Ditemukan 61368 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Register : 10-05-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 241/Pid.Sus/2021/PT SMG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, SH.
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG SUROSO bin SENEN MANTO Alm
7229
  • Menyatakan Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR dalam dakwaan kesatu;

    2).

    berlogo Y;2) BB 570/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5(lima) butir tablet warna putih berlogo Y;Kesimpulan: kesemuanya adalah Negatif Narkotika/ Psikotropika tetapimengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ DaftarG; bahwa dapat ahli jelaskan tablet berlogo huruf Y tersebut mengandungTrihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras, dengan kemasannyamemiliki ciri lingkaran merah terdapat tulisan K dan hanya didapat denganresep dokter di apotek berijin atau instalasi Farmasi
    Menyatakan Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm) terbuktibersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatumelanggar Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;2.
    Menyatakan Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm) tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IJIN EDAR dalam dakwaan Kesatu;Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG2.
    yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Pasal 197 Undang undang No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan;2) Bahwa Pasal 197 Undang undang No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan menyatakan setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagai mana dimaksud dalam pasal 106ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima bekas)tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00(satu miliar limaratus
    Menyatakan Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto(alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IJIN EDAR dalam dakwaan kesatu;2).
Register : 08-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN LAMONGAN Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Lmg
Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SUPRAYITNO, SH
Terdakwa:
1.IGOMAS KERIS DIRGANTARA Bin SUNARTO
2.FATKHUL AZID Bin MARDJONO
374
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I Igomas Keris Dirgantara Bin Sunarto dan Terdakwa II Fatkhul Azid Bin Mardjono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiiki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing
    Menyatakan Terdakwa IGOMAS KERIS DIRGANTARA Bin SUNARTO danTerdakwa Il FATKHUL AZID Bin MARDJONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaanmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki iin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.2.
    Sus/2021/PN Lmgtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar yakni berupa obat keras daftar G jenis Pil dobel L sebanyak 1.377(Seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) butir, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang
    ia Terdakwa IGOMAS KERIS DIRGANTARA Bin SUNARTObersama dengan Terdakwa II FATKHUL AZID Bin MARDJONO pada hari Jumattanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Desa Kandangsemangkon KecamatanPaciran Kabupaten Lamongan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemiliki
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;3. Perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;4.
    Menyatakan Terdakwa Igomas Keris Dirgantara Bin Sunarto danTerdakwa II Fatkhul Azid Bin Mardjono tersebut di atas, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan turut serta dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiiki izin edar, sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu;2.
Register : 03-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JEMBER Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Jmr
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
R. YURI ANDINA PUTRA,SH.
Terdakwa:
RAHMAD FATHUR ROHIM bin MASHUDI
264
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Fathur Rohim Bin Mashudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
    Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau bekerja di apotek dan tidak memilikikeahlian di bidang farmasi atau obatobatan.
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuMenimbang, bahwa menurut UndangUndang No.36 Tahun 2009tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
    dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalammengedarkan obatobatan dalam daftar G yang merupakan obat keras,Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang.
    Menyatakan Terdakwa Rahmad Fathur Rohim Bin Mashudi tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.2.
Register : 23-05-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Yyk
Tanggal 27 Juli 2017 — DAMAR NUGRAHA HIDAYAT Bin RAHMAN HIDAYAT
13120
  • Menyatakan Terdakwa DAMAR NUGRAHA HIDAYAT Bin RAHMAN HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu 2.
    2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa DAMAR NUGRAHA HIDAYAT bin RAHMANHIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana kesehatan yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Bahwa dia terdakwa DAMAR NUGRAHA HIDAYAT bin RAHMANHIDAYAT, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib atausetidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di tempat parkirbelakang Jogja City Mall Jalan Magelang Km. 06 Nomor 18 Kelurahan SinduadiKecamatan Mlati Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Indonesia Nomor 246 / Menkes/ Per / V / 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Dan PendaftaranObat Tradisional, mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki ataumenguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri Obat Tradisional ataudi tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jikapersediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutPasal 1 ayat (4) UndangUndang R..
    Pasal 1 Peratutan Pemerintah R.l Nomor 51 Tahun 2009, TenagaKesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukanpekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasianyang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Pasal 2 ayat (2) PeratutanPemerintah R.Il.
    Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi, Analis Farmasi danTenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.Menimbang bahwa berdasarkan fakta terbukti terdakwa bertemudengan seseorang yang ia tidak kenal di sebuah gang di daerah timur KebunBinatang Gembira Loka Kota Yogyakarta kemudian terdakwa ditawari untukmembeli obat berbentuk pil warna putin bersimbolkan huruf Y/ Yarindu olehseseorang tersebut dan terdakwa menyanggupinya dan membeli sebanyaksekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 475.000,
Register : 08-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BATANG Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Btg
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
Terdakwa:
BAMBANG SUPARDI Als KIPLI Bin SAMARI
8210
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUPARDI Als KIPLI Bin SAMARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun dan denda
    Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa BAMBANG SUPARDI Als KIPLI Bin SAMARItelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaTanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman dan mengedarkansediaan farmasi
    Selanjutnya pasal 39menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah.Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telahdilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabilahal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yangberhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan
    mengenai pola peredarannya, siapa yang bolehmengedarkannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terdakwamerupakan orang yang awam terhadap obatobatan atau sediaan farmasi,terdakwa juga bukan seorang apoteker, atau seorang ahli farmasi yangmemilki kKewenangan menjual obatobatan yang termasuk dalam kategoriobat keras sebagaimana ketentuan UndangUndang;Menimbang bahwa, bahwa pil Thyriheksipenidil yang terdakwa milikitersebut dibeli secara tidak sah dan kemudian dijual kembali untukmendapatkan
    Unsur yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan
    Menyatakan terdakwa BAMBANG SUPARDI Als KIPLI Bin SAMARI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman danmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2.
Register : 01-05-2013 — Putus : 29-05-2013 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 22/PID/2013/PT PAL
Tanggal 29 Mei 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RIDWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : FAISAL MARJUN alias ISAL
6129
  • strong>

    - Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

    - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.Pso. tanggal 15 April 2013, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

    1. Menyatakan Terdakwa FAISAL MARJUN alias ISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

    TojoUnaUna tepatnya dirumah terdakwa sendiri atau setidaktidaknya masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut !
    222222 n onan nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn ncn nnneeAwalnya pihak kepolisian Polres Tojo UnaUna mendapatkan laporan danberdasarkan penyelidikan yakni didapatkan informasi bahwa terdakwa FAISALMARJUN alias ISAL telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar Gjenis THD (TryhexipHeniDyl) dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember2012 sekitar jam 18.00 wita pihak kepolisian yakni saksi ASWAN bersama anggotaPolres lainnya langsung pergi menuju kerumah terdakwa
    TojoUnaUna tepatnya dirumah terdakwa sendiri atau setidaktidaknya masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Awalnya pihak Kepolisian Polres Tojo UnaUna mendapatkan laporan danberdasarkan penyelidikan yakni dari keterangan saksi SUAIB bahwa terdakwaHAMKA telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis THDdan
    Menyatakan terdakwa Faisal Marjun alias Isal terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard/persayaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu) Pasal 196Undangundang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan:;Halaman 5 dari 11 halamanPutusan No.22/Pid.Sus/2013/PT,Palu2.
    Menyatakan Terdakwa FAISAL MARJUN alias ISAL telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TANPA KEAHLIAN DANKEWENANGAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR*:;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidanakurungan selama 1 (Satu) Bulan;3.
Putus : 04-01-2017 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN JEPARA Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN Jpa
Tanggal 4 Januari 2017 —
3110
  • /PN Jpasetidaktidaknya di tempattempat tertentu yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana diuraikan diatasawalnya terdakwa Muhammad Mudhofar Als Kepang Bin Temudirumahnya sering mengedarkan tablet (pil) warna kuning berlogo
    dengan lingkaranhijau dengan garis tepi hitam.Bahwa obat yang mengandung GUAIFENESIN untuk pengobatanlazim batasan membeli sebanyak 10 (Sepuluh) butir denan asumsisehari minum 3 (tiga) selama 3 (tiga) hari.Bahwa bedasarkan penelitian orang yang mengkonsumsi obatyang mengandung GUAIFENESIN secara berlebihan dapatmenimbulkan efek iritasi lambung (mual muntah) dalam dosistinggi dapat merelaksasi otot;Bahwa distribusi obat menurut peraturan perundang undanganPP No. 72/1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi
    dan alatkesehatan, Pemenkes No.34 tahun 2014 tentang perubahan atasPermenkes No.1148/Menkes/per/VV/2011, Permenkes 1148 atasPermenkes No.1148/Menkes/per/VI/2011 tentang PerdaganganObat Besar dan Per Ka BPOM No.HK.03.1.34.11.12.7542 tahun2012 tentang Pedoman Teknis CDDOB yaitu dari pabrik obatdidistribusikan kepad Pedagang Besar Farmasi (PBF) /didistribusikan ke Apotek / Toko Obat Berijin/ Rumah Sakit / KlinikPasien;Bahwa syarat obat yang boleh beredar di masyarakat harusmempunyai ijin edar sesuai
    Menurut ahli pula, distribusi obat menurut peraturanperundang undangan PP No. 72/1998 tentang Pengamanansediaan farmasi dan alat kesehatan, Pemenkes No.34 tahun2014 tentang perubahan atas PermenkesNo.1148/Menkes/per/VV2011, Permenkes 1148 atasPermenkes No.1148/Menkes/per/VV/2011 tentang PerdaganganObat Besar dan Per Ka BPOM No.HK.03.1.34.11.12.7542 tahun2012 tentang Pedoman Teknis CDDOB yaitu dari pabrik obatdidistribusikan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) /didistribusikan ke Apotek / Toko Obat
    Keinsyafan Terdakwa atasperbuatan yang dilakukan dalam hal ini adalah Terdakwa sejaksemula telah mengetahui bahwa pil warna kuning merk SFyang Terdakwa beli dan Terdakwa edarkan adalahjenisobat yang tidak sesuai dengan standar farmasi, apalagidiketahui pula Terdakwa menjual pil warna kuning merkSF sudah 7 (tujuh) bulan.
Putus : 05-05-2011 — Upload : 30-11-2011
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 249/Pid.Sus/2011/PN.Kdi
Tanggal 5 Mei 2011 — HARJITO Als. JIBO Bin KATIMIN
3517
  • JIBO Bin KATIMINbersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGANSENGAJA MEMILIKI SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHISTANDART sebagaimana di atur dan diancam pidanadalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 ,tentangkesehatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;2.
    JIBO Bin KATIMINpada hari : Kamis Tanggal : 10 penbruari 2011. sekirapukul 13.30 Wib, atau setidak tidaknya pada suatuwaktu) yang masih termasuk dalam Bulan Pebruari 2011,bertempat di rumah terdakwa Di Ds.Puncu,' Kec.Puncu,Kab.Kedir1i.; atau. setidak tidaknya pada suatu tempattertentu) yang masih termasuk daerah Hukum PengadilanNegeri kabupaten Kediri dengan, DENGAN SENGAJAMEMILIKI SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANGTIDAK MEMENUHI STANDART DAN /ATAU PERSYARATANKEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN
    berdasarkan Fakta fakta Hukumyang terungkap' dipersidangan, yang didasarkan atasketerangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan alatbukti lainnya serta barang bukti sebagaimana termuatdalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur unsur' dalam pasal tersebuttelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaterdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak Pidana * TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMILIKISEDIAAN FARMASI
    JIBO BinKATIMIN terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHISTANDART DAN /ATAU PERSYARATAN KEAMANAN KHASIAT ATAU10KEMANFAATAN DAN MUTU 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenaitu. dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 100.000,( seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Register : 26-09-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN NGANJUK Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Njk
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Kristhina Setyowatie, SH, MHum.
Terdakwa:
DODI RAHMAN SAPUTRA Bin AGUS KH
273
  • SUMANTO BIN AGUS KH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda
    Menyatakan terdakwa DODY RAHMAN SAPUTRA ALS SUMANTO BIN AGUSKH secara sah dan menyakinkan terbukti bersalan melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum;2.
    Nganjuk atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut: Bahwa awalnya Terdakwa DODY RAHMAN SAPUTRA
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.
    , penyimpanan, pengolahan,promosi, peredaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan denganPeraturan PemerintahMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat danbarang bukti bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, bukan juga seorang apotekeratau asisten apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidangfarmasi/obatobatan;Menimbang,
    SUMANTO BIN AGUSKH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatansebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
Putus : 16-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN JOMBANG Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Jbg
Tanggal 16 April 2015 — -KAHFI ZAHRA ARINGGI LILLAH Alias KAPI Bin ANJAS PUTRA DEWA
265
  • Menyatakan terdakwa KAHFI ZAHRA ARINGGI LILLAH Alias KAPI Bin ANJAS PUTRA DEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN MUTU ; 2.
    Menyatakan terdakwa KAHFI ZAHRA ARINGGI LILLAH Alias KAPI BinANJAS PUTRA DEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa keahlian mengedarkansediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar kesehatansebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;2.
    keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengansadar atas kemauannya sendiri telah melakukan tindak pidana seperti yangdidakwakan diatas dan Terdakwa juga sangat mengerti bahwa tindak pidanayang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangaitetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta
    Terdakwa tidak mempunyaipengetahuan di bidang kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan mutu telah terbukti dan terpenuhi ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhimaka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa KAHFI ZAHRA ARINGGILILLAH Alias KAPI Bin ANJAS PUTRA DEWA telah terbukti secara sah danmeyakinkan
    bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu, oleh karenanyaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasanpemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhnkan hukuman kepada Terdakwaperlu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan bagiterdakwa :Hal hal yang memberatkan : Perbuatan
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Pbl
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
ALFI ZUHROH, SH
Terdakwa:
AHMAD HARIBUDIN Bin SULAIMAN
363
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Haribudin Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi/Obat Tanpa izin Edar.
    Sus/2018/PN PblPertama:Bahwa Terdakwa AHMAD HARIBUDIN Bin SULAIMAN pada hari Rabutanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di di koskosan terdakwa Jin Sunankalijogo Kel Jati Kec mayangan Kota Probolinggo atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilanNegeri probolinggo, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal
    106 ayat(1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Berawal dari saksi RITA DWI FADILA menemui terdakwa di kos kosanuntuk membeli pil 20 (dua puluh ) butir pil Trinexypenidyl dengan hargaRp.50.000.
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Mayangan kota Probolinggo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaunsur ke2 telah terpenuhi;Ad.3.Memproduksi atau mengedarkansediaanfarmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalampasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam20.00 wib. sdri.
    Menyatakan Terdakwa Ahmad Haribudin Bin Sulaiman tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi/Obat Tanpa izin Edar.2.
Register : 28-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, SH
Terdakwa:
MISKAR ARIYADI Alias MISKAR Bin MURJI Alm
7319
  • ,Sp.PK sampel urin atas nama Terdakwa positif mengandungmetamfetamina dan amfetamina; Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidakmendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan olehpemerintah ataupun swasta; Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN PiliTerhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah
    ,Sp.PK sampel urin atas nama Terdakwa positif mengandungmetamfetamina dan amfetamina; Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidakmendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihanHalaman 11 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Piliserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan olehpemerintah ataupun swasta; Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah
    Yusrani (alm.); Bahwa Saksi sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama2 (dua) tahun terakhir; Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidakmendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan olehpemerintah ataupun swasta;Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN PiliTerhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkanseluruh keterangan
    Pasal 63 UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi,Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang inl.(2) Indust Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(3) Ketentuan lebih lanjut = mengenai Perizinan Berusahasebagaimana
    Pasal 63 UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan industri farmasi, danpedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasitertentu yang telah memiliki izin kKnusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas,maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan hanya berhak danberwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang
Register : 23-02-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Kgn
Tanggal 30 Maret 2016 — HERLIANSYAH Bin PANDI
272
  • DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;
    Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan Kelas II BKandangan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
    Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan Kelas II BKandangan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9&ayat
    Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan KelasII B Kandangan saat Saksi dan petugas lembaga pemasyarakatan lainnya melakukan pengecekanke kamarkamar para napi kemudian pada saat melakukan pengecekan di tempat mandi paranapi, Saksi melihat 1 (satu) buah celana jeans panjang tergantung di teralis besi tempat mandikemudian Saksi memeriksa celana tersebut dan Saksi menemukan plastik wana hitam yangberisi obat sedian farmasi jenis Dextro di kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan dikantong celana
    Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan KelasII B Kandangan telah terjadi perkara mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro di dalamRutan Kandangan;e Bahwa pada awalnya Saksi meminjam uang ke Koperasi Rutan Kandangan sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 witadengan menjanjikan kepada Terdakwa akan membayar utang yang sebelumnya Saksi pinjamdari Koperasi Rutan Kandangan melalui Terdakwa dan tidak menjanjikan upah yang lain;e Bahwa
    unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) ini telah pula terpenuhi.A.d.3.
Putus : 24-08-2011 — Upload : 06-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Kdr
Tanggal 24 Agustus 2011 — - AGUNG SETIAWAN Bin PURWADI
- JARNOTO alias CIPENG Bin YANTO
243
  • lima puluh ribu rupiah) kepada ALI dan terdakwa AGUNG SETIAWANmendapat upah 18 (delapan belas) butir pil LL dari PENDIK LAKSONO dan terdakwaJARNOTO dapat bagian pil LL dari terdakwa AGUNG SETIAWAN sebanyak 2 (dua) butir,selanjutnya sebagai pengembangan penyidikan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2011 jam 19.00wib terdakwa AGUNG SETIAWAN dan JARNOTO telah ditangkap oleh anggota Sat NarkobaPolres Kediri Kota setelah PENDIK LAKSONO tertangkap tangan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa menjual pil LL kepada orang lain selainPENDIK ;Bahwa barang bukti benar milik JARNOTO ;Bahwa barang bukti HP tersebut digunakan untuk apa, saksi kurang tahu, karena begitudiamankan ketemu barang bukti kemudian dibawa ke kantor dan diserahkan kepadapenyidik ;Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan para terdakwa bukansebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi
    Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa menjual pil LL kepada orang lain selainPENDIK ;Bahwa barang benar milik JARNOTO ;Bahwa barang bukti HP tersebut digunakan untuk apa, saksi kurang tahu, karena begitudiamankan ketemu barang bukti kemudian dibawa ke kantor dan diserahkan kepadapenyidik ;Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan para terdakwa bukansebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi
    ;Bahwa untuk pembelian pil yang kedua tidak kepada terdakwa II karena Terdakwa II tidakada ;Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada terdakwa II dan Ali Mansur, masingmasing1 (satu) kali ;Bahwa Terdakwa dan Pendik Laksono tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalammenyimpan, memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan terdakwa bukansebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi serta terdakwa tidak mempunyailatar belakang pendidikan dibidang kefarmasian ;Bahwa Terdakwa
    AGUNG SETIAWAN Bin PURWADI dan Terdakwa I.JARNOTO alias CIPENG Bin YANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana SECARA BERSAMASAMA TANPA KEAHLIAN DANKEWENANGAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMENUHI STANDAR PERSYARATAN KEAMANAN ;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AGUNG SETIAWAN Bin PURWADI danTerdakwa II.
Register : 22-06-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn.
Tanggal 5 Oktober 2016 — RAKIMIN LAWAN PT. ERA CIPTA BINA KARYA
537
  • Medan Timur dalam hal ini diwakilioleh kuasanya Usaha Tarigan, Pengurus / Tim Advokasi padaKantor Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, IndustriUmum, Farmasi Kesehatan, Ekspedisi, Jasa, Seni, Swalayan danDepstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( KORDA F.SB KIKESSBSI ) Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan K.L YosSudarso KM 9,1 No. 21 Lingk. Kel. Mabar Kec.
    Tentang Koordinator Daerah Federsi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan,Ekspedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( KORDA F.SBKIKES SBSI ) Sumatera Utara tidak memiliki Kewenangan untuk mewakili hak dan kepentinganPenggugat ( Ic.
    FedersiSerikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Jasa, Seni, Swalayandan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA FSB KIKES SBSI ) PropinsiSumatera Utara beralamat di Jalan K.L Yos Sudarso K.M 9,2 No. 21 Lingk.
    Mabar Kec.Medan Deli Medan telah terdaftar dengan nomor bukti pencatatan : 859/SPOP/DSTKM/2014tertanggal 6 Maret 2014;Bahwa oleh karena saudara Usaha Tarigan, SH terbukti merupakan Pengurus KordinatorDaerah Federsi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Jasa,Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Propinsi Sumatera Utaraserta Joy Reza Pramudia adalah sebagai Pengurus Tim Advokasi Federsi Serikat BuruhKimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi
Register : 16-01-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.SUS/2020/PT DKI
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : HO YOONG YING alias YONGKI
Terbanding/Penuntut Umum : IRFANO RUKMANA RACHIM, SH
78133
  • Bahwa berdasarkan keterangan AHLI IMELDA ESTER RIANA, P.ST,MKM, Obat Tradisional yang telah disita oleh Penyidik PPNS BadanPOM adalah merupakan sediaan farmasi jenis Obat Tradisional yangtidak mempunyai izin edar dan atau tidak terregistrasi di Badan POM RI.Untuk produk obat tradisional tersebut sebagian masuk dalam PUBLICWARNING Badan POM.
    DKI.POM RI sebelum produk sediaan farmasi jenias Obat Tradisional diedarkan ke masyarakat. Berdasarkan Undangundang RI Nomor : 36Tahun 2009 tentang Kesehatan pada ketentuan pasal 106, seluruhsediaan farmasi termasuk Obat Tradisional hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar, izin edar Obat Tradisional diberikan olehKepala Badan POM.
    Berdasarkan Undangundang RINomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada ketentuan pasal 106,seluruh sediaan farmasi termasuk Obat Tradisional hanya dapatdiedarkan setelan mendapat izin edar, izin edar Obat Tradisionaldiberikan oleh Kepala Badan POM.Halaman 17 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2020/PT. DKI.pasalBahwa Obat Tradisional yang telah diedarkan oleh terdakwa tidakmemenuhi standar mutu setelah dilakukan pengujian contoh Obat URATMADU berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM. 02.
    Menyatakan terdakwa HO YOONG YING alias YONGKI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2.
    Menyatakan Terdakwa HO YONG YING alias YONGKI telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalahn melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi tanpa izin;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HO YOONG YING aliasYONGKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dandenda sebesar Rp.100.000.000, ( seratus juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
Putus : 11-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1441 K / Pid.Sus / 2012
Tanggal 11 September 2012 — KHOR ING HAU Als. SIMON CHUA
3221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
    Pada hari dan tanggalyang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi DAVIT dan saksi HARISMUNANDAR (anggota Polda Kepri) mendatangi Terminal Cargo Bandara HangNadim karena mendapatkan laporan tentang penemuan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar dari pihak Bea dan Cukai.
    Selanjutnya Terdakwabersama dengan saksi TOH THIAN CHOR berikut dengan semua barang buktidibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;Bahwa paket/ barang berisikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebanyak 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir tersebut setelahditerima oleh Terdakwa, rencananya akan Terdakwa berikan kepada seseorangmelalui saksi TOH THIAN CHOR setelah ada petunjuk dari TUA, namunsebelum sediaan farmasi tersebut diedarkan oleh Terdakwa
    sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), baik dari saksisaksimaupun buktibukti surat yang diajukan Penuntut Umum ;Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU hanyalah berpendidikan TidakTamat SD, sehingga bagaimana mungkin seorang KHOR ING HAUberpendidikan Tidak Tamat SD memproduksi atau mengedarkansediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, apalagi Memproduksi Narkotika Golongan
Register : 27-08-2012 — Putus : 16-05-2012 — Upload : 27-08-2012
Putusan PN SURAKARTA Nomor 37/Pid.Sus/2012/PN.Ska
Tanggal 16 Mei 2012 — GALUH INTAN MAWARNI
557
  • saksi ambil sebagian untuk saksi gunakanbersama NONOT;e Bahwa setelah shabu diberikan NONOT kepada saksi, kemudian sekira pukul18.30 WIB saksi SMS ke Terdakwa melalui HP miliknya YANTI untukmemberitahukan kalau shabu sudah ada dan sekira pukul 19.30 WIBTerdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil shabu;e Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin kepemilikan shabu dan tidakmemperoleh Ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki/menguasaishabu tersebut;e Bahwa terdakwa tidak bekerja dibidang Farmasi
    terdakwa taruh di saku celana bagian kiri depan;Bahwa dari hasil transaksi shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)diberikan YANTI, sedangkan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) lainnya disitadan dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;Bahwa Terdakwa membeli shabu tanpa rekomendasi dari petugas kesehatandisamping itu terdakwa bukanlah berprofesi sebagai peneliti, petugas kesehatan,maupun pedagang besar farmasi
    Selanjutnya pasal 39 menyebutkanbahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatanperedaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketigapasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki,menyimpan, menguasai,
    atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu19pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Selasa tanggal10 Januari 2012 sekira pukul 20.30 WIB dijalan Letjen Suprapto tepatnya didepan HotelPrasasti di Kp.
    (satu) paket shabu yang pada saat kejadianditaruh didalam Kotak Korek Api dan dimasukkan disaku celana depan sebelahkiri; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidanganterdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara meminta kepada YATMI aliasMINTUL untuk mencarikan shabu, dan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpaadanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorangyang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi
Register : 04-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN NGANJUK Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Njk
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ATIK JULIATI,SH
Terdakwa:
1.DENI ARI KURNIAWAN Bin SUPRI
2.MOH. NASRULLOH Als. ANAS Bin Alm. MOH. HASIM
323
  • HASIM (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga
    ANAS Bin MOH.HASIM (Alm) terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa memilikikewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi*sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . M DENI ARI KURNIAWAN BinSUPRI dan terdakwa Il. MOH. NASRULLOH Als.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan (3);4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.
    bahan yang berkhasiat obatayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, peredaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan PemerintahMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan SaksiSaksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan denganbukti surat dan barang bukti bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang dokter,bukan juga seorang apoteker atau asisten apoteker sehingga Para
    Terdakwatidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi/obatobatan;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tidak mempunyai keahliandalam hal mengedarkan sediaan farmasi tetapi Para Terdakwa tetap melakukankegiatan mengedarkan obatobatan maka Para Terdakwa Jelas tidak mempunyaikewenangan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukan merupakangudang sarana sediaan farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa obat dobel L mengandung
    HASIM (Alm) tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan YangDilakukan Secara Bersamasama* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
Register : 13-04-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Msh
Tanggal 28 Mei 2020 — Darmawati
197154
  • Menyatakan Terdakwa Darmawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum :2.
    Hal ini merupakan peraturan pelaksana dari UndangUndang No.386 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat (1)disebutkan bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapatijin edar.Bahwa setiap kosmetik yang akan dijual atau diedarkan juga harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi sesuai dengan Undang UndangNo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 98 ayat (3) disebutkan bahwaketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan
    Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah SD Tamat tahun 1991, SLTP Tamattahun 1994, SMF Tamat tahun 1997, S1 Farmasi Tamat tahun 2002 danApoteker Tamat tahun 2003 dan S2 Farmasi Tamat tahun 2017.Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli adalah PNS pada Balai Besar POM diJayapura pada tahun 2004 s/d 2007, PNS pada Balai POM di Ambonsebagai Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan tahun 2007 s/d 2012,Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi tahun 2012 s/d 2015 dan tahun 2018sampai dengan saat ini sebagai Kepala Seksi
    Kegiatan meliputi pemberian informasi,KIE, penyuluhan dan pelayanan pengaduan konsumen.Bahwa selain pendidikan keahlian atau profesi sebagai Apoteker dan S2Farmasi yang memiliki keahlian dalam bidang Farmasi atau mengenaisediaan farmasi, Ahli sering mengikuti pertemuan secara Nasional yangberkaitan dengan pengawasan kosmetika.
    Hal ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat (1)disebutkan bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat ijin edar. Jadi setiap kosmetik yang hendakdiedarkan di masyarakat dalam wilayah Republik Indonesia harusdidaftarkan ke Badan POM RI untuk memperoleh nomor izin edar berupanomor notifikasi.
    /PN Mshdengan menerapkan CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) danmemenuhi persyaratan teknis (keamanan, bahan, penandaan dan lain)Bahwa tidak dibenarkan menjual atau mengedarkan kosmetika yangmengandung bahan berbahaya dan kosmetika tanpa izin edar karenamelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yang mewajibkanproduk kosmetik harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi danmempunyai izin edar.