Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya tidakjarang menggunakan normanorma hukum perdata maka seringkali kitalihat terjadinya keputusankeputusan TUN yang dimaksudkan untukmelahirkan atau ditujukan untuk dilakukan tindakan hukum menurut hukumperdata atau yang jangkauannya adalah agar dilakukan tindakan hukumperdata. Keputusan TUN demikian dianggap melebur dalam tindakanhukum perdatanya (Teori Melebur).

Sejalan dengan teori tersebut menurutTen Berge & Tak, yang dianggap tidak merupakan suatu penetapan tertulisadalah : Keputusan TUN yang jangkauannya akan melahirkan atau justrumenolak terjadinya suatu perbuatan hukum perdata, keputusan TUN yangakan melebur kedalam suatu perbuatan hukum perdata, keputusan TUNyang menyebabkan dipenuhi atau justru tidak dipenuhi suatu syarat yangperlu harus ada agar suatu perbuatan hukum perdata dapat bekerjadengan sah, keputusan TUN yang merupakan pelaksanaan dari

suatuperbuatan hukum perdata (vide Indroharto, Perobuatan Pemerintah MenurutHukum Publik Dan Hukum Perdata, Lembaga Penelitian DanPengembangan Hukum Administrasi Negara BogorJakarta, 1999,halaman 138 142) ;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatasdimana dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI juga mengaturtentang hal yang berkaitan, di antaranya melalui Putusan Nomor : 252K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000, yang menggariskan kaidahhukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara

rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo maupun diterbitkandalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu ansich,ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yangHalaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUNPbr.menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslahdianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata ;Menimbang, bahwa selain itu juga mendasarkan pada YurisprudensiMahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 245K/TUN

/1999, tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah AgungNomor : 189 K/TUN/2008, tanggal 24 September 2008 dan PutusanMahkamah Agung Nomor : 296 K/TUN/2008, tanggal 3 Desember 2008,yang menggariskan kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakansuatu. rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukanmerupakan objek Sengketa Tata Usaha NegaraMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukumdiatas maka sejalan dengan Yurisprudensi tetap dari beberapa PutusanMahkamah Agung RI sebagaimana tersebut

326 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 326 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1HJ. CHOLILAH BINTI H. ZAINUDIN, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan A. Yani, Lrg.

Putusan Nomor 326 K/TUN/20132) Sainunah binti H. Zainudin (almarhuma meninggal dunia lebih dahuludari H. Zainudin);3) Hy. Cholillah binti H. Zainudin;4) Mat Sari bin H. Zainudin (almarhum);4. Bidang tanah tersebut oleh H. Zainudin bin H. Seman seluas 73.315 M?dibaginya 3 (tiga) bagian untuk 3 orang anakanaknya yaitu:1. Sebagian untuk H. Muksin bin H. Zainuddin mendapat bagian 24.000M*2. Sebagian untuk Hj. Kholilah binti H.Zainuddin mendapat bagian24.000 M?:3. Sebagian lagi untuk Matsari bin H.

Putusan Nomor 326 K/TUN/2013D.10.11.Bahwa benar bidang tanah milik Penggugat Matsari bin H. Zainudin yangberukuran panjang 310 dan 300 Meter dan lebar 83 Meter luas 25.315 M?tumpang tindih dengan objek sengketa atas nama:Tanah atas nama Iskandar HM dalam objek sengketa seluas 130 M x 50M= 6.500 M?, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M= 6.500 M?

Putusan Nomor 326 K/TUN/2013yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, AsasKeadilan dan Kewajaran;13.

Putusan Nomor 326 K/TUN/201314Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HJ.CHOLILAH BINTI H. ZAINUDIN, 2. MUKTI BIN MATSARI, 3.MAISUHRO BIN MATSARI tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH..

;Bahwa, seseorang atau badan hukum perdatadiberikan hak untuk mengajukan gugatan TUN, namun harus dilihatada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukumperdata tersebut.Halaman 48 dar 100 halaman.

Putusan Nomor 21/G/2020/P TUNJKT.10)11)Bahwa, mengenai unsur kepentingan seseorangatau badan hukum perdata sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UUPRATUN juga disinggung dalam Yurisprudensi sebagai berikut:a) Putusan PTUN Surabaya Nomor: 97/G.TUN/2006/PTUN.SBYtanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan Putusan MA Nomor207 K/TUN/2009 tanggal 4 Agustus 2011, menyatakan:Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuanPasal 55 UU PRATUN telah ditentukan dan mensyaratkan yangberhak menggugat (Penggugat)

Jakarta Nomor55/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Juni 2014 yang dikuatkandengan Putusan Kasasi Nomor 495 K/TUN/2014 tanggal 5 Februari2015 terkait gugatan TUN yang diajukan oleh YLBHI dan ICW terkaitpenerbitan Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 87/PHalaman 51 dar 100 halaman.

T.ll Inv 7Bukti T.ll Inv 8Salinan Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor :92/PLW/2012/PTUNJKT, (print out);Salinan Putusan Pengadilan TUN Palembang Nomor :14/G/2013/PTUNPLB, (print out);Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi TUNJakarta Nomor : 55/B/2014/PT. TUN.JKT, (print out);Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 495K/TUN/2014, (print out);Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat R.I.

Putusan Nomor 21/G/2020/P TUNJKT.Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (selanjutnya disebut UU PRATUN), khususnya terkaitsubyek dan obyek TUN untuk menilai apakah suatu permasalahan tersebutmenurut hukum tepat untuk diperiksa dan diadili di PTUN.Bahwa, definisi mengenai subyek dan obyek dalam sengketa TUN diaturdalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU PRATUN yangmenyatakan sebagai berikut:a.

Suatu keputusan tata usaha negara tidak hanya terbatas pada suatu keputusanpejabat TUN yang bentuknya tertulis saja. Selain hal itu, terdapat juga suatukeputusan pejabat TUN yang bersifat fiktif negatif sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 3 UU PTUN.

Suatu keputusan Pejabat TUN disebut sebagaikeputusan yang bersifat fiktif dan negatif berarti: i. menunjukkan bahwakeputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud (fiktif) dan ii.keputusan TUN yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonanyang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada badan ataupejabat TUN (negatif).Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU TUN diatur bahwa untukdisebut sebagai keputusan TUN fiktif negatif maka harus dilewati terlebih dahulutenggang

MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.6 Mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan TUN yang diajukan secara fiktifnegatif didasarkan pada ketentuan Pasal 3 angka (2) yang menyatakan sebagai berikut :7 Sekalipun tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2)UU PTUN belum terlewati, namun dengan adanya suatu tindakan nyata dari Tergugatmengeluarkan perintah penyitaan terhadap barangbarang harta kekayaan milik Penggugat,maka tidak dapat diartikan lain bahwa sesungguhnya Tergugat

telah menolak permohonanpembetulan kedua (vide Bukti Pl) yang diajukan oleh Penggugat ;8 Indroharto SH menyatakan bahwa sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN yangtidak mengeluarkan suatu keputusan apapun oleh undangundang dianggap sebagai suatuKTUN yang berisi penolakan atas permohonan yang telah diterima oleh Badan atauPejabat TUN tersebut.

Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam bukunya yangberujudul "Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum TataUsaha Negara", Pustaka Sinar Harapan, 1996, halaman 185, menyatakan sebagai berikut :Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada keputusan TUN yang fiktif dan Negatifsifatnya, karena Badan atau Pejabat TUN yang menerima permohonan itubersikap diam tidak berbuat apaapa dan tidak mengeluarkan suatu keputusanapapun oleh undangundang dianggap telah mengeluarkan suatu penetapantertulis

Juncto Putusan Pengadilan Tinggi (PT) TUN Nomor155/B/2014/PT TUN JKT. Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/TUN/2014, dengan tegas menyatakan SK Terbanding Nomor048/SKD/DRT.5.3/ 04/2013 ini telah melanggar hukum;e.

JunctoPutusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 155/B/2014/PT TUN JKT.Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/TUN/2014 adalahmengenai pembatalan SK Termohon Nomor 0481SKD/DRT.5.3/04/2013, dimana tarif yang ditentukan Termohon dalam SK tersebut danberdasarkan putusan tersebut dinyatakan telah melanggar hukum;b.

Juncto Putusan PT TUN Jakarta Nomor155/B/2014/PT TUN JKT. Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/TUN/2014, putusan mana telah mempunyai kKekuatan hukum tetap. Akantetapi sampai saat ini Termohon belum melaksanakan isi putusan di atasyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;d.

Dengan demikian gugatan dalam perkara ini sangat erat kaitannyadengan perkara/Putusan PTUN Jakarta Nomor 173/G/2013/PTUN JKT.Juncto Putusan PT TUN Jakarta Nomor 155/B/2014/PT TUN.JKT.Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/TUN/2014:Oleh karena itu sangat keliru sekali pertimbangan hukum Judex Factiyang menyatakan perkara a quo tidak ada kaitannya dengan perkaradi PTUN;UnsurUnsur Perbuatan Melawan Hukum:5.

Juncto Putusan PT TUN Jakarta Nomor 155/13/2014/PTTUN.JKT. Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/TUN/2014Halaman 23 dari 28 hal.Put. Nomor 605 K/Pdt/2017(putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap), terhukti bahwaSK Termohon Nomor 048/SKD/DRT 5.3/04/2013 itu telan melanggarhukum dan karenanya SK tersebut dibatalkan;c. Berdasarkan Putusan PTUN di atas, Termohon juga diwajibkanmenerbitkan Surat Rekomendasi yang diajukan Para Pemohon.

Yang terdaftar dengan Nomor : 50PK/TUN/2001;Bahwa pada tanggal 8 Desember 2005 Majelis Hakim MahkamahAgung R.I. dalam rapat permusyawaratan memutuskan sebagai berikut:1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Yoppy TunggalJAYA tersebut;2.

Putusan Mahkamah Agung nomor: 325 K/TUN/1998, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, Jo. Putusan Peninjauan Kembalinomor: 50 PK/TUN/2001. 2.0.0... .0. 002.0 cee ee cee eee eee ee eee sees (Bukti T 8);7.

Surat Keterangan tentang tidak sengketa;Kenyataannya masih dalam proses di Peradilan TUN;Bahwa proses penerbitan sertipikat Tergugat di Desa Cikanyere, bukandi Desa Pakuon, sebelum pemekaran Desa Tahun 1996, dan saudaraH.

Welino Kainama yang telah di B A Cek (Berita acarapengecekan) sebanyak dua (2) kali di Badan Pertanahan Negara Cianjurdan telah di benarkan/diakui secara sah dengan putusan terakhir BadanPeradilan yaitu putusan Peninjauan Kembali Nomor: 50 PK/TUN/2001,Tertanggal 8 Desember 2005;3. Bahwa Penggugattelah nyatanyata memiliki dua (2) Sertipikat Hak Milikdengan Objek Tanah yang sama yaitu:1.

Oleh karena itu, eksepsi tersebutharus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi mengenai Nebis in Idem, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 Jo. 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001Jo. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 bahwa Kaidah hukumnya adalahHalaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pat.G/2019/PN Cjr.bahwa Keputusan TUN yang

161 / B / 2016 / PT TUN. SBY

PUTUSANNOMOR: 161/B/2016/ PT TUN.

TUN. SBY. Tanggal 13 Juli 2016 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketaTata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 24 Agustus 2016, Nomor : 161./ PEN.

Rp. 210.500,...Rp. 250.000,Jumlah( dua ratus lima puluh ribu rupiah )PENETAPANNOMOR: 161 / PENHS/ 2016 / PT TUN SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaMembacaMenimbangMengingat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 253 /G. TUN /2015/ PTUN. SBY tanggal 19April 2016 yang dimohonkan banding ;2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 161 /PEN.TUN /2016/ PT TUN SBY.Tanggal 13 Juli 2016 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketaTENS G DUI jesse eeeee ene sree. Bahwa setelah dilakukan Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya padaHari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 dipandang perludibuka Persidangan dengan acara pengucapanputusan oleh Majelis Hakim Banding dalam PerkaraNomor: 161 /B./ 2016 /PT.TUN. SBY. ; 32.

./2016 / PT TUN SBY. dilaksanakan pada hari Rabu 31 Agustus 2016 Jam 09.00WIB. bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSUIADAYAa. $99 w= nn nee oon nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn ne nen nee nen nee ee nee ennDitetapkan : di SurabayaPada tanggal :24 Agustus 2016Ketua Majelis,MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS.SH.MHBERITA ACARA SIDANGNOMOR: 161 /B/2016/ PT TUN SBY.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebutmemenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU PeradilanTUN, yang menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;1Bahwa Keputusan TUN

UndangUndang No. 10 tahun 1998 TentangPerbankan Pasal 29), sehingga Tergugat merupakan Badan atauPejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Peradilan TUN.

Dimanaberdasarkan hukum Tata Usaha Negara Tergugat sebagai PejabatTUN mempunyai kewenangan bebas yang diberikan wewenangoleh undangundang untuk memutus sendiri (vrij bestuur) menurutpenilaiannya apakah seseorang itu lulus atau tidak fit and propertest;Bahwa Surat Keputusan TUN Tergugat bersifat Konkrit, Individualdan Final dengan alasan sebagai berikuti Konkrit : Objek Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehilTergugat berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa KeputusanGubernur Indonesia

Hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negaramengatur sebagai berikut : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara ; Il.Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ; PERISTIWA DAN ALASAN HUKUM DIAJUKANNYA GUGATANTERHADAP KEPUTUSAN TUN TERGUGAT OLEH PENGGUGAT : Rangkaian

Peristiwa Sebelum Dikeluarkannya Keputusan Gubernur BankIndonesia No. 15/62/KEP.GBI/DpG/2013/ RAHASIA Tanggal 26 Juni 2013(Keputusan TUN Tergugat) ; Agar dapat diketahui lebih jelas apa dan bagaimana objek sengketa yangdipermasalahkan oleh Penggugat, perlu dijelaskan rangkaian proses yangmendahuluinya ; 1 Kedudukan Penggugat Sebagai Pegawai di Bank Pembangunan DaerahSumatra Selatan Bangka Belitung ; a Bahwa Penggugat adalah praktisi perbankan yang telah bekerja danberkecimpung di dunia bisnis perbankan

378 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 378 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NY. RD. RIA NINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, beralamat di Jalan Tanah Tinggi V/5, RT 007 RW 002,Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnyamemberikan kuasa kepada: 1. R. Finantha Rudy T, SH., 2. Sahala PLTobing, SH., 3. Adi Atmaka, S.H., 4.

;Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/2012Point 5 (lima):*Bahwa permohonan pengukuran Saudari tidak bisa kami lanjuti sebelumdiselesaikan terlebih dahulu dengan Yayasan Margajaya ;Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas BPN Tangerang dan juga berdasarkanbukti keterangan yang terdapat dalam buku tanah milik Tergugat, diketemukanbahwa diterbitkannya Gambar Situasi No.1149/1983 didasarkan pada Akta JualBeli No.28/Agr/PHT/1975, seluas 410 m2;Sehingga apa yang ditulis oleh Tergugat dalam

Yang ternyata terletak diatas tanah milikPenggugat;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk meneruskan permohonan pengukuranyang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah milik Penggugat sampai dengankeluarnya sertipikat atas nama Penggugat;Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/20124 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.

merupakanlas bahwa suratkan oleh stiwa hukum yang diajulk termasuk dalam ruangbra (vide Pasal 77 Undah Gugatan Penggugat diikta bahwa Penggugattiwa hukum dari perbuang diakui milik Pengguhrisan atau yang diperolprnah diperjualbelikan Iman 9 dari 22 halaman Putusan J ingkupUndang NomorbUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangbahwa apaapa yang telgh diuraikan oleherupakan perkara mengenai sengketaatakan ditolak;lah menguraikantan hukum yanggat, tentang tanahth oleh Penggugatbaik oleh PenjualNomor 378 K/TUN

Rp. 500.000,Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/201222Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.22

Teori melebur merupakansalah satu teori yang dipergunakan untuk mengupas permasalahantersebut dimana menurut teori tersebut bahwa KTUN yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat TUN untuk melakukan perbuatan perdata, atauperbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya KTUNdianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatanperdata ini memang dimaksudkan dilakukan agar dapat dilakukan olehBadan atau Pejabat TUN;Bahwa dalam dari uraian diatas, KTUN yang sedemikian inilah yangoleh

Selain YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal13 November 2000 terdapat Yurisprudensi diikuti oleh putusanMahkamah Agung lainnya :1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001;Halaman 20 of 126 Halaman, Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.SMD2. Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;3. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;4. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;5.

Dengandemikian Tergugat adalah pihak yang berdasarkan wewenangnyamengeluarkan suatu KTUN yang kemudian disebut sebagai objeksengketa TUN;Dalam menentukan Badan atau Pejabat TUN menjadi Tergugatdalam sengketa TUN, perlu terlebin dahulu untuk diperhatikan jenis dariwewenang Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkankeputusan TUN, apakah atribusi, pemberian kuasa (mandat), ataupelimpahan wewenang (delegasi).

Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalamSurat gugatan dibuat oleh PPK yang ditetapkan melaluiKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangKota Tarakan Selaku) Pengguna Anggaran Nomor600/001.1/DPUTR tentang Penetapan Pejabat PembuatKomitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KotaTarakan,3.

Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenangdalam mengadili perkara a quo;3. Bahwa gugatan penggugat kabur/obscuur libel4.

;Sesuai dalil gugatan point 6, diketahui bahwa objek surat perjanjian hibahNomor: 3 tanggal 10 April 2007 adalah putusan PTUN Makassar No. 62/G/TUN/1999/P.TUN.U.Pdg. jo putusan PTUN Makassar No. 04/PLW/ G.TUN/2000/P.TUN.Mks. jo.putusan PT.TUN.MKS.

;Sesuai dalil gugatan point 6, diketahui bahwa objek surat perjanjian hibahNomor: 3 tanggal 10 April 2007 adalah putusan PTUN Makassar No. 62/G/TUN/1999/P.TUN.U.Pdg. jo putusan PTUN Makassar No. 04/PLW/ G.TUN/2000/P.TUN.Mks. jo.Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 358 PK/Pdt/2012putusan PT.TUN.MKS.

Pattunuang dalam bentuk Surat Keputusan Pembatalan HakAtas Termohon PK, dan pada saat Putusan Perdata yang dimohonkan PK ini telahinkrach maka barulah diperoleh Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN (BUKTI N1)yang didasarkan oleh Putusan TUN (kode P110, P112 dan P113) telah diperolehPemohon PK dan dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembalisebagai Novum.Bahwa bukti dikesampingkannya bukti Putusan Pengadilan TUN dalam Perkara PerdataNo. 131/Pdt.G/2007/PN.Mks jo.

No. 358 PK/Pdt/2012Pattunuang yang diterbitkan berdasarkan SK BPN tanggal 5 Juli 1995 No.550.1/28/06/53.01/95 sebagai pelaksanaan Putusan TUN tanggal 22 Pebruari2000 No. 62/G.TUN/1999/P.TUN.Uj.Pdg jo. Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar tanggal 3 Mei 2011 Nomor 04/Plw/G.TUN/2000/P.TUN.Mksjo. Putusan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 55/Bdg.TUN/2001/PT.TUN.Mks tertanggal 15 November 2001 jo.

ataumenimbulkan hak bukanlah domain sengketa Tata Usaha Negara;e Bahwa selain itu bukti PK kode N1 menunjukkan pula keberpihakkanMajelis Hakim tingkat Pertama, Kedua dan Ketiga dalam sengketaKeperdataan mengingat bahwa secara administrasi telah ada putusanPembatalan bukti administrasi kepemilikan Termohon PK dalam bentukPutusan TUN tanggal 22 Pebruari 2000 No. 62/G.TUN/1999/P.TUN.Uj.Pdg jo.

Putusan Nomor 521 K/Pdt/2014Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang TataCara Memperoleh IMB di Provinsi DKI Jakarta. vide hal 40 alinea ke4;Bahwa, dapat kami diinformasikan pula terhadap Putusan Kasasi atauPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/TUN/2010, tanggal 23Februari 2010 telah diajukan atau dimohonkan Peninjauan Kembali olehPara Penggugat (Dodo Sugiharto, Herni Ali, S.E.,.M.M. dan Masad),dimana Mahkamah Agung RI Nomor 92 K/TUN/2010, telah menolakPeninjauan Kembali yang diajukan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 408 K/TUN/2009,tanggal 23 Februari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 197/G/2008/PTUN.Jakarta, tanggal 30 Maret 2009dengan amar putusan menyatakan Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya (Para Penggugat kalah) dan sekarang balik lagi kePengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :658/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor408 K/TUN/2009, tanggal 23 Februari 2010 (bukti surat T.IIl2.A) Jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 92 K/TUN/2010,(bukti surat T.Il2.B) yang telah berkekuatan hukum tetap, yang padaintinya gugatan tersebut adalah mengenai keabsahan Surat IzinMendirikan Bangunan Nomor 11835/IMB/2008 tertanggal 29 Oktober 2008dan Surat Persetujuan Prinsip Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor1294/1.814.4 tanggal 8 Juli 2008, yang diajukan oleh Para Penggugat(Dodo Sugiharto

Putusan Nomor 521 K/Pdt/2014Putusan Peninjauan Kembali tersebut menguatkan Putusan Kasasi Nomor408 K/TUN/2010, tanggal 23 Februari 2010 dengan amar putusanmenyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa dalam uraian Pertimbangan Hukum dalam PutusanKasasi Mahkamah Agung perkara Nomor 408 K/TUN/2009, tanggal 23Februari 2010 (bukti surat T.II2.A), pada pokoknya menyatakan tindakanTergugat menerbitkan surat kKeputusan obyek sengketa a quo (dhi : IzinPrinsip dan IMB 11835) atas

Putusan Nomor 521 K/Pdt/2014Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yangsesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa selain itu sesuai dengan putusan Nomor 92 PK/TUN/2010, JoNomor 408 K/TUN/2009, Jo Nomor 197/G/2008/PTUN.JKT., Surat Ijin Prinsipdan Surat jin Mendirikan Bangunan untuk Pembangunan Menara TV dalamperkara a quo adalah sah dan mengikat;Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

TENTANG DALIL GUGATAN YANG MENYANGKUT TENGGANGWAKTUBahwa Gugatan aquo diajukan dan diregistrasi pada tanggal 14Desember 2018, sementara itu obyek TUN yang digugat adalahKeputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,Kabupaten Demak, Nomor : 141/08 Tahun 2018, Tentang PengangkatanSdr.

MASRONI sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan KaurKeuangan Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, KabupatenDemak, tertanggal 10 Maret 2018,beserta lampirannya,yang telahHalaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor : 176/G/2018/PTUN.Smg.melewatibatas waktu untuk diajukan gugatan TUN yaitu 90(sembilan puluh) hariseperti yang diatur pada pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKIUNSUR BESLISSINGBahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapantertulis (beschiking) berupa : Keputusan Kepala Desa Sampang,Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/08 Tahun2018, Tentang Pengangkatan Sdr.

Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsurBeslissing ;Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan sematamata perintahundangundang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauandari Tergugat atau adanya unsur Beslissing (putuSan) maupunpernyataan kehendak dari Tergugat;3.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata UsahaNegara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPara Penggugat.

tahun 10 bulan; ;4 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergguat telah berhubunganlayaknya suami istri / ba'dadukhul dan sudah dikaruniai anak orang, bernama : 1.XXXX, umur 5 tahun sekarang ikut Penggugat;5 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akantetapi sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaigoyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugattelah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) bernama TUN

pernikahan sudah dikaruniai orang anak bernama :XXXX, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri dirumah Penggugat selama 6 tahun 10 bulan;bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyahidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih padabulan Oktober 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

pernikahan sudah dikaruniai orang anak bernama :XXXX, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;e bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri dirumah Penggugat selama 6 tahun 10 bulan; bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyahidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih padabulan Oktober 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

dihubungkan denganbuktibukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan dipersidangan telah menemukan fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah diTanjunganom, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 11 Maret 2008 dan sudahdikaruniai 1 orang anak; bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sekurangkurangnya sejak bulan Oktober 2011 disebabkan Tergugattelah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

PA.Ngj.Menimbang, bahwa unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatudengan mengaitkan faktafakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat danTergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangansaksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanitalain bernama Tun

Sedangkan dalamobyek sengketa ke 2 dan ke 4 juga secara formal maupun substantif10menekankan hal yang sama berupa sanksi penetapan dalam daftarBahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalamobyek gugatan perkara a quo bertentangan antara satu dengan yangBahwa di satu sisi Majelis Hakim tingkat pertama membenarkan bahwaterbitnya obyek sengketa a quo merupakan rangkaian perbuatanperdata dimana Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untukmenunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian

(kontrak) yangmenjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, dan karenanyamerupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf aUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor.51 Tahun 2009.

Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding,maka Para Pembanding menerbitkan obyek sengketa nomor 2 dan 4dalam perkara @ QUO ; nono nnn no nnn nn nnn nnn nnnBahwa terbitnya obyek sengketa dalam perkara a quo merupakanrangkaian perbuatan keperdataan dimana Keputusan TUN yangditerbitkan dalam rangka untuk menunjuk pada suatu ketentuan dalamperjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua belahpihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata ,dan karenanya merupakan

Keputusan TUN sebagaimana dimaksudpasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinyadengan UndangUndang Nomor. 51 Tahun 2009 ; Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yangmenyatakan saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha NegaraKeputusan Tata Usaha Negara in casu, sedang melakukan fungsidalam lapangan pemerintahan yaitu. mengeluarkan ketetapan/ keputusan terbukti tidak benar dan karenanya kesimpulan MajelisHakim

Nomor 135/B/2016/TUN/PT.TUN.SBY. jo. Nomor25K/TUN/2017 jo.

Jo.Nomor 25K/TUN/2017 tersebut diatas sudah DIBATALKAN oleh PUTUSANPeninjauan Kembali Nomor 34PK/TUN/2018, oleh karena itu secara yuridisputusanputusan Nomor 215/G/2015/PTUN.Sby. jo. Nomor 135/B/2016/PT.TUN.Sby. jo. Nomor 25K/TUN/2017 a quo sudah tidak memilikikekuatanhukum lagi karena dibatalkan berdasarkan PUTUSAN Peninjauan Kembali(yaitu putusan Nomor 34PK/TUN/2018) dan Putusan Pengadilan Negeri yaituputusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Nopember 2019 Nomor2986K/Pdt/2019 jo.

saksi tidak tahu dan saksi jugatidak pernah dilibatkan sebagai saksi dalam gugatan di Pengadilan TUN ;3.

Bukti T.T.ll 5 : Fotocopy Putusan MARI No. 25K/TUN/2017,tanggal 14 Pebruari 2017 ;6. Bukti T.T.ll 6 : Fotocopy Putusan MARI No. 34PK/TUN/2018,tanggal 8 Mei 2018 ;7.

Nomor 135/B/2016/ PT.TUN.Sby. jo.Nomor 25K/TUN/2017 jo.

selanjutnya mengajukan Gugatan tertanggal 4 Maret 2021,sehingga gugatan Penggugat menurut hukum masih dalam tenggang waktu90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangundangHalaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor: 8/G/2021/PTUN.KDI.Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara. serta Putusan Mahkamah Agug RI No. 5 K/TUN

Tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejaksaat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahuiKeputusan TUN.b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yangnamanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggangwakitu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanyaKeputusan TUN yang digugat.Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaHalaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor: 8/G/2021/PTUN.KDI.11.12.13.14.Keputusan tersebut.

(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan.Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa.Bahwa dalam perkara a quo, gugatan Penggugat

manaKutipan Akta Nikah tersebut adalah suatu penetapan tertulis terkaitHalaman 2 dari 23 Halaman Putusan Perkara No.99 /G/2019/PTUNBDGpencatatan peristiwa hukum pernikahan yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung,dimana dalam akta tersebut berisi Ssuatu penetapan atas status hukum(Tindakan Hukum) dan peristiwa hukum yang bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang(Penggugat) Oleh karena itu, Surat Keputusan TUN

Duplik dan sebagai buktipada tanggal 06 Agustus 2019 dan proses agenda pembuktian buktisurat dan saksi pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh pihak Termohondalam perkara perceraian tersebut, pada saat itulan pihak penggugatbaru mengetahui adanya Kutipan Akta Nikah Nomor. 490/36/VII/2015obyek sengketa a quo yangpersisnya pihak penggugat baru melihatdan mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 13 Agustus2019; Bahwa sesual dengan ketentuan tentang tenggang waktu sesuaidengan pasal 55 UU Peradilan TUN

3 dari 23 Halaman Putusan Perkara No.99 /G/2019/PTUNBDGgugatan pada tanggal 25 September 2019 yang masih dalamtenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Peradilan TUN dan PermaNomor 8 Tahune Bahwa untuk melengkapi dan sebelum mengajukan gugatan kepengadilan TUN Penggugat telah mengajukan upaya keberatan atauupaya administratif kepada Tergugat sesuai ketentuan UndangUndang Nomor. 30 tahun 2014, tentang Administrasi PemerintahPasal 75 ayat 2, diketahui Surat tersebut Penggugat mengajukankeberatan kepada

Kepala Kantor Urusan Agama CilengkrangKabupaten Bandung pada tanggal 15 Agustus 2019, dan Surat KeduaTanggal 10 September 2019 namun belum mendapat jawaban sampaisaat ini, oleh karenanya itu Gugatan a quo diajukan oleh Penggugatdan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UUPeradilan TUN (pasal 55 UU Peradilan TUN) serta sesuai PermaNomor 8 Tahun 2017 sebagai Pedoman pengajuan Gugatan kelll.

Halaman Putusan Perkara No.99 /G/2019/PTUNBDG1.Bahwa Akta Nikah tersebut saat ini telah disalah gunakankeberadaannya oleh pihak lain dan digunakan sebagai dasar tuduhanatau fitnah terhadap Penggugat serta dijadikan bukti surat di persidangandalam perkara No.1168/PDT.G/2019/PA.Badg di Pengadilan AgamaKelas IA Bandung, pada tanggal 13 Agustus 2019 yang sudah jelassangat merugikan klien kami, serta beberapa orang yang tercatatnamanya di dalam akta nikah tersebut sesuai dengan pasal 53 UUPeradilan TUN

No. 83 K/TUN/2016 tersebutsama sekali tidak ada menyinggung mengenai prioritas.e) Pertimbangan Pengadilan TUN dalam Putusan No.32/G/2015/PTUNJKT Jo.

No. 83K/TUN/2016 serta putusan perdata No. 532/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Psttanggal 08 April 2014 merupakan suatu putusan yang terbit akibatadanya dugaan tindakan penyesatan fakta / duduk perkara, sebabPara Tergugat telah menggugat PT.

Jkt Pst tanggal 07Februari 2018 ;Putusan Perkara Tata Usaha Negara (PTUN): Putusan Tata Usaha Negara (TUN) No. 03/G/2013/PTUNJKTtanggal 04 April 2013; Putusan No. 32/G/2015/PTUN.JKT tanggal 03 Agustus 2015 jo.Putusan Banding No. 282/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 16November 2015 jo. Putusan Kasasi No. 83 K/TUN/2016 tanggal18 April 2016 ;Bahwa dengan demikian petitum Nomor 5 tidak beralasan hukumdan patut ditolak;6.

Jkt Pst tanggal 07 Februari2018;Putusan Perkara Tata Usaha Negara (PTUN):i.Putusan Tata Usaha Negara (TUN) No. 03/G/2013/PTUNJKTtanggal 04 April 2013;il. Putusan No. 32/G/2015/PTUN.JKT tanggal 03 Agustus 2015jo. Putusan Banding No. 282/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 16November 2015 jo. Putusan Kasasi No. 83 K/TUN/2016 tanggal 18April 2016;Yang terbit akibat dugaan tindakan penyesatan/penggelapan fakta danduduk perkara yang tidak benar dilakukan oleh Para Tergugat;6.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 83 K/TUN/2016tanggal 18 April 2016 Para Tegugat/Terbanding lah yang telah diberiHak Prioritas untuk mendapatkan Hak Baru atas tanah objeksengeta;c.

Laurens Alfons, Suami dan Orang tua dari, (IETJE ATMOKO,ELISABETH KAPOYOS, EMMA KAPOYOS, RONNY KAPOYOS, FIFIKAPOYOS dan ANSYE J SOENARIO), dalam Perkara TUN No.10/G.TUN/2006/PTUN Mdo, Jo. No 21/B.TUN/2007/PT. TUN Mks, Jo No.Halaman 11 dari 82, Putusan NOMOR 73/PDT/2018/PT MND.90 K/TUN/2008, yang dimenangkan oleh TERGUGAT Kepala KantorPertanahan Kota Manado, dan Para ahli waris dari Alm.

PutusanMahkamah Agung RI, Nomor: 90 K/TUN/2008, tertanggal 8 Juli 2008 telahpula berkekuatan hukum tetap !!!

TUN/2007/PT.TUN.Mks, tertanggal 20 September 2007 jo. PutusanMahkamah Agung RI, Nomor: 90K/TUN/2008, tertanggal 8 Juli 2008;Bahwa fakta hukum, ternyata para Penggugat baru membeli tanah a quodari Turut Tergugat VII (Alanus Karundeng) pada tahun 2014, dimana tanahobjek a quo telah terjadi sengketa antara letje Atmoko dkk. Selaku abhlliwaris dari alm.

TUN/2006/P.

/2008 tanggal 8 Juli 2008 joPutusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 21/B.TUN/2007/PengadilanTinggi.