Ditemukan 8126 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN RANAI Perdata Khusus
Register : 21-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN RANAI Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Ran
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
ROKIYAH
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
256 — 134
  • PLATE Ketua Umum Sekretaris Jenderal Bahwa, sebelumnya Penggugat terlebih dahulu dalam persidangan yangmulia ini perlu memaparkan kronoligi penyampaian kedua Surat Keputusanyaitu tentang pemberhentian bernomor : 184SK/DPPNasDem/X1I/2018tertanggal 15 Nopember 2018 dantentang PAW (Pergantian Antar Waktu)bernomor : 185 SK/DPP NasDem/X1/2018 tertanggal 19 Nopember2018, Secara bersamaan dengan surat usulan PAW dari Tergugatbernomor : No.219SE/DPPNasDem/X//2018 tanggal 19 Novbember 2018yang ditujukan kepada
    kami ulangi lagi,Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor.3/Pdt.SusParpol/2018/PN Randan mohon dianggap telah diulangi dalam alasan hukum tentang PAW(Pergantian Antar Waktu) ini;Bahwa, tentang alasan PAW lembar kedua SK nomor 185SK/DPPNaDem/X1/2018 tertanggal 19 Nopember 2018 baris ke 4 (keempat)Pertama: ...........tidak mematuhi Keputusan DPW Partai NasDem ProvinsiKepulauan Riau dan DPD Partai NasDem Kabupaten Natuna serta TataTertio DPRD Kabupaten Natuna (Peraturan DPRD No.1 Tahun 2017), perluPenggugat
    Digantikan oleh suara terbanyak kedaua atas nama Atriadi sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sebagimanadimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf b jo Pasal 194 ayat (1) UU Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Bahwa, Tergugat sungguh teledor didalam melakukan tindakantindakannyayang sematamata hanya untuk bertujuan mem PAW kan Penggugat,sehingga banyak melakukan kesalahankesalahan daalam pengajuan setiapsuratnya seperti termasuk dalam surat usulan PAW yang ditujukan
    Natuna,yang di iringi dengansurat usulan PAW NO.219SE/DPPNASDEM/X1/2018/ juga diberikan ataudisampaikan sekaligus dengan salinan SK pemberhentian dan PAW padatanggal 17 Desember 2018;Bahwa, justru yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab tegasoleh Tergugat karena dengan dan atau seandainya surat usulan dariTergugat tersebut langsung diakses dan dilakukan oleh ketua DPRD Kab.Natuna, disamping tidak ada waktu lagi bagi Penggugat untukmempertahankan hak nya sebagai anggota DPRD Kab.
    Natuna,yang di iringi dengansurat usulan PAW NO.219SE/DPPNASDEM/XI/2018/ juga diberikan ataudisampaikan sekaligus dengan salinan SK pemberhentian dan PAW padatanggal 17 Desember 2018;Bahwa, justru yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab tegasoleh Tergugat karena dengan dan atau seandainya surat usulan dariTergugat tersebut langsung diakses dan dilakukan oleh ketua DPRD Kab.Natuna, disamping tidak ada waktu lagi bagi Penggugat untukmempertahankan hak nya sebagai anggota DPRD Kab.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Bjb
Tanggal 11 September 2014 — EMI HARIDAWATI,S.Sos melawaDrs.H. Arie Sophian,M.Si, dan 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
96 — 46
  • Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ;Selanjutnya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada jawabandari DPC Partai Bintang Reformasi Kota Banjarbaru, kemudian Tergugat mengirimkan surat pengusulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas namaPenggugat melalui Walikota Banjarbaru No..............
    2 September2013 perihal pembatalan PAW an sdri Emi Haridawati,S.Sos (Penggugat sekarang) ;8.
    Formulir pengunduran diri anggaota DPR atau DPRD yang ditindaklanjuti denganproses PAW dan/atau terbitnya Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yangberwenang mengakibatkan anggota yang bersangkutan kehilangan hakkeanggotaannya sebagai anggota DPR atau DPRD beserta seluruh fasilitas jabatanyang melekat padanya ;c.
    Foto copy Surat DPRD Kota Banjarbaru tanggal 13 Agustus 2013 Nomor210/586/DPRD kepada Ketua KPU Kota Banjarbaru perihal PermintaanSurat Keterangan PAW Anggota DPRD An. Emi Harida Wati,S.Sos (PartaiBintang Reformasi), diberi tanda T.I5 ;. Foto copy Surat KPU Kota Banjarbaru tanggal 14 Agustus 2013 Nomor672/KPU.Kota022.436050/VII/2013 kepada Ketua DPRD Kota Banjarbaruperihal Penyampaian informasi, diberi tanda T.I6 ;7.
    Foto copy Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1251/A/DPPPBR/1X/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Pembatalan PAW an. Sdri. EmiHaridawati,S.Sos, diberi tanda T.I9 ;9. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PPUXI/2013 tanggal31 Juli 2013, diberi tanda T.I10 ;10.
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 17-07-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 13-10-2012
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 340 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp
Tanggal 19 September 2012 — Penggugat dan Tergugat
17 — 11
  • keutuhan perkawinan, serta memilihperceraian sebagai jalan penyelesaian;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut penggugat mohon kepada Ketua PengadilanAgama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniagar berkenan memutus sebagai berikut :Primer : Mengabulkan gugatan penggugat; Menyatakan perkawinan penggugat, Penggugatdengan tergugat, Tergugat putuskarena perceraian; Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Hal. 2 dari 5 Sutusan Nomen 340 Pdt.G 2012 PAW
    Nomor 340 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp., tanggal3 September 2012, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan AgamaWatansoppeng sesuai ketentuan Pasal 145, dan 146 R.Bg., juncto Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkanuntuk tergugat masingmasing tanggal 23 Juli 2012, 6 Agustus 2012, dan 3 September2012, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama WatansoppengHal. 3 dari 5 Sutusan Nomor 340 Pdt.G 2012 PAW
    Meterad .....cccccccceccccccccceseeeeeeees Rp 6.000,00Jumlah Rp 591.000,00(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )Hal. 5 dari 5 Sutusan Nomen 340 Pdt.G 2012 PAW sp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 27-09-2017 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 805 K/Pdt.Sus-Parpoll/2017
Tanggal 27 September 2017 — MISDAR VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG CQ DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROVINSI ACEH CQ DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN PIDIE JAYA
150 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • anggarandasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;(7) Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif sebagaimanaaturan Partai;(8) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai lainnya;(9) Berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsisebagai anggota;Kemudian berdasarkan Pasal 3/7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PartaiBulan Bintang Nomor 2 tahun 2016 mekanisme tata cara pergantian AntarWaktu Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif disebutkan;Mekanisme PAW
    Periode 20142019 apalagi Surat Tergugat yangditujukan kepada Tergugat Il (DPRK Pidie Jaya) Nomor B005/PCPVJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar WaktuAnggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang tidak ditandatanganioleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang hal tersebut bertentangan dengan pasal 3/7 ayat (4)Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 2 tahun 2016;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menerbitkan surat PergantianAntar Waktu (PAW
    ) yang ditujukan kepada Tergugat II untuk melakukanPAW terhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan KabupatenPidie Jaya hal mana sesuai dengan Surat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang merupakan perbuatan melawan hukumyang nyatanyata secara langsung telah merugikan Penggugat:Bahwa surat PAW Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari2017 tersebut yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat II
    hukum dalam perkara ini sebagai subjek hukum;Bahwa karena perkara ini di ajukan dengan alat bukti yang kuat makaberdasarkan ketentuan Pasal 191 R.Bg, putusan perkara ini dapatdijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;Dalam Provisional:Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan dalam perkara ini maka denganini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar sebelumdiberikan putusan akhir mohon diberikan putusan sela dengan memerintahkanTergugat Il untuk menangguhkan surat PAW
    Memerintahkan Tergugat II untuk menangguhkan surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor B005/PCPJEK/04/1438,tanggal 04 Januari 2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Primair:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;3.
Pengadilan PA WAMENA Perdata Perceraian
Register : 23-03-2011 — Putus : 10-06-2011 — Upload : 13-08-2012
Putusan PA WAMENA Nomor 3/Pdt.G/2011/PAW
Tanggal 10 Juni 2011 —
56 — 27
  • 3/Pdt.G/2011/PAW
Pengadilan PA WAMENA Perdata Perceraian
Register : 01-12-2011 — Putus : 31-01-2011 — Upload : 15-08-2012
Putusan PA WAMENA Nomor 15/Pdt.G/2011/PAW
Tanggal 31 Januari 2011 — Penggugat vs Tergugat
87 — 17
  • 15/Pdt.G/2011/PAW
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910 K/PDT.SUS/2009
PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN KOTA TANJUNG PINANG; ANDI ARIEF RATE
41 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tindak lanjut dari Keputusan tersebut, Tergugat pada tanggal 11Mei 2006 telah pula mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW)keanggotaan Penggugat pada DPRD Kota Tanjung Pinang ;5. Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 32 Tahuun 2004 tentangPemerintahan Daerah Jo.
    Kota Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kota TanjungPinang sebagai Tergugat VI, dengan alas an karena Partai Politik bukanmerupakan Lembaga Pemerintah dan disamping itu yang mengeluarkanSurat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat dari keanggotaanDPRD Kota Tanjung Pinang adalah Dewan Pengurus Nasional PartaiPersatuan Demokrasi Kebangsaan sedangkan Pengurus Kota PartaiPersatuan Demokrasi Kebangsaan hanya melanjutkan dan mengusulkankeputusan tersebut untuk diusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW
    Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinangpada halaman 4 alinea pertama yang menyatakan bahwa pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) pada alineakedua halaman 20 yang menyatakan bahwa menurut Majelis Hakimadalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 PeraturanPartal...................d0St, karena hak untuk melakukan recall terhadapanggota partainya yang duduk di Badan Legislatif adalah merupakan hakmutlak dari partai yang diwakilinya dan sudah tentu Pergantian AntarWaktu (PAW
    menyatakan bahwa PengadilanNegeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) yang berpendapat bahwa olehkarena tidak adanya persetujuan dari Presiden Partai ataspemberhentian Termohon Kasasi dahulu PenggugatTerbanding (AndiArief Rate) dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang masa bakti 20042009, padahal Pemohon Kasasi dahuluTergugatPembanding dalam bandingnya telah melengkapi apaapa yangbelum sempat diajukan di persidangan tingkat pertama yaitu SuratPersetujuan Pergantian Awal Waktu (PAW
    No. 910 K/Pdt.Sus/2009pertimbangan hukum yang cukup sebagai putusannya (onvoeldondegemotiveerd) hal ini terbukti dari pertimbangan hukum pada halaman 4alinea pertama dan kedua karena itu pertimbangan hukum demikiansangatsangat tidak mencerminkan rasa keadilan maka harusdibatalkan ;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut di atas,terbukti (fakta hukum), Termohon Kasasi mengajukan gugatan sehubungandengan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari kedudukan Termohon Kasasisebagai Pengurus
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Parpol
Register : 04-12-2013 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 684/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 16 Juli 2014 — 1. TONNIES SIANTURI, SP., 45 Tahun, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Terompet No. 38, Kecamatan Medan Baru,Kota Medan. 2. DRS. DERMAWAN SEMBIRING, 61 Tahun, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Sei Batang Serangan No. 53, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. 3. MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHE, SE., MM, 33 Tahun, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Komplek Menteng Indah Blok B-11 No. 5, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT M E L A W A N 1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, yang diwakili oleh Pelaksana Harian Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral, yang beralamat di Jalan S Parman No 62 Bundaran Slipi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. 2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Propinsi Sumatera Utara , yang diwakili oleh Pelaksana Harian ( PLH ), DPW dan Pelaksana Harian (PLH ) , Sekretaris, Jalan HM Joni / Menteng Raya, No 124, Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. 3. Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Utara , jalan Imam Bonjol No 5 Kota Medan , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;
271 — 50
  • Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah);c.
    Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah)c.
    Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 043 /SK DPP PDS / X/2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW )Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara; dari saudara TONNIES SIANTURI.SP., kepada penggantinya saudara Ir SAHAT HAODJOHAN SITUMORANGutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda: P1 ;2.
    Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 045 / SK DPP PDS / X /2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW),anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari saudara Drs DERMAWANSEMBIRING kepada penggantinya saudara Pdt SADRAH BRAHMANAutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda : P2.3.
    Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 036 / SK DPP PDS / IX /2013, Tanggal 13 September 2013 , tentang Pergantian Antar waktu ( PAW )ANDREAS SILITONGA .SE., utusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda :P3;4.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 60/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 12 September 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
171 — 61
  • Pidie Jaya, yaitudengan cara memecat Penggugat dari Pengurus dan AnggotaPartai dengan berdalih bahwa Penggugat seolaholah telahmelanggar AD/ART Partai kepada Tergugat I, karena menurutTergugat Il hanya dengan cara itu yang membuat mulus niatTergugat Il untuk dijadikan sebagai alasan mem PAW kanPenggugat di DPRK Pidie Jaya;Dalam upaya memuluskan tujuan Tergugat II tersebut, lalu TergugatIl kembali menyusun siasat baru dimana setelah 3 (tiga) bulanPenggugat dilantik sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya,
    peringatan/teguran terhadap seseorang sebagaianggota DPRK manakala melakukan pelanggaran PeraturanTata Tertib atau melanggar etik.Bahwa, sebelum Penggugat menggunakan hak mengajukanpermintaan peninjauan kembali atas surat pemberhentian Penggugatdari keanggotaan partai yang dikeluarkan Tergugat , lalu Tergugat IIsecara tergesagesa dengan merujuk pada Surat Tergugat No.225/DPPPDA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tersebut, memintakepada Ketua DPRK Pidie Jaya untuk melakukan pergantian antarwaktu (PAW
    ) Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya, sesuaidengan Surat Tergugat II No. 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal07 Maret 2016, (Bukti P 11).Bahwa oleh karena surat pemberhentian Penggugat darikeanggotaan Partai telah diterbitkan Tergugat dengan tanpamemberikan ruang waktu bagi Penggugat untuk mengajukanpermintaan peninjauan kembali, maka telah menyalahi prosedurdan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai, sehingga surat pemberhentian Penggugatdari keanggotaan Partai
    yang diterbitkan tersebut bersifatmelawan hukum yang menyebabkan belum dapat dijadikan sebagairujukan bagi Tergugat Il menerbitkan surat permintaan untukmelakukan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat kepada KetuaDPRK Pidie Jaya, karenanya sangatlah beralasan Pengadilanmenyatakan Surat Tergugat tersebut prematur, tidak sah, tidakberharga, tidak berkekuatan hukum dan bertentangan denganAD/ART PDA itu sendiri.Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat dan II berupamenerbitkan Peringatan (Sp1),
    Pidie Jaya, belumpernah dibahas dan diputuskan oleh Mahkamah Partai DamaiHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT BNA33.34.Aceh, maka secara hukum usulan Pergantian Antar Watu (PAW)Penggugat belum memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak sahdan tidak berkekuatan hukum;Bahwa dengan dikeluarkannya surat peringatan pertama (SP.1),Surat peringatan kedua (SP.II), Surat Teguran Keras, Suratpermintaan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat yangditerbitkan oleh Tergugat II dan Surat Peringatan Pertama
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-01-2013 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 30-12-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 07/G/2013/PTUN.MKS
Tanggal 22 April 2013 — Penggugat:
H. Andi Muhtadin
Tergugat:
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
245 — 81
  • Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa menurut hukum seharusnya Gubernur Sulawesi Baratsebelum mengeluarkan Keputusan atas diri Penggugat yangmemberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Partai Buruh, terlebihdahulu mempertimbangkan adanya surat dari Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB.HI.056/PER/DPPPARTAIBURUH/XI/2012, tanggal 3 November 2012 yang isinya memohonkepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukanpenundaan proses PAW
    Andi Muhtadin;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud yangtelah merugikan Penggugat, maka Penggugat khawatir segeradilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugatselaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan olehnya ituPenggugat dengan segala kerendahan hati, bermohon ke hadapanyang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar danMajelis Hakim yang mulia kiranya dengan segala kewenangannyaberdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata
    Usaha Negara dapat berkenan untuk mengeluarkanPenetapan Penangguhan terlebih dahulu yang memerintahkankepada Tergugat untuk tidak melanjutkan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) atas diri Penggugat dan tidak melakukan pelantikanAnggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) yang ditunjuk dalamproses PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yangmenggantikan Penggugat tersebut sambil menunggu adanya putusanpengadilan dalam perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa adapun alasan Penggugat
    DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/261/DPRDtanggal 28 September 2012 Perihal:Pemberhentian Anggota DPRD.Fotocopy dari fotocopy Surat DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/270/DPRD,tanggal 04 September 2012 Perihal: RalatTanggal Surat.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DewanPimpinan Cabang (DPCPartai Buruh)Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 14/PBPM/VII/2012, tanggal 23 Agustus 2012Perihal: Tindak Lanjut Proses UsulanPergantian Antar Waktu (PAW
    Bahwa terhadap ketentuan pasal 383 ayat (2)tersebut, maka pasal 384 ayat (1) mengharuskan adanya pengusulantertulis dari pimpinan partai politik asal anggota dewan yangbersangkutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahuludengan tembusan Gubernur sementara dalam perkara in litis DPP PartaiBuruh yang merupakan partai asal Penggugat tidak mengusulkan kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan tembusan keGubernur Sulawesi Barat untuk melakukan Penggantian Antar Waktu(PAW) atas nama
Pengadilan PA DENPASAR Perdata Agama
Register : 14-08-2024 — Putus : 06-09-2024 — Upload : 06-09-2024
Putusan PA DENPASAR Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Dps
Tanggal 6 September 2024 — Pemohon melawan Termohon
17 — 0
  • Kapadia (istri Pewaris/Pemohon I);
  • Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan/peninggalan dari Pewaris almarhum Joeb Abdulhussain Vasenwala Bin Abdulhusain Vasenwala berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 742 atas nama Joeb Abdul Husain Vasenwala terletak di Desa Denpasar, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dengan luas 73 M2 (tujuh puluh tiga
    meter persegi) berdasarkan Surat ukur No. 22/1969 Tanggal 20 Djuni Tahun 1969 sesuai ketentuan hukum;
  • Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari Pewaris almarhum Joeb Abdulhussain Vasenwala Bin Abdulhusain Vasenwala berupa tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1450004288490, atas nama: Joeb Abdulhusain Vasenwala / Rafiqa
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 12-11-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 16-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 20 Maret 2014 — -ER.SAPALAKKAI lawan -GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
75 — 33
  • Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masajabatan 20092014, tanggal 4 AgustusBahwa alasan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 1718332013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan MentawaiPengganti Antar Waktu tanggal 23 oktober 2013 adalah merupakan turunankebijakan berjenjang dengan memperhatikan Surat Bupati Kepulauan MentawaiNomor: 160/402/BupKM/2013 tanggal 27 September 2013, perihal PAW
    anggotaDPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Er Sapalakkai kepada PenggantinyaKurpi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 171/67/Umum/2013tanggal 23 September 2013, selanjutnya surat Dewan PimpinanCabang Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Kepulauan Mentawai NomorWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi SumateraBarat Dari Er Sapalakkai kepada penggantinya Kurpi;Bahwa PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawaisebenarnya bermula adanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 25-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — H. HASRI ABDUL MUTHALIB Vs DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) cq DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PROVINSI SULAWESI TENGAH cq DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), KABUPATEN TOLITOLI
61 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sulteng telah mengusulkan kepada DPD PKPB untukpemberhentian Penggugat dari keanggotaan PKPB dan Pengantian AntarWakiu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Tolitoli;. Bahwa Tergugat (DPP PKPB) atas usulan DPD PKPB Prop. Sulteng melaluisurat tanpa tanggal April 2011 No. 087 / DPD PKPB /STIV/2011 (vide:konsideran 1. huruf(e) surat DPP PKPB No.
    B34/DPPPKPB/IV/2011 tanggal27 April 2011) telah menyetujui pemberhentian dan PAW Penggugat darikeanggotaan PKPB dan sebagai anggota DPRD Tolitoli;. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menganggap keputusanTergugat tentang pemberhentian Penggugat tersebut tidak sah dan melawanhukum karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran AD/ARTHal. 2 dari 7 hal. Put.
    Hal mana mestinyadilakukan Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat(2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik;Bahwa berdasar alasanalasan tersebut mohon kiranya Pengadilan NegeriTolitoli berkenan memutuskan:Primer:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPKPB dan PAW adalah tidak sesuai AD/ART tergugat dan UU No. 2 tahun2008 berhubungan dengan UU No
    B34 /DPP PKPB /IV / 2011 tanggal 27 April tentang persetujuanpemberhentian Pemohon Kasasi sebagai anggota PKPB dan PAW AnggotaDPRD adalah perbuatan melawan hukum, dan menyatakan tidak sah dan batalSK Termohon Kasasi No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 29-10-2014 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — HAMZAH PULUHULAWA, S.E VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGAH cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL KABUPATEN TOLITOLI
126 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat melalui suratnya yang tidak diberi nomor, yaitu /DPDPPRN/KT/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013 yang ditujukan kepadaKetua DPRD Tolitoli telah melakukan tindakan berupa pengajuanPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggotaDPRD terhadap Penggugat.
    Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013Tergugat melalui Surat Nomor 074/SP/DPPPPRN/VIII/2013 yangditujukan kepada Ketua DPRD Tolitoli telah merekomendasikanPenggugat agar dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaianggota DPRD Tolitoli;. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pemberhentian danrecall (pergantian antar waktu) terhadap Penggugat adalah melawanhukum karena dilakukan tanpa alasan yang jelas.
    Menyatakan batal ataupun setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima keputusan Tergugat tentang usul pergantian antar waktu (PAW)kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Tolitoli periode 20092014;5. Menghukum Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat melaluimedia cetak (surat kabar) terbitan lokal Tolitoli sebanyak 3 (tiga) kalipenerbitan beturutturut dengan kalimat sebagaimana tersebut di atas;6.
    Hamzah Puluhulawa, SE dan Surat Dewan PimpinanDaerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 04/DPDPPRN/KTNII/2013, tanggal 21 Juli 2013, Perihal Usulan Pemberhentian danPergantian Antara Waktu (PAW) Sdr. Hamzah Puluhulawa,S.E. (Penggugatdikala ini) yang membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai AnggotaPartai Politik PPRN dan Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli disampingPenggugat (Hamzah Puluhulawa, S.E) telah teradftar dan atau menjadiHal.7 dari 10 hal. Put.
    Nomor 107 K/Pdt.SusParpol/2014Anggota Partai Politik lain, dan namanya terdaftar dalam DCT sebagai calonanggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Partai Gerakan Indonesia Raya;Mungkin Penggugat lupa, atau berpurapura lupa, bahwa Berdasarkan AD/ART, sangat jelas disebutkan bahwa Partai Politik mempunyai kewenanganuntuk melakukan Pergantian Antar Waktu ( PAW ), karenanya hal tersebutadalah merupakan hak Partai pengusung yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN);Tidak itu saja, Jika partai politik melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 08-08-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 — AKA CHOLIK DARLIN, S.Pd.I., VS 1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, DK
97 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyaserta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan olehpihak Tergugat III tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Perihal Usulan Pemberhentian dariAnggota Partai dan suratsurat peringatan yang dikeluarkan olehTergugat Ill dan
    surat Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenPenukal Abab Lematang llir, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai PersatuanPembangunan dan sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten PenukalAbab Lematang llir Periode 20142019;Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat III untukmerehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sepertisemula;Menghukum Turut Tergugat
    Aka Cholik, S.Pd.l., dari Keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibathukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh pihak Tergugat III tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;5.
    Menyatakan surat Tergugat II Perihal Usulan Pemberhentian dariAnggota Partai dan suratsurat peringatan yang dikeluarkan olehTergugat Ill dan surat Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenPenukal Abab Lematang llir, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai PersatuanPembangunan dan sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten PenukalAbab Lematang llir Periode 20142019;7.
    Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah tindakan ParaTermohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai AnggotaPPP dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penukal AbabLematang llir Periode 20142019;. Bahwa Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa perselisinan yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi adalah perselisinan Partai Politik sehinggabukan merupakan kewenangan Pengadilan untuk menyelesaikannya;.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 50/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat:
ALPHAD SYARIF, SH.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
1.AHMAT SOPIAN NOOR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA
223 — 101
  • Alphad Syarif, SH sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Fraksi Partai Golkar & pengajuan pengganti antar waktu Sdr.Ahmad Sopian Noor; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 171.64/8491/OTDA tanggal 24 Oktober2018 perihal Percepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda,ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur; Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor B.2062/Golkar/X/2018tanggal 29 Oktober 2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSamarinda Kaltim a/n Sdr.
    AlphadSyarif, SH harus diusulkan oleh Pengurus Partai Golkar untuk dilakukan Paw;8. bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu Tergugat Sampaikan kepada MajelisHakim Yang Mulia, bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litistersebut sifatnya hanya meresmikan saja.
    Anmat Sopian Noor yang ditujukan kepadaPimpinan DPRD Kota Samarinda;Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMDFoto kopi dari foto kopi Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor :171.64/8491/OTDA tanggal 24 Oktober 2018, Perihal : PercepatanProses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yang ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Timur;Foto kopi dari foto kopi Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Nomor :B.2062/GOLKAR.X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, PerihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota SamarindaKalimantan
    ;T.ll Int 1.2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Gubernur KalimantanTimur Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III, Perihal : PercepatanUsulan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yangditujukan kepada Walikota Samarinda;Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMDT.lb Int 1.3T.ll Int 1.4T.lb Int 1.5T.l Int 1.6Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Gubernur KalimantanTimur Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III, Perihal : PercepatanProses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yang ditujukankepada
    Walikota Samarinda;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Pimpinan PusatNomor : B.2062/GOLKAR.X/2018 tanggal 29 Oktober 2018,Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota SamarindaKalimantan Timur Atas Nama Sdr.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 12-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 11/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat:
EFRATA GINTING
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
110 — 53
  • Waktu(PAW) yang di keluarkan oleh Tergugat.6.
    Surat Tergugat Nomor: 10/DPP PKPI/U/PAW/VIII/2017tentang Surat Tindak Lanjut Usulan Pencabutan KeanggotaanPartai dan Penggantian antar Waktu anggota DPRD Kab.Siak,Kota Dumai dan Kab.Rokan Hilir, tertanggal 16 agustus 2017;b. Surat Tergugat Nomor: 131/DPN PKP IND/IX/2017,tertanggal O5 September 2017, tentang PersetujuanPenggantian Antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRDKab.
    Rokan Hilir, dan Surat Nomor: 181/DPN PKPIND/X1/2017, tertanggal 21 November 2017 tentang PenjelasanStatus Kepengurusan dan PAW;C. Surat Tergugat Nomor:072/DPK PKPI/Rohil/I/2018,tertanggal 10 Januari 2018, tentang hal Penunjukan PAWSdr.Efrata Ginting Dapil 2 (dua) Anggota DPRD Rokan Hilirkemudian menunjuk PAW sdr. Ishaq Yunus Dapil 1 (Satu) dariPKP Indonesia Kab. Rokan Hilir;6.
    Bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan danPersatuan Indonesia telah menunjuk Pengganti Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari Penggugat kepada IshaqYunus sebagaimana surat Nomor 072/DPKPKPI/Rohil/l/2018 tanggal10 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenRokan Hilir (vide bukti T23);10.
    sikap DPN PKPIndonesia dalam proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas namaPenggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, yakni di satu sisiDPN PKP Indonesia versi Hendropriyono mengusulkan pemberhentianPenggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti T24dan T26) namun di sisi lain Dewan Pimpinan PKP Indonesia Propinsi RiauHalaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUNPBR.versi Haris Sudarno menyatakan tidak pernah melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) karena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 30-08-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 30 Agustus 2016 — 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP.PPP) Hasil Pertemuan Menyerupai Muhtamar di Surabaya, DK VS MUH. TAUFIQ ZAINUDDIN, S.E.,M.M
89 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muh.Aras,S.Pd.MM dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan,lalu mengeluarkan surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 tentang UsulPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai AnggotaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan;Bahwa Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkansurat Nomor 161.3/308/DPRD/XII/2014,tanggal 30 Desember 2014tentang penolakan usul PAW atas diri
    Pengugat sebagaimana diusulkanTergugat Il melalui surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 dengan alasanbelum memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Pasal 140 ayat(1), (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;Bahwa Tergugat Il pada tanggal 3 Januari 2015 kembali mengajukanSurat Nomor 280/EX/U/I/2015 yang ditujukan kepada ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan berisikan tentang Usul Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan;Bahwa Surat Keputusan Nomor
    Muh.Aras,S.Pd.MM dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan,lalu mengeluarkan surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 tentang UsulPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai AnggotaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan;Seharusnya tertulis:3. Bahwa surat keputusan sebagaimana diuraikan pada butir 2 (dua) diatasdijadikan dasar oleh Sdr. HM. Amir Uskara, M.Kes dan Sdr. Muh.
    ,M.M., dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan, lalumengeluarkan surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 tentang Usul PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan;2. Perbaikan pada halaman 3 (tiga) poin 4 (empat)Dalam gugatan tertulis:4.
    Bahwa Ketua DRPD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan suratNomor 161.3/308/DPRD/XII/2014,tanggal 30 Desember 2014 tentangpenolakan usul PAW atas diri Pengugat sebagaimana diusulkanTergugat Il melalui surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 dengan alasanbelum memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Pasal 140 ayat(1), (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;Seharusnya:4.
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-02-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN STABAT Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb
Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
1.Daikan Aolia Arfan.SH
2.Boston Robert Siahaan, SH
Terdakwa:
Hari Supratomo
17 — 12

  • - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW,
    Dirampas untuk Negara;
    6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

    Langkat atausetidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Langkat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan , perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada hari Jumat tanggal 13 desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib saatterdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merahBK 3659 PAW, terdakwa bertemu dengan
    Langkat atausetidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Langkat, tanopa hak atau melawan hukum, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukantanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan carasebagai berikut :Pada hari Jumat tanggal 13 desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib saatterdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merahBK 3659 PAW, terdakwa bertemu dengan BEDOR (DPO) dipinggir jalandidaerah
    jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya; Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga)bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu denganberat bersin 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) bungkusplastik klip bening kosong, 1 (Satu) buah kotak plastik kecil yang dilakbanHalaman 5 dari 13 Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stbwarna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warnaMerah BK 3659 PAW
    pemeriksaan terhadap Terdakwadan ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya; Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga)bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu denganberat bersin 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) bungkusplastik klip bening kosong, 1 (Satu) buah kotak plastik kecil yang dilakbanwarna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warnaMerah BK 3659 PAW
    bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkusplastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16(nol koma enam belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1(satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) unitsepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-05-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 819 K/PID.SUS/2010
Tanggal 26 Mei 2010 — RAZALI ACHMAD
39 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MASFAR 5 72.500.00037 Anggota KomisiHISYAM YUSUF D 72.500.00038 Anggota KomisiSUSANTI , A.Md D 72.500.00039 Anggota KomisiMISRAuJ : 72.500.00040 Anggota KomisiSALEH Ec 72.500.000ai PergantianMARTIN RANTAN Antar Waktu 40.000.000(PAW)de PergantianESTO MULELONO Antar Waktu 40.000.000(PAW)43 MARSELINUS MAREN Pergantian 40.000.000Hal. 12 dari 48 hal. Put.K/Pid.Sus/2010 Antar Waktu(PAW)Pergantian4 TERIS YOHANES Antar Waktu 40.000.000 ,(PAW)Pergantian ANTONIUS Antar Waktu 40.000.000 .,.
    MASFAR 5 72.500.000 ,37 Anggota KomisiHISYAM YUSUF 5 72.500.000 ,38 Anggota KomisiSUSANTI , A.Md c 72.500.000 ,39 Anggota KomisiMISRAuJ E 72.500.000 ,40 Anggota KomisiSALEH cE 72.500.000 ,At PergantianMARTIN RANTAN Antar Waktu 40.000.000 , (PAW)49 PergantianESTO MULELONO Antar Waktu 40.000.000 ,(PAW)de PergantianMARSELINUS MAREN Antar Waktu 40.000.000 ,(PAW)AA PergantianTERIS YOHANES Antar Waktu 40.000.000 ,(PAW)as PergantianANTONIUS Antar Waktu 40.000.000 .,.
    (PAW)Rp.JUMLAH 3.100.000.000, Sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Ketapang sejumlah Rp. 3.100.000.000,00(tiga miliar seratus juta rupiah), sesuai Laporan HasilAudit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : S02/PW14/5/2006 tanggal 1 Juni 2006 ;Hal. 23 dari 48 hal. Put.
    No. 819K/Pid.Sus/2010 40 SALEH Anggota Komisi E 72.500.000 ,41 Pergantian AntarMARTIN RANTAN 40.000.000 ,: Waktu (PAW)42 Pergantian AntarESTO MULELONO 40.000.000 , Waktu (PAW)43 Pergantian AntarMARSELINUS MAREN 40.000.000 ,. Waktu (PAW)44 Pergantian AntarTERIS YOHANES 40.000.000 ,.
    Waktu (PAW)45 Pergantian AntarANTONIUS 40.000.000 .,.Waktu (PAW)Rp.JUMLAH 3.100.000.000, Fakta tersebut dikuatkan oleh barang bukti yangdiajukan didepan persidangan ;Bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukumtelah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya DiriSendiri atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi.Bahwa unsur melakukan perbuatan Memperkaya DiriSendiri atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi adalahbersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwatelah memenuhi