keutuhan perkawinan, serta memilihperceraian sebagai jalan penyelesaian;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut penggugat mohon kepada Ketua PengadilanAgama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniagar berkenan memutus sebagai berikut :Primer : Mengabulkan gugatan penggugat; Menyatakan perkawinan penggugat, Penggugatdengan tergugat, Tergugat putuskarena perceraian; Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Hal. 2 dari 5 Sutusan Nomen 340 Pdt.G 2012 PAW

Nomor 340 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp., tanggal3 September 2012, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan AgamaWatansoppeng sesuai ketentuan Pasal 145, dan 146 R.Bg., juncto Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkanuntuk tergugat masingmasing tanggal 23 Juli 2012, 6 Agustus 2012, dan 3 September2012, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama WatansoppengHal. 3 dari 5 Sutusan Nomor 340 Pdt.G 2012 PAW

Meterad .....cccccccceccccccccceseeeeeeees Rp 6.000,00Jumlah Rp 591.000,00(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )Hal. 5 dari 5 Sutusan Nomen 340 Pdt.G 2012 PAW sp.

PLATE Ketua Umum Sekretaris Jenderal Bahwa, sebelumnya Penggugat terlebih dahulu dalam persidangan yangmulia ini perlu memaparkan kronoligi penyampaian kedua Surat Keputusanyaitu tentang pemberhentian bernomor : 184SK/DPPNasDem/X1I/2018tertanggal 15 Nopember 2018 dantentang PAW (Pergantian Antar Waktu)bernomor : 185 SK/DPP NasDem/X1/2018 tertanggal 19 Nopember2018, Secara bersamaan dengan surat usulan PAW dari Tergugatbernomor : No.219SE/DPPNasDem/X//2018 tanggal 19 Novbember 2018yang ditujukan kepada

kami ulangi lagi,Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor.3/Pdt.SusParpol/2018/PN Randan mohon dianggap telah diulangi dalam alasan hukum tentang PAW(Pergantian Antar Waktu) ini;Bahwa, tentang alasan PAW lembar kedua SK nomor 185SK/DPPNaDem/X1/2018 tertanggal 19 Nopember 2018 baris ke 4 (keempat)Pertama: ...........tidak mematuhi Keputusan DPW Partai NasDem ProvinsiKepulauan Riau dan DPD Partai NasDem Kabupaten Natuna serta TataTertio DPRD Kabupaten Natuna (Peraturan DPRD No.1 Tahun 2017), perluPenggugat

Digantikan oleh suara terbanyak kedaua atas nama Atriadi sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sebagimanadimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf b jo Pasal 194 ayat (1) UU Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Bahwa, Tergugat sungguh teledor didalam melakukan tindakantindakannyayang sematamata hanya untuk bertujuan mem PAW kan Penggugat,sehingga banyak melakukan kesalahankesalahan daalam pengajuan setiapsuratnya seperti termasuk dalam surat usulan PAW yang ditujukan

Natuna,yang di iringi dengansurat usulan PAW NO.219SE/DPPNASDEM/X1/2018/ juga diberikan ataudisampaikan sekaligus dengan salinan SK pemberhentian dan PAW padatanggal 17 Desember 2018;Bahwa, justru yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab tegasoleh Tergugat karena dengan dan atau seandainya surat usulan dariTergugat tersebut langsung diakses dan dilakukan oleh ketua DPRD Kab.Natuna, disamping tidak ada waktu lagi bagi Penggugat untukmempertahankan hak nya sebagai anggota DPRD Kab.

Natuna,yang di iringi dengansurat usulan PAW NO.219SE/DPPNASDEM/XI/2018/ juga diberikan ataudisampaikan sekaligus dengan salinan SK pemberhentian dan PAW padatanggal 17 Desember 2018;Bahwa, justru yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab tegasoleh Tergugat karena dengan dan atau seandainya surat usulan dariTergugat tersebut langsung diakses dan dilakukan oleh ketua DPRD Kab.Natuna, disamping tidak ada waktu lagi bagi Penggugat untukmempertahankan hak nya sebagai anggota DPRD Kab.

anggarandasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;(7) Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif sebagaimanaaturan Partai;(8) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai lainnya;(9) Berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsisebagai anggota;Kemudian berdasarkan Pasal 3/7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PartaiBulan Bintang Nomor 2 tahun 2016 mekanisme tata cara pergantian AntarWaktu Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif disebutkan;Mekanisme PAW

Periode 20142019 apalagi Surat Tergugat yangditujukan kepada Tergugat Il (DPRK Pidie Jaya) Nomor B005/PCPVJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar WaktuAnggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang tidak ditandatanganioleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang hal tersebut bertentangan dengan pasal 3/7 ayat (4)Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 2 tahun 2016;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menerbitkan surat PergantianAntar Waktu (PAW

) yang ditujukan kepada Tergugat II untuk melakukanPAW terhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan KabupatenPidie Jaya hal mana sesuai dengan Surat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang merupakan perbuatan melawan hukumyang nyatanyata secara langsung telah merugikan Penggugat:Bahwa surat PAW Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari2017 tersebut yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat II

hukum dalam perkara ini sebagai subjek hukum;Bahwa karena perkara ini di ajukan dengan alat bukti yang kuat makaberdasarkan ketentuan Pasal 191 R.Bg, putusan perkara ini dapatdijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;Dalam Provisional:Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan dalam perkara ini maka denganini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar sebelumdiberikan putusan akhir mohon diberikan putusan sela dengan memerintahkanTergugat Il untuk menangguhkan surat PAW

Memerintahkan Tergugat II untuk menangguhkan surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor B005/PCPJEK/04/1438,tanggal 04 Januari 2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Primair:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;3.

3/Pdt.G/2011/PAW

15/Pdt.G/2011/PAW

Bahwa tindak lanjut dari Keputusan tersebut, Tergugat pada tanggal 11Mei 2006 telah pula mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW)keanggotaan Penggugat pada DPRD Kota Tanjung Pinang ;5. Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 32 Tahuun 2004 tentangPemerintahan Daerah Jo.

Kota Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kota TanjungPinang sebagai Tergugat VI, dengan alas an karena Partai Politik bukanmerupakan Lembaga Pemerintah dan disamping itu yang mengeluarkanSurat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat dari keanggotaanDPRD Kota Tanjung Pinang adalah Dewan Pengurus Nasional PartaiPersatuan Demokrasi Kebangsaan sedangkan Pengurus Kota PartaiPersatuan Demokrasi Kebangsaan hanya melanjutkan dan mengusulkankeputusan tersebut untuk diusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinangpada halaman 4 alinea pertama yang menyatakan bahwa pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) pada alineakedua halaman 20 yang menyatakan bahwa menurut Majelis Hakimadalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 PeraturanPartal...................d0St, karena hak untuk melakukan recall terhadapanggota partainya yang duduk di Badan Legislatif adalah merupakan hakmutlak dari partai yang diwakilinya dan sudah tentu Pergantian AntarWaktu (PAW

menyatakan bahwa PengadilanNegeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) yang berpendapat bahwa olehkarena tidak adanya persetujuan dari Presiden Partai ataspemberhentian Termohon Kasasi dahulu PenggugatTerbanding (AndiArief Rate) dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang masa bakti 20042009, padahal Pemohon Kasasi dahuluTergugatPembanding dalam bandingnya telah melengkapi apaapa yangbelum sempat diajukan di persidangan tingkat pertama yaitu SuratPersetujuan Pergantian Awal Waktu (PAW

No. 910 K/Pdt.Sus/2009pertimbangan hukum yang cukup sebagai putusannya (onvoeldondegemotiveerd) hal ini terbukti dari pertimbangan hukum pada halaman 4alinea pertama dan kedua karena itu pertimbangan hukum demikiansangatsangat tidak mencerminkan rasa keadilan maka harusdibatalkan ;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut di atas,terbukti (fakta hukum), Termohon Kasasi mengajukan gugatan sehubungandengan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari kedudukan Termohon Kasasisebagai Pengurus

Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah);c.

Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah)c.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 043 /SK DPP PDS / X/2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW )Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara; dari saudara TONNIES SIANTURI.SP., kepada penggantinya saudara Ir SAHAT HAODJOHAN SITUMORANGutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda: P1 ;2.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 045 / SK DPP PDS / X /2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW),anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari saudara Drs DERMAWANSEMBIRING kepada penggantinya saudara Pdt SADRAH BRAHMANAutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda : P2.3.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 036 / SK DPP PDS / IX /2013, Tanggal 13 September 2013 , tentang Pergantian Antar waktu ( PAW )ANDREAS SILITONGA .SE., utusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda :P3;4.

Pidie Jaya, yaitudengan cara memecat Penggugat dari Pengurus dan AnggotaPartai dengan berdalih bahwa Penggugat seolaholah telahmelanggar AD/ART Partai kepada Tergugat I, karena menurutTergugat Il hanya dengan cara itu yang membuat mulus niatTergugat Il untuk dijadikan sebagai alasan mem PAW kanPenggugat di DPRK Pidie Jaya;Dalam upaya memuluskan tujuan Tergugat II tersebut, lalu TergugatIl kembali menyusun siasat baru dimana setelah 3 (tiga) bulanPenggugat dilantik sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya,

peringatan/teguran terhadap seseorang sebagaianggota DPRK manakala melakukan pelanggaran PeraturanTata Tertib atau melanggar etik.Bahwa, sebelum Penggugat menggunakan hak mengajukanpermintaan peninjauan kembali atas surat pemberhentian Penggugatdari keanggotaan partai yang dikeluarkan Tergugat , lalu Tergugat IIsecara tergesagesa dengan merujuk pada Surat Tergugat No.225/DPPPDA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tersebut, memintakepada Ketua DPRK Pidie Jaya untuk melakukan pergantian antarwaktu (PAW

) Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya, sesuaidengan Surat Tergugat II No. 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal07 Maret 2016, (Bukti P 11).Bahwa oleh karena surat pemberhentian Penggugat darikeanggotaan Partai telah diterbitkan Tergugat dengan tanpamemberikan ruang waktu bagi Penggugat untuk mengajukanpermintaan peninjauan kembali, maka telah menyalahi prosedurdan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai, sehingga surat pemberhentian Penggugatdari keanggotaan Partai

yang diterbitkan tersebut bersifatmelawan hukum yang menyebabkan belum dapat dijadikan sebagairujukan bagi Tergugat Il menerbitkan surat permintaan untukmelakukan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat kepada KetuaDPRK Pidie Jaya, karenanya sangatlah beralasan Pengadilanmenyatakan Surat Tergugat tersebut prematur, tidak sah, tidakberharga, tidak berkekuatan hukum dan bertentangan denganAD/ART PDA itu sendiri.Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat dan II berupamenerbitkan Peringatan (Sp1),

Pidie Jaya, belumpernah dibahas dan diputuskan oleh Mahkamah Partai DamaiHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT BNA33.34.Aceh, maka secara hukum usulan Pergantian Antar Watu (PAW)Penggugat belum memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak sahdan tidak berkekuatan hukum;Bahwa dengan dikeluarkannya surat peringatan pertama (SP.1),Surat peringatan kedua (SP.II), Surat Teguran Keras, Suratpermintaan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat yangditerbitkan oleh Tergugat II dan Surat Peringatan Pertama

PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danHalaman 3 dari 59 Putusan Perkara Perdata No. 63/Pdt.G/2016/PN Palmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRDProvinsi Sulawesi Tengah Periode 20142019.

31 Mei 2016, seharisebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT baru menerima secara resmisurat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirimmelalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surattersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan PenggantianAntar Waktu (PAW

PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRDProvinsi Sulawesi Tengah Periode 20142019.

Bahwa benar dalil PENGGUGAT pada point (1) gugatannya dimanaPENGGUGAT awalnya adalah anggota Partai NasDem sebelum keluarnyaSurat Keputusan Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 berkaitandengan Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem dan PergantianAntar Waktu (PAW) PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD PropinsiSulawesi Tengah.;4.

2016 tanggal 30 April 2016.Tindakan DPP Partai NasDem yang mengusulkan PAW atas diriPENGGUGAT dan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaPartai NasDem adalah tindakan gegabah sebab seharusnya DPPPartai NasDem menunggu putusan dari Mahkamah Partai NasDemHalaman 39 dari 59 Putusan Perkara Perdata No. 63/Pdt.G/2016/PN Palsebelum menerbitkan keputusan PAW Nomor 008 Tahun 2016tersebutBahwa terhadap dalil tersebut di atas, PARA TERGUGATmembantah dan menyatakan dalildalil yang dikemukakan olehPENGGUGAT

Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa menurut hukum seharusnya Gubernur Sulawesi Baratsebelum mengeluarkan Keputusan atas diri Penggugat yangmemberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Partai Buruh, terlebihdahulu mempertimbangkan adanya surat dari Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB.HI.056/PER/DPPPARTAIBURUH/XI/2012, tanggal 3 November 2012 yang isinya memohonkepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukanpenundaan proses PAW

Andi Muhtadin;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud yangtelah merugikan Penggugat, maka Penggugat khawatir segeradilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugatselaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan olehnya ituPenggugat dengan segala kerendahan hati, bermohon ke hadapanyang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar danMajelis Hakim yang mulia kiranya dengan segala kewenangannyaberdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata

Usaha Negara dapat berkenan untuk mengeluarkanPenetapan Penangguhan terlebih dahulu yang memerintahkankepada Tergugat untuk tidak melanjutkan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) atas diri Penggugat dan tidak melakukan pelantikanAnggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) yang ditunjuk dalamproses PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yangmenggantikan Penggugat tersebut sambil menunggu adanya putusanpengadilan dalam perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa adapun alasan Penggugat

DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/261/DPRDtanggal 28 September 2012 Perihal:Pemberhentian Anggota DPRD.Fotocopy dari fotocopy Surat DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/270/DPRD,tanggal 04 September 2012 Perihal: RalatTanggal Surat.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DewanPimpinan Cabang (DPCPartai Buruh)Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 14/PBPM/VII/2012, tanggal 23 Agustus 2012Perihal: Tindak Lanjut Proses UsulanPergantian Antar Waktu (PAW

Bahwa terhadap ketentuan pasal 383 ayat (2)tersebut, maka pasal 384 ayat (1) mengharuskan adanya pengusulantertulis dari pimpinan partai politik asal anggota dewan yangbersangkutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahuludengan tembusan Gubernur sementara dalam perkara in litis DPP PartaiBuruh yang merupakan partai asal Penggugat tidak mengusulkan kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan tembusan keGubernur Sulawesi Barat untuk melakukan Penggantian Antar Waktu(PAW) atas nama

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masajabatan 20092014, tanggal 4 AgustusBahwa alasan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 1718332013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan MentawaiPengganti Antar Waktu tanggal 23 oktober 2013 adalah merupakan turunankebijakan berjenjang dengan memperhatikan Surat Bupati Kepulauan MentawaiNomor: 160/402/BupKM/2013 tanggal 27 September 2013, perihal PAW

anggotaDPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Er Sapalakkai kepada PenggantinyaKurpi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 171/67/Umum/2013tanggal 23 September 2013, selanjutnya surat Dewan PimpinanCabang Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Kepulauan Mentawai NomorWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi SumateraBarat Dari Er Sapalakkai kepada penggantinya Kurpi;Bahwa PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawaisebenarnya bermula adanya

Kapadia (istri Pewaris/Pemohon I);

meter persegi) berdasarkan Surat ukur No. 22/1969 Tanggal 20 Djuni Tahun 1969 sesuai ketentuan hukum;