Ditemukan 17962 data
21 — 1
Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h. Shadagqah dan i. Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksuddengan perkawinan adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkanundangundang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurutsyariah.
1.Sabngatun binti Yhsan
2.Siti Nuraini binti Misbahudin
3.Siti Rohmatul Janah binti Misbahudin
4.Ahmad Khusnan Hadi bin Misbahudin
22 — 16
warisadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b)Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang :a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
18 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal) Abell y cL) pte Aol ball) S585 agbtly Gag ALLind sindALY slg Vl) ial cipal g AB puers y Cad ollArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
51 — 17
maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 50 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
15 — 1
No. 319/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
33 — 1
maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
11 — 0
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal) Adal els ple dali yl dla 5505 ag hdl y Gay ALUN iedAL sll Yigl) Gaal g Cogally 4d puere g Cid yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
15 — 4
nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulanlamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepadaPengadilan Agama dan pengaduaannya dibenarkan serta diterima olehPengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, makajatuhlah talak satu kepadanyaBahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah wakaf
11 — 6
3 poin ( e ) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dipertimbangkan berikutint;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dirubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkanPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibahyang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf
29 — 14
Bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (UU 3/2006), yang menjadi kewenangan daripengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah;i. Ekonomi syariah.+O 29 5 4. Bahwa Gugatan ini diajukan karena adanyaperselisihanantara Penggugat dengan Tergugat (mantan suamiistri)HlIm. 2 dari 11 hlm, Pen.
15 — 5
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) dlls clea ple Analy Salgl S585 agGily yay ALUN) sindALY ally Ysll Giallg Cogally 4b pany ib glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor0535/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
26 — 0
Sistininguntuk pengurusan administrasi wakaf;Hal. 3 dari 11 Pen. No. 2752/Pdt.P/2020/PA.Sby9) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memutus sebagaiberikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris/ Kamari Bin P. Sistiningyang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2002 adalah:2.1 Liek Misrie alias Lik Misri Binti P.
18 — 3
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
36 — 12
tuaasal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusanPengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan dalamlingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibahserta wakaf
40 — 27
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 884/Pdt.P/2021/PA.Tgrsperkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
22 — 3
maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
12 — 0
Peradilan Agama yang berbunyi :Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orangorang yang beragamaIslam;Dan Pasal 49 Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharuidengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharuidenganUndangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama(kompetensi absolute) yang berbunyi :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
22 — 3
pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi I (........... eee )yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :EPArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
62 — 17
Hal. 7 dari 10 Hal.Sel g Cr gallg SaY gllg Cuuill 28 AveSLill vic Fool salgilll 43 3 IS os 4 : omyAail gig Clsilly J jelly ab gll's A2Y sly eYsllyArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikahbeserta seluruh masalahnya.Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas
63 — 36
Wakaf; f. Zakat; g.Infaq; h.Shadaqah ; f. dan Ekonomi Syariah.Menimbang bahwa dari semua jenis perkara yang diatur pasal 49 UndangUndang tersebut berikut penjelasannya maka ternyata perkara aquo yang menjadi objeksengketa dalam Rekonvensi tidak termasuk dalam jenis perkara yang diatur dalam pasal49 UndangUndang 7 Tahun 1989 yang dikutip diatas berikut penjelasannya olehkarenanya Pengadilan Tingkat Banding mempunyai cukup alasan untuk menyatakanPutusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PTAJpr.