Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 30-10-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 4/P/FP/2017/PTUN.BNA
Tanggal 28 Nopember 2017 — Pemohon:
Syarifuddin
Termohon:
Ketua PPK Gp. Uteuen Gathom,
106 — 93
  • dipimpin oleh seorangGubernur;Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengaturKewenangan dalam pembentukan undangundang oleh Dewan PerwakilanRakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukandengan konsultasi dan pertimbangan DPRA;Pasal 10 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur Kewenangandalam pembentukan badan/lembaga/komisi dengan ketentuan lebih lanjutdiatur dengan Qanun;Pasal 75 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur Kekhususan Acehyang berkaitan dengan adanya partai
Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama
Register : 03-03-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PA KEDIRI Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 33
  • Pada intinya Tergugat mengakui bahwa perekonomian keluargamembaik dan berprogres pesat setelah Penggugat bekerja (pascaKejadian troke bulan Desember tahun 2007) mulai dari berdagang,menjadi guru dan asdos, hingga sebagai Pengacara Partai Golkar eraBupati Neneng Hasanah Yasin.4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-01-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat:
PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO
Tergugat:
Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI
582 — 683
  • Katama Suryabumihanya karena sebab Penghapusan Paten dan Berakhirnya Jangka WaktuPemberian Paten, serta Pengalihnan Hak, Lisensi, dan Paten sebagai ObjekJaminan Fidusia, sehingga pembekuan sementara yang menghilangkan hakPenggugat untuk jangka waktu sementara adalah tidak dikenal dan tidak dapatdibenarkan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;Bahwa sanksi administratif pembekuan sementara hanya terdapat dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ketika sebuahpartal
    Pembekuan sementara terhadap partai politik dan kepengurusannya itupunmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskan (Pasal 48 ayat(2) dan ayat (6)) dan bukan kewenangan lembaga eksekutif;.Bahwa dengan keluarnya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentangPaten, maka Paten ID O 018 808 atas nama PT.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-08-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 317/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 Maret 2014 — Ny. SORTA BORU MANURUNG Cs lawan YAYASAN DANA PENSIUN BANK MANDIRI TIGA
71 — 11
  • makaPENGGUGATI mendirikan bangunan permanen untuk tempat tinggal ukuran7 x 15 meter sejak Desember 2005 dimana bangunan tersebut terdiri darilantai keramik, dinding batu tembok, atap asbes dan nilai bangunannyakurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sertamendirikan tempat bengkel las ukuran 5 x 15 meter disamping bangunanrumah nilainya kurang lebih 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah),kemudian sejak Januari 2007 sebagian bangunan tersebut dipinjamkanPENGGUGATI kepada PARTAI
    HANURA (LKTR HANURA) digunakansebagai Kantor Sekretariat LSM LKTR PARTAI HANURA.Bahwa mulai Januari Tahun 2006 PENGGUGATI (NY.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 01-07-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 199/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
YUNIUS WARUWU
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
147 — 74
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak Pidana dengan Pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yangdilakukan dengan berencana ;b. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadikutip :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;a.
    Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memilikt kekuatan hukum tetap karena melakukantindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan Pidana yang dilakukan denganberencana ;31.
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama Waris Islam
Register : 16-04-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan PA POLEWALI Nomor 56/Pdt. G/2012/PA Pol
Tanggal 12 Nopember 2012 — -Sati binti Golla -Bunga binti Parakkasi -Baharuddin bin Parakkasi -Baddulu bin Parakkasi -Usu bin Parakkasi -Marhuma binti Aco -Syamsuddin bin Aco -Tola bin Pakka -Sa’dia binti Hamma Ali -Rubaeda binti Hamma Ali -Nuru binti Sunusi -Darmi binti Kaco -Halima binti Kaco -Malia binti Kaco -Mina binti Ba’du -Rayu bin Ahel -Ahmad bin Ahel -Asmar bin Ahel -Hasna binti Hammali -Mina binti Hammali -Ibrahim bin Hamada -ST. Isa binti Hamada -ST. Asia binti Hamada -Cabu bin Tulisan -Haris bin Ca’ga -Syamsia binti Ca’ga -Sitti binti Ca’ga -Saleh bin Cenggong -Muliana binti Cenggong -Ammang bin Cenggong -Ma’dong binti Cenggong -Ruhana binti Cenggong -Ati binti Cenggong -Cinda binti Kunne -Mina binti Aco -Liming bin Ahel -Kulla bin Sail -Hj. Samsang binti Sail -Sahabuddin bin Sail -Appi bin Sail -Firdaus bin Sail -Saharia binti Kaco -Saliha binti Sail -Samra binti Sail -Sapar bin Parakkasi -Hara binti Ba’du -Baya binti Ba’du -St. Nur binti Sunusi -Bada’ bin Kaco -Ambas bin Aco -Co’bo bin Aco -Sumang bin Aco -Nurdin bin Baso Ali -Burhan bin Baso Ali -Koto bin Baso Ali -Maipa binti Baso Ali -Sitti binti Baso Ali -Sawiah binti Bolong -Keccung binti Karim -Ahel bin Sale -Ammani binti Tombi -DDjabir bin Kunne
58 — 28
  • satu dengan yang35lain, sehingga secara formil dan materiil telah terpenuhi syarat sebagai saksi, olehkarenanya keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalildalil bantahannya, tergugatI, I, UI, V, VI, VU dan turut tergugat XXVIII melalui kuasa hukumnya telah mengajukanalat bukti tertulis (T1T8) dan empat orang saksi di depan sidang sebagaimana secaralengkap terurai pada bagian duduk perkara ini.Menimbang, bahwa bukti T1 bersifat partai
    sehingga secara formil danmateriil telah terpenuhi syarat sebagai bukti surat, oleh karenanya bukti T1 tersebut dapatditerima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa bukti T2T6 tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini,karena bukti T2T6 bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan hanya merupakanSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang menunjukkan bahwa obyek 2.1 dikuasai dandibayar pajaknya oleh Kindo Saleh (Ibu dari Saleh/Istri Cenggong/Cinda/tergugat VII).Menimbang, bahwa bukti T7 bersifat partai
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 28-11-2019 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 06-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1200/Pdt.Bth/2019/PN Dps
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
Ratna Widia Kurniawati
Tergugat:
1.John Carney
2.Christopher Rhode
3.Doug Ebner
4.PT Bintang Selatan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
3.Mark Damien Clune
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
297 — 207
  • Prinsip kontrak partai/contract party yangdigariskan pasal 1340 KUH Perdata, yang menegaskan perjanjian hanya mengikatbagi pihak yang membuatnya, berlaku juga terhadap proses penyelesaian perkara,hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.
    Prinsip kontrak partai(party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, yakni hanya mengikat pihakpihak yangHal 49 dari 51Putusan Nomor : 1200/Pdt.Bth/2019/PN.DPSberperkara saja.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi
Tanggal 29 Maret 2021 — Penggugat:
WILLYANTO LIM
Tergugat:
1.FELIX BELANUSA PIETER
2.AAN RUSTIAWAN
3.HARIS BUDIARSO
Turut Tergugat:
1.Intan Permata Sari Binti H. Imansyah
2.Herwinsyah Bin H. Imansyah
3.Aspianur Bin H. Ismansyah
4.Marhaban Yusuf Bin H. Ismansyah
5.Ridwansyah Bin H. Imansyah
6.NOTARIS HARMITA SYAH, S.H., M.Kn
7.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
414 — 320
  • Imansyah.Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakanbahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnya.Selain itu, didalam hukum perjanjian, dikenal Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yangmenegaskan bahwa: perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanyamengikat pihakpihak yang berperkara Saja.Bahwa jelas, kalaupun (QuadNon
    ;Didalam hukum perjanjian, dikenal Prinsip kontrak partai (party contract)yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan bahwa:peryanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihakyang berperkara saja.Apabila Terlawan telan melakukan wanprestasi terhadap PerjanjianPengikatan Jual Beli Tertanggal 6 Januari 2014, maka pihak yang dapatmengajukan kebaratan adalah Terlawan Il, Terlawan IIl dan Alm.
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-10-2015 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.PKL
Tanggal 10 Mei 2016 — DAMAN HURI, S.E. (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melawan 1. PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, berkantor pusat di Jakarta cq. PT Bank Negara Indonesia (pesero) Tbk, wilayah Jawa Tengah di Semarang cq. PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, Cabang Pekalongan (Tergugat I/Penggugat Rekonpensi) ; 2. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (Tergugat II) ; 3.CENDI AGNES SUSMANTO (Tergugat III) ; 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (Turut Tergugat)
119 — 20
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yangdiajukan oleh Para PENGGUGAT tidak sesuai denganprinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantum dalambukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta2004, Halaman 439) sehingga gugatan' ParaPENGGUGAT dapat dikatakan error in persona.1.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penipuan
Register : 21-01-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN PATI Nomor 13/Pid.B/2015/PN Pti
Tanggal 28 Mei 2015 — - TEGUH BANDANG WALUYO bin H. RIKNO ANGGORO
68 — 11
  • RIKNO ANGGOROTempat lahir : Pati.Umur/ Tgl lahir : 28 Tahun/ 29 Desember 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Desa Kedungbang RT.4/RW.I Kecamatan Tayu, KabupatenPati/Desa Pundenrejo RT.5/RW.V Kecamatan Tayu,Kabupaten Patt.Agama : Islam.Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pati (Partai PDIP).Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasehat Hukum,walaupun Ketua Majelis telah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-09-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 29 September 2016 — RAYMOND MARC MCCLENAGHAN VS 1. MONT D'OR OIL TUNGKAL LIMITED, DK
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakHalaman 11 dari 28 hal.Put.Nomor 581 K/Pdt.SusPHI/2016yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapatmengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditariksebagai tergugat keliru";5.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 13-08-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 11 Desember 2012 — 1. ADOLF WARAMORY, S.H.; 2. TITUS SUMBARI, S.Sos.; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
129 — 41
  • . ; Bahwa saksi tidak tahu alasan pasangan calon lain tidak hadirdan tidak mau masuk ke dalam ruang Rapat Pleno KPU KabupatenKepulauan Yapen; Bahwa menurut saksi verifikasi yang dilakukan oleh KPUKebupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada bulan Agustus2012 ; Bahwa menurut saksi Partai Demokrat tetap mendukungpasangan calon atas nama Tony Tesar, S.Sos., dan Frans Sanadi,B.Sc., S.SOS. ; 2.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 08-04-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 32/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
drg. ELISABETH KAKA, MM
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
121 — 43
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Pencurian
Register : 28-09-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 281/Pid.B/2018/PN.Mre 2
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penuntut Umum: DIDI ADITYA RUSTANTO, SH Terdakwa: 1.ANGGI AGUSTIAN ALIAS ANGGI BIN CIKWI 2.hengki saputra alias hengki bin jauhari
27 — 3
  • dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda motorYamaha Mio Sporty dengan no Polisi Tanpa Plat, warna biru, NokaMH35TL0047K596294, Nosin 7TL 593327 akan Dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa:Keadaan yang memberatkan: Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;Halaman 26 dari 28Putusan Nomor 281/Pid B/2018/PN Mre Perbuatan para Terdakwa merugikan Kantor DPP Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 12/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
Thonni Hutagaol
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
69 — 42
  • Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakanbahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :0 Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;0 Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum; Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Pidana Umum Pemalsuan
Register : 14-11-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 01-05-2014
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 241/Pid.B/2013/PN.Mdl
Tanggal 12 Maret 2014 — -Drs. H. HASIM NASUTION
157 — 116
  • Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.Bahwa benar 1 (satu) lembaran petikan Bupati Mandailing Natal Nomor :141/249/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir olehSekdakab Madina (Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION), tanda tanganatas nama Drs. H.
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-09-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 34/Pid.Sus/2014/PN Bjn
Tanggal 17 September 2014 — BAGUS WICAKSONO Bin WIJIANTO
67 — 25
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasi massa, lembaga swadayamasyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA vs Drs. ARIFUDDIN, M.Pd
125 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kolaka, Nomor 86/PanwasluKlk/V/2014perihal tindak lanjut dengan alasan: (a) berdasarkan SuratEdaran Bawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei2014 perihal tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran, dimanapada point 5 Surat Edaran tersebut dejelaskan bahwa dalam halhasil pemilu secara nasional telah ditetapbkan oleh KPU, makaBawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidakdibenarkan untuk mengeluarkan rekomendasi perbaikan atashasil perolehan suara yang diajukan oleh Partai Politik dan
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 14-09-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 16/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 15 Maret 2018 — Penggugat:
AHMAD SALEH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TANAH DATAR
112 — 37
  • Bahwa Bakal Calon Wali Nagari yang bernama Ade Khandra tidakmelengkapi kelengkapan administrasi pengunduran' diri darikeanggotaan partai politik yang mana ini merupakan salah satupersyaratan menjadi Calon Wali Nagari yang terdapat pada PeraturanHalaman 13 dari 81 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN.PDGDaerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentangPemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari Pasal 32ayat (2) huruf a;(Bukti menyusul dalam proses persidangan) ;24.
Pengadilan PN BAJAWA
Register : 27-04-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_8_PDT_G_2015_MASW
Tanggal 8 Desember 2015 —
52 — 29
  • Inelika (Bekas Kantor Partai Gerindra), KelurahanLebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat KuasaHalaman 11 dari56, Putusan Nomor : 8/Pat.G/2015/PN.