berkas calon pada tanggal 2024 Februari 2020;Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 secara mendadak danberdasarkan kesaksian BPD, panitia pemilihnan dan balon kades yanghadir yaitu Anindita melakukan tekanan agar dilakukan verifikasi awaldan merubah secara sepihak landasan hukum PAW dari Perbup No. 20Tahun 2019 ke Perda. Dan tekanan untuk melakukan perubahantersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netraldalam proses PAW Desa Doyong.

Dan tekanan untuk melakukan perubahantersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netraldalam proses PAW Desa Doyong. Perubahan ini merugikan balonkades yang lain karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisadilengkapi balon kades yang mendaftar;Pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan kesaksian BPD, Panitiadan Balon yang hadir, ada balon kades PAW atas nama Aninditabersama Camat Miri Ancil Sudarto memprotes terkait kelengkapanberkas salah satu balon kades yaitu Sumadi.

Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar sebagai Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu di ruang panitia Pilkades PAW dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW,Sri Kusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakanlengkap / lulus administrasi;4. Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia. Pemeriksaan dan verifikasi berkas dilakukanterbuka, bahkan saat itu ada banyak sekali LSM, Media, dan wargamasyarakat.

dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW,Sri Kusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakanlengkap / lulus administrasi;Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Pengumuman Nomor : 01/PAW/01/2020 tertanggal 20 Januari2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan MiriKabupaten Sragen, tertanggal 10 Februari 2020. (fotokopiPutusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Him. 60 dari 87 Halaman20212223242526ZkT 20T24sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa kemudian dengan mendasari pada Surat Keputusan dan SuratRekomendasi Tergugat DPP PNA tersebut di atas, lalu Tergugat II DPWPNA Kabupaten Bireuen telah mengirimkan Surat Nomor: 98/PNA/06/ViI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRKBireuen perihal Usulan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Bireuen dariFraksi Partai Nasional Aceh, (Bukti P3);.

Surat Keputusan Nomor: 148/SK/DPPPNA/V/2017 tanggal 2 Mei2017 dan Surat Rekomendasi Nomor: 263/DPPPNA/V/2017 yangditerbitkan Tergugat serta Surat Usulan PAW Anggota DPRKBireuen dari Fraksi Partai Nasional Aceh tanggal 31 Juli 2017 kepadaPimpinan DPRK Bireuen yang diterbitkan Tergugat Il dan suratsuratlain yang akan diterbitkan oleh Tergugat dan Il yang berkaitandengan PAW Penggugat adalah tidak sah, tidak berharga dan tidakberkekuatan hukum;4.

Olehkarena itu dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik, maka seharusnya Penggugat mengajukangugatan guna penyelesaian sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW)ke Mahkamah Partai Politik karena sengketa PAW ini merupakansengketa internal partai politikic Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalamHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.BNA.mana Penggugat menjadi salah satu anggotanya, bukan ke PengadilanNegeri.

Bahwa apa yang telah diutarakan oleh Penggugat dalam posita gugatanpada angka 4, 5 dan 6 adalah benar, namun tidakan Tergugat dimaksud adalah masih sebatas rekomendasi atas usulan Tergugat Il,artinya Pergantian Antar Waktu (PAW) secara de facto dan de juresebagaimana dimaksud oleh Penggugat belum terjadi. PAW barudianggap telah terjadi dan sah adalah setelah adanya Surat KeputusanGubernur ic. Gubernur Aceh tentang PAW atas diri Penggugat denganTergugat III;.

Bahwa terkait posita gugatan sebagaimana yang disebutkan dalamangka 8 dan 9 merupakan karangan Penggugat semata karena Tergugat maupun Tergugat II tidak pernah dan bahkan tidak berwenang untukmelakukan PAW atas diri Penggugat. Tergugat danTergugat II hanyasebatas mengusulkan, diterima tidaknya itu adalah kewenanganGubernur ic. Gubernur Aceh.

Paw
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381000,00 ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Itulah sebabnyasehingga masalah PAW Anggota DPRD (in casu PAW Anggota DPRDKabupaten Enrekang) tidak diatur dalam UU Politik, khusunya dalam UUNomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011tentang Partai Politik serta diatur pula dalam UU Nomor 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, dan DPRD.

terhadap Penggugat)bukanlah wewenang Tergugat;b Secuil pun, Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk memeriksa danmenilai apakah tindakan untuk melakukan PAW terhadap Penggugat sudahsesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;Demikiam pula halnya usul Paw terdap Pengugat yang diajukan oleh DPRDKabupaten Enrekang kepada Bupati Enrekang, yang mengabulkanpengunduran diri Pengugat untuk melakukan PAW terhadap Penggugat, diluarwewenang Tergugat I menerbitkan Keputusan Persmian PemberhentianPenggugat dan

Pengangkatan PAW Anggota DPRD berada diluar wewenangTegugat I untuk menolaknya.

pimpinan DPRD kanupaten Enrekang perihal penyampaianPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang yangdiberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu(PAW) Kabupaten Enrekang, sehingga KOU Kabupaten Enrekangmemperoses sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlakupasal 29, 30 dan 31 Peraturan KPU nomor: 03 Tahun 2011 tentangperubahan atas PKPU Nomor: 22 Tahun 2010 tentang pedoman tehnisverifikasi syarat calon pengganti antar waktu (PAW) DPRD Propinsi danDPRD

diberi tandaT13;4 Foto copy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1219/V/Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Peresmian PemberhentianAntara Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang atas namaHj.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan paraPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA DpsDUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2020dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengannomor perkara O0O/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps. tanggal 15 Mei 2020 ,mengemukakan hal hal sebagai berikut :1.Bahwa pada awalnya Penggugat menyurati Ketua/ Majelis hakimPengadilan Agama Denpasar dengan Surat tertanggal 02 Desember2019, yang pada intinya keberatan atas Penetapan Ahli Waris olehPengadilan Agama Denpasar Nomor : 37/ PAW

/ 2008/ PA.DPS, Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2008, karena sangat merugikanPenggugat, sehingga oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnyamengajukan Surat Mohon Mencabut Penetapan Ahli Waris Nomor: 37/PAW/ 2008/ PA.DPS, Surat mana telah dibalas oleh Ketua PengadilanAgama Denpasar pada tanggal; 13 Desember 2019, yang pada intinyadalam Surat butir 2 (dua) Bahwa apabila saudara ingin membatalkanPenetapan Ahli Waris tersebut silahkan saudara mengajukan gugatanPembatalan perkara tersebut secara contensius

Nomor: 37/ PAW/ 2008/PA.DPS khusus Halaman 7 ( Tujuh ) huruf Q tersebut pada dalilgugatan Penggugat Butir 9 ( Sembilan ) di atas, terbukti ada unsurHalaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps12.13.14.Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat karena secara sepihaktelah menguasai SHM milik Penggugat dengan cara mengajukanpermohonan Penetapan, tidak mengembalikan SHM Nomor 1376, luas715 M2, di Desa Dangin Puri Klod Provinsi Bali kepada Penggugat yangpernah dititipkan kepada suami

Tergugat almarhum PEWARIS, olehkarenanya Penggugat melakukan upaya hukum untuk mendapatkankembali Hak Milik atas tanah SHM No. 1376, luas 715 M2melalui caraLitigasi mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor:37/ PAW/ 2008/ PA.DPS, agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili Perkara in caso membatalkan Penetapan AhliWaris Nomor: 37/PAW/2008/PA.DPS;Bahwa Penggugat merupakanpemilik sah SHM No.1376 Luas 715 M2 diDesa Dangin Puri Klod, Provinsi Bali berdasarkan Perjanjian

Nomor 2 pada hari Rabu,tanggal 5 Januari 2005 maka Penetapan Ahli Waris Nomor : 37/ PAW/2008/ PA.DPS adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum,khususnya Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Halaman 7 ( tujuh )huruf Q, yang terbukti secara melanggar hukum terhadap penetapanSHM No. 1376 Sebidang Tanah Hak Milik seluas 715 M2 mohondibatalkan demi hukum, dikeluarkan redaksi Penetapan Halaman 7 (tujun ) huruf Q salah satu obyek waris yang merupakanmilikPenggugat;Bahwa oleh karena terbukti secara

Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telahmelakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dantidak sesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yangdilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenangwenangan danarogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu denganmelakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan jugamerubah nama dan/atau struktur bidang

PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua UmumBPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapatmenjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatan kepengurusan berakhir... dst.b. PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongandalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisilowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno BadanPengurus masingmasing tingkatan sesuai dengan kebutuhan ;Hal 19 dari 29 Hal. Puts. Perk.

PAW(pergantian antar waktu) itu TIDAK dilakukan melalui mekanismeMUNAS.

PerluTergugat sampaikan bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai Suratkeputusan kepengurusan yang baru tertanggal 30 Desember 2015 (PAW)dimaksud adalah karena tidak aktifnya Penggugat dalam kepengurusanBPP ABUJAPI sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan yangsama sekali tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaipengurus. PAW dilakukan dalam rapat pleno dengan mekanisme yangberlaku di BPP ABUJAPI, sehingga Penggugat membuat dalil yang terlaluHal 21 dari 29 Hal. Puts. Perk.

Nomor 176/PDT/2017/PTDKI15.16.17.mengada ada, bahwa pengambilan keputusan PAW dilakukan secarasembunyisembunyi. Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa tidak adadasar apapun SK dimaksud untuk diberitahukan ke semua pihak, SKdimaksud bukan untuk diedarkan kepada publik.

Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telahmelakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dan tidaksesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yangdilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenangwenangan danarogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu denganmelakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan jugamerubah nama dan/atau struktur bidang

PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua UmumBPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapatmenjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatan kepengurusan berakhir... dst.b.

PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongandalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisilowongan tersebut dilakukan dan ditetapbkan dalam Rapat Pleno BadanPengurus masingmasing tingkatan sesuai dengan kebutuhan;Yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf c AD BPP ABUJAPI adalah prosestindakan bahwa apabila telah atau pernah dilakukan PAW dimaksud didalam kepengurusan maka diberitahukan pertanggungjawabannya lewatMusyawarah Nasional.

PAW (pergantian antar waktu) itu TIDAKdilakukan melalui mekanisme MUNAS. MUNAS tidak bisa diadakansewaktuwaktu kecuali ada sebab tertentu, sedangkan PAW bisa diadakansewaktuwaktu Ssesuai kebutuhan pengurus organisasi (AD pasal 19 1b);Bahwa saudara Penggugat TIDAK AKTIF dalam kepengurusan dandibuktikan dalam daftar hadir hanya sekali datang pada tanggal 4 Maret2015, dan untuk rapatrapat lainnya Penggugat tidak pernah datang.

PAW dilakukan dalam rapatpleno dengan mekanisme yang berlaku di BPP ABUUJAPI, sehinggaPenggugat membuat dalil yang terlalu mengadaada, bahwa pengambilankeputusan PAW dilakukan secara sembunyisembunyi. Perlu Tergugatsampaikan juga bahwa tidak ada dasar apapun SK dimaksud untukdiberitahukan ke semua pihak, SK dimaksud bukan untuk diedarkan kepadapublik.

Bahwa pada hari Senin Kliwon, tanggal 08 Agustus 1977 atau bertepatan pada21897 H telah terjadi perkawinan antara XXX yang telah dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman,PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA.YKHal. 1 dari 10 halamanberdasarkan kutipan Akta Nikah NoXxX/1977 tertanggal 08 Agustus 1977dimana pernikahannya mempunyai satu anak yang bernama XXX, lakilaki,lahir tanggal 26 Juni 1984;Bahwa telah meninggal dunia XXX pada tanggal 26 Desember 2003 yang padasaat

dariPengadilan Agama Yogyakarta;Bahwa para Pemohon sangup membayar semua biaya akibat perkara iniBahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan memutus perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1)2)3)Mengabulkan permohonan Para Pemohon;Menetapkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember2003 ;Menetapkan secara hukum bahwa. ; XXX; XXX ; XXX;Adalah ahli waris dari almarhum XXX ;PAW

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama XX yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar BiasaKabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, tanggal 21 Agustus 1987, Bukti P.8;PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA.YKHal. 3 dari 10 halaman10.11.12.Surat Pernyataan Silsilan atas nama XXX yang diketahui oleh CamatXXXKota Yogyakarta, tanggal 5 November 2020, bukti P9;Surat Pernyataan Warisan atas nama XXX yang diketahui olen Kepala XXXKecamatan XXX Kota Denpasar, tanggal 14 Februari 2004,

Saksi selama hidupnya almarhum XXX belumpernah bercerai dengan Pemohon sampai ia meninggal dunia ;Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXX meninggal dunia dalamkeadaan beragama Islam ;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II beragama Islam ;Bahwa sepegetahuan Saksi, ketika XXX meninggal dunia, makaorangtuanya yang masih hidup adalah ibu kandungnya yaituXXXsedangkan ayahnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon tidakpernah menikah lagi ;PAW

sepengetahuan saksi almarhum XxXXmeninggal dunia dalamkeadaan beragama Islam ;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II beragama Islam ;Bahwa sepegetahuan Saksi, ketika XXX meninggal dunia, ayahkandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibunya(XXX) masih hidup ;Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon tidakpernah menikah lagi ;Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapanahki waris adalan untuk mengurus hartaharta peninggalan almarhumahXXX ;PAW

- M E N G A D I L I- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum; - Menyatakan bahwa Surat Nomor : 01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011; Surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan dari Keanggotaan partai; dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia

Kemudian pada tanggal29 April 2011 TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Penggugat dari T Tt= Bahwa Ketua partai PKDI Cabang Alor saat ini menurut saksi adalahsaudara PERMENAS LAMAKOLY (Penggugat) ; ~~Atas keterangan saksi tersebut Tergugat,Turut Tergugat I dan TurutTergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;3. APOLOS WELLBahwa pada tahun 2007, saksi masuk anggotapartai PDKI Cabang Alor, sedangkan Penggugatbelum masuk sebagai anggota partai.

Alor dimana Penggugatmewakili partai PKDI dari daerah pemilihan tiga dan samasamadiangkat berdasarkan SK Gubernur NTT; ~~~ Bahwa Penggugat masih tetap eksis menjalankan tugas sebagaiAnggota DPRD dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau kejahatanGalant Wr ek, SS SG mm I OTe Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonanpergantian antar waktu (PAW) terhadapPenggugat dimana kapasitas Tergugatdisebutkan sebagai Ketua DPC partai PKDI;Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan pergantian antar waktu(PAW

) Tergugat tersebut ada tindak Jlanjut sehingga turun SKGubernur NIT tentang pergantian antar waktu; Halaman 45 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa saksi mengetahui pada waktu proses PAWsehingga saksi pernah berbicara dengan KetuaDPRD untuk meralat dan mempelajari kembalipermohonan PAW dari Tergugat sebelumditeruskan ke Gubernur NTT;e Bahwa saksi pernah minta AD ART padaPenggugat dan saksi bandingkan denganlampiran surat usulan PAW oleh Tergugat makamenurut saksi ada kerancuan

mengetahui PAW diawali denganpermohonan dari partai politik kepada DPRDuntuk mengganti anggota DPRD dari partaiPemohon (Tergugat) kemudian DPRD mintakepada Bupati untuk mengusulkanpemberhentian dan pergantian antar waktuanggota DPRD kepada Gubernur; Bahwa selain merujuk pada U.U.

No. 12 tahun 2009 dan P.P.No. 16tahun 2010, kami juga merujuk pada AD ART dari partai PKDI, darisemua bahan rujukan tersebut kami berkesimpulan usulan PAW anggotaDPRD Kabupaten Alor dari partai PKDI lengkap dan dapat diprosesuntuk diteruskan ke Gubernur NITj on rst seeBahwa dalam proses PAW kami tidakmemperhatikan tentang Daerah Pemilihan dariCalon Pengganti dan anggota yang digantikarena itu kewenangan KPUD;Halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa pada saat diajukan

daftarkan kePengadilan Negeri Kota Sibolga, TergugatI sebagai pihak yang mempunyaikewenangan untuk merekomendasikan Penggugat untuk menggantikankedudukan Alm.Rajali Silalahi, tidak juga merekomendasikan Penggugat untukdilantik dan atau ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga dari DPDPAN Kota Sibolga periode 20092014.Bahwa atas sikap dan tindakan TergugatI yang tidak mau memberikanrekomendasi agar Penggugat diangkat, ditetapkan, dan atau dilantik sebagaiAnggota DPRD Kota Sibolga melalui mekanisme PAW

sebagai Anggota DPRD KotaSibolga, TergugatIII juga tidak ada melakukan tindakan apapun yang bertujuanmendesak TergugatI untuk merekomendasikan Penggugat.Bahwa TergugatIII, dalam pengetahuan Penggugat hanya menerbitkan SuratNomor : PAN/ A/KWSJ/077/II/2012, tertanggal 29 Februari 2012, perihal :Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Sibolga dari PAN, yangditujukan kepada TergugatII, dan ditembuskan kepada TergugatI.Bahwa tindakan TergugatI, TergugatII, dan TergugatIIJ yang tidakmelakukan proses PAW

dikemukakan diatas, mohonkiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq MajelisHakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara gugatan ini, untuk berkenan memanggil para pihak pada haripersidangan yang telah ditentukan untuk itu, dengan mengambil keputusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :A DALAM PROVISI.1 Menyatakan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua dalampemilu Legislatif Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas PergantianAntar Waktu (PAW

Sdr Rajali Silalahi.2 Menghukum Tergugat I untuk dengan segera merekomendasikanPenggugat sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dariDPD Partai Amanat Nasional Kota Sibolga melalui proses PergantianAntar Waktu.B DALAM POKOK PERKARA.1 Primair :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Penggugat sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam PemiluLegislatif DPRD Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014.Menghukum

Tergugat I untuk merekomendasikan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dari Partai amanat nasional (PAN)melalui proses PAW menggantikan Alm Sdr Rajali Silalahi.Menghukum Tergugat IJ dan Tergugat III, baik sendirisendiri maupunbersamasama memerintahkan Tergugat I menyegerakan pengajuan Penggugatsebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Sibolga periode 20092014 melaluiproses PAW menggantikan Alm.

) AnggotaDPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor :161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelummengeluarkan Surat Nomor : 161.9167, tertanggal 15 Februari 2012 ;Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian AntarWaktu (PAW)

Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papuayang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan suratNomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Papua ;4.b.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah merekomendasikankepada Gubernur Papua dengan suratnya Nomor : 161.4/2252, tertanggal02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014 ;4.c.

) Anggota DPRPdan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2Nopember 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Periode 20092014, sehingga kedua surat tersebut yaitu SuratPenjabat Gubernur Papua Nomor : 130 / 092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usulPeresmian Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRP dan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 Nopember 2011,tentang Rekomendasi

Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Papua Periode 20092014 tidak dapat dikatagorikan sebagai Keputusan TataUsaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009,tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN,karena sifatnya masih usul sehingga belum bersifat final ; Menimbang, bahwa oleh karena Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130 /092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu( PAW

Bahwa perbuatan TERGUGAT A tidak sampai disitu' saja(pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Peduli RakyatNasional (PPRN), akan tetapi TERGUGAT A telah pula mengirimsurat kepada TURUT TERGUGAT C tanggal 22 September 2010Nomor: 374/A.1/DPDPPRN/PAW/IX/2010 tentang Pergantian danPersetujuan Antar Waktu (PAW) dan termasuk kepada TURUTTERGUGAT D, tanggal 3 Agustus 2010 Nomor: 346/A.1/DPPPPRN/PAW/IX/2010, yang pada pokoknya surat tersebut telah memintapersetujuan kepada TURUT TERGUGAT C dan TURUT

TERGUGAT D,untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), di manaPenggugat sebagai anggota DPRD yang sah menurut hukum, akandiganti dengan pengganti dari anggota partai PPRN juga dengannama: PASRIAL St.

(Pergantian AntarWaktu);Bahwa walaupun ada proses PAW tersebut, faktanya Penguggatmasih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten PasamanBarat sampai sekarang ini;Bahwa Partai PPRN berdiri sejak tahun 2006 dan menjadi pesertapemilu tahun 2009, di mana yang menjadi Ketua Umumnya adalahTergugat A;Bahwa proses PAW haruslah berdasarkan perundangundanganyang berlaku;Bahwa secara intern proses PAW diberlakukan terhadap anggotaDPR/DPRD dari suatu partai dikarenakan anggota tersebut didugatelah melanggar

(Pergantian Antar Waktu);73Bahwa walaupun ada proses PAW tersebut, faktanya Penguggatmasih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten PasamanBarat sampai sekarang ini;Bahwa Partai PPRN berdiri sejak tahun 2006 dan menjadi pesertapemilu tahun 2009, di mana yang menjadi Ketua Umumnya adalahTergugat A;Bahwa proses PAW haruslah berdasarkan perundangundanganyang berlaku;Bahwa secara intern proses PAW diberlakukan terhadap anggotaDPR/DPRD dari suatu partai dikarenakan anggota tersebut didugatelah melanggar

AD/ART partai, di mana prosesnya dimulaidengan adanya pengusulan dari DPD yang kemudian dilaporkankepada tingkat DPW sampai dengan tingkat DPP, kemudian DPPmengeluarkan surat PAWnya, sedangkan secara ekstern di mulaidengan adanya surat PAW dari partai yang dikirimkan kepadaKetua DPR/DPRD kemudian diteruskan kepada KPU/KPUD, Bupati/Walikota sampai kepada Gubernur dan Mendagri laludikeluarkanlah surat keputusannya;Bahwa sekarang ini proses PAW Penguggat sudah sampai tingkatGubernur Sumatera Barat;

gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat I, Il dan Tergugat Ill serta Tergugat IV telahmelakukan Perobuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkanPenggugat mengalami kerugian;Menyatakan Penggugat tetap selaku Anggota Legislatif DPRA Aceh dariFraksi Partai Aceh untuk Periode 2014 2019;Menyatakan yaitu: Surat Tergugat Ill tanggal 21 Juni 2017 mengenai: Usulan PergantianAntar Waktu (PAW

) anggota DPR Aceh dari Partai Aceh KepadaTergugat IV;adalah tidak sah menurut hukum;Menghukum Tergugat III untuk membatalkan surat, yaitu: Surat Tergugat Ill tanggal 21 Juni 2017 kepada Tergugat IV mengenai:Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Aceh dari PartaiAceh;Menghukum Tergugat IV untuk tidak melakukan verifikasi nama calonpengganti dan tidak menerbitkan rekomendasi terhadap proses pergantianantar waktu (PAW) Penggugat (Adam Mukhlis) kepada Saudara AdlyTjalok Bin lbrahim, sampai

Penggugat/Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya; Menyatakan Termohon kasasi I/Tergugat , Termohon kasasiII/Tergugat Il dan Termohon Kasasi Ill/Tergugat Ill serta TermohonKasasi IV/ Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menetapkan Pemohon Kasasi/Penggugat Adam Mukhlis sah dantetap selaku Anggota Legislatif DPRA Aceh dari Fraksi Partai Acehsampai akhir periode 2014 2019; Menyatakan yaitu: Surat Termohon Kasasi III/ Tergugat III tanggal 21Juni 2017 mengenai: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

) anggotaDPR Aceh dari Termohon Kasasi /Tergugat Kepada TermohonKasasi IV Tergugat IV; adalah tidak sah menurut hukum; Menghukum Termohon Kasasi Ill/Tergugat II untuk membatalkansurat, yaitu: Surat Termohon Kasasi IIl/Tergugat Ill tanggal 21 Juni2017 kepada Tergugat IV mengenai: Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPR Aceh dari Partai Aceh; Menghukum Termohon Kasasi IV/Tergugat IV untuk tidak melakukanverifikasi nama calon pengganti dan tidak menerbitkan rekomendasiterhadap proses pergantian

antar waktu (PAW) Pemohon Kasasi/Penggugat (Adam Mukhlis) kepada Saudara Adly Tjalok Bin Ibrahim; Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat untuk menunda semuaproses serta permohonan proses pergantian antar waktu yangdiajukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon KasasiIIl/ Tergugat Ill, sampai dengan berkekuatan Hukum tetap; Mohon Putusan seadiladilnya;Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2017 yang padapokoknya menolak

Bahwa tergugat III telah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas diri Penggugat ke DPRD Kota Solok berdasarkan kepadaSurat Keputusan No. 47/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013, dimanaperbuatan Tergugat Ill adalah perbuatan semenamena karenaPenggugat tidak diberikan hak membela diri, perbuatan Tergugat IIIyang mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diripenggugat ke DPRD Kota Solok adalah merupakan perbuatanmerugikan penggugat dan dikategorikan perbuatan melawan10.Bahwa oleh karena pengajuan

Pergantian Antar Waktu atas diriPenggugat didasarkan kepada Surat Keputusan yang dikeluarkantergugat yang tidak sah dan dipersoalkan Penggugat, makapengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) juga harus dibatalkan dantidak berlaku sampai perkara gugatan atas Surat Keputusan no. 47/KEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal 23 September 2013 mempunyaikekuatan hukum ;11.Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat dari partai PKP Indonesiasudah disiasati sedemikian rupa oleh tergugat , Tergugat Il dantergugat Ill sehingga

Penggugat tidak dapat membela diri, fakta inisangat terlihat jelas dari rangkaian peristiwa yaitu begitu cepatnyakeluarnya Surat Keputusan pemberhentian dari partai dan begitucepatnya diajukan Pergantian Antar Waktu, maka dengan demikiansangat beralasan Penggugat menempuh jalur hukum guna membelahak penggugat sesuai dengan AD/ART dan UU No. 2 tahun 2011tentang Partai Politik ;12.Bahwa oleh karena Tergugat Ill telah mengajukan PAW atas diriPenggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukangugatan

ke Pengadilan Negeri Solok guna mencari kepastian hukumatas perbuatan Tergugat yang semenaBahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada lbuKetua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil kami kedua belah pihakyang berperkara pada hari yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksaperkara ini dan kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut : 222022 2222 nn nnn n nn ne nnn nnn nenneeDALAM PROVISI;Menangguhkan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dimohonkanoleh

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum suratpengajuan PAW atas diri Penggugat yang diajukan oleh tergugat Illkepada DPRD KotaSOOO, prema nnn nnn nnn nnn nn AN AR A A RT6. Menghukum Tergugat untuk melakukan rehabilitasi namaPenggugat, atas pemberhentian penggugat dari keanggotaanpartal;7. Menghukum Tergugat , tergugat II, tergugat Ill tunduk atas putusaninis8.

IV/2018 tentangPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun ;Bahwa yang menjadi alasan/ pertimbangan dikeluarkannya suratkeputusan sebagaimana tersebut dalam poin 4 adalah adanyatindakan/perbuatan Penggugat terkait pelanggaran Kode Etik (terlibatdalam jual beli rekrutmen pegawai di Badan Layanan Umum DaerahHalaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mad10.

(BLUD)) yang menurut kebijakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangandikategorikan sebagai pelanggaran berat ;Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya surat keputusan sebagaimanapada poin 5 adalah adanya surat permohonan dari DPC PDI PerjuanganKota Madiun No: 034/IN/DPCMDN/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yangkemudian ditindaklanjuti oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur denganmengeluarkan surat Permohonan No : 1711/IN/DPD/III/2018 tanggal 22Maret 2018 tentang persetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) atas

karena itu dalam tanggapan ini Tergugat dan Tergugat Il menyatakan keberatan dengan adanya gugatan yangdiajukan oleh Penggugat, mengingat permasalahan hukum dalam perkara aquo berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan dari DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 327/KPTS/DPP/IV/2018 tentangpemecatan Supiyah Mangayu Hastuti dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 9 April 2018, dan Surat DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 4230/IN/DPP/IV/2018 tentangPersetujuan PAW

Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugatyang pada pokoknya keberatan terhadap Surat Keputusan dari DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 327/KPTS/DPP/IV/2018 tentangpemecatan Supiyah Mangayu Hastuti dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 9 April 2018 dan Surat DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 4230/IN/DPP/IV/2018 tentangPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun, maka yang berwenangmengadili penyelesaian perkara a quo adalah Mahkamah

Anggota DPRD Kota Madiun, SuratPermohonan DPD PDI Perjuangan No :1711/IN/DPD/III/2018 tanggal 22 Maret2018 tentang Permohonan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun, suratPermohonan DPC PDI Perjuangan No : 034/IN/DPCMDN/III/2018 tanggal 12Maret 2018 tentang Permohonan Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaMadiun;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alatbukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, setelah MajelisHakim mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Maka selaku anggota DPRK KabupatenAceh Tengah yang terpilin dari partai PKB merasa terzalimi atas tindakanpengurus Cabang PKB Kabupaten Aceh Tengah, Karena saudaraSUKURDI baru di tetapkan menjadi SEKERTARIS pada tanggal 02 juni2017 sebagaimana surat keputusan 22904/DPPO3/VI/A.1/VI/2017. makaSaudara SUKURDI tidak dapat Menandatangani surat PAW.9.

Bahwa atas perbuatan tergugat 1 (Satu) dan tergugat Ill (Tiga)yang merupakan perbuatan melawan hukum sangat merugikan tergugatdengan mengeluarkan surat Nomor : 07/DPC03/VI/A.1/IV/2018 Tanggal 13April 2018 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangditujukan ke DPRK Aceh Tengah, yang intinya untuk mengisi sisa masajabatan Anggota DPRK Aceh Tengah Priode 20142019;11.

Bahwa Tergugat 1 kemudian mengajukan Surat PermohonanPergantian Antar Waktu) (PAW) Nomor: 07/DPC03/VI/A.1/IV/2018kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) AcehTengah terhadap Penggugat;9. Bahwa berdasarkan pointpoint tersebut diatas Tergugat 1 secarahukum telah sesuai dengan menjalankan Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga (AD/ART) tentang taca cara Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat.;10.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya hanya mencaricari dalilpembenar dan mencaricari alasan untuk menghalanghalangi PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat;12. Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar tentang dalilPenggugat yang menyatakan telah memberikan uang pembinaan partaikepada Tergugat 1 setiap tahunnya;13.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Takengon adalah upaya untuk menghalanghalangiproses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten (DPRK) dengan i'tikad yang tidak baik sehinggamengakibatkan Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara morildiperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliyar rupiah);A.

Bahwa berhubung pengajuan penggantian antar waktuatas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek dimaksud, nyatanyata telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka konsukuwensi hukumnya adanya Usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu)atas diriPenggugat dari kedudukannnya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek olehTergugat kepada Pimpinan DPRD

Menyatakan, usulan /pengajuan PAW (PenggantianAntar waktu ) atas diri Penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkanSurat Nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut adalah TIDAKSAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;4. Memeritahkan Tergugat untuk mentaati putusanperkara ini ;5.

) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyatdaerah kabupaten Trenggalek yang ditujukan kepadapimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, penggugatberpendapat bahwa surat usulan PAW tersebut' telahmelanggar ketentuan perundangundangan yakni ketentuanundangundang RI no.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR danDPRD karena surat usulan PAW tersebut diterbitkansebelum adanya usulan/keputusan pemberhentian antarwaktu Tergugat sebagai anggota DPRD kabupatenTrenggalek dari fraksi PAN;Menimbang

Apakah sah dan mempunyai kekuatan hukumSurat no.PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/201129tentang usulan penggantian antar waktu(PAW) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat daerah kabupatenTrenggalek?

Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diriPenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah kabupaten Trenggalek olehtergugat kepada pimpinan DPRDkabupaten Trenggalek berdasarkansurat nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011 tertanggal 15 # agustus2011 adalah merupakan' pelanggaranterhadap hak anggota partai politikdan penyalahgunaan kewenangan; Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diripenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan

yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP PPPI yang dirasa sangattidak adil tendensius, tanpaprosedur yang telah ditetapkan Partai dan hanya sekedarmenerima usulan dari ketua DPD PPPI Provinsi NTB tanpa melakukan ceksilang/cross chek telah serta konfirmasi kepada PENGGUGAT lalu mengeluarkan SKPemecatan sebagai kader PPPI sekaligus mengusulkan PAW sebagai anggota wakilRakyat DPRD provinsi NTB ;Bahwa tindakan DPP PPPI yang telah mengeluakan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012

tentang Pemecatan dan sekaligus mengusulkan PAW kepadaPENGGUGAT adalah SK yang Prematur,yang sangat arogan, sangat tendensiuskarenajelasjelas telah melakukan pelanggaran terutama sekali telah melanggarseluruh aturan partai yang telah digariskan dalam AD/ART PPPI khususnya yakniBAB XVIII pasal 33 sub 3sub7 tentang SANKSI ORGANISASI yangberbunyi; Kepada Pimpinan/Anggota/Petugas oragnisasi yang mengingkarikeputusan hasil musyawarah yang sifatnya strategis secara ideologis, politis danorganisatoris,

bagi PENGGUGAToleh DPPPPPI atas usulan dari DPD PPPI NTB adalah jelasjelas telah salah arah,tendensius serta melawan hokum serta aturan yang ditetapkan oleh dalam AD/ARTPartai PPPI karena tidak adakesalahan sedikitpun yang PENGGUGAT lakukan baikkeluar maupun kedalam, selain itu SK PEMECATAN serta usulan PAW(Penggantian Antar Waktu) PENGGUGAT dari LEGISLATIF adalah sangat tidakprocedural karena PENGGUGAT tidak pernah diberikan surat warning atauperingatan sebelumnya sehingga apa yang telah diusulkan

dengan DPPPPPI melaui SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012tersebut otomatis illegal dan tidak berdasar aturan dan jika diikuti tentusaja juga akan menimbulkan kekacauan dan kerancuan ;Maka berdasarkan seluruh uraian yang PENGGUGAT paparkan dalam dalil gugatandi atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau MajelisHakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan antara1 Membatalkan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012 yangtelah diputuskan oleh PARA TERGUGAT tentangPemecatan dan PAW

Sebagai Anggota PPPI yang loyal pada partai dan tidakpernah melakukan kesalahan, justru Penggugat dipecat dan usulan PAW dari DPR Prop.NTB oleh DPP PPPI dengan suratnya No.0581/ORG/DPPPPPI/X/2012.

eensBahwa karena TERGUGAT II mengeluarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penetapan Pemberhentian Anmad Nawardidan menyampaikan Surat Nomor 13796/DPP03/V/B.1/VII/2013 perihal Instruksi PemberhentianAntar Waktu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur atas nama Ahmad Nawardi tertanggal 11 Juli2013 kepada TERGUGAT , sehingga TERGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT IIIdengan Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW

) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 201 3 ;Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihalPermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26Juli 2013 kepada TERGUGAT Ill, maka TERGUGAT III mengirimkan surat kepada TURUTTERGUGAT dengan surat Nomor. 160/7537/060/2013 perihal Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 31 Juli 2013; Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III berdasarkan

surat dari TERGUGAT denganNomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013;Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa tugas TERGUGAT Ill memang meneruskanberdasarkan surat dari TERGUGAT I, namun inti perkara terkait Permohonan Pergantian Antar15.16.17.Waktu (PAW) tersebut dinilai oleh PENGGUGAT tidak sah dan batal demi hukum terlebih lagiPENGGUGAT mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, maka tidak berlebinan

kalauTERGUGAT Ill harus mencabut kembali surat yang sudah dikirimkan kepada TURUTTERGUGAT atau setidaktidaknya apabila hendak meneruskan terlebin dahulu menungguperkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa surat TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013 kepadaTERGUGAT III tidak sah dan batal demi hukum, karena surat tersebut dikeluarkan berdasarkanSurat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/