Ditemukan 51522 data
20 — 3
BondowosoKabupaten Bondowoso sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Maret 2019telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 0507/Pdt.G/2019/PA.Bdw,tanggal 18 Maret 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun dalil dalil yang mendasari
17 — 16
bersama dengan Tergugat selama proses perceraianberlangsung, karena itu kata sebagian dalam amar nomor 1 putusantentang provisi tersebut harus dih ilangkan;wan nnnnnnn == Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakandalam pertimbangan hukumnya bahwa Penggugat mencabut tuntutan hakpemeliharan anak dan pembagian harta bersama, tetapi keteranganpencabutan tuntutan tersebut tidak tertulis dalam Berita AcaraPersidangan lagi pula dalam berkas perkara a quo tidak terdapatketerangan tertulis yang mendasari
Haryono bin Manto
Termohon:
Herlinawati binti Afifuddin
18 — 17
SATRIAAR RAYYAN lahir di Bontang tanggal 23 November 2010.Bahwa adapun alasan atau halhal yang mendasari atau saya bersediadengan ikhlas dan ridho menceraikan atau menTalak istri Saya yangbernama HERLINAWATI binti AFIFUDDIN, lahir di Balikpapan 13 Juli 1974,umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal /alamat di Jalan Pattimura Gg Atletik 17, RT 33, Kelurahan Apiapi,Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, PropinsiKalimantan Timur, NIK 6474015307740005 di kerenakan
17 — 2
Propinsi DKI Jakarta.Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telahberkumpul sebagaimana layaknya suamiisteri dan belum dikaruniaianak:Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, diantara Penggugat danTergugat telah membuat Perjanjian Pra Nikah, sebagaimana ternyatadalam Surat tertanggal 25 Februari 2015Bahwa Perjanjian Pra Nikah tersebut juga telah disampaikan kepadapihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, KotamadyaJakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat.Bahwa hal yang mendasari
100 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 179 K/TUN/2019penerbitannya adalah dengan melihat keterkaitannya dengan peristiwahukum yang mendasari dikeluarkannya objek sengketa; Bahwa Bupati mengeluarkan objek sengketa berdasarkan Pasal 47 ayat(2), Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PembehentianKepala Desa, menyebutkan Dalam hal calon yang memperoleh suaraterbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilin ditetapkan berdasarkanwilayah perolehan suara yang lebih
108 — 52
Pelawan sangat keberatan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medantertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn karenaPelawan bukanlah sebagai pihak terhadap sengketa yang mendasari PutusanPengadilan yang akan dilakukan Eksekusinya berdasarkan Penetapan Eksekusitersebut ; Setiap putusan Pengadilan yang dikeluarkan tidak pernah mengikutsertakanPelawan sebagai salah satu pihaknya, sehingga merupakan hal yang tidaksesuai dengan hukum dan keadilan jika asetaset Pelawan dijadikan obyekeksekusi
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipunmengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 453/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 18 Juni 2014, dan buktibukti surat lain yangbersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
11 — 10
pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan UmumUndangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanyamengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohonmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganuntuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon sebagai buktisahnya pernikahan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapanadministrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari
13 — 9
disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 08 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 1935/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut: Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2016/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari
40 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebutterlinat dalam pertimbangannya yang mendasari atas keterbuktian kesalahanTerdakwa Hi.ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH, hanya sematamatadidasarkan pada petunjuk belaka, padahal berdasarkan Pasal 188 (2)al. 9 dari 14 hal. Put.
Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung RepublikIndonesia tersebut terlihat dalam pertimbangannya yang mendasari atasketerbuktian kesalahan Terdakwa Hi. ABDULLAH ILAHUDH alias DULLAH,hanya sematamata didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum saja.
- I GEDE KAJENG MUDIKA;
TERGUGAT:
- KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI.
107 — 70
tidakdengan hormat dari Dinas Kepolisian NegarRepublik Indonesia sebagaimana Surat KeputusanTERGUGAT (Kapolda Bali) Nomor Pol : Skep/ 308/ X/2009 itanggal 30 Oktober 2009, adalah TIDAKPROSEDURALBahwa, oleh karena yang dijadikandasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan obyeksengketa (Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/X/ 2009 tanggal30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat atas nama Briptu)= GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Kesatuan Polres Karangasem).Dengan mendasari
Mendasari atas Putusan Kasasi Mahkamah AgungRl Nomor : 715 K/ PID.SUS/ 2007 tanggal 03April 2008 poin 3 huruf a tersebut diatasdan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor Pol : 721Tahun 2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia, kemudian diselenggarakan SidangKomisi Kode Etik Profesi Polri atas namaterperiksa (PENGGUGAT) Briptu) GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Anggota Logistik PolresKarangasem karena diduga telah melakukanpelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRINomor
GEDE KAJENG MUDIKA Nrp 61040078 AnggotaLogistik Polres Karangasem karena telahberdasarkan Peraturan Perundang undangan = yangberlaku sebagaimana diatur dalam PPRI Nomor 1Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun2006,.Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006,keputusan Kapolri Nomor Pol : KEP/ 74/ XlI/ 2003tanggal 10 November 2003 dan mendasari PutusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/PID.SUS/2007 tanggal O03 April 2008 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;.
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Evan Wahyudi
39 — 19
.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai
Putusan Nomor 24K/PM.102/AD/III/2019Menimbangsendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apayang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diriTerdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganTerdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan
menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau Sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari
12 — 6
Satpam, tempat tinggal di Kota Depok;, sebagai" Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 21 Oktober 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor2859/Pdt.G/2016/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan halhalsebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
14 — 14
kediamanXKXXKXKXXKXKXKXKKXKKKXKKKKXKXKKXKKKXKKXKXKXKXKKXKK , Selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 07 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3638/Pdt.G/2018/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
20 — 15
kediamanXXKXKXKXKXKXKXKKKXKKKKKKKKKKKK KKK KKK KKK MK KKK ;selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3705/Pdt.G/2018/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
12 — 11
, pekerjaan Swasta,tempat tinggal di ALAMAT, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal02 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaDepok dengan register Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk. pada hari itu juga,telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
1.ANI PURYANTI
2.ENDI PUJIONO
Tergugat:
1.KOPERASI SIMPAN PINJAM BINA USAHA PAMARDI UTOMO
2.KOPERASI SIMPAN PINJAM BINA USAHA PAMARDI UTOMO CABANG PURWOKERTO
3.BREGAS SAMODRA PAMUNGKAS
4.KIKI NINDIANA PRATIWI
109 — 53
Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas;Bahwa posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground)dengan peristiwa/kejadian yang mendasari gugatan ParaPenggugat tersebut. Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta(feiteljke ground) yang mendasari gugatannya perihal pembatalanjual beli tanah dan akta kredit dengan jaminan tanah dan gugatanganti rugi... ? Apa dasar hukumnya ?
Eksepsi atas dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas dan/atau kabur(Exeptio Obscuur Libel);Bahwa posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)dengan peristiwa/kejadian yang mendasari gugatan Para Penggugattersebut.
Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (feitelijkeground) yang mendasari gugatannya perihal pembatalan jual beli tanahdan akta kredit dengan jaminan tanah dan gugatan ganti rugi;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi angka 1 huruf i, maka MajelisHakim berpendapat bahwa, Para Penggugat sudah menguraikan secara jelasapa yang menjadi dasar diajukan gugatannya yaitu:1.
105 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Terdakwa.Maksud penyebutan alatalat bukti dengan urutan pertama pada keterangansaksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwapada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acarapidana diutamakan pada kesaksian bukan pada keterangan Terdakwasebagaimana yang mendasari pertimbangan Judex Facti dalam putusannya.Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi dalam perkara a quoJudex Facti tidak sungguhsungguh memperhatikan :1.
Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak terbuktinyaunsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau peri keadaanpalsu baik itu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan,membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat utangatau menghapus piutang, yang semata mata dengan mendasari padaketerangan Terdakwa.Bahwa Judex Facti dalam hal ini tidak menerapkan hukum pembuktiansecara tepat, dimana
dalam pertimbangan pembuktiannya tersebut JudexFacti lebin mendasari pembuktian pada fakta fakta dari keteranganTerdakwa di persidangan sebagai salah satu alat bukti di persidangan,dimana hal tersebut adalah pembuktian yang bertentangan dengan asaspenilaian keterangan Terdakwa yang menegaskan bahwa keteranganTerdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimanaketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP dan ini berarti apa yang diterangkanTerdakwa di sidang Pengadilan hanya boleh diterima dan
Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak terbuktinyaunsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau peri keadaanpalsu. baik itu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohonganmembujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat utangatau menghapus piutang, dengan mendasari pada alat bukti kuitansi dansurat pernyataan yang tidak mempunyai kualitas pembuktian.Bahwa pertimbangan Judex Facti yang pada
16 — 16
Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 10 April 2002, berdasarkan kutipan akta nikahnomor : 551/85/IV/2002, tertanggal 10 Aprol 2002, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Jl.
21 — 4
tujuan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1(potokopi KTP),Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon tinggal di wilayah Yogyakarta yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lainadalah supaya Pengadilan Menetapkan anak yang bernama Sang PutriPesona binti Sri Harjanto dibawah perwalian Pemohon sebagai ibukandungnya ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari