PENETAPANNomor 0815/PdtP/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sulaiman bin Iskandar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Farida binti Lagi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Haykal bin Muhammad, 35 tahun, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Hal 3 dari 9 Pen.

Rosdiana binti Paita, 30 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Ladang Ting Kayu, Kunak, pada tanggal 27 Juli2001 dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Lagi ( ayah) dan mahar

yang sematamata ditujukan untuk memutuskan ataumenghentikan atau membatalkan perjanjian perdata tentang sewa pakai bagiantanah lokasi pelabuhan perikanan antara Penggugat dengan Tergugat, sementaratidak ada aturan dalam hukum tata usaha Negara yang membolehkanTergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara (beschikking) dengan maksud untuk membatalkan suatuperjanjian perdata yang sedang berlangsung ;Bahwa tindakan Tergugat menggunakan hukum publik (hukum TUN

yangPutusan Nomor : 37/G/2014/PTUN.Mdohalaman 3 dari 33didasarkan pada kewenangankewenangan yang diberikan oleh ketentuanketentuanhukum publik, yang menunjukan adanya kedudukan yang tidak sejajar danunilateral (dapat dipaksakan secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat) dalamrangka pelayanan public (public service);4 Bahwa secara eksplisit, Pasal angka 9 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009disebutkan berisi tindakan tata usaha Negara, sehingga secara absolute tindakanperdata bukanlah yurisdiksi TUN

, sehingga perjanjian perdata seorang pejabatTUN tidak dapat dibatalkan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh pejabat TUN yang merupakan salah satu pihak dari perjanjianperdata in casu ;Bahwa pada kenyataannya, pembatalan Perjanjian Perdata Sewa Pakai Bagian TanahLokasi Pelabuhan Perikanan antara Penggugat dan Tergugat, dilakukan Tergugattanpa alasan hukum, dan tanpa sepengetahuan Penggugat dimana ternyata Tergugatjustru. menggunakan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha

Maesa Nugraha atas Penggunaan Bagian TanahLokasi Pelabuhan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan (objek gugatan 02),adalah Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata ;Karena, Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN untuk membatalkan suatuperjanjian perdata yakni perjanjian sewa pakai antara Pemerintah kabupatenMinahasa Selatan dengan PT.

Maesa Nugraha atas penggunaan bagian tanah lokasipelabuhan perikanan kabupaten Minahasa Selatan ;Bahwa berdasarkan dalil hukum pada butir 1, maka objek gugatan 02 adalahKeputusan TUN yang tidak termasuk pengertian Tata Usaha Negara yang menjadiKewenangan PTUN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf a : tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatanhukum perdata.

Sukoharjo, atas nama Suparyanto yang dijadikanjaminan hutang tersebut beralih hak menjadi atas nama Wido TanoyoAlias Pono, maka Terdakwa Suparyanto telah mengajukan gugatanpembatalan mengenai peralihan hak sertifikat hak milik Nomor : 2472yang semula atas nama Suparyanto menjadi atas nama Wido TanoyoAlias Pono di Pengadilan tata Usaha Negara dengan register perkaraNomor : 14/G/TUN/2007/PTUN.Smg.

;Bahwa atas sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana terdaftar dalamregister perkara Nomor : 14/G/TUN/2007/PTUN.Smg. tersebut, telahmendapat putusan sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor :14/G/TUN/2007/PTUN.Smg. tanggal 1 Agustus 2007 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :Hal. 8 dari 11 hal. Put.

1.408.000, (satu juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum mengenai unsurMenggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahaldiketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hakatas tanah itu sebab Berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan jika dihubungkan dengan keterangan dari para saksi danketerangan para Terdakwa serta barang bukti berupa suratsurat sertaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor14/G/TUN

tidakterbukti maka unsurunsur yang lain tidak perlu dibuktikan sehinggakonsekuensi yuridisnya para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ;Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan unsurunsur tindak pidanasebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasikarena Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam pertimbanganhukumnya sebatas pada keterangan saksi tanpa mempertimbangkan alatbukti Terdakwa/ Pemohon Kasasi yaitu terhadap Putusan PengadilanTata Usaha Tinggi Negara Surabaya Nomor : 135/B/TUN

Cadasari, Kabupaten Pandegelang, Karena terdapatkesalahan dalam penunjukan alas hak atas tanah dalam sertifikat tersebut.Dan agar Tergugat menerbitkan keputusan TUN yang baru berupapenerbitan Sertipikat Hak Milik No.30 Tahun 1975 a/n Udjen bin Atjuk yangtelah diperbaiki. (Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (8) UU No. 5 thn 1986 dirubahdengan UU. No. 9 thn 2004 dirubah lagi dengan UU No. 51 thn 2009tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 th 1986 tentang Peradilan TUN ;II.

Agenda 655(BUkti P6); 2222222 o enn nnn een n nnn ene neem nnn enna nn nnn en nennenne15.Bahwa Surat Permohonan Para Penggugat kepada Tergugat dimaksuds/d tanggal 16 Januari 2012 diajukannya gugatan TUN ini kePengadilan TUN Serang selama + 5 (lima) bulan, tidak pernah dibalasoleh Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2) dan(3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yangtelah dirubah dengan UU.

dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang baikkhususnya melanggar asas kecermatan, ketelitian dan asas kepastian18.Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas maka cukup beralasan bagiPenggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Serang agar mewajibkan Tergugatuntuk segera menerbitkan keputusan : mencabut sertifikat No. 30tahun 1975 a/n Udjen bin Atjuk berdasarkan penunjukan alas hak atastanah luran Pembangunan Daerah No.739 Persil 41 DIII danmenerbitkan keputusan TUN

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Slamet bin Supardi) terhadap Penggugat (Tiamah binti Kasno);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Muhammad Ilham Fitra Sugiarto tanggal lahir 23 Agustus 2012 dan Jihan Nadhifa Tun Nisa

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan Patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat : ITA PURNAMA SARI dengan tergugat TUN LIONG yang dilangsungkan di Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor: 6171-KW-08122017-0010 Putus karena perceraian dengan

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangberbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukumtata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata; a Penetapan Tertulis.Halaman 7Kata Penetapan Tertulis dalam unsur ini menunjukkan bahwa objekgugatan TUN

haruslah berupa suatu Keputusan Tertulis (beschikking) danbukanlah suatu peraturan (regeling) yang diterbitkan dalam bentuk tertulisoleh badan atau pejabat TUN.

Sebagaimana disebutkan di atas,bahwa objek gugatan TUN a quo yang disebutkan pada point 1 diatasmerupakan suatu keputusan yang diterbitkan dalam bentuk surat tertulisdan telah ditandatangan oleh Tergugat, dan demikian unsur ini telah terpenuhi;b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No.51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara

Bahwa adapun yang dimaksud bersegi satu adalahkeputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN tersebut merupakankehendak satu pihak saja yaitu pejabat TUN itu sendiri. Jadi didalamnyatidak ada perjanjian, jadi hubungan hukum yang diatur oleh hukum publikhanya berasal dari satu pihak saja yaitu pemerintah dengan caramenentukan kehendaknya sendiri.

TUN yang menjadi objek sengketatelah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 1, 2, 5, 6 dan 8:kewenangan, prosedur dan substansi dan juncto Pasal 8 ayat (1) menyebutkan :Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badandan/atau pemerintah yang berwenang..

Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN yang disebut sebut PENGUGAT dalamgugatannya, adalah :19a.

~ perkara nomor45/G/TUN/2013/PTUN.BJM tanggal 25 November 2013 di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, adalah Keputusan TUN SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor503.5/001/PPSBWBP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan danPemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOATEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu,Kabupaten

Diterbitkan oleh Bupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN, yaitu setelahBupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN menerima Permohonan yang diajukanTERGUGAT.II Intervensi dengan Surat tertanggal 8 November 2013 nomor RPNPEMDA 92 /BUPATIKBRXI/2013, perihal Permohonan penerbitan KeputusanBupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan SarangBurung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat PersekutuanHukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang sah di Desa BangkalaanDayak, Kecamatan

Diterbitkan Bupati KabupatenKotabaru selaku PEJABAT TUN yang berwenang tersebut, sudah sesuai Prosedurhukum yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuandalam peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural / formal.Demikian juga tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalamperaturan perundang undangan yang bersifat material / Substansial.Bahwa oleh karena terbukti baik KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503

Untuk permohonan ijin yang sifatnyabukan persoalan lingkungan syaratsyarat itu harus dipenuhi sesuai denganketentuan Perdanya, dan pejabat TUN tidak perlu meneliti syaratsyarat tersebutsecara mendalam.

Bersifat KonkretKarena Objek Gugatan TUN yang diputuskan dalam Keputusan TataUsaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan, dalam hal ini berbentuk sertipikat yang dalam hal inipenerbitan sertipikat adalah Tindakan Pemerintah yang jelas untukmemberikan Hak kepada Kanandia lrawan sebagai Pemegang Hakatas Tanah;b.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorangatau Badan Hukum Perdata;Karena dalam hal ini sertifikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaitu Ungi.Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanyamenimbulkan hak kepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Ungi,namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yangmana Penggugat sebagai pemilik sah yang menguasai tanah tersebuttidak dapat menerbitkan Sertipikat atas tanah

UPAYA ADMINITRATIF GUGATAN DAN TENGGANG WAKTU;5.Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan TUN dalamperkara ini adalah didasarkan pada pemberitahuan Surat yangdisampaikan oleh Sdri.

Indrarini Sawitri, SH.Bahwa sebelum adanya pengajuan Gugatan atas Obyek Gugatan TUN,perlu ada upaya administratif atas Obyek Gugatan TUN, untuk memenuhipersyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yaitu: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi: Tenggangwaktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

/1992, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 101K/TUN/2014 dan PutusanNo.02/G/2013/PTUNJKT diketahui bahwa kriteria Asas Kecermatanadalah sebagai berikutIndikator dari asas kecermatan adalah BadanHalaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran

223 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 223 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HUSNA HERAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanTeratai Indah Blok E No.20 RT.18 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu,Pekerjaan Swasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;1.melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,berkedudukan di Jalan S.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah selalu menunaikan kewajiban membayarpajak Bumi dan Bangunan dengan bukti Surat Tanda Bukti Setoran (STTS)tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama Husna Herawati ;Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat adalah pemilik tanahyang sah secara hukum atas tanah tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2012 terjadi keributan di lokasitanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan saudara Harmenyang mengaku

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015April 1995 pasal 2 angka 2 Vide.Spesimen Meteraiyang berlaku tahun 1995 s/d1999.dari Kantor Pos dan Giro Bengkulu.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.ttd/.Dr. H. Supandi, SH..MHumDr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MSBiayabiaya1. Meterai2. Redaksi3. AdministrasiJumlahPanitera Pengganti,ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp489.000.00Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ........000. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH.NIP. : 220000754

PENETAPANNomor 0800/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Herman Rahim, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak,

Malaysia, sebagai Pemohon ;May Asurah, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan register

Kisman bin Asis, 23 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Hasmah bin Bolle, 24 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah umpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bongalio, Tawau, pada tanggal 23 April 2013 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Baharuddin (Bapak Kandung) dan mahar

Cbn tanggal 02 Maret 2010;10) Foto Copy Putusan Nomor : 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 1 April 2014;11) Foto Copy Putusan Nomor : 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober 2014;12) Foto Copy Putusan Nomor : 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 201513) Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 146.2/33/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju dan Leter C 391 an.

Persil Nomor 57 Blok S Ill, luas 28.500 M2 atas nama NAIDIN BinJEAN.Yang terletak di Blok Kuta Kampung Cibucil Desa Sukamaju sekarangDesa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Barat : Kali CikarangSebelah Timur : Kali Cipatujah/Sawah Adin/SolokanSebelah Utara : Solokan/Jalan Raya Cileungsi JonggolSebelah Selatan : Tanah sawah milik Ma Etik dan Parigi.Bahwa setelah terdakwa mengajukan Gugatan TUN, kemudian dalampersidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Cbn tanggal 02 Maret2010;Foto Copy Putusan Nomor : 132/G/2013/PTUNBDG tanggal 1 April2014;Foto Copy Putusan Nomor : 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2Oktober 2014;Foto Copy Putusan Nomor : 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 2015Tetap terlampir dalam berkas perkara.1)Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 146.2/33/VV/2013 tanggal 4 Juni2013, yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kec. Jonggol Kab.Bogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa SukamajuHalaman 7 dari 18 halaman Putusan.

Cbon tanggal 02 Maret2010;10)Foto Copy Putusan Nomor : 132/G/2013/PTUNBDG tanggal 1 April 2014;11)Foto Copy Putusan Nomor : 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober2014;12)Foto Copy Putusan Nomor : 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 201513) Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 146.2/33/VV2013 tanggal 4 Juni 2013,yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor, yangisinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju dan Leter C391 an.

memeriksa dan mengadiliperkara ini memberikan pertimbangan yang salah, keliru dan tidak cermatkarena sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangandan bertentangan dengan hukum; Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim nyatanyata tidaksesuai atau keluar dan menyimpang dari kontruksi Surat DakwaanPenuntut Umum; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadiliPerkara Nomor : 300/Pid.B/2016/PNBdg, telah mengabaikan dan samasekali tidak menghargai putusan 04.PK/TUN

Foto Copy Putusan Nomor : 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei2015Tetap terlampir dalam berkas perkara.1. Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 146.2/33/VV2013 tanggal 4Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kec. JonggolKab. Bogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dariDesa Sukamaju dan Leter C 391 an. NAIDIN Bin DJEAN ada diDesa Sukamanah, tanda tangan Kades Sukamaju an. HOLIL;2. Foto Copy Girik C. 391 an.NAIDIN Bin DJEN Desa SukamadjuKecamatan Djonggol;Dikembalikan kepada terdakwa.5.

Ibrahim adalah tindakan Tergugat yangtercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yangbersifat eksekutif (lihat Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu perkara ini bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmengadilinya ; bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008

, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/TUN/2008 tanggal22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 Perihalgugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahanyang timbul dalam Partai Politik haruslah diselesaikan di Pengadilan PerdataHalam

Sebagaimana diketahui sesuaidengan hukum administrasi negara bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat bebassaja yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.Sedangkan keputusan TUN yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalildalilantara lain : = == 9 $= = = === ===a. bahwa keputusan Tergugat in litis tersebut hanyalah merupakan peresmian saja,dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formalnya telahdipenuhi (Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor

/2005, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakanpada persidangan terbuka untuk umum tanggal 22 Januari 2008 ; T3 : Foto copy sesuai asl print website Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 44K/TUN/2008, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakantanggal 22 Juli 2008 ; == nnnHalam 14 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PT UNSMDT4T5T9T10:T11:T12:Foto copy sesuai asli print website Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 05 Tahun 2003, tanggal 15 Oktober 2003, Perihal

/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44K/TUN/2008, tanggal 22 Jul 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591K/TUN/2005, tanggal 27 Januari 2009, yang menegaskan dalam kaidah hukumnya bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik (produkpolitik) tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danImengadilinya ; === 9 = 2202 2= 2 === = Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karenaPengadilan

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

TUN. SBY

TUN.

TUN. SBY. tanggal 12 Pebruari 2019Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara Nomor : 44/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan PenunjukanPanitera Pengganti Nomor : 44/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 12Pebruari 2019 5 22= 2on nnn non non nnn non nnn nen nen nn enn ne nnnBerkas (Bundel A) Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN. MTR. seluruh isidan lampirann ya) 2222 = noe non nn see one nn nen ene ene neBerkas (Bundel B) Perkara Nomor : 48/B/2018/PTUN.

384 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 384 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :M. RIDUWAN THAMRIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,beralamat di Jalan Perindustrian 2 Villa Sukarami Permai Blok G.04 Rt.059/Rw.001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang,selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. H. DAHLAN KADIR, SH., 2. M. DIANALAM PURA, SH.

Putusan Nomor 384 K/TUN/2013.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1031/KUASA/16.71/X/2012tertanggal 3 Oktober 2012;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat IIIntervensi, Turut Terbanding/

Putusan Nomor 384 K/TUN/2013.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.1657 / Kel.20 Ilir D IITanggal 8 Agustus 2012, Surat Ukur No.34./20 Ilir D II /2012 tanggal 26 Juni 2012Kecamatan Kemuning seluas 750 M?

Putusan Nomor 384 K/TUN/2013.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 48/B/2013/PT.TUN.MDN yang menguatkan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara PalembangNomor : 31/G/2012/PTUN.PLG dengan tanpa mempertimbangkan keberatankeberatanyang disampaikan dalam Memori Banding Pembanding/Pemohon Kasasi adalah telahsalah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karenadalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah menolak eksepsi Tergugat IIIntervensi/Pemohon Kasasi

Putusan Nomor 384 K/TUN/2013.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. IrfanFachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H. Supandi, $.H.,.M.Hum.

Bahwa Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Tergugat sebaga Badan atau Pejabat TUN yangberisi tindakan hokum TUN sebagaimana yang dimaksudkanPasal 1 amgka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ;2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut sudah bersifat konkrit,individual, final dan mempunyai akibat hukum. Hal mana dapatdijelaskan sebagai berikut :a.

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa merupakan penetapantertulis dari Tergugat yang sudah bersifat konkrit, individual, finaldan mempunyai akibat hukum jika diberlakukan, maka ObyekSengketa merupakan Keputusan Badan Atau Pejabat TUN yangdapat digugat sebagai Obyek Sengketa TUN melalui PengadilanTata Usaha Negara ini ;IV.

TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 51/B/2021/PT.TUN.SBY51/B/2021/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 51/B/2021/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. seluruh isi danLAMPIFAN NY aj ~~ aman nn nn re nn3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 51/B/2021/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 6 April 2021 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. tanggal 7 Agustus 2020 yang dimohonkanbanding dengan amar sebagai berikut:MENGADILIIl. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;ll. DALAM POKOK PERKARA 27277 7777 =1.