Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah padahari Senin, 16 April 2012, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sesualdengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2012, tanggal 18 April 2012yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTempe, Kabupaten Wajo;2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan inidiajukan telah mencapai 5 tahun 1 bulan;3.

Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 195/23/IV/2012, tanggal 18 April2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermateraicukup, selanjutnya diberi kode (P);b. Saksisaksi:1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan padatanggal 17 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tulis Il, Kabupaten Batang, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/17/VII/2005 tertanggal 18Juli 2005;2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/17/VII/2005 tanggal18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulis Il KabupatenPutusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Btg Halaman 3SalinanBatang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.2;B. Saksi:1.

Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadapharta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRjo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Huku II MahkamahAgung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihakketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6)FRG 3 senses eect crease reer eine ree6.

195/Pdt.G/2016/PA.Br

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2016/PA.Br.a ol) Cpa ol) tt asDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ItsbatNikah kumulasi Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam perkara yang diajukan oleh :Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Wiraswasta,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Corawalie,Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebutPemohon.MelawanTermohon, umur tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir Wiraswasta,pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Desa Lasitae, KecamatanTanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca berkas perkara.Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal16 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalamregister perkara Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 16 Mei 2016 padapokoknya mengemukakan

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 16 Agustus 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor: 195/15/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;2.

kembalimembina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kKemudiandalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat, danternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai denganTergugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahandalam surat gugatannya ;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Nomor : 195

Bahwa di atas tanah a quo, terdapat sebuah bangunan rumah tinggalpermanen No.39 D, E, seluas kurang lebin 195 m?

Menyatakan Objek Sengketa seluas 195 m? (seratus sembilan puluh limameter persegi) adalah milik Penggugat yang dibeli secara sah dariTergugat dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum/Gang Mess ;Sebelah Selatan berbatasan dengan gang kecil / rumah bapak HadiAhmad ;Sebelah Barat berbatasan dengan gang kecil / rumah bapak Atjong ;Halaman 7 Putusan No. 449/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Lutfi dan BapakAbdurahman ;7.

atas nama Siti Nabiha El Baba, Anisah AhmadSjahab, Munirah Ahmad Sjahab, Nafisah Ahmad Sjahab, Huda AhmadSjahab, Muhamad Anis Ahmad Sjahab, Umar Farouk Ahmad Sjahab,Alwi Kamal Ahmad Sjahab, Dan Yusuf Ahmad Sjahab ;b. objek jual beli dari semula 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal yangterpisah, saat perjanjian jual beli bangunan rumah tinggal ditandatanganimenjadi satu buah bangunan rumah tinggal seluas kurang lebih 195 m?

Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Errorin Persona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukumatau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi;1.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalahpemilik dari tanah / rumah objek eksekusi.

Bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan sebagaimana dimaksuddalam Hukum Acara Perdata terhusus Pasal 195 HIR ayat (6),menyatakan: Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, jugaperlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yangdisita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihantentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dandiputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu.;.

Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:201/PDT/2001/PT.Mdn sampai perkara a quo memilikikekuatan hukum mengikat (incracth van gevisjde);Bahwa faktanya, dalam surat gugatan perlawanannya, ParaPelawan bukannya menyampaikan dasar hukum (rechts grond)dan dasar fakta (fetelijike grond) yang membuktikan hakkepemilikannya atas objek eksekusi sebagaimana yangdipersyaratkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, akantetapi Para Pelawan justru mencampuradukan antara gugatanperlawanan eksekusi dengan

Pelawan , Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Error inPersona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum atauLegal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilikdari tanah / rumah objek eksekusi.

Oleh sebab itu, gugatan perlawanan yangdiajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat(6) HIR, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatanperlawanan Para Pelawan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PITER Bin ALl , bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki atau menyimpan bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 (1) UU No.12/DrtJ1951 LN No.78/195 1, sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PITER Bin ALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

lokasi sebagai berikut : areal Terdakwa, areal IdrusEfendi Alias Idrus Bin Sanin, areal Yandri Setiawan Alias Yandri BinAhmad Hidayat dan areal Yayan Bin Hudi, yang mana pengambilan titikkoordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin GPS map 60CSxdengan akurasi + 10 Meter.Bahwa Saksi memplotkan/overlay titik koordinat lokasi tersebutkedalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH BogorHalaman 12 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbikhususnya pada RPH Gunung karang SK Menhut Nomor 195

di Wilayah ProvinsiJawa Barat seluas + 816.603 Ha, proses memplotkan/overlay titikkoordinat ke dalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum PerhutaniKPH Bogor khususnya pada RPH Gunung karang ada 2 (dua) carayaitu secara manual dan menggunakan program komputer, sisteminformasi geografis terdapat kesesuaian lokasi 28 (dua puluh delapan)titik koordinat yang berada pada 4 (empat) areal termasuk pada petawilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnyaRPH Gunung Karang dan SK Menhut Nomor 195

Maria Susanti selakupenerima pembayaran.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batukapur/linstone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung KarangKelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogorsebagaimana SK Menhut Nomor 195/KPTSII/2003 Tentang SKPenunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat;Bahwa kegiatan penambangan batu kapur/linstone

terorganisasi yang dilakukan didalam Kawasan hutanuntuk perkebunan dan/atau penambangan tanpa ijin Menteri (vide Pasal 1angka 5 UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan);Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batukapur/linstone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung KarangKelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogorsebagaimana SK Menhut Nomor 195

berada pada sebagian dan atauseluruhnya masuk didalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatanpertambangan seharusnya Terdakwa selain memiliki ijin Usaha Pertambangan(IUP), juga wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteriyang membidangi sektor kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan), sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penambanganbatu kapur tanpa IUP di petak 4A blok Gunung Karang yang ditetapkan sebagaikawasan hutan produksi (Sebagaimana SK Menhut Nomor 195

Putusan No.254/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.perkara perdata ini berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan (7)Herrzien Inlandsch Reglement (HIR).

Adapun Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR berbunyi sebagai berikut :Pasal 195 ayat (6) HIR :Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakanbahwa barang yang disita miliknya, dihadapan serta diadili seperti segalaperselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilannegeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.Pasal 195 ayat (7) HIR:Dari perselisihan yang timbul dan keputusan tentang perselisihan ituketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat

Mandar Maju, halaman 175menyatakan sebagai berikut :Ketentuan pasal 195 (6) dan (7) H.I.R. tersebut di atas mengatur :1). Perlawanan terhadap sita eksekutorial ;2). Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;((((4).3). Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik). Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangmelaksanakan eksekusi;(5).

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yangtelah melangsungkan pernikahan berdasarkan Syariat Islam pada tanggal25 Juni 2012 M/O05 Syaban 1433 H, dan dicatat pada Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Pulomerak Kota CilegonBanten, berdasarkankutipan Akta Nikah Nomor: 195/37/V1/2012;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/37/V/2012 tanggal 25 Juni2012, telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, telah diperlihatkandi persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);2.

dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;Halaman 12 dari 29 halamanPutusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.ClgMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai denganP.5 serta dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 195

keterangan saksisaksi tersebut secara materil dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan171 HIR;Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksisaksipenggugat tersebut di atas, maka dipersidangan Majelis Hakim telahmenemukan faktafakta hukum sebagai berikut; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikahpada tanggal 25 Juni 2012 dan tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Pulomerak Kota Cilegon sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor: 195

Perlindungan Anak dan denganmemperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa...anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,ny,neyMenimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan denganketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab alBajuri Jilid IIHalaman 21 dari 29 halamanPutusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Clghalaman 195

Oleh karena itu,dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminanterhadap barang milik Para Pelawan;Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pinak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR junctoPasal 207 HIR juncto Pasal 208 HIR, berdasarkan buku II MahkamahAgung pada Halaman 145 disebutkan bahwa Perlawanan Pihak Ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR syuncto Pasal 206

Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR junctoPasal 207 HIR juncto Pasal 208 HIR, berdasarkan Buku II MahkamahAgung pada Halaman 145 disebutkan bahwa Perlawanan Pihak Ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yuncto Pasal 206 ayat (6) RBg":7.

Yahya Harahap, SH diberi hak kepada Pihak Ketigauntuk mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankansebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg yangberarti apabila pihak terseksekusi mengajukan gugatan perlawanan, makagugatan perlawanan diperiksa terlebin dahulu, dan eksekusi dibiarkansementara dalam keadaaan status quo, dan bila tanggal eksekusi belumdapat dijalankan, dan eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkaraperlawanan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan

Yahya Harahap, SH Ruang Lingkup Permasalahan EksekusiBidang Perdata Sinar Grafika, Jakarta, Oktober 2005, Halaman 333, 436);14.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 207 HIR/Pasal 22 Rbg jo Pasal 195ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rodg serta pendapat ahli tersebut diatas,maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN ini telah sesuaidengan Ketentuan Hukum Acara Perdata;15.Bahwa Ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195

Pasal 208 HIR dan berdasarkan Buku IlMahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: PerlawananPihak Ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukanberdasarkan keentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.

PELAWAN telah dirugikan, sedangkan sita eksekusiyang dilakukan tidak boleh merugikan pihak ketiga sesuai dengan Pasal1340 KUH Perdata;26.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 799K/SIP/1971, wajar bila PELAWAN dalam hal ini menuntut tanggung jawabdan/atau ganti rugi dari TERLAWAN II atas tanah milik PELAWAN danperbuatan TERLAWAN Il ini merupakan perbuatan yang tidak dapatdibenarkan dan melawan hukum karena telah merampas dan mengabaikanhakhak PELAWAN;27.Bahwa berdasarkan Pasal 195

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah padahari Sabtu tanggal 26 April 2014 M/ 26 Jumadil Akhir 1435 H, dantercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan BukuKutipan Akta Nikah Nomor:195/26/VIII/2014, tertanggal 22 Agustus2014.2.

SidrapBahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulisyang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan membantah dalilpemohon tentang penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karenapenyebab awal pertengkaran adalah masalah ekonomi dan anak.Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti sebagai berikut:a.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/26/VIII/2014 yang dibuatdan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti,tertanggal 22 Agustus 2014.

SidrapKecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor 195/26/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan rumahtangga pemohon dengan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagikemudian selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkanmenjatuhkan talak satu raj) kepada termohon.

Bahwa, pada tanggal 22 Februari 1997, Penggugat dan Tergugattelah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, berdasarkanKutipan Akta Nikah, Nomor 364/37/I/1997 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.23.04/02.02/Pw.01/195/2005tanggal 22 Desember 2005, tanggal 22 Februari 1997, dan ketikaHal.1 dari 10 hal. Putusan, Nomor 2401/Pdt.G/2017/PA.Tbn.menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai, sedangkan TergugatJejaka;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten TubanNomor 364/37/I/1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : Kk.13.2.04/02/02/Pw.01/195/2005 tanggal 22 Desember2005 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan denganaslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksisaksi,sebagai berikut :Hal.3 dari 10 hal.

Bahwa pada tanggal16 September1997, Penggugat melangsungkanperkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro,Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2046/Pdt.G/2020/PA.Bjnsebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/33/IX/1997tanggal 16 September 1997;Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatusPerawan dan Tergugatberstatus Jejaka;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumatorangtua Penggugat selama

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/33/IX/1997tanggal 16September 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup, disebut bukti P.2;Saksi, NIK. , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko,pendidikan SMP, tempat tinggal di Tejo RT.004 RW.002, Desa TejoKecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah,yang menikah pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 1994 M bertepatandengan tanggal 29 Safar 1415 H sebagaimana yang tercatat di KantorUrusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa di bawah registersesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/5/IX/1994, tertanggal,Limbung, 6 September 1994;Halaman dari10 Putusan Nomor 502 /Pdt.G/2020/PA.Sgm2.

dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,Halaman3 dari10 Putusan Nomor 502 /Padt.G/2020/PA.Sgmselanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan ceralPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti berupa:Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195

Fotokopi dari aslinya Piagam Sudhi Wadhani Nomor : 195/SW/PHDIBALI/VIII/200, dikeluarkan di Denpasar, tanggal 13 Agustus 2020, olehPHDI Prov.

Denpasar Barat, Kota Denpasar yang diupacaraloleh Rohaniawan Jro Mangku Gede Tapayasa, S.Ag, sesuai denganPiagam Sudhi Wadhani Nomor : 195/SW/PHDIBALI/VIII/2020 yangdikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, padatanggal 13 Agustus 2020 sesuai dengan bukti surat P4;Bahwa oleh karena Pemohon telah memeluk Agama Hindu, Pemohonberkeinginan untuk merubah nama pemohon yang memiliki knas Hinduatau Bali yaitu yang semula bernama Hariyani diganti menjadi Ni PutuAriyani;Bahwa selanjutnya

No. 401/Pdt.G/2018/PA.TRsesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/20/X/2016, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung tanggal26 Oktober 2016;2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Permohon kumpul baiksebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohondi Rantau Panjang selama 1 bulan kemudian berpindahpindah danTerakhir tinggal di rumah Kontrakan di Rantau Panjang hingga berpisah;3.

sahmeskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidakternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar danmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidakberhasil dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yangtetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti Surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195

Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Lanrisangpada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 M / 22 Jumadil Akhir 1431 H,berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/15/VV/2010, tertanggal 15Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanHal1 dari 10 hal.Put.No.354/Pdt.G/2015/PA SidrapAgama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dan selama ini tidakpernah bercerai.2.

dengan tergugat,akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan, selanjutnya dibacakan gugatan gugatan yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanDua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 195