sebagai berikut :1.Bahwa tanpa diberitahu dan tidak diberi Kesempatan untuk membela diribagi Penggugat sebelumnya Tergugat (Kapolda Sumbar) telahmenerbitkan Surat Keputusan No.
    Kapolda Sumbar. MengingatSkep Kapolda Sumbar No.
    ., pada tanggal 29Desember 2003, yang menetapkan bahwa surat keputusan yang telahTergugat terbitkan (Skep Kapolda Sumbar) No.
    Pol : Juklak/15/I/1995tanggal 17 Januari 1995 ayat 12 huruf c angka 1 dan 7 maka tindakanPUK untuk memberhentikan TUK dari pendidikan sekolah BintaraPolri adalah sah dan tidak bertentangan dengan juklak tersebut.Bahwa untuk kecermatan PUK dalam menerbitkan obyek sengketa(Skep Kapolda Sumbar No.
    Bukti T11 : Foto copy Surat Kapolda Sumbar No. Pol : B/147/I/2004tanggal 23 Januari 2004;Bahwa PUK tidak pernah menyerahkan sebagai alat bukti surat bukti T11 sebagai produk Kapolda Sumbar, surat bukti T11 adalah SuratKapolri No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 PK/Pdt/2014
Tanggal 23 Desember 2014 — KAPOLDA SULAWESI SELATAN, Dkk vs BAHARUDDIN bin BASO, Dkk
53 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAPOLDA SULAWESI SELATAN, Dkk vs BAHARUDDIN bin BASO, Dkk
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 10-04-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2015/PTUN.ABN
Tanggal 24 Agustus 2015 — TUN ADION LENGE, Sebagai Penggugat ; Melawan KAPOLDA MALUKU UTARA
63 — 0
  • TUNADION LENGE, Sebagai Penggugat ;MelawanKAPOLDA MALUKU UTARA
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 05/P/FP/2016/PTUN-BDG
Tanggal 12 Mei 2016 — ANDRI ANDRIANSYAH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ( KAPOLDA ) JAWA BARAT
214 — 159
  • ANDRI ANDRIANSYAH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ( KAPOLDA ) JAWA BARAT
    ,MH & Rekan beralamat Di Jalan PalasariNomor 40A Bandung ;"""Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Seen RSet M el a W a N 202222220202 =KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ( KAPOLDA ) JAWA BARAT 5Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 784 Bandung ;Dalam hal ini memberi Surat Perintah kepada : 1 Nama Kombes FJunaedy IJabatan KabidkumJabar ;NRP 580907722 Nama Akbp YanPrayoga SH. ;Jabatan KasubbidBidkum PNRP 640106913 Nama Akbp SusKurniati,SH.
    R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23Desember 2015 atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 anggota SPKTJabar telah disampaikan kepada Kapolda Jabar (Termohon) pada tanggal 10 FebruariBahwa oleh karena permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuaipasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
    ;Bahwa, Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan SuratPermohonan pada tanggal 10 Februari 2016 kepada Kapolda Jabar (Termohon) untukmenindaklanjuti Penetapan saran dan pendapat hukum dari Mabes Polri No. R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 anggota SPKT Jabar.
    Bahwa terhadap keputusan Kapolda Jawa Barat tersebut, selanjutnya Pemohonmelakukan upaya hukum banding, dimana dalam putusan banding tersebutmenyatakan, yang pada intinya menguatkan Surat Keputusan Kapolda JawaBarat tersebutGIALAS j=02 nnn nme nnn nnn nen nn nnnnannnnnanannnansnansanananannmonannnnnansnasansnn4.
    Bahwa selanjutnya berdasarkan Peninjauan Kembali dari Mabes Polri tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Kapolda Jabar (Termohon)untuk menindaklanjuti saran dan pendapat hukum Mabes Polri Nomor. R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 DesemberPL ee.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 26-09-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Blb
Tanggal 13 Oktober 2022 — Kapolda Jawa Barat KAPOLDA Cq. Kepolresta Bandung
28 — 8
  • Kapolda Jawa Barat KAPOLDA Cq. Kepolresta Bandung
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 08-04-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Ptk
Tanggal 30 April 2020 — Pemohon:
HALIFAH USMAN
Termohon:
kapolda kalbar
66 — 13
  • Pemohon:
    HALIFAH USMAN
    Termohon:
    kapolda kalbar
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 20-02-2003 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 108/Pdt.G/2002/PN.Mks
Tanggal 20 Februari 2003 —
88 — 23
  • BAHARUDDIN BIN BASO, DKK Lawan KAPOLDA SUL-SEL,DKK
    KAPOLDA SULAWESI SELATAN, yang beralamat di Jl.Perintis Kemerdekaan KM 15 Kota Makassar, selanjutnya disebut TERGUGAT I;2. KEPALA SEKOLAH TK.KUMALA 28 BHAYANGKARA, beralamatdi Jl.Sultan ,Abdullah Kompleks Asrama Polisi diKecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut TERGUGAT II ;3. FRANS SALID, Kepala Klinik Kesehatan yang beralamatdi Jl.Sultan Abdullah Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo,Kota Makassar, selanjutnya disebut TERGUGAT III;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/PID/2010
Kapolda Jawa Barat
114 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kapolda Jawa Barat
    KAPOLDA JAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.748Bandung ;Termohon Peninjauan Kembali dahuluTermohon Pra Peradilan ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon PraPeradilan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Pengadilan Negeri Bandung No.10/Pid/Pra.Per/2009/PN.Bdg.tanggal 19 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Khusus
Register : 19-12-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PN BATURAJA Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN BTA
Tanggal 13 Januari 2020 — Pemohon:
JOHAN ANUAR
Termohon:
KAPOLDA SUMSEL
116 — 53
  • Pemohon:
    JOHAN ANUAR
    Termohon:
    KAPOLDA SUMSEL
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 07-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Kpg
Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon:
SILVESTER KANISTAN
Termohon:
KAPOLDA NTT
102 — 87
  • Pemohon:
    SILVESTER KANISTAN
    Termohon:
    KAPOLDA NTT
    Pebruari 2018sebagai berikut:Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Nusa Tenggara Timur, Nomor: Sprinl 222 /11/HUK 11.112018 Tanggal 15Februari 2018 dan Surat Kuasa Khusus Kapolda NTTtanggal 15 Februari 2018, Bertindak untuk dan atas nama TERMOHON KapoldaNTT, akan mengajukan Jawaban atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan olehPEMOHON, sebagai berikut :1. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh sdr.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pbr
Tanggal 30 Mei 2022 — Pemohon:
ELLICE SIMAGUNSONG
Termohon:
KAPOLDA RIAU
27 — 8
  • Pemohon:
    ELLICE SIMAGUNSONG
    Termohon:
    KAPOLDA RIAU
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG
Register : 16-09-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 25-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 5 Januari 2016 —
64 — 32
  • Penggugat : ANGGA SETIAWAN Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) LAMPUNG
    DIPuri Kencana Residance Blok 1/4 Jalan Urip Sumoharjo Sukarame BandarLampung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) LAMPUNG,Berkedudukan di Jalan WR. Supratman No. 1 Teluk Betung Bandar Lampung,dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. YOHANES HERNOWO, S.IK.,2. MADE KARTIKA, S.H. ;RUHL neces esnrcnenensereneneetanernsntineenareenneaeeen3. FADZRYA AMBAR P,SY4. FAUZIMAH, S.Sos., S.H.
    Bahwa Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : Kep / KEP / 183/ VI/2011 tentang Kenaikan Pangkat yang Semula Bripda menjadi Briptu Ta.2011 yang ditetapkan tanggal 23 juni 2011 yang dikeluarkan KepalaKepolisian Daerah Lampung (Kapolda) yang petikan sesuai dengan aslinyaditandatanggani oleh Kabag Binkar A.n Kepala Biro SDM Polda Lampung.(Bukti P3) 222222 2 22222 n enn nn nnn ene nnn ne.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 11-05-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 16-06-2024
Putusan PN KUPANG Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Kpg
Tanggal 21 Mei 2018 — Pemohon:
Johanes Messah
Termohon:
KAPOLDA NTT
32 — 10
  • Pemohon:
    Johanes Messah
    Termohon:
    KAPOLDA NTT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-06-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid/2014
Tanggal 23 Juni 2014 — Mumahaimawati, Dk >< Kapolda Jatim Cq. Kapolres Kota Besar Surabaya
87 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mumahaimawati, Dk >< Kapolda Jatim Cq. Kapolres Kota Besar Surabaya
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 22-02-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
FERDYANSYA
Tergugat:
KAPOLDA PAPUA BARAT
179 — 96
  • Penggugat:
    FERDYANSYA
    Tergugat:
    KAPOLDA PAPUA BARAT
    Pada tanggal 4 Pebruari 2021, Penggugat mengajukankembali Surat Keberatan kepada Kapolda Papua Barat atasdikeluarkan Keputusan / Objek Sengketa, namun tidak ditanggapi.Bahwa perbuatan Kapolda Papua Barat dengan mengeluarkanObjek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum karenaKeputusan tidak melalui mekanisme Sidang Komisi Banding, TidakProsedur dan tidak menanggapi penyelesaian melalui UpayaAdministratif berupa Permohonan Keberatan yang diajukan olehPenggugat, dengan demikian Kapolda Papua Barat dapatdisimpulkan
    Keputusan Kapolda Papua Barat Nomor : Kep/3451X/2020tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;2. PETIKAN Keputusan Kapolda Papua Barat NomorKep/355/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia ;3.
    ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda,Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.(4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikanKeputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengantembusan As SDM Kapolri.(5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polriyang telah di tandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksudpada Pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerjadan
    Mengajukan usulan PTDH kepada Kapolda sesuai dengan pangkatuntuk ditetapkan;e. Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda dibuatkan salinandan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDMPolda dengan tembusan As SDM Polri bagi pangkat Aiptu kebawah;f.
    Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polriyang telah di tandatangani Karo SDM wajib disampaikan kepada KepalaSatuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Poldapaling lama 7 (tujuh) hari ditanda tangani;g.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-06-2023 — Putus : 17-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Sby
Tanggal 17 Juli 2023 — Pemohon:
MIFTACHUL AMIN
Termohon:
KAPOLDA JATIM
20 — 15
  • Pemohon:
    MIFTACHUL AMIN
    Termohon:
    KAPOLDA JATIM
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 31-07-2023 — Putus : 22-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 58/G/2023/PTUN.PLG
Tanggal 22 Agustus 2023 — Penggugat:
Aang Feronica Davisa
Tergugat:
KAPOLDA
115 — 55
  • Penggugat:
    Aang Feronica Davisa
    Tergugat:
    KAPOLDA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 20-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU) VS FREDDY
86 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU) VS FREDDY
    PUTUSANNomor 416 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU), tempat kedudukan di JalanJend. Sudirman, Nomor 235, Pekanbaru;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. AKBP TONI ARIADI EFFENDI, S.H., S.IK., M.H., M.M.,Kabidkum Polda Riau;2. KOMPOL RUSLI, S.H., Kasubbid Bankum Bidkum Polda Riau;3.
    denganmengabaikan bukti lain dalam hal ini bukti pengetahuan hakim sebagaimanadipertimbangkan di atas akan berakibat Judex Facti salah dalam menilaikekuatan bukti (kracht bewjs) secara komprehensif, sehingga berujungkepada tidak benarnya putusan Judex Facti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Daerah Riau (Kapolda
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 11-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 83/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 22 Juni 2016 — Pembanding/Tergugat : KAPOLDA LAMPUNG
Terbanding/Penggugat : ARFANTORI Bin ANSORI
92 — 34
  • Pembanding/Tergugat : KAPOLDA LAMPUNG
    Terbanding/Penggugat : ARFANTORI Bin ANSORI