Ditemukan 11437 data
LALU MUHTAR ALWI
Tergugat:
KEPALA DESA TANAK AWU, KABUPATEN LOMBOK TENGAH
199 — 85
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
188 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diajukan oleh kedua belahpihak, Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yangdiharuskan oleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan.No. 1863.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK10c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai
ADINI LUGU
Tergugat:
1.Kepala Desa Sepakat
2.Kepala Desa Sepakat, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan
133 — 51
Menjadi pengurus partai politik;Halaman 11 dari 28. Putusan Nomor 127/G/2020/PTUN.MDNh. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanganundangan;j.
375 — 91
Oleh karena telah dibuat secara sepihak atauberbentuk partai, ditanda pembuat atau para pihak yang membuatnya, serta isi dan tandatangan diakui;Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2 selaras dengan keterangan saksi EnitaAnriani Siregar, Bachtiar Hasibuan dan Rasoki Harahap dapat diketahui bahwa objekperkara terletak di Jalan Jend. Sudirman Gg. Perjuangan No. 07 Kelurahan SadabuanKec.
BUDHI S
Terdakwa:
PUJI SUHARTONO
212 — 52
Saksi Yaya Purnomomemperkenalkan Terdakwa kepada saksi sebagai orang dari Partai PPP.Bahwa benar dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan agar Terdakwamembantu agar DAK TA 2018 bisa segera disetujui dan Terdakwa menanggapidengan mengatakan nanti akan dicarikan jalan keluarnya agar usulan DAK bisadisetujui.Bahwa benar saksi pernah mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi YayaPurnomo yang menyampaikan bahwa Bupati/saksi H.
Labura (BAP saksi nomor 15 huruf e);Bahwa benar setelahn menghubungi saksi Arief Fadhilah masih belum bisadisetujui kemudian saksi diberitahu bahwa saksi Yaya Purnomo kemudianmeminta bantuan Terdakwa dan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ;Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Irgan Chairul Mahfizadalah samasama Satu partai yaitu PPP;Bahwa benar Pada tanggal 19 Februari 2018, saksi dan saksi Yaya Purnomobertemu dengan saksi Agusman Sinaga di foodcourt Metropol Cikini Jakarta.Pada
Buyung memberikan uang kepada saksi AgusmanSinaga sebesar Rp400 juta di Hotel Emeral;Bahwa pertemuan saksi dengan saksi Rifa Surya terkait dengan pembahasanDAK APBNP 2017 tidak ada kaitannya dengan pembahasan DAK 2018;Halaman 184 dari 387 Perkara Nomor: 15/Pid.SusTPK/2021/Pn.MdnBahwa saksi tidak tahu persis bantuan yang diberikan oleh orang partai atauanggota DPR RI terkait permasalahan Desk di Kementerian Kesehatan tetapiyang saksi ketahui permasalahan Desk di Kementerian Kesehatan yangsebelumnya
Dewata Lestari Indotama bergerak di bidang outsourching; Bahwa benar Terdakwa dalam organisasi partai sebagai Wakil Bendahara UmumPartai Persatuan Pembangunan dan karena ada permasalahan maka oleh Ketumjabatan Terdakwa dicopot tahun 2019; Bahwa benar Terdakwa juga sebagai Wakil Bendahara Umum di PersaudaraanMuslimin Indonesia (PARMUSI).
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz sebagaipengurus di partai sebagai Wakil Ketua di DPP Partai Persatuan Pembangunandan juga sebagai wakil ketua pengurus PARMUSI serta juga sebagai anggotakomisi IX DPR RI dari Fraksi PPP.
1.dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM.
2.SUSANA PARALIKO,SE.
3.JALINSYAH BELANTARA,S.ST.
4.RINA GEMASIH,SP.
5.OYA DILA SIMAHETE,SH.
6.KING RAWANA SAPUTRA.S.Par
Tergugat:
1.SITI GEMASIH
2.I T E M BAS
138 — 97
Taib yang beralamat di Totor Besi Simpang Teritit, DesaSimpang Teritit, Kecamatan Bukit dan bukti T.I.II.8 berupa surat permintaanmenjadi anggota partai Golkar tanggal 13 Oktober 1986 oleh M.
Taib yang beralamat di Totor Besi Simpang Teritit, DesaSimpang Teritit, Kecamatan Bukit dan bukti T.I.Il.8 Surat permintaanmenjadi anggota partai Golkar tanggal 13 Oktober 1986 oleh M.
Pembanding/Tergugat II : Melda br Simamora Diwakili Oleh : TONGAM MANALU, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat I : Butti Manalu
Terbanding/Penggugat II : Lumian Simamora
83 — 43
Bastian Simamora yang tertuduh sebagai AnggotaOrganisasi terlarang ( Partai Terlarang ) , dan Kemudian Pernahterpidana dalam kasus kasus lain, karena memiliki banyak masalahsehingga sangat membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikanmasalah maslahnya, sehingga Alm. Walter Simamora ( Op.
Bastian Simamora yang tertudunh sebagai AnggotaOrganisasi terlarang ( Partai Terlarang ) , dan Kemudian Pernahterpidana dalam kasus kasus lain, karena memiliki banyak masalahsehingga sangat membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikanmasalah maslahnya, sehingga Alm. Walter Simamora ( Op.
95 — 16
sebanyak 2 (dua) kali jumlah Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) dan sekali Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk saksipribadi ;= Pak Narto melalui saksi minta Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) dengan alasan untuk Bupati ;e Untuk tahun 2007 := Saksi menyerahkan kepada Pak Yaeni (ketua dewan) Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) untuk ulang tahun Pak Yaeni(tanggal 28 April 2007) ;95= Saksi menyerahkan kepada Pak Yaeni Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengumpulkan partai
ada, yangada antara lain :e Pimpinan dewan (terdiri dari 1 orang Ketua DPRD dan 3 orang Wakilketua DPRD) ;e Alat kelengkapan dewan yang terdiri dari := komisikomisi (Komisi A : bidang Pemerintahan dan Perudangundangan, Komisi B : bidang Pertanian, Perkebunan, Komisi C :bidang Pembangunan, Komisi D : bidang Sosial) ;= badanbadan (badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi,badan kehormatan) ;=> panitiapanitia (panitia khusus) ;e Fraksi (bukan alat kelengkapan dewan) ;=> Fraksi PDIP ;Fraksi Partai
Golkar ;Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ;=>=>= Fraksi Partai Demokrat ;= Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ;=>Fraksi Grindra ;109= Fraksi HPN (gabungan dari PNBK dan PDP) ;= Fraksi HAKS (gabungan dari Hanura, Pan, PKS ;Bahwa tugas pokok berkaitan dengan jabatan/ kedudukan selaku KetuaDPRD Kab.
102 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banjarnegarayang salah satunya adalah EDI YUSMIANTO dari Partai PersatuanPembangunan dan sekaligus selaku Pimpinan DPRD Kab. Banjarnegarayang memiliki kapasitas selaku Wakil Ketua DPRD Kab.
) terhadap usulan atau proposal oleh TimTeknis / petugas lapangan dalam memilin petani serta lokasi gunamelaksanakan kegiatan yang direncanakan, melainkan yaitu : Pada sekira bulan September 2011 EDI YUSMIANTO sebagai Wakil KetuaDPRD Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas melakukanmewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga / instansi lainnya,mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga / Instansilainnya telah menggunakan kesempatannya sebagai pimpinan dewanyang berasal dari Partai
Terdakwa sendiri hanya dijanjikan oleh EDIYUSMIANTO untuk menjadi calon Legislatif dari Partai PersatuanPembangunan Banjarnegara, sehingga Terdakwa tidak meminta bagiandari uang hasil pemungutan Jitus Jides tersebut:Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi telah terpenuhi;Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara adalah :Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi ataumenjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan
para kelompok tani yang menerima bantuan dana bantuan sosialuntuk kegiatan JITUT JIDES tahun 2011, di mana setelah mengetahui akanmendapatkan bantuan Jitut Jides Kabuten Banjarnegara tahun 2011, telahmelakukan pertemuan di ruang kerja DWI ATMAJI selaku Kepala DinasPertanian Banjarnegara yang dihadiri oleh DWI ATMAJI, EDI YUSMIANTO,Terdakwa LUTHFI AHMAD, PRIYO RAHARJO, dan SAIRAN, kemudianEDI YUSMIANTO telah meminta DWI ATMAJI supaya yang ditetapkansebagai penerima bantuan Jitut Jides dari Kader Partai
Dana yang seharusnyadigunakan kelompok tani sesuai RUKK tersebut, atas perintan EDIYUSMIANTO setelanh uang pungutan terkumpul diserahkan kepada EDIYUSMIANTO, kemudian PRIYO RAHARJO dan SAIRAN mendapatkanuang imbalan/jasa sedangkan Terdakwa LUTHFI AHMAD telah dijanjikanuntuk dijadikan calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan olehEDI YUSMIANTO;Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka jelas terdapat lebih darisatu orang yang bekerjasama melakukan perbuatanperbuatan yang secarakeseluruhan mewujudkan
23 — 15
pada tanggal 3 Februari 2014.Bahwa pembuatan Surat Kuasa masingmasing bertanggal 3Februari 2014 (Vide P1 dan P2) merupakankesepakatan/konsensual (Consensuale Overeenkomst ataudikenal sebagai perjanjian berdasarkan kesepakatan, menurutM.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara PerdataHalaman 16 dari 28 hal Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT MDN4.5.4.6.Admenyebutkan pengertian secara luas perjanjian berdasarkankesepakatan (agreement) dalam pengertian terdapat hubunganhukum pemberian kuasa bersifat partai
- Tentang : Hak Asasi Manusia
efektif dalam bidang hukum,politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidanglain.BAB VIPEMBATASAN DAN LARANGANPasal 73Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undangundang ini hanya dapatdibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamata untukmenjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sertakebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentinganbangsa.Pasal 74Tidak satu ketentuanpun dalam Undangundang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai
49 — 14
MenyebutkanPerkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten dan terhadapperkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;Menimbang, bahwa bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhnkanpengadilan dalam gugatan contentiosa, dalam gugatan perdata yang bersifat partai,penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (award);Menimbang, bahwa fundamentum petendi atau posita permohonan tidakserumit dalam perkara gugatan contentiosa.
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dijelaskan bahwa; Bagi Pihak Ketiga yang tidak terlibatdalam perkara, kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaianhakim dan dapat menilainya sebagai bukti permulaan saja;Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi di atas, apabila dikaitkan denganketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, daya kekuatan subjektifmengikatnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quoyang telah berkekuatan hukum tetap hampir tidak berbeda denganyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, tentang asas kontrak partai
31 — 3
dunia setelah dirujuk ke Rumah SakitUmum Daerah damanhuri barabai, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember2012 sekitar jam 06.00 wita dan dimakamkan ; Bahwa saksi sebelumnya pernah mendengar berkelahi di kampungnya ; Bahwa saksi pernah mendengar korban sering minum minuman keras diluar rumah ; Bahwa saksi mengetahui Terdakwalah yang menusuk korban setelah saksidiberitahu oleh pihak Kepolisian ; Bahwa saksi mengetahui sebelumnya korban dan Terdakwa salingmengenal karena bersamasama aktif dalam kegiatan Partai
107 — 103
Bahwa dalam gugatan ini sangat nyata keliru pihak yang ditarik sebagaiTergugat (exceptio in persona), karena para Tergugat tidak pernah adaikatan apapun dengan Para Penggugat, tidak kenal dan tidak adahubungan hukum dengan Para Penggugat, tindakan dari Para PenggugatHalaman 11 Putusan Nomor 465/Pdt/2018/PT SMGbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340KUH Perdata.Bahwa didalam sertifikat SHM No 2086 Kel. Sumber, Kec.
305 — 234
Hal tersebut dalam poin (e) diatas terjadi karena pada saat beberapatahun sebelum memasuki masa pensiun, PENGGUGAT mulai aktif disuatu. partai politik sebagai pengurus dan berkampanye untukpencalonan diri PENGGUGAT sebagai wakil walikota Banjarmasin.Sehingga PENGGUGAT membutuhkan dana yang besar untukkegiatan tersebut. Pada masa tersebut PENGGUGAT hampir tidakmemberi uang lagi kepada TERGUGAT untuk membiayai kebutuhankeluarga/rumah tangga.9.
69 — 19
dan Terdakwa pulang, saksi kemudianberangkat main golf dan pada saat dilapangan golf saksi ditelepon istri saksiyang mengatakan kalau rumah sedang digeledah oleh petugas KPK;Bahwa mendengar informasi itu saksi langsung berhenti main golf, tetapisaksi tidak langsung pulang ke rumah namun saksi menghubungipengacara dan oleh pengacara saksi diminta agar tidak pulang kerumahdulu;Bahwa saksi kenal dengan Ali Mutiara Rangkuti yang merupakan salah satuanggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal teman satu partai
Biar saya teken dulu malam ini MPdanadana apa itu, Pak, partai ituMHB Ya yaMP Karena tadi orang partai nelpon saya pencairannya. Makasaya balik MHB Yok yok. Nofrizal masih di sini kan? MP Nofrizal saya suruh stand by tapi kalau aa ini mohon maaf,Pak. Besok berarti kita nggak ada pelantikan, Pak? MHB IBesok nggak adalah jadinya kalau gini. Aa, ya udah, Pak, kalau nggak ada saya takut Nofrizal Bapak MP lantik, dia harus datang.
Madina dari fraksiPartai Demokrat (satu partai dengan Bupati MUHAMMAD HIDAYATBATUBARA) bertempat di Coffe Box Jl.Palang Merah Medan.
Madina dari fraksi118Partai Demorat (satu partai dengan MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA yangmenjabat Bupati Pemkab. Madina) untuk mengerjakan proyek RSUDPanyabungan yang menggunakan dana BDB sebesar Rp. 32.041.446.000, dariPropinsi Sumatera utara ;2. Bahwa para pejabat yang melobi Terdakwa tersebut meminta fee 15 % daridana Rp. 32.041.446.000, yang akan digunakan 7 % untuk pejabat diPemprovsu dan sisanya dibagibagi untuk Bupati, Plt. Kadis PU dan pejabatPemkab. Madina lainnya ;3.
34 — 32
Bahwa Surat Ganti Kerugian tanggal 6 Desember 1957 tersebut tidakmemiliki legalitas formal yang memadai, oleh karena hanya diketahui/ ditandatangani/disahkan oleh Ketua Ranting Barisan TaniIndonesia (BTI), sedangkan BTI bukanlah organ Pemerintahmelainkan hanya organisasi tani yang berafiliasi pada partai politiktertentu. Demikian pula lokasi tanah tersebut tidak jelaskeberadaannya (tidak disebutkan desa/kelurahan maupunkecamatannya).Halaman 25 dari 31 Putusan No.53/PDT/2017/PT.MDN42.
153 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Kesemuanya adalah tim advokasi DPP Partai Demokrat beralamat diog1Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 12 Februari 2016Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat:melawan:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUTAI TIMUR,diwakili oleh FAHMI IDRIS, SE., bertindak dalam kedudukannya selakuKetua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, berkantor danberkedudukan di Gedung Serbaguna Lantai II Komplek Perkantoran BukitPelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur,
161 — 89
KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kotamenyampaikan nama rumah sakit yang ditunjuk sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b kepada pimpinan partai politik atau pimpinan gabunganpartai politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukanpemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.Ayat (4)..