Karena SuratKuasa tanggal 29 April 1984 yang mendasari RifkiyazDaud bertindak selaku penjual adalah surat kuasa yangmemuat keterangan palsu/tidak benar dan atausesuatu yang dipalsukan maka secara hukum suratkuasa yang demikian adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum. Karena surat kuasanyacacat hukum, maka secara hukum Akta Jual BeliNomor 590/1277/JB/Kec.Cip/1984 tanggal 5 Mei 1984yang dibuat oleh M.A.

Karena yang mendasari peralihanhaknya cacat hukum, maka secara hukum SertifikatHalaman 12 dari 54 halaman. Putusan Nomor 34/PK/TUN/2016Hak Milik Nomor 25/Benda Baru, tanggal 14 Mei 1985,Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1985 Nomor 3787, luas2.510 m2, atas nama Muhamad Chaerudin adalahcacat hukum.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataantanggal 9 Desember 1984 tentang Pernyataan/Persetujuan Pembatalan Akita Jual Beli Tanah parapihak yang terlibat dalam jual beli telah membatalkanAkta Jual Beli Nomor 590/1277/JB/Kec.Cip/1984tanggal 5 Mei 1984, karena ada kesamaan dalam halyang mendasari peralinan haknya (Surat Kuasatanggal 29 April 1984), pihak penjualnya (RifkiyazDaud), objeknya (bekas tanah milik Adat C.2346 atasnama H.M.

Demikian pula terhadap permohonansertipikat penggganti dari Sertipikat Hak MilikNomor 25/Benda Baru, tanggal 14 Mei 1985,Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1985 Nomor 3787,luas 2.510 m2, atas nama Muhamad Chaerudinseharusnya Tergugat lebih hatihati, cermat danteliti, dan menjadikan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dalam perkara Nomor65/G/PTUNBDG/1995 = sebagai pertimbangan,karena walaupun tidak sebagai objek gugatandalam perkara Nomor 65/G/PTUNBDG/1995 tetapiada kesamaannya yaitu yang mendasari

Ciputat, Tangerang, Gambar Situasi no. 3787, luas 2510 m2, asalpersil 46 D.IIl C. 2346, luas 2510 m2 atas nama Muhamad Chaerudin,yang kemudian menjadi Sertifikat pengganti yang merupakan obyeksengketa yaitu nomor : 25/Benda Baru, tanggal 5 Februari 2008, SuratUkur tanggal 9 Oktober 2007, nomor 188/Benda baru/2007, luas 2510 m2atas nama Surya Abbas Syauta, yaitu karena adanya kesamaan dalam halyang mendasari peralihnan haknya antara lain :a.

Terdakwa yaitu dari tanggal 30 September2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tigabelas) hari sehingga pembuktian unsur Keempat tentang lamanyaTHTI yang diuraikan juga pada fakta unsur tersebut diatas yaitu13 (tiga belas) hari Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmembaca dan mendasari pada fakta hukum dalam putusan tingkatpertama berpendapat ditemukan ada kekeliruan dalam perhitunganlamanya THT!

dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan (Vide halaman 12/13), sehingga Majelis Hakim TingkatPertama berpendapat unsur kedua : Yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.Bahwa atas ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertamamembaca dan membuktikan unsur kedua tersebut, maka MajelisHakim Tingkat Banding mengambil alin tentang pembuktian unsurkedua dakwaan Oditur Militer yaitu : unsur Kedua Dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin dengan mendasari

Bahwa Terdakwa yang masih berusia sangat muda diberikesempatan terakhir untuk memperbaiki diri, hal ini sesuaitujuaan pemidanaan yaitu membina orang yang kurang baikmenjadi lebih baik atau yang kurang berdisiplin menjadi lebihberdisiplin sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.Dengan mendasari alasanalasan tersebut diatas, maka Terdakwadipandang masih layak diberi kesempatan terakhir untuk tetapmengabdikan dirinya kepada TNI dan Negara Kesatuan RI, sehinggapenjatuhan pidana Tambahan kepada Terdakwa

cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:Judex Facti Dalam Putusan Mengenai Pokok Perkara Telah Salah Dalam MenerapkanHukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (Onvoeldoende);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atasperkara tersebut di atas, dan mendasari

fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan JudexFacti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2 Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan: Mengabulkan eksepsi Para Tergugatdan Turut Tergugat/Para Pembanding, tentang masih adanya pihak yang harus1415ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (exeptio plurius litis consorsium),membuktikan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari

Sehingga berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUHPerdata, keterangansaksi tersebut tidak dapat dibenarkan;8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanya kelalaianJudex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehingga memberikanpertimbanganpertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan Judex Factimenjatuhkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut dapat

padatanggal 04 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Militer ll12 Surabaya pada tanggal 14 Januari 2016 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang wakitu dan dengan cara menurut UndangUndang, oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pertimbangan hukum atas perkara tersebut, dalam mendasari

Cara hidup/kesusilaan/adat dan kepatutan yang dapat mempengaruhi.Dengan demikian bahwa mendasari terhadap keberatankeberatan sebagaimana terurai di atas, sangat wajar jika Pemohon Kasasi dalam memutusperkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menunjukkan kekhilafandan atau kekeliruan yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding telahsewenangwenang dan atau telah melampaui batas kewenangannya dalammenjatuhkan putusan tersebut hal ini jelas sangat merugikan dan jauh dariterpenuhinya rasa keadilan

Dengan demikian, mendasari ketentuan Pasal 26KUHPM, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari DinasMiliter ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Il tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Il dipidana, maka Terdakwa Ildibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan

No. 2999 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah garapan makamengacu / mendasari pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaSulawesi Selatan dan Tenggara No. 75/XVIII/170/4/1964 tanggal 5November 1964, yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi AgrariaPropinsi Sulawesi Selatan (Muh. A.

Razaq) memutuskan dalam diktumkedua huruf (d) : bahwa yang menerima wajib mengiyakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif.Bahwa mendasari ketentuan tersebut di atas, ternyatalah bahwa saksidengan fakta dipersidangan mendasari keterangan para saksi maupunpengakuan Penggugat sendiri bahwa sejak Tahun 1976, Penggugat telahmeninggalkan tanah obyek sengketa (tanah garapan) tersebut, karenamembuka lahan lagi di Bonto Marannu dan tidak pernah kembali lagiuntuk melakukan penggarapan terhadap tanah

TELO bin NGADIYOdan dan dua orang lainnya (BUDI NURYADI alias PAK GURU binSUKARDI dan SUDIMAN alias DUL MIE) melakukan permainan judi dadukopyok dengan cara pertamatama Bandar mengopyok dadu yang ditaruhdi atas alas dengan ditutupi tempurung kemudian diletakkan didepanBandar dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemasang memasang uangdi gelaran dadu artinya pemain ikut berjudi dengan bandar sedangkan judiyang dilakukan tersebut mendasari angka mata dadu yang keluar daridadu kopyok yang dikocok oleh

PAK GURU bin SUKARDI melakukan permainan judi dadukopyok dengan cara pertamatama Bandar mengopyok dadu yang ditaruh di atas alasdengan ditutupi tempurung kemudian diletakkan didepan Bandar dalam keadaantertutup, selanjutnya pemasang memasang uang di gelaran dadu artinya pemain ikutberjudi dengan bandar sedangkan judi yang dilakukan tersebut mendasari angkamata dadu yang keluar dari dadu kopyok yang dikocok oleh bandar ( misalnya :penebak menebak angka yang keluar dari bandar adalah angka 1 sampai

PAK GURU bin SUKARDI dan SUDIMAN alias DUL MIEmelakukan permainan judi dadu kopyok dengan cara pertamatama Bandarmengopyok dadu yang ditaruh di atas alas dengan ditutupi tempurung kemudiandiletakkan didepan Bandar dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemasangmemasang uang di gelaran dadu artinya pemain ikut berjudi dengan bandarsedangkan judi yang dilakukan tersebut mendasari angka mata dadu yang keluar daridadu kopyok yang dikocok oleh bandar ( misalnya : penebak menebak angka yangkeluar dari bandar

Berkenaandengan hal diatas, mendasari Pasal 271 jo 272 Rv maka kamimenyatakan bahwa Gugatan Perkara Perdata yang sama, diajukankembali oleh Penggugat harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnB.4.

Fransiscus Xaverius Arsin (Turut Tergugat)Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Tdnyang mendasari Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Tergugat danIl sebagaimana Akta Nomor 3 Tanggal 7 September 2006 yang dikeluarkanNotaris Ny. Linawati Hasan, SH. yang Surat Kuasa Khusus dimaksud diakuidan dibenarkan oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan Akta Notaris Ny. Linawati Hasan, S.H. Nomor 3 tanggal7 September 2006 yang menyatakan bahwa Tn.

Mendasari Akta Nomor 3 tersebut maka YANG DILAKUKAN OLEHTergugat II (Penerima Kuasa) adalah sebagai berikut :a. Mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT SurgaBelitung Indah pada tanggal 28 Agustus 2017 di hadapan Notaris DR.Fransiscus Xaverius Arsin yang bertempat tinggal di Jalan DR.Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnMamaliwe Raya Nomor 17C Grogol Jakarta Barat.

Mendasari gugatan Penggugat sebagaimana Angka 10, 11 dan 12diatas dijawab sendiri oleh Penggugat sebagaimana GugatanPenggugat Angka 4 dan 5 yang intinya adalah ada pengakuan danmembenarkan surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Tergugat IIsebagaimana Akta Nomor 3 Tanggal 7 September 2006 yang dibuatoleh Notaris Ny.

yakni menjual / memindahkan / mengalihkan / dan atau melepaskan hakatas saham;Menimbang, bahwa selanjutnya yang tidak dibantahkan oleh paraTergugat dan Turut Tergugat di dalam posita Penggugat menyebutkanHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnPenggugat telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat II melalui SuratKuasa Nomor 3 tertanggal 7 September 2006 untuk menjual / memindahkan /mengalinkan dan atau melepaskan hak atas 100 (seratus) lembar saham yangdimiliki oleh Penggugat, maka mendasari

, tempat kediaman kecamatan Jonggol KabupatenBogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;PengadilanAgama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 2183/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

ad 3 juga tidak dapatdibenarkan, dan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalamperkara ini telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Jayapura, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sepakatdan mengambil alih pertimbangan a quo menjadi pertimbangannya sendiri.Menimbang, bahwa mengenai ad 4 juga tidak dapat dibenarkan karenawalaupun rumah tangga itu sudah pecah akan tetapi kesalahan itu tidak dapatdibebankan kepada salah satu pihak itu pulalah yang mendasari

Yusuf Adam selaku dulu Terdakwa IIIdalam perkara Pidana No.53/Pid/B/ 1984/PN.Uj.Pdg, dan sipenerima Hibah iniberhak pula menjualnya kepada Penggugat, halhal mana memang telahdijadikan pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg., seperti tersebutpada butir 7 diatas ;Bahwa dengan demikian pula maka tanah seluas 1.604 M2 Persil 19 S.Il Kohir No. 390 Cl di Kelurahan Rappocini tersebut adalah sah milik Penggugatyang diperoleh

Uj.Pdg. terjadi karena antara Tergugat II dan Tergugat Ill, Tergugat IV memberi kuasakepada Tergugat V untuk mengadakan jual beli tanah sengketa secara tidaksah kepada Tergugat VI ;Bahwa jual beli antara Tergugat VI, Il, Ill, IV dan V dengan Akta Jual Beli No.171/II/1981 tidak sah dan tidak memenuhi syarat menurut UU, oleh karenanyajual beli tersebut harus dibatalkan ;Bahwa oleh karena jual beli yang tidak sah itu yang mendasari putusan dalamperkara Perdata No.129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg, maka keputusan

Timurama, yang telah mendasari putusan Pengadilan TinggiSulawesi Selatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg. tersebut,harus dipandang telah mengenyampingkan isi putusan dalam perkara Perdata diHal. 6 dari 16 hal. Put.

Atau dengan kata lain, gugatan penggugat tidakmenyebutkan pada diri tergugat ditemukan alasan hukum bagi Penggugatuntuk meneeraikan tergugat sebagai mana diatur dalam pasal 19 PP RI No09 tahun 1975Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan (posita atau fundamentumpetendi ) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut,maka dalil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat fonnil gugatandengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentuBahwa memperhatikan ugatan Penggugat tertanggal

,Bahwa berkaitan dengan angka 1 sampai angka 3 dan angka 5 dalamEksepsi Tergugat mengenai tidak jelas hubungan posita dan pentitumserta dasar hukum yang mendasari Gugatan Penggugat, bahwa dalamGugatan Penggugat sudah jelas menguraikan apa yang menjadi alasanPenggugat mengajukan Gugatan cerai dan dasar hukum yang menjadilandasan perceraian yaitu. pertengkaran yang teruS menerussebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang No.1 Tahun 1974 TerntangHalaman

Putusan Nomor: 2485/Pdt.G/2019/PA.Pwd.untuk meneeraikan tergugat sebagai mana diatur dalam pasal 19 PP RI No09 tahun 19752 Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan (posita atau fundamentumpetendi ) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut,maka dalil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat fonnil gugatandengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu4.

Dengan kata lain menurut kulit atau bentuknya mengandungpembebasan Terdakwa, tetapi isi dan subtansinya mengandung pelepasan darituntutan hukum (Bedkt ontslag van recht vervolging) ;Hal itu terlihat dari subtansi pertimbangan yang mendasari pendapatJudex Facti dalam pertimbangan hukum unsur "Menyuruh memasukkanHal. 6 dari 19 hal. Put.

makaputusannya adalah lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging),ternyata dalam putusan Judex Facti Terdakwa DENOR BIN JAKARIA (Alm)dibebaskan karena tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan ;Oleh sehab itu berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilandan kebenaran materiel adalah beralasan bagi kami Jaksa Penuntut Umumuntuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri KetapangNomor : 212/Pid.B/2012/PN.KTP tanggal 14 Februari 2013 di atas ;Bahwa alasanalasan yang mendasari

No. 788 K/Pid/2013Hal itu terlinat dari subtansi pertimbangan yang mendasari pendapat JudexFacti yaitu : Pada halaman 24 paragraf 5 dalam pertimbangan Hakim, bahwa Pasal27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenentukan Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :1. Bahwa Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satusama lain selama 1,5 tahun dan telah saling jatuh cinta;2. Pemohan ingin melindungi calon istri kedua dari perbuatan maksiat;. Bahwa calon istri Kedua Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya tersebut apabila sudahdiberi izin oleh Pengadilan;.

menginap di Hotel Harmonidan ditempat tinggal sewaan didaerah Loa Duri Tenggarong Samarindasampai Saksi 1 melahirkan, kemudianpada tanggal 10 .Mei 2009 Terdakwadan Saksi 1 melaksanakan nikah siridan pada tanggal 13 Agustus 2009Terdakwa berpisah dengan = Saksiidengan alasan Terdakwa akan tugasoperasi dan menunggu proses. nikahkantor, selama itu Terdakwa tidakpernah memberi nafkah = lahir danbathin kepada Saksi 1 dan anaknya.Bahwa berdasarkan uraian fakta dalamsurat dakwaan tersebut diatasdengan mendasari

Utr1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1971 juncto YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 8 Desember 1975juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997dimaksud sebagai berikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal17 April 1971Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond), dan kejadian yang mendasari gugatan (Vide Pasal 8 RV),maka gugatan kabur.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973tertanggal 8 Desember

jelasapaapa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat di terimaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kaburBerdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya gugatanyang tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan uraian kejadianmengakibatkan gugatan a quo kabur dan tidak dapat diterima, in casudalam perkara a quo juga telah secara terang dan jelas bahwasanyaPENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum maupunkejadian yang mendasari

Mengenai gugatan Obscuur Libel (Kabur)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscuur libel(kabur) adalah apabila tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menguraikansecara jelas mengenai alasan yang mendasari diajukannya gugatan terhadapTergugat termasuk menyebutkan unsurunsur perbuatan yang dilakukan olehTergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalamposita gugatan

Hakim HakimParaf Ketua Anggota Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 111/PID/2020/PT GTO Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id) : Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr.

Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id) : Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr.

Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id): Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr. HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.Hdan team melakukan pemeriksaan tubuh bagian Luar (Autopsi)terhadap Jenazah SUKARDI POU Alias KA DADI Pada hari Selasatanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita Team mendapatihalhal sebagai berikut : Tampak dimeja jenazah dibungkus dengan sarung yang berwarnabiru dan hitam kotakkotak.

HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.H penyebab Kematianadalah Kegagalan pernapasan yang disebabkan Karena Paruparu tidakbisa mengembang oleh karena Terhalangnya saluran Napas untukpertukaran udara yang di akibatkan karena Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher akibat trauma tumpul dileher, ataukata lain penyebab yang mendasari adalah Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher yang diakibatkan karenapersentuhan tumpul dileher, bisa karena dengan kancingan ataukuncian yang

HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.Hdalam Kesimpulan menyatakan penyebab Kematian adalah Kegagalanpernapasan yang disebabkan Karena Paruparu tidak bisamengembang oleh karena Terhalangnya saluran Napas untukpertukaran udara yang di akibatkan karena Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher akibat trauma tumpul dileher, ataukata lain penyebab yang mendasari adalah Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher yang diakibatkan karenapersentuhan tumpul dileher, bisa karena dengan

dipertimbangkan bahwa Termohonmengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimanadidalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan bukti surat (P.2) yang merupakanakta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikianharus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikatperkawinan yang sah sejak 21 April 1993.Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 4395/Pdt.G/2010/PA.Sby.Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah terurai, bahwa alasanyang mendasari

satu persatu menyangkutmaterinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan PenggugatRekonpensi tentang hak pemeliharaan serta pengasuhan anak (hadlanah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat yang petitum selengkapnya berbunyi : Menyatakan PenggugatRekonpensi sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk mengasuh, merawatdan mendidik kedua putrinya yang masingmasing bernama XXXXdan XXXX hinggamumayyiz atau berumur 12 tahun.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

kedua anak dimaksud.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat Rekonpensi tentang nafkah anak, yang petitumnya berbunyiMenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada ketigaputrinya sebesar minimal Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiapbulannya dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya yang harus diserah terimakankepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selakupemegang Hak Hadlonah.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

(Vide : Pasal 127 Rv).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari gugatan a quo, adalah karenaterdapat nafkah yang belum terbayar (Nafkah Madliyah) oleh Tergugat Rekonpensikepada Penggugat Rekonpensi yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Januari 2010 sampai denganbulan Januari 2011 (terhitung sudah 12 bulan).

a quo dikatakan oleh Para Penggugat berulangulangterkait upah yang belum dibayarkan pada bulan April dan Mei dan tunjanganhari ray keagaman tahun 2016, akan tetapi dalam faktanya dalam petitumPara Penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan halhal yangsebenarnya masuk ke dalam ranah perselisihan pemutusan hubungan kerja,terbukti di dalam petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Penggugat secara tegas menyebutkan perihalgugatan ini adalah gugatan perselisihan hubungan industrial dalam halpemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggal ParaPenggugat tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan mengenai peristiwayang mendasari adanya pemutusan hubungan kerja sebagaimana di aturdalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh posita dan petitum sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatana quo oleh karenanya

berulangulang terkait upah yang belum dibayarkan pada bulanApril dan Mei dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016, akan tetapidalam faktanya dalam petitum Para Termohon Kasasi/Para Penggugatmeminta Majelis Hakim memutuskan halhal yang sebenarnya masuk kedalamranah perselisihan pemutusan hubungan kerja, terbukti di dalam Petitum angka4 dan 5 dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat secara tegasmenyebutkan perihal gugatan ini adalah gugatan perselisihan hubunganindustrial dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat anehdan janggal Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak menjelaskan dantidak mendalilkan mengenai peristiwa yang mendasari adanya pemutusanhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian di atas

Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya,berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakimberkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

Putusan Nomor 49K/PM 1I02/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksiyang hadir di persidangan telah bersesuaian satu dan yanglain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang Kodimaksud dengan keterangan Terdakwa

sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiriatau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwadi persidangan dapat memberikan keyakinan kepada MajelisHakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, makadari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa

Putusan Nomor 49K/PM 1I02/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangd. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp, tanggal 16Februari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari