perNO sesuai FBahymelakukanK/PM II0810 (sepuluhberkekuatanBahyPenggelapKUHP atauidangan karena melarikan dint maka terutus Nomor : 42K/PM II08/AU/II/201wa selanjutnya Terdakwa juga telahAU/2012 tanggal 29 Januari 2013 dengbulan, pidana tambahan dipecat dari dhukum tetap.an atau Penipuan, sebagai mana diatu karena TerBah pasal 378 KUHP dan pada persidangakwa karena tidak berada di satuan.a menurut keterangan Oditur MiliteOditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat 1persidangan berikutnya, dengan mendasari

25 Januari 2011tentang Penetapan Hari Sidang; Telah memeriksa surat surat yang bersangkutan denganperkara ini dan mendengarkan keterangan para pihakdipersidangan; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 10 Januari 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10Januari 2011 dalam Register Perkara No.07/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 25Januari 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:Adapun hal hal yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :hal als ale p ra. x2w Leoll>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

Mendasari penjelasan diatas bahwa Keputusan Bupati Pulau TaliabuNomor 84 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan TaliabuTimur Kabupaten Pulau Taliabu, baru diketahui oleh Penggugat padatanggal 26 Juli 2019, sehingga masih dalam tenggang waktusebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 6 Tahun2018 Tentang

Bahwa mendasari penjelasan diatas terhadap Keputusan Bupati PulauTaliabu Nomor 84 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa SamuyaKecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu, baru diketahui olehPenggugat pada tanggal 26 Juli 2019, sehingga masih dalam tenggangwakiu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 6 Tahun 2018Tentang

Gugatan aquo pada pokoknya; adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehPara Termohon Kasasi karena tidak bersedia menyerahkan danmeninggalkan objek sengketa secara sukarela dan tetap bertahan di objeksengketa tanpa alasan yang jelas, sedangkan perbuatan hukum jual belidan segala hal yang mendasari peralihan hak atas objek sengketa secarahukum sudah selesai dan sesuai dengan ketentuan hukum.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan JudexFacti (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan

Nomor 501 K/Pdt/2017dengan Para Termohon Kasasi adalah hubungan hukum jual beli yangdidasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor 103 tanggal 29Januari 2014 (BUKTIP1) yang dalam Putusan Pengadilan Negeri SidoarjoNomor 159/Pdt.G/2015/PN.Sda, tanggal 19 Januari 2016 dinyatakan sah danmengikat.Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamenyatakan batal demi hukum Surat Kuasa Menjual Akta Nomor 104 tanggal 29Januari 2014 yang mendasari pengalihan objek sengketa

perlu untuk mengajukan Bandingtanggal 1 Februari 2016 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salahmenerapkan hukum mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagaimana telahdiuraikan dalam Memori Banding tanggal 15 Februari 2015 dan karenanyaPemohon Kasasi mohon kiranya memori banding tersebut dijadikan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini.Bahwa Pemohon Kasasi akan menguraikan kembali alasan memori bandingyang mendasari

tercantum dalam akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021;

5. Menyatakan akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Tergugat I dan II serta pihak lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang mendasari

perkara yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadirdan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan kepersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa oleh karena Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namunsejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjaminbisa menghadirkan Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 ke persidangan Pengadilan Militer IIIl16Makassar oleh karena itu dengan mendasari

Bahwa dengan mendasari eksepsi Tergugat Il sekarang Pelawan Il,yang dikabulkan tersebut maka kami menolak untuk melaksanakanputusan tersebut diatas karena disisi lain MARI memberi Putusanmengabulkan eksepsi Tergugat I/Pelawan dan mengabulkan gugatanpara Penggugat sebagian menunjukkan ketidak adanya kepastian9.

Bahwa dengan mendasari Putusan PK No. 61PK/Pdt.Sus/2012tertanggal 17 Oktober 2012 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 866K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 30 September 2009 untuk pelawan II yangmenyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka secara hukum jugaberlaku untuk pelawanBahwa dengan mendasari apa yang terurai tersebut diatas, maka dalamkesempatan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara iniberkerian Untuk MTGIMULUS jase saan eee eee tneeme neinDalam pokok perkara.1.Mengabulkan gugatan para

ROHANI WAHABtidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanahTokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (lI) Hj. ROHANIWAHAB. tersebut, melainkan sesuai Surat Keterangan atas tanahHal. 2 dari 16 hal. Put.

ROHAN WAHABtidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanahTokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (lI) Hj.

ROHANI WAHABtidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanahTokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (lI) Hj.

Hal ini didasari oleh alasanalasan sebagai berikut:Bahwa YAHYA HARAHAP menjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atasalasan Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yang mendasari gugatan,serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatan. Atau bisajuga, dasar hukum jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground).

Dan juga termasuk siapa yang memicuterjadinya pertengkaran;2 Dalil Posita Gugatan Tidak Menyebut Dasar Hukum yang MendasariGugatanDalam gugatan a quo, PENGGUGAT ternyata tidak menyebutkan dasar hukum atauketentuan hukum yang mendasari gugatan a quo diajukan kepada PengadilanAgama Jakarta Barat.

Karena mengenai Dasar Hukum yang mendasari GugatanPENGGUGAT telah PENGGUGAT uraikan danjelaskan secara detail sertaspesifik pada Bab II Tentang analisa Yuridis sebagaimana terdapat padaHalaman 3 sampai dengan selesai.b. Bahwa jika dicermati dan dianalisis secara seksama, maka seharusnyaTERGUGAT dapat melihat bahwa dalam posita (fundamentum petendi)sudah terdapat kesesuaian antara dasar hukum (rechts grond) denganperistiwa hukum.

Mantrijeron, Kota Yogyakarta;Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT; ADAPUN ALASANALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYAGUGATAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK INI ADALAH : 1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan pada tanggal 28 Nopember 2009 yang dilangsungkandi hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm AgustinusSudarisman, Pr bertempat di Gereja Paroki St.Aloysius Gonzaga Mlati dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Sleman, sebagaimana

terdaftar bagi AssosiasiKontraktor Aceh di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional ;Bahwa Tergugat II telah secara diamdiam dan menutup mata atas kekuranganpersyaratan yang dimiliki oleh Assosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukmemuluskan pendaftaran di LPJK Nasional tanpa melalui Prosedur rapat DewanPengurus LPJKD yang sah menurut anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga, Tergugat II telah mengirimkan hasil Klarifikasi dan Rekomendasikepada Tergugat I ;Bahwa selanjutnya Tim KPPA LPJK Nasional dengan mendasari

LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009, Dewan PengurusLPJKN (Terbanding I/Termohon Kasasi I) menyetujui atau menolakpermohonan pendaftaran Asosiasi Perusahaan AKA berdasarkanRekomendasi KPPA Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat(3).c Bahwa objek sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I atas dasarrekomendasi tim KPPA Asosiasi Perusahaan LPJKN tanggal 08 Agustus2010 perihal Rekomendasi status Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukterdaftar di LPJKN.Anehnya kedua Judex Facti di satu sisi mendasari

kesimpulannya pada ketentuanPasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiNomor 5 Tahun 2009 yang mengambil kesimpulan bahwa penerimaan ataupenolakan permohonan pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ke LPJKN(Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) finalnya adalah pada KeputusanLPJKN (Tergugat I/Terbanding I/Termohon J), tapi disisi lain Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mendasari pada ketentuanpasal 9 Ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan

Tergugat I/Terbanding I) sebagai syarat yang harusdipenuhi oleh Asosiasi Kontraktor Aceh guna dapat diterbitkan Objek sengketa Ioleh (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) yang disengketakan antaraPara Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat /ParaTerbanding/Para Termohon Kasasi.Dengan demikian kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan merupakan sebuah kesimpulan yang diambil dengan mendasari

Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secararinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim,S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanahtersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan,hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian

Xxxxxxxx, Jakarta Pusat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat denganNomor: 0059/Pdt.P/2016/PA.JP, tanggal 09 Mei 2016 telah mengemukakan halhalsebagai berikut;Adapun yang mendasari dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut :1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak lakilaki pemohon tersebut

menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonancerai talak antara :PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagaiTermohon,; 9 2222222 n nnn nena nnn nn nanan n=Adapun alasan/dalildalil yang mendasari

(satu juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer Ill12 Surabaya Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26 Juli 2018 sepanjang tentang terbuktinyaunsur tindak pidana haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan TingkatPertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 7(tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan tersebut

Fitria Dwi Anggraeni) yang suka melaporkanTerdakwa ke kesatuan.Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III12 Surabaya Nomor Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26Juli 2018 haruslah dikuatkan dan Terdakwa masih layak untukmenjadi prajurit TNI dengan harapan pidana yang dijatunkan dapatmenjadi perenungan atas kesalahannya selama menjalani pidanapenjara di tahanan militer.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Kabupaten Bangkalan pada tanggal 23 Juli 2009dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/13/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi seringterjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legalstanding untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Bahwa dalil Pemohon pada Bab mengenai dasar hukum kewenanganPraperadilan pada posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 5 adalah dalildalilhukum yang mengutip dan mendasari bagi Pemohon mengajukan gugatan.Maka terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak perlu untukmenanggapinya. 2 neon nono2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas yang mendasari Pasal38 ayat (1) KUHAP, Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah pasalpasal tersebut seharusnya dipahami dan dimaknai secara utuh olehPemohon, bukan mendasari dan pemahaman yang parsial antara pasaldengan ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga pemahaman hukumtersebut tentang penyitaan tidak dimaknai dan dimengerti secara parsialatau terpisah.

Dalil Pemohon tersebut mendasari ketentuan hukumdalam Pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyatakan turunan dari beritaacara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari manabenda itu di sita atau keluarganya dan kepala desa.

gugatan Praperadilan adalah Pemohon mendasari ketentuan hukumdimaksud untuk mengajukan gugatan karena sudah menjadi dasar hukumbagi setiap orang yang predikatnya sebagai Tersangka atau keluargaTersangka terkait tindakan penangkapan, penahanan dan/ataupenghentian penyidikan/penuntutan yang kemudian diperluas denganpenetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan adalah pihak ketigayang berkepentingan.

Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada posita 2 Termohon tanggapi,mengenai dalil Replik tersebut yang mendasari Pasal 1 angka 5 KUHAPtentang pengertian penyelidikan dan Pasal 1 angka 2 KUHAP tentangpengertian penyidikan.

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

XXXX, Perempuan, Umur 18 Tahun (Lahid di Surabaya 04 Juni1998);3.Bahwa PEMOHON berkehendak akan beristri lebin dari satu seorang(poligami) dengan seorang perempuan yang berstatus janda tanpa anak(cerai mati) yang bernama:XXXX, Umur 47 tahun (Lahir di Jombang, 24 Juni 1969), Agama Islam,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Nomor KTP :351508646690002, bertempat tinggal di XXXX, Kota Sidoarjo;Bahwa adapun alasan yang mendasari PEMOHON mengajukanpermohonan ini adalah:a.