INDRA menendang Korban sehinggamengakibatkan Korban mengalami : Luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran 3 cm X 1 cm;Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.PKYLuka lecet hidung bagian atas ukuran 1,5 cm X 0,5 cm ;Memar pada kelopak mata bawah kanan dan kiri ;Memar pada hidung sebelah kanan ;MO HH CoMemar dibelakang telinga kiri dan kepala samping kiri.sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum atas nama MUH.SAUD JAFAR Nomor : 800/637/VIII/2019/ UPTPBLTB tanggal 07 Agustus2019 dari UPT

Terdakwa II dan EKO datang ikutmemukul Korban selanjutnya INDRA menendang Korban sehinggamengakibatkan Korban mengalami : Luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran 3 cm X 1 cm; Luka lecet hidung bagian atas ukuran 1,5 cm X 0,5 cm ; Memar pada kelopak mata bawah kanan dan kiri ; Memar pada hidung sebelah kanan ; Memar dibelakang telinga kiri dan kepala samping kiri.sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum atas nama MUH.SAUD JAFAR Nomor : 800/637/VIII/2019/ UPTPBLTB tanggal 07 Agustus2019 dari UPT

SAUD JAFAR;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksiyang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanalat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 800/637/VIII/2019/UPTPBLTB atas nama MUH SAUD JAFAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewa Made Abdi Hartawan pada UPT Puskesmas Bulutaba pada tanggal 17Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pada pemeriksaan luar ditemukan :1.

YushellyDinda Pratiwi Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tanjung Batu, dilakukanpemeriksaan terhadap saksi korban atas nama SAMSIDAR AMIR BINTI AMIRBANDU dengan kesimpulan Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekanlama pada arah jam delapan dan arah jam empat.

Gunung Pandau Seberang Upt. Paringin;Bahwa Terdakwa yang melakukan penagihan ke tempat toko saksi yaitu TokoSauki. M / H. ATAI di Jl. Gunung Pandau Seberang Upt. Paringin Kab.Balangan dibayar lunas oleh saksi sebesar Rp6.620.928, (enam juta enam ratusdua puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan yangmenyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri kepada terdakwa;Bahwa saksi ada mengorder barang melalui sales terdahulu yaitu M.

Gunung Pandau Seberang Upt. Paringin) dengan Nomor Faktur$150600022tertanggal 16 Juni 2015 senilai Rp6.620.928, (enam juta enamratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang diterbitkanoleh UD. MITRA SEJAHTERA kepada saksi dan yang melakukan penagihantersebut adalahSales (TO) Terdakwa yang sudah saksi bayar lunas tetapi uangtersebut tidak disetorkan Sales (TO) Terdakwa ke UD.

Dasimin;0 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benardan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum et RepertumNomor 005/VS/TUPKM/II/2018 dari UPT Puskesmas DTP Suranenggala DinasKesehatan Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 22 Februari 2018, yangditandatangani oleh dr.

Gunawan AHS, dokter umum pada UPT PuskesmasDTP Suranenggala, yang pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal17 Februari 2018 mulai jam 10.30 WIB, di ruang UGD/Rawat Jalan UPTPuskesmas DTP Suranenggala telah dilakukan pemeriksaan luar atas pasienyang bernama Dasimin bin Cala, dengan Hasil Pemeriksaan: luka robekdibawah mata sebelah kanan dengan ukuran 1 cm X 0,2 cm, dan luka lebamdibawah luka robek 1,2 cm X 0,2 cm, dan Kesimpulan: luka robek dan lebamdibawah mata kanan kemungkinan diakubatkan

Saprudin alias Baang memukul saksi Dasimin alias Bang Minmengenai bagian muka dan kepala belakang, dan pada saat mana saksiDasimin alias Bang Min terkena lemparan remot TV dan terjatuh lalu di injakinjak oleh Terdakwa bersama temantemannya;0 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temantemannya, saksiDasimin alias Bang Min merasakan sakit dan luka berdasarkan Visum etRepertum Nomor 005/VS/TUPKM/II/2018 dari UPT Puskesmas DTPSuranenggala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 22Februari

Unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar SekolahKecamatan; dan/atau;002020020b. Unsur lembaga pendidikan setingkat SekolahLanjutan Tingkat Pertama (SLTP)atau Sekolah LanjutanAtas (SLTA) baik negeri atau swasta.(3) Tugas dan Wewenang Tim penguji adalah sebagaiberikut:a. Menyiapkan materiUJ IAN 22 n nn nnn nen nn nnn nnn nn en nn nn nnen nn neeb MelaksanakanUJIAN j 22222 o nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nn enna nenC. Mengoreksi hasilUJIAN 22 n noe ene nnn nen nn ene nn nnn nn ene nned.

4,5 dan6, yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas tranparansi atauketerbukaan, karena pelaksanaan ujian dan penilaian ujian perangkat desaDesa Juwangi sudah secara benar dilaksanakan oleh Tim Penguji yanghalaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMGdibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Camat Juwangi Nomor 141/017tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017, yaitu dilakukan dengan cara: Bahwa pelaksanaan ujian perangkat desa dilakukan oleh TimPenguji yang yang berasal dari unsur UPT

31Oktober 2017, dilampiri dengan Surat KeputusanCamat tentang Pembentukan Tim Penguji dari 19(Sembilan Belas) Kecamatan SeKabupaten Boyolali(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan atas nama GUNARDI, S.Pd selakuKetua Tim Penguji Calon Perangkat Desa KecamatanNgemplak tertanggal 28 Oktober 2017 dilampiridengan Surat Keputusan Camat tentangPembentukan Tim Penguji pada Pencalonan danPengangkatan Perangkat Desa KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali (fotokopi sesuaidengan aslinya);MUO Kepala UPT

Perkara No.7 1/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK,Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, SaksiHarun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, SaksiWarles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHOFHOBahwa Saksi bertugas sebagai sekretaris dalam susunan kepanitiaanPokja ULP pada kegiatan renovasi bangunanutama dan kelengkapanlainnya tahun 2013Bahwa saksi diberi tugas oleh kepala UPT ULP barang dan jasa DinasPU kabupaten

Zuty Jaya Mempawah yangmelaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA.2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK,Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, SaksiHarun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, SaksiWarles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHOFHOBahwa Saksi bertugas sebagai kepala UPT kehutanan Kec.

2013 dan benar saksi diberi tugas oleh kepala UPT ULP barangdan jasa Dinas PU kabupaten Rejang lebong selaku anggota PokjaKosntruksi berdasarkan surat tugas Nomor : 322/SPT/UPT ULP /KABRL /2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr Trisno,SPselaku kepala UPT.Bahwa perusahaan yang mendaftar ikut lelang proyek Renovasibangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 sebanyak 17Bahwa perusahaan yang ikut memasukan penawaran sebanyak 6perusahaan yang terdiri atasPT Zuty jaya mempawah,

Perkara No.7 1/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglSaksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi danSaksi Dio Ba Gite selaku tim PHOFHOBahwa Saksi bertugas sebagai anggota dalam susunan kepanitiaanPokja ULP pada kegiatanrenovasi bangunanutama dan kelengkapan lainnya tahun 2013Bahwa saksi diberi tugas oleh kepala UPT ULP barang dan jasa DinasPU kabupaten Rejang lebong selaku anggota Pokja Kosntruksiberdasarkan surat tugas Nomor : 322/SPT/UPT ULP /KAB RL /2013tanggal 22 Juni 2013 yang ditanda tangani

Perkara No.7 1/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglHepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, SaksiOscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi DioBa Gite selaku tim PHOFHOBahwa saksi berdinas di Kantor Dinas pekerjaan Umum KabupatenRejang Lebong sebagai PNS dan jabatan saya sebagai kepala UPT ULPkabupaten Rejang lebong.Bahwa Saksi mulai menduduki jabatan sebagai kepala UPT ULPkabupaten Rejang lebong tahun 2013Bahwa Berkaitan dengan kegiatan renovasi bangunan utama dankelengkapan

SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..

Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..

SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.

SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..

Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.. Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..

SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan = JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.

akhirnya Pemohon dan Termohon membuatsurat kesepakatan bersama untuk bercerai tertanggal, 19 Agustus 2019, dansetelah surat kesepakatan tersebut di tanda tangani kedua belah pihak,namun demi anakanak Pemohon tetap berusaha rujuk dengan Termohonmelalui kKuasa hukumnya dan tetap tidak berhasil dan akhirnya ataskesepakatan Pemohon dan Termohon, maka Pemohonlah yang mengajukanpermohonan ijin cerai kepada instansi tempat kerja Pemohon dan sebelumpermohonan ijin cerai tersebut disetujui oleh Plt Kepala UPT

Transfusi DarahDinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pit Kepala UPT TransfusiDarah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan atasanlangsung Permohon tetap menghubungi Termohon dan Termohon tetap inginbercerai dengan Pemohon, sehingga atasan Pemohon tersebutmengeluarkan surat ijin cerai Pemohon No. 440.10/10796/diskes yangdikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2019;10.

TergugatRekonvensi sendiri yang selalu berusaha untuk membujuk PenggugatRekonvensi untuk kembali kerumah tempat tinggal Pemohon, namunTergugat Rekonvensi tetap berkeras menginginkan terjadinyaperceraian;4.Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yangmendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yangkurang lebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) adalah dalil yangsangat mengadaada oleh karena meskipun TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara)pada UPT

A.S,Hut.MP Bin DANIEL D.DJIMU, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik terkait keteranganahli di bidang kehutanan;Bahwa sekarang ahli menjabat sebagai Kepala UPT KPHP Barito Hilirsejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang denganmelaksanakan Pengelolaan, Pengamanan dan Pengawasan hutanHalaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN BntProduksi pada Wilayah kewenangan UPT KPHP Barito Hilir danbertanggung jawab kepada Kepala

adalah senilaiUS$341,1144 (Tiga Ratus empat puluh satu koma satu satu empat empatdolar Amerika) yang menimbulkan kerugian Negara;Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN BntTerhadap keterangan ahli tersebut terdakwa berpendapatmembenarkan dan tidak berkeberatan;Ahli KASPUL ANWAR, SE Bin ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik terkait keteranganahli di bidang kehutanan;Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada UPT

. + 0n n0 non noe nnn noe nen nenaPerbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkansaksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, lecetpada pipi kanan, lecet pada lengan tangan kiri, lecet pada lutut kiri, atas luka luka yang dialami saksi korban berobat ke UPT Puskesmas Mejobo, akibatpenganiayaan yang dialami saksi korban melaporkan ke Polsek Mejobo padatanggal 13 Agustus 2016 dalam proses penanganan perkara Polsek MejoboHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B

/2017/PN Kdsmemintakan Visum Et Repertum ke UPT Puskesmas Mejobo terhadap luka luka yang dialami oleh saksi korban tersebut berdasarkan ;Visum Et Repertum Nomor : 353/137/04.06.18/2016 tanggal 23 Agustus 2016yang ditandatangani dr.

DIAN ARDIANTO Dokter pada UPT PuskesmasMejobo Kudus, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Agustus 2016sekitar jam 09.30 Wib terhadap BAMBANG ADI KARTIKO bin SUMIRIN, laki laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 5 Mei 1985, WNI, Islam, Wiraswasta,alamat Ds. Kesambi Rt. 01 Rw. 07 Kec. Mejobo Kab.

sabusabu denganberat netto sebesar 0,2406 gram;1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal yang diduga sabusabudibungkus kain warna biru didalam kantong kain warna hitam dengan berat nettosebesar 0,2498 gram (dirampas untuk negara yang selanjutnya untukdimusnahkan);Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapatdipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisNomor : 136 D/N/2016/UPT

Budiman Jaya Putra memeriksa terdakwa masihada rasa ketergantungan narkotika jenis shabu dari diri terdakwa seperti emosiyang tidak stabil, terkadang mual, berkeringat di telapak tangan; Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 136D/NV/2016/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 07 April 2016, yang dibuat danditandatangani oleh Kuswardani, M.Farm.

diri terdakwa, sehingga kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisiandan ditemukan narkotika jenis Shabu disaku celana bagian belakang sebelah kanandan didalam pakaian dalam terdakwa sebelah kiri yang terdakwa kenakan, perbuatanterdakwa hal ini telah menyebabkan atau berakibat kedudukan terdakwa menjadiseorang menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dari saksi Nur Ali (berkasperkara terpisah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :136 D/N/2016/UPT

Marangkup Lumbantobing ; e Bahwa pembayaran tidak sesuai dengan fisik tidak dibenarkan ; e Bahwa terdakwa membenarkan pekerjaan pemeliharaan sarana danprasarana jalan Sibabangun Pulo Pakkat tahun 2006 yang pekerjaan67dilaksanakan oleh CV SAMIGOR, pekerjaan fisiknya telah selesaiseluruhnya dikerjakan ; Bahwa pemeriksaan fisik oleh tim USU semua item pekerjaan sedangkanpemerksaan tim UPT Balai Penguji hanya laporan ; Bahwa pekerjaan Plat Beton sesuai dengan surat Nomor 235/BAP/DJJ&P/ 2006 benar ada

Edi Silitonga selaku Pejabat PembuatKomitmen : Bahwa benar atas proyek tersebut Bupati Tapanuli Tengah telah pulameminta bantuan kepada Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera Utarauntuk menghitung kuantitas dan kualitas sesuai dengan dokumenkontrak dan atas surat tesebut telah ditindak lanjuti oleh UPT.

SAMIGOR sebagaimana tertuang dalam Suratnya tertangggal 01 Mei 2007 sebelumsurat Gubermur tersebut diterima guna menindaklanjuti Surat Pejabat PembuatKomitmen atau Pemimpin Kegiatan tertanggal 23 April 2007 perihal penyempurnaanpekerjaan Proyek Pemeliharaan Prasarana Jalan SibabangunPulo Pakkat gunamenindaklanjuti hasil pemeriksaan fisik oleh BAWASDA Provinsi Sumatera Utaratertanggal 04 April 2007, Hal mana sesuai pula dengan hasil pengujian test pit danketebalan Lapen yang tertuang dalam Surat UPT

Edi Silitongaselaku Pejabat Pembuat Komitmen ; Menimbang, bahwa disamping itu Bupati Tapanuli Tengah telah pula memintabantuan kepada Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera Utara untuk menghitung kuantitasdan kualitas sesuai dengan dokumen kontrak dan atas surat tesebut telah ditindak lanjutioleh UPT. Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu pada Dinas Jalan dan JembatanPropinsi Sumatera Utara dari hasil pengujian Test Pit dan Ketebalan Lapen yangdilakukan oleh saksi Ahli Ridwan ST dan M.

Sumatera Utara dan UPT. BalaiPengujian dan Pengendalian Mutu pada Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi SumateraMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa Ir. Eddy Silitonga selakuPimpro atau Pejabat Pembuat Komitmen dan Pada kantor Dinas Jalan, Jembatan danPengairan Kab.

Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor:137/KUA.19.04/06/PW.01/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, dari KantorUrusan Agama Kecamatan Lape Bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5, Fotocopy Surat keterangan hamil anak Pemohon nomor:498/PKMMU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari kepala UPT PuskesmasMoyo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata

tersebuthalaman 6 dari 8 halamanPenetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Birdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dantidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Padt.P/2020/PN TjsMenimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafatran Penduduk danPencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.1) ; 2 Foto copy akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 15425/TP/2005, tanggal 30Agustus 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.2) ; 3 Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan PagentanKabupaten Banjarnegara Nomor : Kk.11.04.10/PW.01/235/X/2012, tanggal 07Nopember 2012, (Bukti P.3) ; 4 Surat keterangan dari UPT

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadirumah Kontrak di Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2008,kemudian keduanya tinggal dirumah Dinas UPT Puskesmas Wanareja I.. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat diliputikebahagiaan, rukun dan damai, bahkan dari perkawinan tersebut sudahberhubungan suami isteri (bada dhukul) dikaruniai seorang anak bernamaanak lahir di Cilacap, 14 Juli 2011..

dalam register yang berjalan dan berlaku sertaHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 166/Padt.P/2021/PN Cbimemberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut, akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan AktaPencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT