Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 18-12-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 42/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
NURMILA ODE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA
Intervensi:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Mimika
131 — 33
  • penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikanhak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabilapemberian hak tersebut berasal dari tanahn Negara atau tanah hakpengelolaan;sli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemeganghak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenalhak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;ak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaanoleh Pejabat yang berwenang; Conn nn nn nn rt nn I Tanah wakaf
    dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;C . nnonane nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnn cnn ceee hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;OQ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan.> TODO 0000000 00000000000 0000 (00 0000000 00000000 0000000 (00 0000000000000 000000000000 00000000000 00000000000Pasal 24:(1) 222 nnn n nnn nnn nnn nnn nn
    Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuatsebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauj. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelangyang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertaialas hak yang dialinkan, atauk. Surat penunjukan atau pembelian kavelingtanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah, atauI.
Pengadilan PA MUARA SABAK Perdata Agama
Register : 11-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.MS
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
16 — 10
  • UbLIl,AY algArtinya : Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.YI aGolaiwYLoolgid! Guar Y lei al aor) aasi> gil pL YI Jlsgwogally clsiJl odArtinya: Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.SVgJlq Gilg Sgolg SVQIlg Cunt! 09 cuxdbid!
    ais doleiwVL doleil Taigax Igig TISI9 Jizlly aSg/lg aVoJlyArtinya: Ulama Kalangan Syafiivah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduranHal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Padt.P/2021/PA.MSdiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426);lil 9m LS elow!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-04-2011 — Upload : 15-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/AG/2011
Tanggal 28 April 2011 —
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • usaha kekeluargaan dan musyawarah berulangkali telahdilakukan tetapi hingga saat ini para Penggugat dan Tergugat tidak dapatmenyelesaikan permasalahan ini secara baikbaik, maka berdasarkanUndangUndang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang perkawnan, weris, wasiat, hibah, wakaf
    Asasi Manusia (HAM) karena memaksaPemohon Kasasi/Tergugat untuk tunduk dan mentaati hukum Islammelalui Pengadilan Agama Surakarta dimana Pemohon Kasasi/Tergugatberagama Kristen sebagaimana UndangUndang No.3 tahun 2006 tentangperubahan UndangUndang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamadalam pasal 49 berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang beragama Islam di bidang a. perkawinan, b.waris,c.wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 13-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bil
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon:
1.LULUK AMALLIYAH
2.FIRMAN ASGAF DIMAS SETIAWAN
36 — 7
  • 2006, kewenanganPeradilan Agama mengalami perluasan, yang sebelumnya hanya menanganisengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan sadagah, kemudianditambahkan dengan menangani sengketa zakat, infaq dan ekonomi syariahsebagaimana dituangkan dalam perubahan Pasal 49 UU Peradilan Agama yangmenyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang Bergama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
    Dengan demikian, Pengadilan Negeritidak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang Bergama Islam di bidangPerkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaqg, Sadaqah, dan EkonomiSyariah dan Apabila merujuk pada Pasal 50 ayat (2) UndangUndang PeradilanAgama, terdapat ketentuan bahwa Apabila terjadi sengketa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam obyek sengketa tersebut
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Waris
Putus : 08-07-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 129/Pdt/2017/PT SMG.
Tanggal 8 Juli 2017 — SITI SAROFAH Binti HAJI NURHADI dkk melawan ASRORI dkk
97 — 53
  • dengan orang tua Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI,pada akhirnya Penggugat tergerak hatinya untuk memwakafkan tanahtersebut kepada Yayasan Nurul Ulum melalui orang tua Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secaralisan dan menyerahkan buku tanah hak milik No 125 atas nama Hj.Saudahtersebut dengan perjanjian bahwa orang tua Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI akanmenyertifikatkan wakaf
    , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menanyakanmengenai proses sertifikat perwakafan atas tanah milik Penggugat padatahun 1991 yang secara lisan telah diwakafkan kepada Yayasan Nurululum melalui orang tua Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI apakah sudah dilaksanakan.Bahwa Tergugat Ill memberitahukan kepada Penggugat mengenaipenyertifikatan wakaf atas tanah Penggugattersebut belumdilaksanakan,sebaliknya Tergugat Ill memberitahukan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-05-2012 — Upload : 14-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 221/PID/2012/PT-MDN
Tanggal 14 Mei 2012 — CHARLES SIHOMBING
21 — 9
  • Wakaf No. 4 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15Nopember 2011 ; . Hj. Anisyah Damanik, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dijalan Pemekar Timur III No. 10. Kelurahan Mekar Mulia, kecamatanPenyilaukan, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;2. Bahrumnsyah Lumbanbatu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jln.Pattimura bawah No. 240 belakang, kelurahan Tomuan, kecamatan SiantarTimur, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;3.
Pengadilan PTA BANDUNG
Register : 24-10-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 06-02-2012
Putusan PTA BANDUNG Nomor 209/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
Tanggal 8 Desember 2011 —
50 — 25
  • Abu Hair No. 48Rt. 02/01 Dusun 1 Kudu Keras, Kecamatan BabakanCirebon dengan batas batas: Sebelah timur Wakaf Ny.Supriah;Sebelah selatan Hafid;Sebelah barat CecepSebelah Utara Jaland. 56,5% dari nilai jual Tanah dan bangunandengan luas + 100 m2, yang terletak diKomp.Panca Motor, di Jin. Bayam Blok C20RT.04/015 Kel. Harapan Jaya Bekasi Utara,Kota Bekasi dengan batas batas: Sebelah timur Jalan Bayam; Sebelah selatan Kuslian; Sebelah barat Suyono Sebelah Utara Rokidie.
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 21-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3511/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 24
  • Putusan No. 3511/Pdt.G/2018/PA.SdaUndangundang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkaratingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah dan ekonomisyariah.
Peraturan & Perundang-undangan PERMA
PERMA
PERMA Nomor 14 Tahun 2016
1421 — 602
  • Tentang : Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
  • UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4459);12.
Pengadilan PA BANJARNEGARA Perdata Agama
Register : 27-06-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 142/Pdt.P/2016/PA.Ba
Tanggal 27 Juli 2016 — Pemohon melawan Termohon
20 — 0
  • telah jelasbahwa a quo beragama Islam dan mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa,Pemohon pun berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara.Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang nomor 3 Tahun 2006Perubahan Atas UndangaUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN WATES Nomor 53/Pdt.P/2015/PN Wat
Tanggal 28 Juli 2015 — ROHADIYANTO
34 — 10
  • adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenaiperkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini dan Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 02-01-2014 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PTA SURABAYA Nomor 0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby
Tanggal 25 Februari 2014 — PENGGUGAT-TERBANDING & TERGUGAT-PEMBANDING
115 — 63
  • ,tanggal 20 Mei 2013;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa : Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam, c. wakaf
Pengadilan PA KUPANG Perdata Agama
Register : 30-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA KUPANG Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP
Tanggal 26 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
72 — 26
  • /testimonium de auditu, dapat dijadikan alat buktidalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebutdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumputusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz8, halaman 171 kesaksian istifadnah (testimonium de auditu) dapat diterimadalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematianHalaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Padt.P/2021/PA.KPseseorang, kepemilikan, wakaf
    diterimanya kesaksianistifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahilmereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehinggamenghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaranceritanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007, dan SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa syahadah istifadhahdapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum
Register : 13-04-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan PN PONOROGO Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png
Tanggal 16 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Mayang Ratnasari, S.H.
Terdakwa:
GATOT SUPRIYANTO BIN SUJITO (ALM)
98 — 14
  • Ponorogo;
  • 300 (Tiga Ratus) karton air mineral merk Amidas Gontor;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor) melalui saksi Ilham Aulia Fatani;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 09-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.Ppg
Tanggal 20 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
18 — 1
  • berwenang memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. wakaf
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 08-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 30/Pdt.P/2016/PA. Mmj
Tanggal 4 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
117 — 87
  • 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris berikut penjelasannya, hal mana Notaris adalah pejabatumum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenanganlainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkanundangundang lainnya, dan yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diaturdalam peraturan perundangundangan, antara lain, Kewenangan mensertifikasitransaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 24-06-2020 — Putus : 28-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Dum
Tanggal 28 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 6
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 25-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Bkn
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 16-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tsm
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
MAMAT RUHIYAT Bin SACA alias SATJA NATA MANGGALA
Tergugat:
1.LELA NURBAYA alias LELA Binti ELON DAHLAN
2.ELON DAHLAN alias ELON SAHLON
3.EEN
87 — 24
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a)perkawinan, (b) warta, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, zakat, (f) infag, (g)shadagqah dan (h) ekonomi syariah ;Halaman 8 Putusan
    ataukah merupakan harta bersama atau harta gono gini dariPenggugat ;Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan,(b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 262/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : A N W A R Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Pembanding/Penggugat II : S A N T O S O Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Pembanding/Penggugat III : M A R D I Y A T I Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : ANDHI SULISTIYA
Terbanding/Tergugat II : EFIEN INTIJASTUTI
Terbanding/Tergugat III : HENDRO MARYONO
Terbanding/Tergugat IV : RETNO WERDININGSIH.
65 — 49
  • sosiologis, dan ada pula yang formal yuridis;Yang pemberkakuan bersifat formal yuridis, adalah bagian dari hukum islamyang telah menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk olehperaturan perundangundangan yang berlaku, dan paling tidak secarateoritis, bila dilanggar maka pelanggarnya dapat dipidana;Hal. 7 Putusan.Nomor 262/PDT/2020/PT SMGHukum Islam ini pada umumnya adalah hukum Islam yang mengaturhubungan antara sesama manusia (hablum minannas) seperti Perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
    Sengketa Waris, yang manaperkara No. 146/Pdt.G/2019/PN.SMG sudah memasuki ranah kompetensidari pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU no. 7 Tahun 1989 TentangPerdadilan Agama, dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf