24.000 8 192.000122 ~Legislasi Islam VS Sekuler 18.000 8 144.000123 Luruskan Akidah Anda 15.000 8 120.000124 Musyawarah Nabi Dalam Perang 28.000 8 224.000125 Pembebasan Islam 28.000 8 224.000126 Pemuda Muslim 27.000 8 216.000127 Pengemban Dakwah Kewajiban 27.000 8 216.000 128 Perempuan Feminisme & Islam 27.000 8 216.000129 Perjanjian Internasinal 27.000 8 216.000130 Piagam Umat Islam 10.000 8 80.000131 Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai

Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai 40.000 8 320.000134 Reideologi Islam 46.000 8 368.000135 Risalah Khitbah 45.000 8 360.000136 Siroh Nabawiyah 70.000 8 560.000137 Sistem Ekonomi Islam 65.000 8 520.000138 Politik Ekonomi Islam 60.000 8 480.000139 Hukum Seputar Asuransi 5.000 8 40.000140 Spiritual Thinking 39.800 5 199.000141 Poligami Yang Tak Melukai 17.500 5 87.500142 Rahasia HalalHaram 39.000 5 195.000143 Ringkasan Shahih Muslim 229.000

) yang dahulu terletak di BlokDungussema, Desa Pasawahan, Ketjamatan Bodjongloa, Kewedaaan Karees,Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat, dan olehkarenatelah terjadi pemekaran wilayah, kini keduabidang tanah waris objek sengketa aquo masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol Kota Bandung,sejak tahun 1950 diurus oleh pegawainya, yang bernama Lukman Sudjana(TERGUGAT I);Bahwa akibat pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik di Indonesia dengantimbulnya Gerakan Partai

Bad.Indonesia yaitu Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Almarhum SastramihardjaNeneng berserta keluarga pindah ke Negeri Belandadan kembali lagi pada tahun1973, maka dari kurun waktu baik dari tahun 1965 maupun kembali AlmarhumSastramihardja Neneng ke Indonesia tahun 1973 sudah melebihi dan 30 tahun tidakada upaya atau mengganggu terhadap objek sengketa, demikian jugasebagaimana Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), yang menyatakan "da/am

YK.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUNYogyakarta menyatakan;Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal: PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsipada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangkaSaudara Johanis Richard

Pst.Bahwa sepengetahuan saksi temanteman yang telah pulang ke Jawatidak kembali lagi ke Aceh ;Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat saksi bekerja di Acehmendekati pemilinan umum Gubernur di Aceh ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemilik dari projek ruko tersebutdari suatu partai politik ;Bahwa saksi tidak satu) daerah dengan Sdr.

saksi ke 2 Terdakwa (Sulaiman dan Usria) tidakmengetahui terhadap misi yang hendak~ saksi lakukan ;Bahwa mengenai peristiwa Anagalung saksi boneka dan putushubungan, dan saksi ada dengan peristiwa Bom, Kemunir, Cageng danSetya Agung empat ; Bahwa sepengetahuan saksi untuk di Cageng mereka (Sulaiman danUsria) tidak mengetahuinya, karena saksi nelepon Ulle Barang untukjeput saksi dan mereka tidak mengetahui bahwa saksi telah menembakBahwa saksi terkait dengan pembuatan Bom, di Gede Gedung adakantor Partai

AMIN saat itu menyampaikan kepada saksi FARISNURDIN jika terdakwa CHUSNUL CHOTIMAH Binti GIMUN istrinya mempunyaiusaha pengadaan sarung untuk dijual (dalam partai besar) ke Pondok Pesantrendengan modal Rp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatanmodal tersebut akan dibagi dua sehingga saksi FARIS NURDIN memberikanmodal sebesar Rp.27.500.000, (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)dengan rincian harga kulak rukuh sebesar Rp.55.000, (lima puluh lima riburupiah) sejumlah 1000

AMIN saat itumenyampaikan kepada saksi FARIS NURDIN jika terdakwa CHUSNULCHOTIMAH Binti GIMUN istrinya mempunyai usaha pengadaan sarung untukdijual (dalam partai besar) ke Pondok Pesantren dengan modal Rp.55.000.000,(lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan modal tersebut akan dibagi duasehingga saksi FARIS NURDIN memberikan modal sebesar Rp.27.500.000, (duapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga kulak rukuh sebesarRp.55.000, (lima puluh lima ribu rupiah) sejumlah 1000

No. 850/Pdt.G/2017/PA.Skgbahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuattanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yangmembuat, sehingga telah memenuhi syarat formil.

Marhaban Sekretaris.e Bahwa pada mulanya timbul pemikiran dari saksi dan anggota lainnya bahwa KetuaKIP Kota Sabang perlu diganti dengan alasan bahwa Ketua KIP tidak mampumelaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak memiliki program kerja dan kalauada permasalahan dari partai atau masyarakat pemilih, Ketua KIP seringmenyerahkan permasalah tersebut kepada orang lain;Nn BWN REe Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009, anggota KIP Kota Sabangmengadakan Rapat Pleno tentang evaluasi Pemilu Legislatif

Seldiberikan kepada TERGUGAT dicabut dan dialinkan kepadaPENGGUGAT;15.Bahwa dikarenakan dalam perkara aquo terdapat kepentingan Pihak laindidalamnya sehingga tidak dapat diselesaikan secaravoluntair yangdiperiksa secara ex partai maka perkara a quo harus harus diselesaikandengan cara Contentiosa, untuk itu PENGGUGAT mengajukan GugatanPencabutan dan Pengalihan Hak Asuh Anak ke domisili hukumTERGUGAT;Berdasarkan uraian dan faktafakta hukum di atas, maka PENGGUGATdengan segala kerendahan hati memohon

Objek sengketa selain merugikan kepentingan umum jugameresahkan Umat Islam, oleh karena Para Pendiri YARSI Kaltim/Penggugat adalah TokohTokoh Agama, Birokrat, Organisasi Islam,Akademisi, Pengusaha, Praktisi Kesehatan, Partai Politik, dan TokohPemuda, antara lain: H. Soewandi, Mantan Gubernur Kaltim; K.H. Sabranity, Mantan Ketua MUI Kaltim: dr. H. Yuslis Katin, Mantan Kakanwil Depkes Kaltim; Drs. H. Saleh Maksum, Mantan Kakanwil Depag Kaltim: H.M. Yos Soetomo, Pengusaha; H.M.

JKT.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan

KotaLhokseumawe, surat tersebut menerangkan pihak orang tua gampong inginmenyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.Oleh karenanya berdasarkan isinya tersebut maka alat bukti P.2 tersebutmerupakan akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa sahnya suatu akta di bawah tangan sehinggadapat diterima sebagai alat bukti secara hukum di muka persidanganharuslah terpenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti tertulis;Menimbang, bahwa syarat formal akta di bawah tangan yaitu: 1).Bersifat partai

tersebut, namun sekarang saksi telah mengerti bahwaSULAIMAN akan memberikan keterangan apabila diperiksa polisidengan keterangan yang berpihak kepada siapa yang memberi uanglebih besar kepadanya;e Bahwa saksi tidak pernah mendengarrekaman pembicaraan SULAIMANdengan MUSLIM dan saksi juga tidaktahu bahwa SULAIMAN ada merekampembicaraan tersebut;Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.4 Saksi MUHAMAD MUSLIM, SPdBahwa saksi kenal dengan terdakwa,karena saksi dan terdakwa bernaungdalam satu partai

Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktubdalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 06Agustus 2014.Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai tersangkaoleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lainberupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan dirisebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak dapatmencalonkan diri pada berbagai jabatanjabatan politik dan publik lainnya.Juga telah terjadi pemblokiran rekening

Bahwadengan bukti dan fakta tersebut di atas membuktikan bahwa berkatkerjasama antara PDAM Kota Makassar dengan PT.Traya tidakhanya telah memberikan keuntungan yang besar tetapi juga telahmemperoleh sejumlah penghargaan seperti tersebut di atas.Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai Tersangkaoleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lainberupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan dirisebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak

yang menyatakanbahwa proses penyitaan tidak sah adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.TIDAK ADA KAUSALITAS HUKUM YANG NYATA ANTARA KERUGIANYANG DIALAMI PEMOHON DENGAN TINDAKAN PENYIDIKAN DANPENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHONTERHADAP DIRI PEMOHON.47.Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 78angka 8Surat Permohonan yang pada pokoknya menyatakan penetapanPemohon sebagai tersangka telah menimbulkan kerugian bagi Pemohonyaitu hilangnya hak politik Pemohon sebagai Ketua DPD Partai

Faktanya, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikansurat yang berisikan perintah, anjuran, atau usulan agar Pemohondiberhentikan dalam kedudukannya pada jabatan tertentu termasuksebagai Ketua DPD Partai Demokrat ataupun jabatanjabatan politiklainnya;49.Bahwa mengenai pemblokiran rekening Pemohon, Termohonmelaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkanPasal 12 ayat (1) huruf (UU KPKyang menyatakan:Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutansebagaimana

Bahwa penetapantersangka yang terlalulama sejak ditetapkansebagai tersangka tanggal7 Mei 2014 dan sampaisekarang belum dilakukanpemeriksaan, merupakanhak tersangka mendapatpemeriksaan segeramenimbulkan kerugianbagi Pemohone Bahwa ditetapbkannya Pemohon sebagai tersangka olehTermohon, Pemohon kehilangan hak politik Pemohon yang harusmengundurkan diri dari sebagai Keta DPP partai DemokratSulawesi Selatan, dan tidak dapat mencalonkan diri dalamberbagai jabatan jabatan politik.Menimbang bahwa Pemohon

Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

berencana;Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27Pebruari 2001 yang menyatakan bahwaYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh PengadilanNegeri bukan hanya pihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapatjuga diajukan oleh Pihak Tergugat Pemilik (Partai Verzet);PARA PELAWAN secara yuridis mempunyai kedudukan dan hak untukmengajukan Perlawanan atas Penetapan Eksekusi No: 2/Eks/2020/PN.Lmj;Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021

pembuat mie buatan RRC.maka karena Sita Eksekusi itu merupakan tindak lanjut dari Sita Jaminan,dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 510 K/Pdt/2000tanggal 27Pebruari 2001 yang berbunyi :Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021/PN LmjYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sita jaminan(Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri bukan hanyapihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai

:Yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet)terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakanoleh Pengadilan Negeri bukan hanya pihak ketiga (DerdenVerzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai Verzet).b. Buku Il Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Adminitrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yangberbuny!

dengan Penggugatdan baru saja kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga,dan menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak adahubungan keluarga serta menyatakan tidak kenal dengan Tergugat IIIntervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa menurut ahli dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semua bentukorganisasi itu inprinsip harus berbadan hukum karena disitu ada prinsip,apakah dia dalam posisi persekutuan perdata badan hukum privatorganisasi masyarakat partai

politik atau bahkan badan hukum publiksemuanya itu harus berbentuk badan hukum, jadi berdasarkan ketentuankonstitusi pasal 1 ayat 3 bahwa kita negara hukum semua bentukperkumpulan itu pada prinsipnya harus berbadan hukum tinggal levellevelnya yang berbedabeda dan jenisnya berbedabeda kalau mau kitaHalaman 71 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTjelaskan di Indonesia ini banyak sekali bentuk badan hukum ahli katakanatak akan ada badan hukum khusus partai politik itu badan khusus yang adabadan

yang mengaturnya,dan tidak semua mesti didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, itu diapunya beberapa organisasi anggotanya, bagaimana itu, diatur adaanggaran dasar begitu aturannya makanya ahli katakan jangan semua itubadan hukum yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM karenaada undangundangnya sendiri, jangan kita menjadikan KementerianHalaman 73 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTHukum dan HAM itu administrasi semua pada hukum tidak boleh, partaipolitik karena undangundang partai

FAISAL dan Partners.Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.Bahwa terdakwa anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara periode2009 s/d 2014 dan menjabat sebagai ketua fraksi Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Lampung Utara.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.30Wib terdakwa ditangkap oleh saksi INDRA HERLIANTO, SE., DARWISSUSANDI dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA serta beberapa petugasKepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung di rumah terdakwadi

Trader adalahpembelian barang dalam partai besar untuk dijual lagi dimana barang keluardari gudang dan sudah ada pembayaran yang dilakukan di kasir.

Bukti Surat Keterangan Pembahagian Nomor : 5/1962, tanggal 15Juni 1962 (bukti surat P2 dan T 1.1) hanya bersifat Partai atausepihak karena tidak terbukti secara jelas dan terang adanyaproses ijab kabul atau tidak ada serah terima hak kebendaansecara tegas dan nyata antara alm. Sulaiaman Daud (ayahkandung Para Pengugat) kepada alm. Syuib Hasan (ayah kandungTergugat I/Terbanding);Pada bukti surat (P2 dan T 1.1) tidak tercantum tanda tangan ataupembubuhan cap jempol dari alm.

Bagus menyewa kendaraan untukmengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Sdr.Wail membawa barangbarang konveksi berupa kaos partai namun partaiapa saksi tidak tahu;Bahwa sepengetahuan saksi barang konveksi tersebut milik Sdr. Wail danSdr. Bagus;Bahwa Kronologis sewa ketujuh kendaraan tersebut yaitu awalnya Sadr.Wail menyewa mobil Toyota Avanza warna abu selama satu minggu hargasewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari danyang mengambil kendaraan Sdr.