Tindakan Para Penggugat/Termohon Kasasi menarikTergugat III s/d Tergugat V sebagai pihak Tergugat bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, karenaterbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 502 terjadinya setelah adanyaperjanjian jual beli antara Tergugat VI dengan Tergugat Il, tidak adaketerlibatan Tergugat III s/d Tergugat V.

(satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibuEvie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01Juli dengan No.

KALIGIS.Q. 1 (Satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibuEvie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR,GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Julidengan No.

KALIGIS.QO. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibuEvie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR,GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Julidengan No.

. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB VV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam programa. butir 1. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB VV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

Jumlah dana dari setiap rencana usulan kegiatan tidak bolehmelebihi dana yang dialokasikan ke kampung tersebut;BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam programa. butir 1. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;. BAB IV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya.

dikantor KONI Kabupaten TapanuliTengah tersebut sama sama digunakan dengan organisasi Aspekindodan Hanura.Bahwa setelah tidak benar Saksi ada terima uang Rp. 1.000.000, setiapbulan dari bulan januari s/d april 2012 yang Saksi terima hanya Rp.700.000, perbulan dari bulan januari 2012 s/d maret 2012, dan dalamdaftar tersebut bukan tanda tangan Saksi.Bahwa sewaktu saksi bekerja sebagai sekretariat Saksi hanya sendirinamun kalau banyak pekerjaan dibantu oleh HERNA MESTIKASIMATUPANG (bekerja sebagian partai

Saksi HERNA MESTIKA SIMATUPANG, dibawah sumpah dipersidanganpada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Ketua ASPEKINDOTapanuli Tengah dan juga Ketua Partai Hanura Tapanuli Tengah dan jugaKetua KONI Tapanuli Tengah.Page 69Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn11Bahwa Saksi juga sempat bekerja di Partai Hanura Kabupaten TapanuliTengah dan juga merangkap di ASPEKINDO Tapanuli Tengah.

Terdakwa dijebak karena adalanya masalah politik dengan jabatan Terdakwaselaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Tapanuli tengah dan adanya selisihpaham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumyang demikian Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang berpendapat bahwadalam perkara ini yang paling bertanggungjawab adalah Mangala SitanggangPage 124Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/

Atas kejadiantersebut Terdakwa tidak dapat mempersalahkan orang lain apalagi dikaitkandengan masalah politik dengan jabatan Terdakwa selaku Ketua Partai Hanura danadanya selisih paham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, sebab menurutMajelis halhal tersebut merupakan pembelaan yang tidak beralasan karena tidakada kaitannya dengan penggunaan dana hibah danpertanggungjawabanpenggunaan dana hibah yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

KALIGIS, SH dengan NIK3171011906420005.b 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengannomor anggota 78.10032 berlaku s/d 31122015 atas nama O.C.KALIGIS.c 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr.O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).122 a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp.

KALIGIS.. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). . 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal01 Juli dengan No.

(satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal01 Juli dengan No. Seat 8H.c.

Dulan Dari adalah saksi danASMADIBahwa rekanan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dan melakukanserah terima hasil pekerjaanBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan kapal pada waktuMusyawarah Partai Amanat Nasional (PAN) Tanjung Jabung Timur dariRomi Hariyanto, yang mana kemudian saksi menceritakan hal tersebutkepada Asmani, Revani Devi dan Suherman, yang mana saksi dan temanteman saksi tersebut sepakat untuk mengerjakan proyek pengadaan kapal diPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dulan Dari bergerak di bidang usaha pengadaan dankonstruksiBahwa pengerjaan kapal kayu dilakukan oleh pengrajin di Dabok Singkepdengan biaya Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) per unit kapalBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan kapal kayu tersebut, padawaktu saksi mengikuti Musyawarah Partai Amanat Nasional Tanjung JabungTimur, dimana saksi bertemu dengan saksi Zainal Abidin dan saksi ZainalAbidin mengatakan bahwa akan ada proyek pengadaan 100 (seratus) unitkapalkayu pada Dinas Kelautan

Wisma Karya PersadaBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan 100 (seratus) unit kapalkayu 3 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung JabungTimur tersebut, pada waktu saksi mengikuti Musyawarah Partai AmanatNasional Tanjung Jabung Timur, dimana saksi bertemu dengan saksi ZainalAbidin dan saksi Zainal Abidin mengatakan bahwa akan ada proyekpengadaan 100 (seratus) unit kapal kayu pada Dinas Kelautan dan PerikananPemda Tanjung Jabung TimurBahwa saksi dan temanteman saksi tersebut bertemu

No. 26/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI84Bahwa modal awal tersebut telah dikembalikan kecuali modal dari saksi dansaksi AsmadiBahwa dana yang saksi simpan pernah saksi keluarkan untuk operasionalpembuatan kapal atas permintaan saksi Zainal Abidin selaku Direktur CV.Dulan DariBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan 100 (seratus) unit kapalkayu 3 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung JabungTimur tersebut, pada waktu saksi mengikuti Musyawarah Partai AmanatNasional Tanjung Jabung Timur

Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur;Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2011 berdasarkan AnggaranPendapatan Belanja Daerah Perubahan 2011 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.3.550.000.000, (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan 100(seratus) unit kapal kayu 3 GT (Gross Tonage) di Dinas Kelautan dan PerikananPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni/Juli 2011 dalam acaraMusyawarah Partai

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 11 dari 168 halaman1211) Nomor Sos.460/85/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009sebesar Rp10.000.000,0012) Nomor Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009sebesar Rp200.000.000,00;Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwaselanjutnya permohonan tersebut diproses di Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikkadengan mekanisme uang persedian yang diproses oleh BendaharaBantuan Keuangan, hibah, Bantuan Sosial, bantuan Partai

terdapatdanasebesar Rp180.000.000,00 dibayar tunai oleh Godfridus Faustinus kepadaTerdakwa Il YOSEF OTU, S.Sos dan Rp10.000.000,00 kepada SusteranKewapante.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat(1) menyatakan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalampasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkanpemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatandalam bentuk barang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai

Nomor Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009sebesar Rp200.000.000;Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwaselanjut permohonan tersebut diproses di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka dengan mekanismeuang persedian yang diproses oleh Bendahara Bantuan Keuangan, hibah,Bantuan Sosial, bantuan Partai Politik, bagi Hasil dan belanja tidak terdugaDPPKAD Saudara Godfridus Faustinus dengan mengajukan Surat PerintahPembayaran Uang Persedian

terdapatdanasebesar Rp180.000.000, dibayar tunai oleh Godfridus Faustinus kepadaTerdakwa Il YOSEF OTU, S.Sos dan Rp10.000.000, kepada SusteranKewapante;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat(1) menyatakan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam25pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatandalam bentuk barang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai

barangmaupun uang;bahwa penggunaan uang Bansos kepada pihak ketiga tidak dibenarkanbaik dalam hal membayar hutang barang maupun hutang uang;bahwa dana Bansos digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangana7Daerah Pasal 45 ayat (1) menyatakan Belanja bantuan sosialsebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untukmenganggarkanpemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatandalam bentuk barang kepada kelompok/anggotamasyarakat dan partai

Kdimencoba memediasikan pengadaan buku tersebut kepada rekan partai yaituPartai Indonesia Kerja yang saksi Ketuai pada tingkat Daerah yang diantaranyaadalah Kab. Wakatobi, Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Kolaka Utara, Kab.Buton Utara, Kab. Kolaka, termasuk kepada pengurus partai. Dan saat itudirespon oleh saksi ANSAR sebagai Bendahara partai, namun yang berhasildikerjakan pengadaannya di Kab. Wakatobi, sehingga CV. JABAL ROHMATmengadakan buku melalui saksi ANSAR selaku Direktur CV.

PUTRI MONAPA;Bahwa saksi kenal dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN yangmerupakan kader Partai Indonesia Kerja yang saksi Ketuai di tingkat DaerahProv. Sultra, yang mana saksi ANSAR sebagai Bendahara partai sedangkansaksi RAMADHAN sebagai kader biasa namun saksi tidak ada hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;Bahwa sehingga CV. JABAL ROHMAT dapat mengerjakan pengadaan buku diKab.

KdiBahwa awalnya saksi menyampaikan dalam rapat partai terkait dengan adanyapenerbit yang akan mengadakan buku di Prov. Sultra terkait adanya dana DAKdari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

LATIF MAKKA, karena saksisatu partai dengan saksi H. LATIF MAKKA yakni Partai Indonesia Kerja;Bahwa pada saat itu saksi setelah dipanggil oleh saksi H. LATIF MAKKA yangyang menginformasikan bahwa Dana BOP PAUD sudah mau turun dan saksi H.LATIF MAKKA sudah pegang brosur dari CV.

Terhadap pihak Ketiga Akta Oetntik mempunyaiKEKUATAN BUKTI BEBAS, artinya penilainnya diserahkan kepada kebijaksanaanhakim (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macan, yaitu AKTAAMBTELIJK dan AKTA PARTAI. Akta Ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat108 yang diberi wewenang untuk itu, dengan nama pejabat menerangkan apa yang dilihatdan dilakukannya.

Akta Partai yaitu Akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan namapejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihakpihak yangberkepentingan mengakui keteranganketerangan dalam akta itu dengan membubuhkantanda tangannya (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis AbdulkadirMuhammad, S.H. Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Pada tiaptiap Akta Otentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaituKEKUATAN BUKTI LAHIR, KEKUATAN BUKTI FORMIL dan KEKUATANBUKTI MATERIEL.

Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Kekuatan bukti materiel, di sini menyangkut kebenaran isi akta oetntik itu.Artinya apakah benar bahwa yang tercantum dalam akta otentik itu seperti menurutkenyataan (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiel dan merupakan alatbukti sempurna.

Sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukanoleh pihakpihak dan diakui oleh pihakpihak dan pejabat menerangkan seperti apa yangdilihat, diketahuinya dari pihakpihak itu. Tetapi pada akta ambtelijk tidak selaluterdapat kekuatan bukti materiel artinya setiap orang dpat menyangkal kebenaran isiakta otentik itu, asal dapat membuktikannya.

No.2214 K/PID.SUS/20142a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00c Belanja Bantuan Organisasi Sosial KemasyarakatanLainnya Rp25.593.635.050,00Belanja bantuan Sosial Partai Politik sebesar Rp820.000.000,00Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaanpengelolaan anggaran dana bantuan sosial sebagaimana ditetapkan dalamAPBD selain harus berpedoman pada ketentuanketentuan umum tentangpengelolaan keuangan juga harus mempedomani ketentuan

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007Buku III tanggal 9 November 2007, mengelola anggaran Belanja BantuanSosial sebesar Rp32.907.135.050,00 Kode Rekening Nomor120.120.35.00.00.5.1.5, dengan rincian sebagai berikut :Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesarRp32.907.135.050,00 dengan rincian :a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00;b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00;c Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan LainnyaRp25.593.635.050,00;Belanja bantuan Sosial Partai

Bahwa tugas Saksi adalah melayani penjualan ke konsumen, mengawasikaryawan toko, menilai barang yang akan ditukar tambah, dan terkadangmenyetor uang ke Bank BCA, jika pemilik, TIO PETRUS KRISTIANTO,berhalangan;Bahwa pada tahun 20072008 umumnya Saksi membeli HP(handphone) merk NOKIA dan sedikit merk baru;Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa TIO PETRUS KRISTIANTO membelihp ;Bahwa pada tahun 20072008 umumnya TIO PETRUS KRISTIANTOberjualan merk NOKIA;Bahwa pelanggan terdiri dari eceran atau countercounter/partai

);Bahwa pembayaran countercounter/partai, umumnya dengan membawabilyet giro/kas, tetapi ada juga yang transfer.

Borobudur ada toko Supercell yang merupakan patunganusaha dengan pihak lain dengan system bagi hasil yang didirikan sekitartahun 2009;Bahwa tugas Saksi. adalah :a) Mengadministrasikan hutang piutang toko SEGA GROSIR,b) Mengadministrasikan pembayaran yang diterima (transaksi kredit)dari pihak SEGA GROSIR dari pembeli partai (tokotoko pengecer).Dalam arti memberi tanda/penulisan (nama, tanggal, dan nomornota/surat jalan) pada data transaksi yang tertulis di buku tabungandan rekening koran, danc) Mengadministrasikan

lain atausuatu. korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perobuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaanadministrasi, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

fakta, justru Penggugat kurang menghargai Tergugat sebagaisuami Penggugat, bahwa Tergugat tidak ada memiliki sifat temperamental,emosional, egois dan tidak pernah menyakiti sebagaimana tuduhan Penggugat,sebaliknya Penggugatlah yang selalu mempermalukan Tergugat didepankaryawan dan temanteman Tergugat di kantor Tergugat, bahwa Tergugat tidakpernah mengekang dan tidak mengizinkan Penggugat berhubungan denganorang lain maupun keluarga Penggugat, sebaliknya Tergugat mengizinkanPenggugat berkarir di Partai

Rochani percaya terhadap apa yang dikatakan oleh terdakwatersebut ; Bahwa setelah itu ketika saksi bertemu dengan terdakwa pada acara partai politik saksisempat menanyakan kepada terdakwa tentang kelanjutan pembicaraan PNS denganRochani dan saat itu terdakwa menjawab wis beres dititipno aku ; Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Rochani bahwa dalam menitipkan anaknya kepadaterdakwa agar bisa diterima pada perekrutan PNS telah membayar sebanyak Rp.120.000.000, ; Bahwa sampai saat ini anak dari Sdr.

Tergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembalimengumpulkan para petani yang berasal dari 2 (dua) dusun yaitu DusunDurenan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang dan Dusun Balerejosebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, dan meminta para petani untukpindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu di Dusun Tegalrejodengan ancaman apabila para petani tidak mau/menolak untuk dipindahkanmaka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTIl) atauanggota Partai Komunis Indonesia

barang yangmengakibatkan barang hancur, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa setelah Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal KomiteBangkit Indonesia dan selaku Ketua Dewan Tani Indonesia serta selakuPenanggung Jawab aksi unjuk rasa yang menyiapkan biaya dan Logistik Aksiunjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai

No. 2197 K/Pid/2009Bangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDIP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada Pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikkannya harga BahanBakar Minyak (BBM). Pada kesempatan pertemuan tersebut Terdakwabersamasama dengan anggota FRM meminta kepada anggota Fraksi PKBdan PDIP agar konsisten menggunakan Hak Angketnya.

No. 2197 K/Pid/2009Aksi unjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai KebangkitanBangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDFP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikannya harga BahanBakar Minyak (BBM).

Rezekisebanyak Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah),dan ada dilakukanpemotongan sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) untukbiaya pengurusan agar Gapoktan Sumber Rezeki mendapat danabantuan BLM PUAP Tahun 2012;Bahwa pemotongan tersebut adalah hasil musyawarah denganpengurus dan anggota Gapoktan, akan tetapi berita acaraMusyawarah tidak dubuat;Bahwa Hasil musyawarah saat itu adalah apabila Gapoktan SumberRezeki Menerima Bantuan BLM PUAP pada tahun 2012 akandiserahkan 30 % kepada salah satu Anggota Partai

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000.untuk diberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara YangBersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000. untukdiberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBNTahun Anggaran 2012.

(tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan ke Partai Politikadalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.Yang mana Penggunaan Dana Tersebut telah diatur didalam Peraturan MenteriPertanian Nomor: 04/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 01 Februari 2012tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut telah dikembalikan olehTerdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 90.000.000,(sembilan puluhjuta rupiah) yang saat ini

danMengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikanlingkungan hidup.Bahwa selain kewajiban tersebut diatas, Kepala desa juga mempunyai kewajibanuntuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati /Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BadanPermusyawaratan Desa serta menginformasikan laporan penyelenggaraanpemerintahan desa kepada masyarakat.Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :menjadi pengurus partai

Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :g.h.menjadi pengurus partai politik;Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;Melakukan kolusi, korupsi dan

Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :Menjadi pengurus partai politik;Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;f.

BASYRAH LUBIS.S.H pada tahun 2009 terpilih sebagaiBupati Kabupaten Padang Lawas yang diusung oleh Partai Golkar dandiangkat dengan jabatan Bupati Kabupaten Padang Lawas berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131. 12 78 Tahun 2009tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati PadangLawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas PropinsiSumatera Utara ;Bahwa jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Padang Lawas berakhirpada tanggal 20 April 2012 ;Page 112 of 164Putusan

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDA RITONGAselaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawasmenemui TerdakwaBasyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARA TAMBUNANmemperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untuk membangunpembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFLE;Bahwa pada bulan Oktober 2009BATARA TAMBUNAN selaku Direkturcabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDA RITONGA selakuKetua

Partai Golkar Kab.

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas menemuiTerdakwa Basyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARATAMBUNAN memperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untukmembangun pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFILE;Page 127 of 164Putusan Pengadilan TIPIKORNo.72/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa pada bulan Oktober 2009 BATARA TAMBUNANselaku

Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kab.

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebihdari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yangHalaman 13 dari 63 halaman.

Putusan Nomor 298 K/TUN/2013.1414berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salahseorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untukmelaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.Bahwa Tergugat II sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD pun hanyamempunyai tugas yang secara limitative telah diatur dalam Pasal 41 ayat(1) huruf a sampai dengan huruf k, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun2010, tugas mana harus pula dilakukan secara kolektif dan kolegial, bukansendiri