Ditemukan 11605 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Sak Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
CHARLES ARITONANG als ARITONANG
24 — 21
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
CHARLES ARITONANG als ARITONANG
24 — 21
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
Putus : 07-09-2017 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN SDA Tanggal 7 September 2017 — EVA NURRANI
SIGIT PURNOMO
67 — 7
67 — 7
pada pokoknya memberikanketerangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Polsek Prambon yang melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa II Sigit purnomo;Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab yaitu saksibertanya kemudian Terdakwa Il Sigit Purnomo menjawab dan saksi langsungmengetiknya;Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN SDABahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak mengarahkan jawabannyadan juga saksi tidak melakukan penekanan
Register : 03-05-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 31/PID.B/2013/PN.KEFA. Tanggal 18 Juli 2013 — - JERHANS MOY Als. HANS
149 — 48
149 — 48
Jika penekanan terhadappusat pernapasan akan menyebabkan pasien henti napas.Secara umum peningkatan tekanan dalam kepala menyebabkanpeningkatan tekanan darah, penurunan kesadaran, denyutjantung berkurang, Hemiparase (kelumpuhan sebelah badan)Bahwa setelah membaca hasil Visum et Repertum an.Hendrikus Nenat dan keterangan dari saksi dr.
Register : 30-06-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 62/Pid.B/2011/PN.TJP Tanggal 18 Oktober 2011 — AMRIL Pgl AM
35 — 5
35 — 5
ditelpon Ujang Datuak untuk ke Payakumbuh,sesampai di Payakumbuh mereka membuntuti sasaran denganmotor sampai ke arah mudiak ;Bahwa Terdakwa menerangkan Ujang Datuak yang membawamotor, setelah mobil sasaran berhenti di kedai untukminum niro, Terdakwa bergerak ke depan ke arah mobilKorban dan Ujang Datuak menunggu di motor dengan jarak +50 (lima puluh) meter dari mobil Korban ;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang mengambil uangKorban tersebut adalah Terdakwa ;Bahwa selama dalam pemeriksaan, tidak ada penekanan
Register : 05-08-2011 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 74/Pid.B/2011/PN.TJP Tanggal 26 Oktober 2011 — SYAHRIAL Pgl. MAJIK
100 — 3
100 — 3
faktadipersidangan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkanpencabutan keterangan terdakwa dan saksi Ardian Putra dalamberita acara penyidik yang dinyatakannya dalam persidanganbahwa alasan pencabutan keterangan karena alasan adanyapenyiksaan yang dilakukan oleh penyidik saat pemeriksaan ;Menimbang, bahwa menurut' keterangan saksi verbalisantyaitu. saksi Ayub Ardiansyah yang memeriksa terdakwa dan saksiFary Yusda menyatakan bahwa pada saat terdakwa dan saksi FaryYusda tidak ada unsur pemaksaan, penekanan
Register : 28-08-2013 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 4745/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg Tanggal 19 Juni 2014 — Penggugat lawan Tergugat
82 — 24
82 — 24
Dikatakantidak benar karena ada penekanan sering meninggalkan rumah kediamanbersama seolaholah dalam konotasi negative;.
Register : 13-11-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 6 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN
83 — 72
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN
83 — 72
siapa menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata "Setiap orang, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Putus : 06-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358/B/PK/PJK/2016 Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH INDONESIA
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, atas pembayaran dividen oleh PT.ABC Indonesia kepada AAA pada tahun pajak 2001 wajibdipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;Bahwa dari surat penjelasan tersebut kembali diperolehpenjelasan sekaligus penekanan bahwa Surat KeteranganDomisili berlaku sejak tanggal diterbitkan;Bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuanperpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas,seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) meminta terlebin dahulu Surat Keterangan
Register : 30-01-2006 — Putus : 20-05-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 02/K-AD/PMT-II/I/2006 Tanggal 20 Mei 2011 —
111 — 72
111 — 72
Bahwa seluruh anggota yang bergabung dalamSatgas PPRM setiap akan melaksanakan gerakanmaupun setelah selesai melakukan gerakan mendapatpengarahan, dan penekanan dari Danyon Armed10/Kostrad selaku Dansatgas PPRM.4. Bahwa inti dari setiap pengarahan danpenekanan Dansatgas PPRMtersebut antara lain:a. Perhatikan faktor keamanan dalam setiapgerakan.b.
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43563/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
117 — 56
117 — 56
depan karena tarif Bea Keluar danHarga Ekspor lebih rendah dan dengan sengaja tidak mematuhikonsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK214/PMK.04/2008.ALASAN TETAP DILAYANINYA EKSPORTASI WALAUPUNTIDAK DILAKUKAN PEMBATALANTetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan
Register : 20-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbg Tanggal 24 Januari 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs PARAPAT SIMAMORA
93 — 50
93 — 50
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat) Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbgc.
Register : 30-07-2015 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Gsk. Tanggal 16 Juli 2014 — Haji SUPRAYITNO.
Melawan.
PIMPINAN CABANG BRI (persero) Tbk. CAB. GRESIK. Dkk.
148 — 39
148 — 39
Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
Register : 19-06-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 15-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 148/Pid.Sus/2015/PN Mkd Tanggal 6 Agustus 2015 — TULUS SUSETYO BIN SURIPTO
44 — 15
44 — 15
Unsur Setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dariHalaman 31 dari42 Putusan Nomor 148 /Pid.Sus/2015/PN Mkdkemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
Register : 27-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020 Tanggal 15 September 2020 — Oditur:
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Said Muhammad Resha
124 — 48
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Said Muhammad Resha
124 — 48
Terdakwauntuk tetap dipertahankan berada dalam lingkunganmiliter, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnyaHaL 45 dari hal 51 Putusan Nomor: 56K/PM I01/VII/2020Menimbangsebagai berikut:1.Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalahmerupakan penyalahgunaan Narkoba yang olehmasyarakat maupun pemerintah dianggap sebagaikejahatan berat yang dapat merusak keluarga,generasi muda maupun negara.Bahwa sesuai penekanan
Register : 08-09-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 84/PDT/2021/PT JMB Tanggal 19 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat : H SUKARMAN Diwakili Oleh : H SUKARMAN
Terbanding/Tergugat I : JAILANI
Terbanding/Tergugat II : ARNI YANTI
89 — 59
Terbanding/Tergugat I : JAILANI
Terbanding/Tergugat II : ARNI YANTI
89 — 59
Bahwa terkait Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 yangtelah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il,disamping adanya tekanan dan pemaksaan yang dilakukan olehPenggugat beserta dengan anaknya Andre, juga terdapat beberapahal janggal yaitu :Pertama: Penandatanganan Surat Perjanjian, tetap dilakukandihadapan notaris, sementara Notaris terkait mengetahui ada pihaklain yang hadir yang diketahui sebagai oknum polisi, artinya notarissendiri telah melakukan pembiaran terjadinya penekanan
Register : 28-12-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018 Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
AGUNG ANDI SANTOSA
212 — 159
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
AGUNG ANDI SANTOSA
212 — 159
Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuaiDakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkanbahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturanhukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan Pimpinan dalamhal ini DanLanud Sam Ratulangi agar setiap prajurit menjauhi dantidak terlibat dalam kehidupan yang boros, mendatangi tempattempathiburan malam dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwalakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Ba HarfasSifasint yang
Register : 01-11-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2017 Tanggal 31 Januari 2018 — SERDA AHMAD JUNAIDI
114 — 40
114 — 40
tersebuttelah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun1997 maka kemudian Majelis Hakim meminta Oditur Militermembacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan saatdiperiksa oleh Penyidik POM.Berdasarkan hal tersebut maka Pledoi dari Penasehat Hukumdikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Replik yangdisampaikan oleh Oditur Militer.Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh PenasehatHukum, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh karena isinyahanya merupakan penekanan
Register : 17-10-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN WATES Nomor 127/Pid.B/2013/PN.Wt Tanggal 9 Desember 2013 — I. Angger Tetuko dan terdakwa II. Andry Tri Cahyoko
78 — 8
78 — 8
Penasihat Hukum dalam pemeriksaan dan hakuntuk segera diperiksa;e Bahwa terdakwa I menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum.e Bahwa metode pemeriksaan, awalnya terdakwa I diminta menceritakan kronologikejadian kemudian baru dilakukan tanya jawab sambil membuat BAP;e Bahwa waktu diperiksa terdakwa I dalam keadaan sehat dan diperiksa dengan rileksdan santai, waktu itu boleh merokok tetapi tidak merokok karena ruangan ber AC,diberikan air minum;e Bahwa tidak ada saksi melakukan kekerasan atau penekanan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1533 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
187 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1)(6)Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Register : 28-11-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42921/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
125 — 28
125 — 28
Tidakseperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan kewajiban eksportir