Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 20-01-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 34/Pid.B/2016/PN Plk
Tanggal 13 April 2016 — Adinata Tupel, S.H. Bin Tupel Anton
14260
  • kuasa untukmelakukan jual beli;Bahwa saksi, Adinata Tupel dan ahli waris Hernalis Encu Dehenmenerima uang dari hasil penjualan PT Anugerah Alam Katingantersebut yang nilainya saksi sudah lupa;Bahwa saham PT Anugerah Alam Katingan yang dijual pada bulan Maret2011 adalah saham PT Anugerah Alam Katingan berdasarkan aktanomor 29 tahun 2005;Bahwa yang menyuruh saksi menjadi Direktur PT Anugerah AlamKatingan hanya sebagai pelengkap saja adalah Kusnadi, karena saat ituKusnadi sedang sibuk dalam urusan partai
    MASDUNDUNG Bin LASARUS MUTAR dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Adinata Tupel sejak tahun 2008 saat pilkadadi Kabupaten Gunung Mas dan kenal dengan Notaris Agustri Paruna,S.H. sejak akhir tahun 2009 dalam rangka RUPS PT Anugerah AlamKatingan;Bahwa Saksi kenal dengan Kusnadi, terkait dengan: pertama pada awaltahun 2008 saksi sebagai Wakil Ketua DPD Partai DemokrasiHalaman 25 dari 66 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN PikKebangsaan yang mengusung Kusnadi menjadi
Register : 16-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 2 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADE PUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. MOHD. RISWAN. R Bin Alm MOHD. ROESLI
7534
  • Mohd.Riswan, R;32. 2 (dua) lembar catatan Partai + Ops;33. 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran No rek : 352301001258538, An. Drs. MUHAMMAD RISWAN, Periode Bulan Marettahun 2012;34. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan;Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohd. Riswan, R.35.1 (satu) eksemplar Akte Jual Beli nomor 64/II. Tanggal 21 Februari2005 atas nama Drs. Mohd. Riswan, R dengan luas + 600 M?
    Riswan, R ;32.2 (dua) lembar catatan Partai + Ops;33.6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan, Periode Bulan Maret tahun 2012;34.1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan;Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohd. Riswan, R ;35. 1 (Satu) eksemplar Akte Jual Beli nomor 64/II. Tanggal 21 Februari 2005atas nama Drs. Mohd. Riswan, R dengan luas + 600 M?
Putus : 15-05-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 15 Mei 2019 — * Perdata H. ADE RUHANDI, SE, Dk X KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR, Dkk
142306
  • dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard/NO).Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final danmengikat sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,sebagaimana Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 amandemen ke 3 yangberbunyi :Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutuspembubaran partai
    Memutus pembubaran partai politik;d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihanumum.Berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas terkait dengan gugatanyang diajukan Penggugat merupakan kewenangan MahkamahKonstitusi dalam memutus perselisinan tentang hasil pemilihanumum..
    Karena berdasarkankewenangannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadilipada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasilpemilihan umum (pemilu).
Register : 25-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 23-K/PM I-03/AD/II/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — Oditur Militer J.H.M. SITANGGANG, S.H., Kapten Chk NRP 11070085320786, Terdakwa Serma Jumali
8739
  • Sri Lindawati)yang sering pergipergi meninggalkan Terdakwa ke Sinatar dansibuk dengan kegiatannya sebagai bendahara di partai golkar kotaPariaman.Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Alvi NoraHal 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 23K/PM 103/AD/II/2019MenimbangMenimbangMenimbangAnalia Khaidir, Terdakwa telah dikaruniai seorang anakperempuan.12. Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah tidak berhubungan lagidengan Sdri.
    Sri Lindawati) yang sering pergimeninggalkan Terdakwa ke Siantar dan sibuk dengan kegiatanorganisasi sebagai pengurus partai golkar, sehingga Terdakwamerasa tidak diperhatikan oleh Sdri. Sri Lindawati.3. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Sdri. Elvi Nora Analia Khaidirdan kembali menjalin hubungan suami istri dengan istri sahnyaSdri. Sri Lindawati, namun sampai saat ini diantara Terdakwadengan Sdri.
Register : 27-03-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg.,.
Tanggal 21 Januari 2016 — NY. EUCHARIA SASTRAMIDJAJA als. EUCHARIA CATURMAN LAWAN Tuan LUKMAN SUDJANA, DKK
10730
  • ) yang dahulu terletak di BlokDungussema, Desa Pasawahan, Ketjamatan Bodjongloa, Kewedaaan Karees,Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat, dan olehkarenatelah terjadi pemekaran wilayah, kini keduabidang tanah waris objek sengketa aquo masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol Kota Bandung,sejak tahun 1950 diurus oleh pegawainya, yang bernama Lukman Sudjana(TERGUGAT I);Bahwa akibat pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik di Indonesia dengantimbulnya Gerakan Partai
    Bad.Indonesia yaitu Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Almarhum SastramihardjaNeneng berserta keluarga pindah ke Negeri Belandadan kembali lagi pada tahun1973, maka dari kurun waktu baik dari tahun 1965 maupun kembali AlmarhumSastramihardja Neneng ke Indonesia tahun 1973 sudah melebihi dan 30 tahun tidakada upaya atau mengganggu terhadap objek sengketa, demikian jugasebagaimana Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), yang menyatakan "da/am
Register : 05-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/TUN/2017
Tanggal 14 Februari 2017 — H. SUPRAN, S.Pd.,M.Si VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT;
124122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YK.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUNYogyakarta menyatakan;Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal: PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsipada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangkaSaudara Johanis Richard
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.
Tanggal 23 Januari 2013 — Terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi Ali
303108
  • Pst.Bahwa sepengetahuan saksi temanteman yang telah pulang ke Jawatidak kembali lagi ke Aceh ;Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat saksi bekerja di Acehmendekati pemilinan umum Gubernur di Aceh ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemilik dari projek ruko tersebutdari suatu partai politik ;Bahwa saksi tidak satu) daerah dengan Sdr.
    saksi ke 2 Terdakwa (Sulaiman dan Usria) tidakmengetahui terhadap misi yang hendak~ saksi lakukan ;Bahwa mengenai peristiwa Anagalung saksi boneka dan putushubungan, dan saksi ada dengan peristiwa Bom, Kemunir, Cageng danSetya Agung empat ; Bahwa sepengetahuan saksi untuk di Cageng mereka (Sulaiman danUsria) tidak mengetahuinya, karena saksi nelepon Ulle Barang untukjeput saksi dan mereka tidak mengetahui bahwa saksi telah menembakBahwa saksi terkait dengan pembuatan Bom, di Gede Gedung adakantor Partai
Putus : 30-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN JOMBANG Nomor 64/Pid.B/2015/PN Jbg
Tanggal 30 April 2015 — -CHUSNUL CHOTIMAH Binti GIMUN
407
  • AMIN saat itu menyampaikan kepada saksi FARISNURDIN jika terdakwa CHUSNUL CHOTIMAH Binti GIMUN istrinya mempunyaiusaha pengadaan sarung untuk dijual (dalam partai besar) ke Pondok Pesantrendengan modal Rp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatanmodal tersebut akan dibagi dua sehingga saksi FARIS NURDIN memberikanmodal sebesar Rp.27.500.000, (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)dengan rincian harga kulak rukuh sebesar Rp.55.000, (lima puluh lima riburupiah) sejumlah 1000
    AMIN saat itumenyampaikan kepada saksi FARIS NURDIN jika terdakwa CHUSNULCHOTIMAH Binti GIMUN istrinya mempunyai usaha pengadaan sarung untukdijual (dalam partai besar) ke Pondok Pesantren dengan modal Rp.55.000.000,(lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan modal tersebut akan dibagi duasehingga saksi FARIS NURDIN memberikan modal sebesar Rp.27.500.000, (duapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga kulak rukuh sebesarRp.55.000, (lima puluh lima ribu rupiah) sejumlah 1000
Register : 08-01-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PA SENGKANG Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Skg
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
137
  • PA.Skgmembuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawanhukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluakan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugatsebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi sebagaimana telah terurai padaduduk perkaranya;Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai
Register : 23-02-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 119 / Pdt. Bth / 2016 / PN. Dps.
Tanggal 26 September 2016 —
6438
  • beralasan, yaitu sertifikattanah yang akan dibebani sita jaminan sejak semula jelas tercatat atas namaorang lain Hak Milik No. 493 atas nama pemegang hak Ilda Bagus Ambara Putra,Hal 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.Bth/2016/PN Dps21dan bangunan Toko Quick Silver yang dibebani sita jaminan, jelas terbukti bahwaruang dan bangunan lantai satu sejak lama adalah hak sewa milik pelawan,sehingga perolehan barang tersebut oleh pelawan pihak ketiga adalah sahmenurut hukum ;.Bahwa prinsip kontrak partai
Register : 17-09-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 103/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 12 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : ALEXANDER SYAHBONE Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Terbanding/Tergugat III : Ir SJAFRIL ALAMSYAH
Terbanding/Tergugat I : SUTAN ADIL HENDRA NASUTION
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci .BPN.
Terbanding/Tergugat II : SURYA DARMA
6091
  • kali, sehingga penggugat berniat untuk membangun, dansesuai Intruksi dari tergugat III jika penggugat mau membangun,tergugat Ill bersedia memberikan tambahan tanah penggugat, yangsemula hanya 6,5 M genapkan saja 8 (delapan) Meter, atas dasar itu,penggugat langsung membuat patok besi yang ditanam di tanah tersebut;Bahwa sekira bulan Juni 2008, orang tua penggugat (Tergugat III) berniatuntuk mencalonkan diri dalam pemilinan Bupati di Kabupaten Kerinci, dansangat membutuhkan dana untuk memperoleh partai
Register : 28-06-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mad
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
SUDARMAWAN
Tergugat:
HARTONO
5832
  • sejumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Penggugat menggugatTergugat ke pengadilan;Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kejadian penipuan berkaitandengan D.O gula ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib di Madiun;Bahwa yang melaporkan adalah Tergugat dan yang dilaporkan adalah IbuIta, namun saksi tidak tahu Sampai mana perkembangan perkaranya;Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat di rumah Penggugatada bendera salah satu partai
Register : 11-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 90/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 26 Nopember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
9944
  • Tindakan Penggugatmemasukkan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini bertentanganHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT TJKdengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Olehkarena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;2.
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
I Gusti Ngurah Wirayoga, SH.
Terdakwa:
Rahman
3729
  • JERO JANGOL yang sebagai anggotaDPRD Propinsi Bali dari partai Gerindra dan juga ketua umum OrmasBaladika Bali, yang juga tinggal di komplek areal lokasi penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, yang mana pada saat penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, ketika Terdakwa dan teammenggeledah rumah dan kamar JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH Als.JERO JANGOL jendela kamarnya terbuka dan diperkirakan JRO GEDEKOMANG SWASTIKA, SH Als.
Register : 12-02-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
SUTIKNO Alias BAPAK FAJA Bin SUMIHARJO.
199147
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Register : 08-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 16/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Sanimar, S.Pd
Tergugat:
1.Bupati Rokan Hilir
2.Panitia Pemilihan Penghulu Sintong
Intervensi:
YUSRIADI
412236
  • YUSRIADI melanggar: Pasal 32 huruf (S) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HilirNomor 6 Tahun 2019 yang pada pokoknya: Calon Penghulutidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politikpeserta pemilihan umum; Pasal 29 huruf (g) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa dilarangHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRmenjadi pengurus partai politik dan huruf (j) dilaranguntuk ikut kampanye pemilihan Umum dan/atau pemilihankepala Daerah dan didalam
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 5/G/2017/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2017 — Dr. H. SYAHRIANI,M.Si WALIKOTA BANJARBARU
202333
  • denganjabatan) merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, secara implisit juga diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,dimana dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwapemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena atas permintaansendiri, karena hukuman disiplin,kkarena perampingan organisasipemerintah, karena menjadi anggota partai
    dan dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaraberbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 02-10-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 14 September 2015 — H. Ariefizar Rz Bin Alm Razali Arif
9331
  • 24.000 8 192.000122 ~Legislasi Islam VS Sekuler 18.000 8 144.000123 Luruskan Akidah Anda 15.000 8 120.000124 Musyawarah Nabi Dalam Perang 28.000 8 224.000125 Pembebasan Islam 28.000 8 224.000126 Pemuda Muslim 27.000 8 216.000127 Pengemban Dakwah Kewajiban 27.000 8 216.000 128 Perempuan Feminisme & Islam 27.000 8 216.000129 Perjanjian Internasinal 27.000 8 216.000130 Piagam Umat Islam 10.000 8 80.000131 Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai
    Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai 40.000 8 320.000134 Reideologi Islam 46.000 8 368.000135 Risalah Khitbah 45.000 8 360.000136 Siroh Nabawiyah 70.000 8 560.000137 Sistem Ekonomi Islam 65.000 8 520.000138 Politik Ekonomi Islam 60.000 8 480.000139 Hukum Seputar Asuransi 5.000 8 40.000140 Spiritual Thinking 39.800 5 199.000141 Poligami Yang Tak Melukai 17.500 5 87.500142 Rahasia HalalHaram 39.000 5 195.000143 Ringkasan Shahih Muslim 229.000
Register : 13-10-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Skg
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
94
  • No. 850/Pdt.G/2017/PA.Skgbahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuattanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yangmembuat, sehingga telah memenuhi syarat formil.
Putus : 29-10-2009 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SABANG Nomor 31/Pid.B/2009/PN-SAB
Tanggal 29 Oktober 2009 — NAZAMUDDIN Bin AMIRUDDIN
608
  • Marhaban Sekretaris.e Bahwa pada mulanya timbul pemikiran dari saksi dan anggota lainnya bahwa KetuaKIP Kota Sabang perlu diganti dengan alasan bahwa Ketua KIP tidak mampumelaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak memiliki program kerja dan kalauada permasalahan dari partai atau masyarakat pemilih, Ketua KIP seringmenyerahkan permasalah tersebut kepada orang lain;Nn BWN REe Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009, anggota KIP Kota Sabangmengadakan Rapat Pleno tentang evaluasi Pemilu Legislatif