Ditemukan 13430 data
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalampertimbangan hukum menyatakan barang bukti yang dikirim ke LaboratoriumForensik Cabang Semarang berupa serbuk kristal seberat 0,28 gram adalahmengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, setelah diteliti barang bukti tersebut tersisa 0,061 gram;Bahwa perbedaan jumlah berat tersebut terjadi karena terdapat 2instansi yang melakukan penimbangan dengan timbangan yang berbeda, saatpenimbangan pertama dilakukan oleh PTI
147 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero)kedalam PTI. Bank Mandiri (Persero) mengenai HipotikPeringkat Pertama No. 115/P/1995 dan Hak TanggunganHal. 13 dari 21 hal. Put. No. 425 K/TUN/2007Peringkat Kedua No. 2138/1996 dan terdaftar tanggal 28Mei 2003, No. 6337/2003;Bahwa kemudian Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN), mengajukan permohonan Peralihan Hak Tanggungankarena Cessie terhadap Sertipikat HGB.
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara kepada negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1/Akta.Pid.K/2015/PN Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriPati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap PutusanPengadilan Negeri tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2015 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pati pada tanggal 3 Maret 2015;
76 — 43
UNITY dengan 3 modus terdakwa yaitu Nasabah/konsumen yangbayar angsuran kredit kepada terdakwa, namun nasabah/konsumen tidakdiberi kwitansi tanda terima bayar dan uang pembayarannya tidakdisetorkan terdakwa ke PTI. UNITY tempat terdakwa bekerja, atauNasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dannasabah/konsumen diberi kwitansi tanda terima bayar namun uangpembayarannya tidak disetorkan terdakwa ke PT.
UNITY berdasarkan Surat Tugas Nomor : 006 /UNITY SEKRE / BJB / X/ 2015, tanggal 25 Oktober 2015;Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya sudahpernah melakukan penggelapan uang angsuran nasabah/konsumen PT.UNITY, namun terdakwa bersedia membayar ganti rugi dengan dipotonguang gaji bulanan terdakwa dari PTI.
75 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anjuran tertanggal 13 Oktober 2015 :e Agar Pengusaha PTI. Mutiara Unggul Lestari (PT. MUL)Mempekerjakan kembali Sdri. Kartika Sari Dewi dan memberikanSurat Peringatan Ke II kepada Sdr. Kartika Sari Dewi.;e Agar Sdr. Risjon Siahaan dapat menerima PHK dan PT. MULmemberikan hak Sdr. Risjon Siahaan sebagaimana pasal 161ayat (3) UndangUndang Ketenagakerjaan;e Agar Sdr. Adnan Arifin dapat menrima PHK dan Bagi PT. MULagar memberikan hak Sdr.
Anjuran tertanggal 16 Oktober 2015 :e Agar Pengusaha PTI. Mutiara Unggul Lestari (PT. MUL)mempekerjakan kembali Sdr. Erwin Agustinus Purba danmemberikan Surat Peringatan ke III kepada Sdr. Erwin AgustinusPurba. ;e Agar Pengusaha PT. MUL mempekerjakan kembali Sdr. BudiSetiyo dan memberikan Surat Peringatan Ke II kepada Sdr. BudiSetiyo;e Agar Sdr. Chandrawan Panjaitan dapat menerima PHK danPengusaha PT. MUL dapat memberikan hak Sdr.
54 — 32
DalamSurat tersebut dilampirkan Berita Acara PenaksiranHarga Tanah milik Pemerintah Provinsi Jateng dan Tanahyang disediakan oleh PT Handayani Membangun.13)Permohonan tersebut oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah disetujuidengan Surat Keputusan Nomor 12 tahun 2007 tentang PersetujuanTukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jateng kepada PTI HandayaniMembangun pada tanggal 27 Februari 2007.14)Pada tanggal 21 Mei 2007 dibuat Surat Perjanjian nomor 030/12364antara
Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalamRekonvensi, yaitu Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukanaudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan kegiatan ruislag tanah milikPemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PTI HandayaniMembangun atas sertifikat Hak Pakai no.5 di Desa NyatnyonoKecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan tanahpengganti di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur KabupatenSemarang adalah untuk memenuhi permintaan Kejaksaan
76 — 26
Surasmin,S.Pd. disebut bukti TI,II7 ;Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti TI,ll2, TI,1I5, bukti TI, Il 6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan saksi dimana sebelummemberikan keterangannya telah bersumpah menurut agamanya keterangan manapada pokoknya adalah sebagai berikut:SUKEMI, S.Sose Bahwa hubungan Penggugat PTI Bank Bukopin dengan Koperasi TriHandayani adalah hubungan pinjam meminjam uang;13e Bahwa
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALASAN KASASI KEEMPAT: Bahwa Judex facti Hakim Tingkat Banding adalah salah menerapkan hukumterhadap pertimbangan hukum judex facti pada point 7 halaman 17 putusana quo dikutip sbb: Bahwa berdasarkan Pasal 22 avat (2) UndangUndang No. 1 Tahuni995bahwa Pengumuman adalah merupakan suatu kewajiban dari Direksi untukmengajukan permohonan agar supaya PTI. tersebut diumumkan padaLembaran Berita Negara, sehingga belum atau tidak diumumkan tersebutadalah merupakan kelalaian dari Direksi, dihubungkan dengan
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili danmemutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadilimenurut Undang Undang, yakniDalam surat salinan putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan tidak mempertimbangkan fakta fakta hukumyang diperoleh dari keterangan Ahli yang terungkap dipersidangan yang menyatakan : Bahwa PTI.
53 — 6
RESA PERKASA sejak 01 Maret 2014bertugas di bagian tekhnisi atau perbaikan peralatan kandang denganmendapatkan gaji sebesar Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluhribu rupiah) ;e Bahwa terdakwa dan terdakwa CHAREN telah mengambil ayamsebanyak 12 (dua belas) ekor ayam broiler pada hari Senin tanggal 1Juni 2015 sekitar jam 18.00 WIB di PTI Resa Perkasa Dsn.Bawangan Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang milik sdr.SUYADI PT.
12 — 6
pecah(broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetapdipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai,melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebihbesar, oleh karenanya terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambilsikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambilkemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambilalih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :tbehl Cle le pti
10 — 2
diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudahmemenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam sertaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calonmempelai telah memiliki Kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupunmateril untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikanhadits Rasulullah saw yang berbunyi :pa ib) 2505 gy KG eG ph pti
9 — 0
Hal tersebut sejalan dengan dalil hukumIslam (fiqh) yang menyatakan :lle) Gls le pti aulidll yoArtinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankankemaslahatan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fighdalam kitab Manhaj alThullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :Ail ola) agle gle teas 5) day jl Are pre rid) lalArtinya: Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepadasuaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu.Menimbang
129 — 44
;Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2006 antara PTI. Mega MitraSejati dan Perusahaan Rimba Raya Elektronik salah satupemiliknya adalah Suami Pemohon membuat PerjanjianHutang Piutang dengan Jaminan yang pada hakekatnyamenyatakan apabila hutang sebagaimana dijanjikan tidakdilunasi maka Objek Sengketa menjadi hak Penggugat;Bahwa setelah lewat masa perjanjian dalam point 3 di atas,ternyata Perusahaan Rimba Raya Elektronik tidakmelaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang, makaPT.
26 — 10
., Apt diperolehkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristalwarna putih dengan berat netto 0,55 gram diduga narkotika milik terdakwaadalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PTI Pegadaian (Persero)Cabang Terandam Padang barang bukti berupa 1 (satu) paket sedangberisikan butiran kristal diduga Narkotika Jenis shabu shabu
14 — 4
Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 OktoberT9941 f semene mse en sne ween ene Ie eee Se eRe eRe eeeMenimbang, bahwa selain itu, karena alasan perceraiandalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidakperlu) lagi mempertimbangkan dalildalil yang lainnya, baikyang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapatUlama dalam Kitab Fighus Sunnah Juz II 248 yang berbunyisebagai berikut : ecol L352 pti
36 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Penggugat telah keliru menempatkan kami sebagai Tergugat IIIdalam perkara ini, Karena Tergugat Ill secara pribadi sama sekali tidakpernah berhubungan hukum baik terhadap pribadi Direksi maupunterhadap Perseroan PTI. Abdimatra Insan Utama dan tidak pernahmemangku jabatan apapun baik dalam jajaran Direksi maupun KomisarisPT.
12 — 3
kepala instansi sosial di provinsi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon danPemohon II telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial ProvinsiGorontalo untuk mengangkat anak tersebut, sehingga dengan demikianPemohon dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalamketentuan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Al Quran surat Al Ahzab ayat 4 dan 5yang berbuny/i :She oaghs al peal be Lj aig Gy i GS Jeo ai Jatt4+ 3G55 So Sots ine 9s is el oe ae eiSB wUG 55 aay clad Ks pti
193 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandingmembuat permohonan pengiriman kendaraan bermotor yang dipesandengan menggunakan Surat Pemesanan Unit Kendaraan, kemudiankendaraan dikirimkan dari dealer ke Pemohon Banding yang ditunjukkandengan Surat Bukti Penyerahan Kendaraan;Bahwa setelah kendaraan diterima Pemohon Banding, Pemohon Bandingmengantarkan kendaraan tersebut kepada konsumen yang memesan,ditunjukkan dengan bukti surat jalan atas nama konsumen beserta Suratinstruksi Penyerahan BPKB yang menyatakan bahwa BPKB akandiserahkan kepada PTI
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding) melakukankoreksi atas DPP PPN atas penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp20.000.000,00 oleh karena berdasarkanpemeriksaan diketahui terdapat arus uang masuk di luar ekspor senilaiRp20.000.000,00 yang merupakan penjualan lokal yang belumdipungut PPNnya.Bahwa dalam proses pemeriksaan, keberatan, sampai dengan prosespersidangan, Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) beralasan bahwa uang masuk tersebut merupakan pinjamandari direksi sekaligus pemegang saham PTI