Ditemukan 25886 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-02-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 117/PID.SUS/2012/PT.BJM
Tanggal 6 Februari 2013 — JUBAIDAH AS’AD BINTI H. AS’AD
2418
  • Tanah Laut,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, , telahmelakukan Pengangkutan , niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usahapengangkutan dan niaga perbuatan mana dilakukan sebagai berikut : e Bahwa Pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Wuri yulianto melihat 1(satu) unit mobil Merk Mitsubitshi Colt diesel model Truck tangki warna birudengan nomor Pol Da 1836 AG bertuliskan PT.Karya Makmur
    Makmur mendapat Rp.1.500.000,00 (satujuta lima ratus rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat untung Rp.2.500.000,00 (dua jutalima ratus rupiah) dari sisa uang yang telah dibagi tersebut ; Keenam : Bahwa benar dalam kegiatan pengangkutan solar tersebut Terdakwa tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang.non Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan(eksepsi) atas nama Terdakwa tertanggal 26 September 2012 dan pihak Penuntut Umumtelah mengajukan pendapatnya tertanggal 27 September
Register : 22-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 1022/PID.SUS-LH/2020/PT SBY
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ANJAR RUDI ADMOKO, SH
Terbanding/Terdakwa I : EDI SLAMET
Terbanding/Terdakwa II : ISWANDI DARMOKO
32966
  • tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wib,terdakwa EDI SLAMET bersamasama dengan terdakwa ISWANDIDARMOKO datang mengendarai truk nomor Polisi AG 8882 KU denganHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1022/PID.SUSLH/2020/PT SBYmuatan yang tertutup terpal plastik, menjemput saksi ACHMAD SULISDIONOdi depan Indomaret di pertigaan Jalan Sumberwuni kemudian menuju ke arahPasuruan, namun sekitar 70 m (tujuh puluh meter) dari Indomaret, saksiASTIKO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwaada pengangkutan
    dikirim dan dijual kepada pembeli.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wib,terdakwa EDI SLAMET bersmaasama dengan terdakwa ISWANDIDARMOKO datang mengendarai truk nomor Polisi AG 8882 KU denganmuatan yang tertutup terpal plastik, menjemput saksi ACHMAD SULISDIONOdi depan Indomaret di pertigaan Jalan Sumberwuni kemudian menuju ke arahPasuruan, namun sekitar 70 m (tujuh puluh meter) dari Indomaret, saksiASTIKO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwaada pengangkutan
Register : 08-05-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Rgt
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H
Terdakwa:
SARDI SAPMI bin EDY SYAFRIN
12825
  • berkeberatan dan membenarkan;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge),meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa olehMajelis Hakim di persidangan;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yangdiberikan di hadapan penyidik sudah benar ;Bahwa terdakwa diajukan karena kasus pengangkutan
    Ipul;Bahwa pengangkutan rokok ilegal tersebut Terdakwa lakukan sekitar15 (lima belas) kali dari bulan November 2018 sampai dengan akhirDesember 2018.
    Ipul, pengangkutan rokok ilegaltersebut Terdakwa lakukan sekitar 15 (lima belas) kali dari bulan November2018 sampai dengan akhir Desember 2018, kemudian sejak awal Januari 2019,Terdakwa beralih ke sistem sekarang mengambil rokok tanpa pita cukaikemudian Terdakwa jual lagi karena untung lebih besar dan risiko sama sajaHalaman 28 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Rgt.dengan membawa rokok tanpa pita cukai milik orang lain, dari awal Januari2019 total ada 5 (lima) kali pengangkutan yang Terdakwa
Register : 17-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 927/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
SUHARTONO
Tergugat:
Yayasan Dharma Propinsi Jawa Timur
6211
  • pembayaran danpembongkaran bangunan pada tanggal 30 September 2004 oleh YayasanDharma Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan dan dikuasakan kepadaLembaga Hukum Mahawiku Surabaya;Pasal 2(1) Pihak Tergugat mengakui keberadaan warga penghuni dan meyetujuiuntuk memberikan ganti untung atas rumahrumah yang ditempatiHalaman 3 dari 6 Putusan Nomor 927/Pdt G/2019/PN.Sbydalam bentuk tanah seluas + 2000 m2 (Dua ribu meter persegi) yanglokasinya akan ditentukan oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugatmemberikan biaya pengangkutan
Putus : 27-04-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 27 April 2021 — PT NIKOMAS GEMILANG VS ROKIB
12356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Oktober 2020 dan kontramemori kasasi tanggal 23 November 2020, dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa adanya pencurian dalam truck limbah Tergugat tidak dapatmembuktikan bahwa pelaku pencurian adalah Penggugat, namun demikianPenggugat telah lalai dalam hal pengawasan pengangkutan
Register : 04-06-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 07-12-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1002/Pdt.G/2013/PA.Mdn
Tanggal 29 Agustus 2013 — Penggugat vs Tergugat
120
  • dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikanDiploma HI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikanSMEA, pekerjaan Wiraswasta (Pengangkutan
    membuat Tergugat emosi dan menampar pelan pipiPenggugat;Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada Tergugat, kalau lakilaki itu yangmeminta Penggugat untuk datang ke Malaysia, karena lakilaki itu sedang sakit,sehingga Penggugat berangkat ke Malaysia bersama dengan anak bawaanPenggugat;Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selamaini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernahmeminta uang kepada Penggugat;Bahwa Tergugat bekerja di Ekspedisi Pengangkutan
Register : 30-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 274/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 April 2013 — PT. MARVELZON INDONESIA; 1.BUPATI CIAMIS; 2.BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU; 3.PT. INDO SINORANG RESOURCES;
9247
  • Hasan Ridwan (Penggugat) di atas materai Rp. 6.000, tanggal 26Januari 2004, yang pada intinya, apabila dalam jangka waktu 6 (enam)bulan semua persyaratan di atas belum dipenuhi, maka saya bersediauntuk ;1 Dibatalkan Izin Usaha PertambanganKuasaPertambangan (Eksplorasi, Eksploitasi,Pengangkutan dan Penjualan) secara sepihak olehPemerintah Kabupaten Ciamis ;2 Tidak akan menuntut Pemerintah Kabupaten Ciamisatas dibatalkannya secara sepihak Izin UsahaPertambanganKuasa Pertambangan (Eksplorasi,Eksploitasi
    , Pengangkutan danPenjualan) ; Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, Penggugat dapatdidiskualifikasi kedudukannya sebagai Penggugat dalam perkaraMenimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat / Terbandingtersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan, apakah cukup alasan bagiPenggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan ini dengan mendasarkankepentingannya pada ijin usaha pertambangan yang pernah diterbitkan atasnamanya, yakni Ijin Usaha Pertambangan Ekspoloitasi bahan galian pasir
Putus : 03-07-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN MEULABOH Nomor 57/ PID.B / 2013 / PN. MBO
Tanggal 3 Juli 2013 — SALMAN Bin Alm RAMLI
608
  • No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sudahdiatur dengan jelas tentang penggunaan dan pengangkutan narkotika antaralain dalam Pasal 13 ayat (1) diktakan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yangberupa lembaga pendidikan dalam pelatinan dan penelitian danpengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapatmemperleh menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri(menteri Kesehatan).
    Kemduiandidalam pasal 23 disebutkan bahwa pengangkutan narkotika harus tetapmengacu. pada ketentuan peraturan perundangundangan.
Register : 23-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Plw
Tanggal 14 Juni 2017 —
39934
  • Putusan Nompr:88/Pid.Sus/2107/PN.Plwdalam mobil truk dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenaiDokumen Pengangkutan kayu tersebut dan terdakwa tidak dapatmemperlihatkannya, sedangkan Robert (DPO) yang mengiringi daribelakang sudah tidak ada di tempat tersebut selanjutnya terdakwa danbarang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran kayu gergajian RimbaIndonesia barang Bukti Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 30Januari 2017 yang ditandatangani
    tempat tersebut sehinggaterdakwa menepikan mobil di samping aspal agar tidak mengganggunamun kendaraan tersebut terpuruk, sedangkan Robert yang mengiringidari belakang tidak ada di tempat tersebut, tidak lama setelah itu datangsaksi Doni Oktafizar dan saksi Gindo Cristivel Bin Salmon Yusuf yangmerupakan Anggota Kepolisian ke tempat tersebut, lau pada saat itu jugapara saksi dari Anggota Kepolisan melihat muatan kayu yang berada didalam mobil truk dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenaiDokumen Pengangkutan
Register : 20-11-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Mnk
Tanggal 20 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Decyana Caprina
Terdakwa:
1.PIETER KORIE
2.RAMADHAN LAMBELI
3914
    1. Menyatakan terdakwa I PETER KORIE dan Terdakwa II RAMADHAN LAMBELI, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi;
    2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan
    Menyatakan Terdakwa Peter Korie dan Terdakwa II Ramadhan Lambeliterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhipersyaratan sanitasi" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;2.
    Mnk.pengangkutan dan/ atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratansanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2 yaitu. yangmenyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,pengangkutan dan/ atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratansanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/ atau keselamatanmanusia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut:e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar jam 23.30 WITbertempat di Kampung Ambon terdakwa
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1091 K/PID.SUS/2010
Terdakwa; Bung Keng Als. Elmi Roman
1916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dtanggal 15 September 2006 Terdakwa mengambil danmenguasai kayu bulat kurang lebih berjumlah 1863,248M (seriou) delapan ratus enam puluh tiga koma duaempat delapan meter kubik) diangkut menuju KilangPapan Cahaya Bintang dan setiap kali pengangkutankayu balok tersebut tidak dilengkapi Surat KeteranganHal. 7 dari 12 Hal.Put.No.1091 K/Pid.Sus/20103Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang seharusnya setiapkali mengangkut kayu balok tersebut harus dilengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil WHutan (SKSHH);Bahwa pengangkutan
    dtanggal 15 September 2006 Terdakwa mengambil danmenguasai kayu bulat kurang lebih berjumlah 1863,248M(seriobu) delapan ratus enam puluh tiga koma duaempat delapan meter kubik) diangkut menuju KilangPapan Cahaya Bintang dan setiap kali pengangkutankayu balok tersebut tidak dilengkapi Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang seharusnya setiapHal. 9 dari 12 Hal.Put.No.1091 K/Pid.Sus/20103kali mengangkut kayu balok tersebut harus dilengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil WHutan (SKSHH);Bahwa pengangkutan
Register : 01-04-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 415/Pid.Sus.PRK/2020/PT MDN
Tanggal 29 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : INDRA S.E. HASIBUAN, SH
Terbanding/Terdakwa : HOLMES SIRINGORINGO
15262
  • SIRINGORINGO pada hari Jumat tanggal 06September 2019 sekira pukul 13.10 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu dalam bulan September 2019, bertempat di Perairan Pulau PandangTanjungbalai Asahan pada posisi 03 26 01 U 099 41 01 T atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah HukumPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang masih berwewenangmemeriksa dan mengadilinya, setiap kapal perikanan yang akan berlayarmelakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan
    Usaha Jaya GT. 30 Nomor 2714/PPb harus memilikiSurat Persetujuan Berlayar, berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukanpenangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikananwajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandardi pelabuhan perikanan dan dengan habisnya masa berlaku SuratPersetujuan Berlayar (SPB) maka KM.
Register : 09-07-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 11-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 92/PID.SUS/2013/PT PTK
Tanggal 22 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : TJEN LUK Alias ATOI
Terbanding/Jaksa Penuntut : M. Arifin, SH
428316
  • (DominggusElcid Li dan Paul SinlaEloE, 2014).PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANAPERDAGANGAN ORANGPerdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaanseseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaankekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberibayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dariOrang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baikyang
    Tindakantindakan yang disebut TPPO dikonstruksi dan dijabarkan sebagaiberikut: Pertama, memasukkan orang ke wilayah negaraRepublik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayahNegara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negaralain; Kedua, penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkanterjadinya TPPO; Ketiga, berusaha menggerakkan orang lainSupaya melakukan TPPO, dan tindak pidana itu tidakterjadi; Keempat, membantu atau melakukan percobaan untukmelakukan TPPO;Kelima, melakukan perekrutan, pengangkutan
Register : 19-02-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 209/Pid.B/LH/2020/PN Tjk
Tanggal 9 April 2020 — Penuntut Umum:
ILHAMD WAHYUDI, SH.,MH
Terdakwa:
BORIS CHRISTO anak dari YOHANES TW
24513
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Boris Christo Anak Dari Yohanes TW, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2)
    ASTRIA TRANS, 1 (satu) rangkap Foto copy surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara a.n PT. ASTRIA TRANS Nomor : 275 / I / IUP / PMDN / 2019 tanggal 24 Juli 2019 dari Menteri ESDM
  • 1 (satu) rangkap surat pengantar a.n PT. ASTRIA TRANS, 1 (satu) rangkap surat jalan a.n PT. ASTRIA TRANS, 1 (satu) rangkap Foto copy surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara a.n PT.
Putus : 26-08-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — PT. MULTI GUNA COAL VS BUPATI BARITO UTARA ; PT. MEGA MULTI ENERGI
5643 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Multi Guna Coal)(vide bukti P3) yang sudah siap BERPRODUKSI karena sudahada Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan a.nPemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding (PT.Multi Guna Coal) (Vide Bukti P10) dan menurut SaksiSUTANTO, PT.
    Multi Guna Coal adalah mempersiapkan untukpengepalan, penggalian, pengangkutan ke Pelabuhan, namunterkendala jalan yang belum memungkinkan, aktivitas terhentipada bulan Desember 2007 karena belum ada ijin dan jalannyarusak, jalan sudah ada dilakukan perbaikan sedikit perbaikandekat jalan Negara itu dilakukan oleh beberapa perusahaandengan patungan yaitu PT. Multi Guna Coal PT.
    Rizki Tambang Semesta danpemakaian jalan mana yang akan dilalui guna pengangkutan Batubara yang diangkut, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahuluHal. 43 dari 129 hal. Put.
    Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena menurutPeraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut, Gubernur,Bupati/Walikota berwenang untuk membatalkan izin KP Eksploitasi,Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan denganmengacu pada pasal 41 dan pasal 42, yaitu .Hal. 87 dari 129 hal. Put.
    Multi Guna Coal masih melakukan kegiatan di area KuasaPertambangan Eksploitasi dan Kuasa Pertambangan Pengangkutan danPenjualan PT.
Register : 18-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 09-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit
Tanggal 28 Februari 2018 — Penuntut Umum:
JULIAN CHARLES ROTINSULU, SH
Terdakwa:
RAFAEL MARATAS
5538
  • Kapal perikanan yang dengan sengaja berlayar di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usahaperikanandibidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan.3. Tidak memiliki Surat Persetujuan BerlayarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1.
    Dengan sengaja berlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan.Halaman 18 dari 25Perkara Nomor : 6/Pid.Sus.PRK/2018/PN.BitMenimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan menurut Majelis Hakimadalah bersifat alternatif, dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan melakukanusaha perikanan apabila telah terpenuhi salah satu tindakan penangkapanikan,pengangkutan ikan
    HIU 02 pada koordinat/ posisi 01 05 595 LU 12549 186 BT berada di Perairan Teritorial Indonesia Laut Maluku WPPRI 715.Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua dengan sengajaberlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan telah terpenuhi secara hukum;3.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 980/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GRAHA DINAMIKA SEJAHTERA
7250 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Pemohon PeninjauanKembalitidak dapat membedakan mana yang menggunakansampan besi milik Termohon Peninjauan Kembali denganmana yang menggunakan sampan besi miliknya sendiri;28) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, adalah suatupraktek yang tidak lazim jika Termohon Peninjauan Kembalimenyerahkan pengangkutan kayu via canal kepada pihak laintetapi penyediaan sampan besi masih dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali.
    Proses pengangkutan kayu via canal dilaksanakan olehsubkontraktor;c. Sampan besi digunakan untuk proses pengangkutan kayuvia canal;d. Termohon Peninjauan Kembali tidak menggunakan sendirisampan besi yang dibelinya tersebut;e. Sampan besi tersebut digunakan oleh kontraktor yangmelaksanakan pengangkutan kayu via canal yang tidakmemiliki sampan;Halaman 53 dari 63 halaman. Putusan Nomor 980/B/PK/PJK/2017f.
    Putusan Nomor 980/B/PK/PJK/201712) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, adalah suatupraktek yang tidak lazim jika Termohon PeninjauanKembalimenyerahkan pengangkutan kayu via canal kepadapihak lain tetapi penyediaan sampan besi masih dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali. Jika Termohon PeninjauanKembali telah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihakketiga, kKenapa Termohon Peninjauan Kembali masihbersusah payah menyediakan sarana prasarana tekaitpekerjaan tersebut ?
    Proses pengangkutan kayu via canal dilaksanakan olehsubkontraktor;c. Sampan besi digunakan untuk proses pengangkutan kayuvia canal;d. Termohon Peninjauan Kembali tidak menggunakan sendirisampan besi yang dibelinya tersebut;e. Sampan besi tersebut digunakan oleh kontraktor yangmelaksanakan pengangkutan kayu via canal yang tidakmemiliki sampan;f.
Register : 12-06-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN BLANGKAJEREN Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bkj
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.Muhamad Nur Ajie A.A, SH
2.Paulus Milvion Meliala, S.H.
Terdakwa:
KASIMIN Alias EDOL Bin ALM. ALI HUSIN.
566
  • Rencananya narkotika jenis ganjatersebut hendak dibawa oleh Terdakwa menuju Medan (Sumatera Utara).Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada saatTerdakwa mengangkut, membawa narotika golongan jenis ganja tidak ada izin untukitu;Menimbang, bahwa perihal pengangkutan narkotika telah diatur lebih lanjutdalam UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mulai dari pasal 23sampai dengan pasal 32.
    Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ketentuan peraturanperundangundangan tentang pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutanNarkotika, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini atau diatur kKemudianberdasarkan ketentuan UndangUndang ini;Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN BkjMenimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 6.
    Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanmemindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atausarana angkutan apa pun;Menimbang, bahwa transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika darisuatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara RepublikIndonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Umum dari UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Putus : 21-07-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 379 /Pid.B/2014/PN Dps
Tanggal 21 Juli 2014 — I MADE NGURAH ARTHA ARYANTA KUSUMA, Spd
3216
  • pengiriman sak yangjuga saksi sudah lupa;Bahwa saksi tidak memiliki catatan atau data pakan ternak yangdipinjam oleh pihak kemitraan yaitu saksi MOH.SAMSUL HADIdan diperuntukkan untuk kepentingan apa sja saksi juga tidak tahu,sepengetahuan saksi, terdakwa yang mengijinkan barangbarangtersebut dikirimkan ke saksi MOH.SAMSUL HADI tidakmemperoleh uang atas perbuatannya tersebut karena pihakkemitraan barang pakan itu menurutnya untuk diberikan kepadapeternak yang kekurangan pakan;Bahwa yang melakukan pengangkutan
    terdakwa sebanyak 4050 saksecara berulangulang dimana untuk pertama kalinyasebanyak 10 (sepuluh) sak seharga Rp.150.000, untuksetiap sak nya, terdakwa juga pernah menitipbkan pakanternak dari gudang ke peternak dengan jumlah yangsaksi telah lupa karena saksi mengangkut barang lebihtersebut sudah lama, dengan jangka waktupengangkutan setidaknya kurang lebih 2 (dua) minggusekali tergantung permintaan;e Bahwa saksi juga pernah mengirimkan pakan ternakkepada saksi SUMANIDA didaerah Klungkung, dimanaatas pengangkutan
    dikirimkan oleh saksi MADEARTAWAN;e Bahwa pakan ternak yang telah terdakwa jual tidakdiketahui dan seijin oleh Perusahaan yaitu PT.MalindoFeedmill, Tok, terdakwa memperoleh uang dari hasilpenjualan pakan ternak dengan harga Rp.250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap saknya,sehingga terdakwa memperoleh keuntungansebesar Rp. 22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratusribu rupiah), dimana terdakwa memberikan uang tersebutkepada sopir saksi MADE ARTAWAN sebesarRp.200.000, untuk setiap kali pengangkutan
    oleh saksi MADE ARTAWAN;Bahwa benar pakan ternak yang telah terdakwa jual tidakdiketahui dan seijin oleh Perusahaan yaitu PT.MalindoFeedmill, Tbk, terdakwa memperoleh uang dari hasilpenjualan pakan ternak dengan harga Rp.250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap saknya,sehingga terdakwa memperoleh keuntungansebesar Rp. 22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratusribu rupiah), dimana terdakwa memberikan uang tersebutkepada sopir saksi MADE ARTAWAN sebesarRp.200.000, untuk setiap kali pengangkutan
Putus : 31-08-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN STABAT Nomor 392/Pid.Sus/2015/PN.Stb
Tanggal 31 Agustus 2015 — Sukarmin
34025
  • truk tersebut, saksi,terdakwa, saksi Beni Setiawan berangkat ke arah jalan menuju rumah saksiWakijo ;Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah disuruh oleh terdakwa untukmengangkut kayu dan saat mengangkut kusenkusen yang disuruhterdakwa tersebut belum ada bicara mengenai upah atau ongkos, namunmenurut perkiraan saksi, terdakwa akan membayar sekitar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) ;Bahwa saksi tidak ada menanyakan asal kayukayu tersebut dan tidak pulamenanyakan dokumendokumen sehubungan dengan pengangkutan
    kusenkusen tersebut ;Bahwa tidak ada satu dokumen pun yang dapat diperlinatkan saat petugaskehutanan memberhentikan truk Colt diesel warna kuning BK 9364 BG yangdikendarai oleh saksi saat petugas meminta suratsurat pengangkutan kayuyang sudah berbentuk kusenkusen tersebut ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidakkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:BARINGIN PANJAITAN. dibawah janji, pada
    pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan tugas pokoknya sebagai Staff Peredaran HasilHutan di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabuapaten Langkatyaitu Pengujian hasil hutan, Pengawasan erhadap tanda legalitas hasilhutan dan Pemungutan Peneriamaan Kehutanan ;Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus /2015/PNStb.Bahwa ahli menerangkan mengenai pengangkutan, penguasaan ataupemilikan hasil hutan harus dilengkapi pada waktu dan tempat yang samaharus disertai dan dilengkapi
    suratsurat yang sah sebagai bukti danapabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tidaksama dengan keadaan fisik baik jenis maupun volumenya maka hasilhutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang sah sebagaibukti demikian juga termasuk mengenai pengangkutan dan pemilikanseperti kayu dalam perkara ini adalah tidak legal ;Bahwa ahli menerangkan lokasi barak Itir dan Barak Gajah sebahagianadalah masuk dalam kawasan hutan negara dan Taman NasionalGunung Leuser adalah merupakan