Ditemukan 17962 data
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama menentukan:Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas,;maka kewenangan dimaksudadalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 25 ayat(3) Undang
Pasal 2 dan 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Pertama, dan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwaperadilan agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakanpenegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah
Nomor 744 K/Pdt/2017penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa karena sengketa hibah harus diajukan di Peradilan Agama, makahukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hibahadalah hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama.
88 — 14
diubah pertama kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU No. 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Pengadilan Agama teiah ditentukan bahwa "Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a).perkawinan; b). waris; c).wasiat; d).hibah; e). wakaf
mengenai pokok perkara harus ditolak maka Majels berpendapattidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima , karena hal iniakan merugikan pihak lawan dan akan menghambat proses penyeleseianperkara;Menimbang bahwa didalam Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi Pengadilan Agama bertugas danberwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
Sebagaimana pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, danekonomi syariah, dengan demikian petitum penggugat tersebut bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatanpara
143 — 51
Tanah Wakaf dan bangunan Madrasah seluas 1065 m dengan sertifikat No. 534 dengan batas-batas :Sebelah Utara : Jalan DesaSebelah Timur : Tanah xxxxxxxxxSebelah Selatan : Tanah xxxxxxxxSebelah Barat : Tanah xxxxxxxxx b. Tanah xxxxxxxx luas 1050 m dengan sertifikat No.361 yang telah dihibahkan kepada 5 (lima orang anaknya dengan sertifikat No. 00806 An. Annisa Rahmawati luas 192 m, sertifikat No. 00807 An.
(Mohon Majelis Hakim menjadikan Pertimbangan yang Serius)Adapun sebagian Tanah yang diwakafkan untuk dibangun Yayasan Madrasahdengan luas 1.065m2, dan telah bersertifikat adalah diwakafkan oleh xxxxxxxxx,karena sebenarnya XXxxxxxxx menyetujui Wakaf itu) di tanah sebelahSelatannya, bukan yang ditempati bangunan madrasah sekarang sehinggaXXXXXXXXX berkata Kalau keberatan biar Tanah bagianku aja yang untukwakaf dan itu disetujui oleh Xxxxxxxxxx.
Fotokopi buku tanah No. 534/wakaf atas nama Djohari Pak Hoiriyah luas 1.065 m?berdasarkan Akta lkrar Wakaf PPAIW tanggal 4 111991 untuk keperluanGedung Madrasah, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dan dinazeglen, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda TIk2;c. Fotokopi Nama Wadjib Pajak Dhohari P. Hoiriyah persil 19 kelas desa IV letter C,bukti tersebut telah diberi materai cukup, dan dinazeglen, tidak ada aslinya karenaterbakar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TIl3;d.
BkI tertanggal 23 September 2008, buktitersebut menjelaskan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan xxxxxxxxx melawanXXXXXXXXX Kaffal, bukti tersebut bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, tidakdibantah oleh Para Penggugat namun tidak berkaitan dengan pokok perkara maka buktitersebut dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti Tll2 berupa fotokopi buku tanah No. 534/wakaf atasnama Djohari Pak Hoiriyah luas 1.065 m? berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW tanggal4 111991 di wakafkan kepada H.
Wakaf tanah dan bangunan seluas 1065 m25). XXXXxxxx seluas 1050 m? yang juga sudah beralih hak kepada 5 oranganaknya;6). Nor xxxxxxxxah seluas 696 m27). XXXXXXXXX seluas 687 m2Sehingga sisa tanah ataS nama XXXxxxxxx P.Xxxxxxxxxx tersebut hanyaseluas 4482.4 m?b. Tanah sawah dengan No. C.87, Persil 19 Kelas IV seluas kurang lebih 874m2 AM.
(terhadap ketiga obyek tanah ataS nama XXXXXxxxx, XXXxxxxxxx dan Naniktidak diletakkan sita jaminan)Wakaf tanah dan bangunan Madrasah seluas 1065 m? (berdasarkanpengakuan Para Penggugat, Tergugat , Tergugat Il dan Para Turut Tergugatdan berdasarkan bukti P9 serta Tl+2 sertifikat Nomor: 534 dengan batasbatas :Utara : Jalan DesaTimur : Tanah xxxxxxxxxSelatan > Tanah xxxxxxxxBarat > Tanah xxxxxxxxx. Tanah atas nama xxxxxxxx seluas 1050 m?
112 — 15
MARDIYAH mendapatbagian 285 M2, Terdakwa mendapat bagian 285 M2 dan tanah wakaf seluas100 M2 sesuai dengan akta pembagian dan Pemisahan No. 11 / BTC / 1997tanggal 09 Januari 1997 ;Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2015/PN. Tng.e Bahwa terdakwa mempunyai hak tanah seluas 285 M2 berdasarkan aktapemisahan dan pembagian Nomor : 10 / BTC / 1997 dan sudah terdakwa jualkepada ROSID seluas 223,50 M2 namun untuk uang penjualannya yangmenerima adalah H.
ABDUL RAUFmemperuleh bagian 630 M2 (enam ratus tiga puluh meter perseg)i),MARDIYAH 285 m2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi),RODAYAH mendapat bagian 285 M2 (dua ratus delapan puluh limameter persegi) dan tanah wakaf seluas 100 M2 (seratus meterpersegi), tanah tersebut terletak di JI. KH. Kilin RT.04/06 Kel BatuJaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, namun H. BUANG danH.
41 — 24
menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah lelangeksekusi hak tanggungan terhadap objek perkara a quo sebagai jaminanhutang Tergugatl dan TergugatII kepada TergugatllI;Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undangundang 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Oleh karenaPerkara imi adalah perkara yang berhubungan dengan Kewarisan makaberdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 yang berbunyi PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah danEkonomi Syariah.
dan terhadap hal tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan bahwa31Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pembanding/Tergugat II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat III : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat IV : Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Puskesmas Sidomulyo
Terbanding/Penggugat I : H. ABDULLAH, SE., MM
Terbanding/Penggugat II : Dr. IVAN ZAIRANI LISI, S.H.,S.Sos, M.Hum
49 — 28
ANDUT pada saat itu.Bahwa terhadap proses pembelian maupun Pemberian (Wakaf) tersebuttelah dilakukan antara Pihak Pemerintah Kota Samarinda dengan Aim. H.MUHAMMAD LISI Bin H.
ANDUT yang mana proses jualbeli dan pemberian (wakaf) dilakukan oleh almarhum H. Muhammad Lisibin H. Andut kepada Pemerintah Kota Samarinda sebelum tahun 1986 yaitusebelum bangunan PUSKESMAS SIDOMULYO didirika diatas lahantersebut.7. Bahwa Proses pembelian tanah sengketa oleh Tergugat telahdiakui sendiri oleh Penggugat melalui suratnya yang ditujukan kepada WaliKota Samarinda tertanggal 22 Juni 2015 (Sebelum gugatan ini diajukan).8.
ANDUT dan sebagian lagi mendapatpemberian (wakaf) dari Almarhum H. MUHAMMAD LISI yang mana prosesperaliahan hak atas tanah PUSKESMAS SIDOMULYO tersebut diketahuioleh Para Terbanding (Terbanding I) semula Para Penggugat (Penggugat 1!)
1.DIANA
2.AUDUL ZIKRI
3.NENI PURNIAMI
4.FUTINANSI
5.ISNIARTI
6.SRI HERNIE
Tergugat:
6.RIKE MARTA DINAKA
7.TOMI JIMI KARTER
8.CICA MARTA DINAKA
9.REPI MARTA DINAKA
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN
97 — 48
Waris;. wasiat;. hibah;. wakaf;. Zakat;. infaq;Oo NO Oo FB W DN. shadaqah;dan9. ekonomi syariah.Penjelasan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksuddengan antara orangorang yang beragama Islam adalah termasuk orang ataubadan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepadahukum Islam.
Abdul Rohan sehingga harusdibuktikan bahwa benar Penggugat merupakan ahli waris yang berhak terhadapobjek perkara bersama ahli waris yang lain hal ini disebabkan ada beberapa abhliwaris lain yang disebutkan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 49Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa; Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah; dan ekonomi syariah.Halaman 22 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021.
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, kekuasaan absolut Pengadilan Agama padapokoknya adalah perkara dibidang: Perkawinan; Waris: Wasiat: Hibah; Wakaf;Halaman7 dari 19hal. Put. Nomor562 PK/Pdt/2017 Zakat; Infag; Shadagah; Ekonomi syariah;. Bahwa kompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaanyang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaanpengadilan.
Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanahyang bersangkutan;Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Sertipikat merupakan surat
126 — 23
ataupun sejak berlakunya UUPA, yangtidak disertal kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan,tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;atauHalaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt/G/2019/PN.PWKf, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yangdibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/KepalaDesa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan; atauJ. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961; atauI. surat keterangan riwayat
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 202 K/Pid.Sus/2010tanah ahli waris, Foto Copy akta kelahiran bagi yang belum dewasa, memilikialat bukti kepemilikan tanah antara lain akta eigendom, surat tanda buktihak/SK hak tanah, Akta PPAT (jual beli, hibah, pemisahan pembagian danakta ikrar wakaf), kuitansi/segel perjanjian sebelum 8 Oktober 1997 jual beli,surat bukti pendukung dari harta warisan, surat pernyataan ahli waris dansurat kematian, surat bukti perpanjabatan, foto copy leter C desa dan fotocopy SPPT terakhir dari pemohon, bukti
September 2007segala biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran kegiatan LMPDPtahun anggaran 2007 BPN Kabupaten Kediri sedangkan persyaratan yangharus dipenuhi pemohon adalah Identitas pemohon, Foto Copy KTP danKSK pemohon, Foto Copy KTP dan KSK penjual/pemberi hibah atau paratanah ahli waris, Foto Copy akta kelahiran bagi yang belum dewasa, memilikialat bukti kepemilikan tanah antara lain akta eigendom, surat tanda buktihak/SK hak tanah, Akta PPAT (jual beli, hibah, pemisahan pembagian danakta ikrar wakaf
Ny. TUKIYEM
Tergugat:
SUKARDI
59 — 7
Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini.Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatubadan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlaktidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah : Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang:Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
berwenang untukmemeriksa, memutus perkara pidana dan perkara perdata;Menimbang, bahwa Kekuasaan pengadilan di lingkungan PeradilanAgama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentudi kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orangorang yang beragama Islam.Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
68 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
JalanPerigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712Medan seperti ternyata dari Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919atau Surat Menentukan Hak Kebon, tertanggal 20 Mei 1919 Nomor 134 terdaftaratas nama Encik Daiyah berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanamdan didirikan di atas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya182,30 M; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
Nomor 218 K/Pdt/20141919 terdaftar atas nama Encik Daiyah berikut dengan segala sesuatu yangtumbuh, ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya182,30 M; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf,panjangnya 205,50 M; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T.
yang terletak dahulu di Jalan Perigisekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand SultanNomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah berikutdengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikan di atas tanahtersebut dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya182,30 M; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
1.Rengsi Simanjuntak istri kedua alm Jamulia Siahaan
2.Miduk W Siahaan
3.P Siahaan Parhehean Siahaan
4.Otto Siahaan
5.Marlinang Siahaan
6.Sostro Siahaan
7.Tongam Siahaan
Tergugat:
1.Muni Siahaan BA Anak kandung alm Santun boru Hutasoit
2.Janes Pakpahan anak kandung alm Sonta boru Siahaan
3.Delima Silitonga istri alm Hakim Siahaan
4.DR Capt Anthon Sihombing
Turut Tergugat:
1.Sahata Siahaan
2.Maruhum Siahaan
3.Roida Gurning
4.Pemerintah RI cq Kepala Badan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Pro Sumatera Utara
76 — 9
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Simarompu ompu.Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara;Bahwa benar adapun rencana ataupun keinginan Alm. Santun boruHutasoit (iobu Tergugat 1!) ataupun istri pertama Alm.
Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dusun Parhasioran, DesaLobu Siregar Il, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utaraseluas + 65.000 M2 ( 6,5 Hektar) dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adel Silitonga dan tanah milikGideon Siahaan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar.
201 — 101
menjadiHarta Peningalan atau Warisan dari keturunan yang sama.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akanmempetimbangkan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 undangundang no. 3 tahun2006 sebagaimana perubahan atas undangundang No. 7 tahun 1989,disebutkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang Bergama Islam dibidang: a. perkawinan; b. warta; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
bahwa Gugatan para Penggugat termasuk dalam kategoripenentuan kewarisan, dan sebagaimana identitas yang tercantum dalamGugatan para Penggugat bahwa para Penggugat beragama Islam sehinggaharuslah tunduk dan patuh pada Pengadilan Agama sesuai dengankewenangan dari Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaHalaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SelIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
1009 — 429
Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2016/PT BTN10.g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandakesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yangdialinkan, atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor
15 — 2
Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala,pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf,pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dansegala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang,wasiat dan hak kepemilikan.
Imam Ahmad bin Hambal dan sebagianulama Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkaraperkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak,wala, wakaf dan hak kepemilikan murni.maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima keterangan para saksitersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangansaksisaksi Tergugat, apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin
10 — 2
Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugattinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamatsebagaimana alamat Penggugat saat ini selama enam bulan, kemudianPenggugat dengan Tergugat berpindah ke rumah kontrakan yangberalamat di Jalan XXXX selama tiga tahun, hingga akhirnya Penggugatdan Tergugat kembali berpindah dan terakhir tinggal bersama di rumahmilik bersama yang beralamat di Jalan Wakaf Pasar 4 Tambak Rejoselama satu tahun enam bulan.
15 — 8
Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di PasarXII Jalan Balai Desa Gang Ikhlas/Wakaf, Dusun I, Desa Marindal Il,Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidakberhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena TergugatHalaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpksudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupanrumah tangga;8.
Tergugat
42 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
58 — 6
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadapgugatan Penggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukanPenggugat bertanggal 10 Agustus 2016 di persidangan tanggal 06 September2016;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisandi persidangan pada tanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknyamenyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat danmohon