Ditemukan 17962 data
15 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
13 — 12
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangHal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrsmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Tergugat
26 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
19 — 2
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Tergugat
30 — 2
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
9 — 7
Sertifikat wakaf (kalau ada). Rekomendasi dari pejabat setempat minimal Camat. Kalau bentuknya Pendidikane Jumlah siswa atau anak yatime Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMAT16NB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas
21 — 10
yang telah memenuhi syarat material;Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudahsedemikian tersebar luas (syahadah alistifadhah), sebagaimana disebutkandalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:Hal. 7 dari 12 halamanPenetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.PwIlArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
37 — 18
memberikanpandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang halhal yang berhubungandengan pengangkatan anak tersebut, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap denganpermohonannya;Menimbang, bahwa pada Pasal 49 Undangundang Nomor 03 Tahun 2006atas perubahan pertama Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, tentang PeradilanAgama disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
135 — 0
Juan S;1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Pekarangan *) hibah jual beli / wakaf **) nomor: 590/004.a/D/W/SK.PHAT-P/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang menerangkan tentang adanya peristiwa jual beli atas sertifikat tanah Nomor 43 atas nama Soebeno terbit tanggal 06 Agustus 1996 dari Sdr. Soebeno kepada Sdri.
Ernia Wati yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Waimital atas nama Maryadi S.Sos;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Pekarangan *) hibah jual beli / wakaf **) nomor: 590/004.a/D/W/SK.PHAT-P/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang menerangkan tentang adanya peristiwa jual beli atas sertifikat tanah Nomor 43 atas nama Soebeno terbit tanggal 06 Agustus 1996 dari Sdr. Soebeno kepada Sdri.
138 — 55
Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan saksi Abdussalam Panji Gumilangmulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris If Rokayah
saat awal mendirikan bangunan Al Zaytun seluas 60 hektar,dan wakaf tersebut disamping dari anggota NII juga dari masyarakat umum.Bahwa selama saksi tidak aktif sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan PesantrenIndonesia, saksi tidak pernah mendapat teguran dari pihak Al Zaytun.Bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk merubah susunan kepengurusan YayasanPesantren Indonesia tahun 2011 sehingga nama saksi dicoret dari kepengurusanYayasan Pesantren Indonesia adalah Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2011
.Bahwa kerugian sebesar Rp. 100 milyar adalah kerugian secara lembaga, karena saksisebagai pemegang amanah atas wakaf tanah yang digunakan untuk bangunan AlZaytun tersebut harus tetap bertanggung jawab atas peruntukan tanahtanah wakaftersebut.Bahwa saksi pada saat menerima tanahtanah wakaf untuk pembangunan Al Zaytuntersebut sama sekali tidak menerima komisi dari siapa pun.Bahwa saksi tidak aktif dalam anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia,karena tidak sepaham dengan Panji Gumilang.Bahwa
13 — 2
MerakRaya REWWINWaru Sidoarjo sebagai Wakaf yang dapat digunakanuntuk kepentingan masjid. Dan perjanjian Wakaf tersebut sudah diketahuidan ditandatangi oleh Pemohon di atas materai.d.
37 — 11
Kemudian saksi AHMADYANI Als Pak INAL Bin KARNAIN (Alm) berkata Apakah ada ayam saksi yanghilang, kemudian saksi jawab ayam saksi hilang 2 (dua) ekor ayam jantan dan 2 (dua)ekor ayam betina.Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 saksi kerumah Kepala DesaLalayau yaitu saksi HIDAYATULLAH Bin ARDIAN, setelah saksi periksa ternyataayam tersebut benar milik saksi;Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang wakaf di masjid di Desa Gunung Riutseminggu sebelum kejadian pencurian;Bahwa sebelumnya tidak
hingga sore hari Terdakwa belum juga mendapat kabar dari saksi SARJO BinKARTODINOMO yang akan membeli ayam curian tersebut Bahwa terdakwa sebelum mengambil ayam milik saksi AHMAD YANI Als Pak INAL BinKARNAIN dan saksi MUHAMMAD YASIN Als Pak IBUT Bin SATAM tidak ada memintalyin terlebih dahulu kepada para pemiliknya; Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut untuk dijual kepada saksi SARJO BinKARTODINOMO dan uangnya akan digunakan untuk membeli minumminuman keras; Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang wakaf
63 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana saat initelah dibebani hak tanggungan atas nama PI Bank PanIndonesia, Tok. dan SHM Nomor 2076/Kelurahan SukarasaGambar situasi Nomor 00058/Sukarasa/2009 luas 130 meterpersegi atas nama Nyonya Sriwulandari Teguhsaputra (dh TheUsan Hoa);Sertifikat Hak Milik Nomor 917/Kelurahan Sukarasa, GambarSituasi tanggal 19111982 Nomor 6019/1982 luas 822 meterpersegi yang kemudian dimatikan karena penggantian Sertifikatmenjadi SHM Nomor 2094/Wakaf/Kelurahan Sukarasa, GambarSituasi Nomor 5207/1993 luas 816
SHM Nomor 917/Kel.Sukarasa, luas 822 meter persegi,yang dimatikan/diganti menjadi SHM Nomor2094/Wakaf/Kel.Sukarasa, luas 816 meter persegi;3.
Setiawan, kemudian SHMNomor 418 sisa/Sukarasa, dipecahpecah sampai habismenjadi 8 (delapan) bidang tanah SHM, yaitu:(1) SHM Nomor 704/Kel.Sukarasa, luas 823 meter persegi,yang dipecah menjadi SHM Nomor 2075/Kel.Sukarasa,luas 693 meter persegii dan SHM Nomor2076/Kel.Sukarasa, luas 130meter persegi;(2) SHM Nomor 917/Kel.Sukarasa, luas 822 meter persegi,yang dimatikan/diganti menjadi SHM Nomor2094/Wakaf/Kel.Sukarasa, luas 816 meter persegi;(3) SHM Nomor 932/Kel.Sukarasa, luas 1100 meter persegi,yang
17 — 8
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
35 — 11
Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yangartinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fighus Sunnah
MUHAMMAD BUDI
53 — 24
Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yangmenyatakan.Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yagmasingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutanMenimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun
30 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
31 — 8
SLL parry iJDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itq.;(Dr.
126 — 61
Bahwa obyek pendaftaran, menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1)adalah meliputi bidangbidang tanah yang dipunyai dengan hak milik,hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai serta tanah hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, haktanggungan dan tanah Negara; 4.
40 — 1
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi 1 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangberbunyi:Artinya : /Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf