Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1539 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
196 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaHalaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 1539/B/PK/PJK/201 7objeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Khusus
Register : 30-05-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbg
Tanggal 22 Juni 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs LIBER NANDO MANALU
172 — 64
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Pengadilan PN SUBANG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 10-08-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN SUBANG Nomor 188/PID.B/2015/PNSNG
Tanggal 1 Desember 2015 — UJANG TOHA Alias JOPRAK Bin DAYING
217 — 53
  • Saksi Bambang Sulistiyono, pada pokoknya menerangkan:e Bahwa saksi yang memeriksa Ratim als Opay dan saksi menceritakansebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;e Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi Ratim terdapat luka bekas tembakandan didampingi oleh Penasehat hukum Ida Widaningsih, SH;e Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidik tidak dilakukan penekanan danpenyidik dan tetap sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;e Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan secara bersamaan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 12-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 48-K/PM.I-04/AD/IV/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — PRATU MISWANTO
58 — 35
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandi kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalammasalah jual beli dan penyalahgunaan narkotika, selaku prajurit TNIseharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat dilingkungan Terdakwa dalam berprilaku, utamanya dalam mentaatiaturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalammemberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaktidaknya Terdakwa
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 14-09-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Sbr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
GINANJAR NUGRAHA SH
Terdakwa:
MOH FAUZI Bin NONO SUKARNO
28 — 7
  • Tentang Setiap Orang.Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN SbrMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 13-11-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 218-K/PM.II-08/AD/XI/2020
Tanggal 10 Februari 2021 — Oditur:
Upen Jaya Supena
Terdakwa:
Erfan Febrianto
238 — 81
  • Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa , selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanantentang penyalahgunaan Narkotika baik didalam penyuluhansatuan maupun melalui media sosial, namun hal ini tidak pernahdiindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku anggota
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Tanah
Register : 10-06-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 07-06-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Sgt
Tanggal 13 Maret 2014 — HATTA Melawan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang, Dkk
146 — 62
  • Bahwa isi perjanjian demikian menurutpengadilan adalah merupakan penyelundupan kepentinganddengan itikad tidak baik dan adanya penyalahgunaankeadaan oleh Tergugat IIT karena Tergugat II sudahmemperoleh pembeli yaitu Tergugat I, maka segala caradilakukan untuk mengundang BAHARUDDIN KUDU ke rumahKUNDING dan surat perjanjian sudah dipersiapkan dandilakukan penekanan agar BAHARUDDIN KUDU menandatanganisurat perjanjian dimaksud ;Menimbang, bahwa oleh karena bukti TII8 tersebut ternyatadidasarkan atas
Pengadilan PA MERAUKE Perdata Agama
Register : 15-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA MERAUKE Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mrk
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
183 — 114
  • dan sisi nilai mutah yangdiberikan ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hatipenerima ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 75/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : H. Dedi Djaja Permana, Direktur Utama CV. Setia Kawan Diwakili Oleh : MISTADI, SH
Terbanding/Tergugat : P.T. Bank MNC International, Tbk
59 — 48
  • berusahamenekan PENGGUGAT untuk membayar bunga pinjamandengan caraTERGUGATtelah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepadaPENGGUGAT, TERGUGAT mengajukan permohonan PKPU diPengadilan Niaga Jakarta Pusat yang pada pokoknya putusanpermohonan PKPU di tolak Majelis Hakim Pengadilan Nlaga JakartaPusat dan TERGUGAT 2 (dua) kali membuat Laporan Polisi di PolresJakarta Pusat dan Polda Metro Jaya melaporkan PENGGUGATmelakukan perbuatan pidana penggelapan, sehingga hal tersebut dapatdikatagorikan sebagai upaya penekanan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Putus : 10-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw
Tanggal 10 Maret 2016 — Penggugat; 1. ISTANTO 2. SAWONG ARIS PRABOWO, S.H., S.E 3. DWI EFENDI Tergugat: 1. PT.DIPO STAR FINANCE Pusat Jakarta cq. PT DIPOSTAR FINANCE Cabang Semarang 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PUSAT JAKARTA cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) TEGAL
125 — 56
  • Belum ada definisi bakuHalaman 36 dari 42 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw.mengenai pengertian advokasi akan tetapi apabila diamati dari pola tindakanatau gerakan yang dilakukan maka gerakan advokasi dapat berupa tindakantindakan pendampingan, penekanan, dan tindakan mempengaruhi.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN
Upload : 16-10-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2015
67 — 30
  • Duplik kami Penasihat HukumTerdakwa yang berjumlah 8 halaman bukanlah sekedar mengulangulang yangdisampaikan pada Pleidooi namun lebih memiliki penekanan dan lebihmelengkapi sebagai tanggapan atas Replik Oditur Militer supaya argumentasihukum kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa terbantahkan lagi.Memang kalimat kami dalam Duplik halaman 8 pada paragraph terakhirsebelum paragraph penutup ada yang berbunyi : sehingga dengan ini kamitetap pada pendirian kami semula dan permohonan kami atas diri
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smr
Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
TRIADI SULISTIO Anak Dari THIO SUY TJONG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN R.I DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
192 — 48
  • 9.570.000.000 kepada Pemohon sebagaipenggugat dalam perkara tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasanhukum apabila laporan Widodo Agus Hartono dijadikan dasar untukmemproses perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung padapenetapan tersangka terhadap Pemohon, padahal 7 (tujuh) bulansebelumnya telah terdapat putusan perkara perdata Nomor:70/PDT.G/2015/PN.Smr, 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde), tentunya hal ini adalah akalakalan Termohon untuk melakukan penekanan
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 18-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
Termohon:
Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri Sipil
358 — 9889
  • Lebih lanjutPasal 117 ayat (1) KUHAP menentukan: keterangan tersangka dan atau saksikepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalambentuk apapun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknaibahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas dan dalamkesadaran nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisikdengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan daripenyidik maupun dari pihak luar;Menimbang, bahwa dalam persidangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengenaisengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) danHalaman 132 dari 144 halaman.
    Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005),bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatanjuga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2016 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Bdg.,.
Tanggal 22 Desember 2015 — ACIM SURACIM LAWAN PEMERINTAH R.I.Cq.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN R.L.Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.Cg.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKK
74 — 5
  • Bahwa dalamkeadaan pisik dan kesehatan Bapak Acim Suracim yang sedemikian rupa,Kuasa Penggugat Intervensi dengan didampingi oleh seseorang lainnyatelah melanggar Hak Privasi yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaranterhadap Hak Asasi Manusia dengan cara melakukan penekanan secaraverbal (Interogasi) kepada orang tua yang sudah pikun dandalam keadaankesehatan yang terganggu, dengan demikian Kuasa Penggugat Intervensidapat diduga telah melanggar, Pasal29 ayat(1),Pasal 30, Pasal 31 ayat(1) dan (2)
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-03-2016 — Putus : 24-06-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN Jmb
Tanggal 24 Juni 2016 — DIDIN Als DIDING Bin TEMBER
98 — 29
  • termasuk ADINATA juga sudahditangkap pada saat itu;Bahwa kenapa ditunjuk Foto terdakwa saja pada saat pemeriksaan saksitersebut karena untuk lebih praktis saja dan menghindari kesalahan;Bahwa yang menangani perkara ADI NATA saat itu Subdit NarkobaPolda Jambi;Bahwa munculnya nama terdakwa Didin Als Diding setelah penangkapansaksi ADI;Bahwa saksi ada memperoleh informasi dari BNNP bahwa keterlibatanterdakwa dalam Narkoba;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksisaksi tidak adamenggunakan kekerasan dan penekanan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 441/Pid.B/2019/PN Srh
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
ANGGA SATRIO Alias BASIR
37 — 24
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai TerdakwaHalaman 26 dari 34 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN SrhAd.2.untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-06-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 285/Pdt.G/2013/PN.Bdg
Tanggal 25 Maret 2014 — HENI KURNIASIH dan DEDIH RIYANTO lawan 1. PT. BANK MEGA. Tbk ; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG ; 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANDUNG
64 — 21
  • harusdibayar, adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan, selakudemikian mohon kepada Hakim pemeriksa menyatakan Tergugat telahmelakukan perbuatam melawan hukum.Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ,Penggugat merasa dirugikan baik materil berupa biaya yang telah dikeluarkanPenggugat dalam memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp. 25.000.000, (dua14.a.puluh lima juta rupiah), dan kerugian immaterial berupa kesalahanperhitungan yang dilakukan oleh Tergugat serta penekanan
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Khusus
Register : 27-04-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbg
Tanggal 22 Mei 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs MASLIN SILABAN
174 — 48
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 60/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 3 September 2015 — Dra. Hj. OTTIH ROSTOYATI,M.Si VS 1. KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT, 2. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, sekarang disebut MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
95 — 50
  • Lingkung Seni Indonesia ke mancaNegara, dan Penggugat tidak diberikan hakhaknya seperti hakmenerima gaji Maupun gaji pensiun karena pemutusan hubungankerja, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai NegeriSipil terhadap Penggugat dan Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni2009, Penggugat tidak pernah menanda tangani yang isinya pernahmenjadi anggota partai politik/Partai Kebangkitan Nasional Ulama dandalam periksaan terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat telahmelakukan Intervensi dengan penekanan