Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum Surat Proses PAW Tergugat II Nomor 04056/A/MKGERINDRA/2020 tentang rekomendasi pemberhentianPenggugat dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal8 April 2019;5.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum Surat Proses PAW Tergugat Nomor 04056/A/MKGERINDRA/2020 =itentang = rekomendasi pemberhentianPenggugat dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal 8April 2019:.

Menyatakan sah demi hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikatserta Menguatkan Surat Proses PAW Tergugat II Nomor 04056/A/MkGERINDRA/2020 tentang rekomendasi pemberhentian TermohonKasasi/semula Penggugat dari keanggotaan Partai Gerakan IndonesiaRaya tertanggal 8 April 2020;Halaman 8 dari 12 hal. Put.

Bahwa, kendatipun tanpa dasar hukum yang sah Tergugat , Il tetap akanmelaksanakan PAW sesuai dengan penetapan yang diterbitkan olehTergugat I, Il.

Aceh Singkil yang mengusulkan Pengganti AntarWaktu terhadap Penggugat selaku Anggota DPRK Aceh Singkil tidakmengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus ditundaterhadap diri Penggugat sebelum ada Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Tergugat , Il bertentangandengan Undangundang, Peraturanperaturan dan Surat MenteriHalaman 6 dari 11 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN SKL15.16.17.Pemberdayaan Aparatur Negara sebagaimana

yang telah disebutkandiatas, oleh karena perbuatan Tergugat I, Il merupakan perbuatan melawanhukum yang akan dan hendak melakukan PAW atas diri Penggugat danselanjutnya menggantikannya dengan Tergugat Ill, pada akhirnya dapatmerugikan hakhak Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Singkil.

Bahwa antara penggugat dan Tergugat ,Tergugat II,Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, pernah bersengketa di pengadilannegeri Ternate terkait dengan pemecatan sebagai Anggota partai Hati NuraniRakyat (Hanura) dan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DRPDKabupaten Halmahera barat, bahwa dalam sengketa tersebut berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tertuang dalam putusanNo;46/Pdt.G/2016/PN.Tte yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Provisi:

Menyatakan sah Surat Pernyataaan tentang tidak di PAW yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barattertanggal 3 Oktober 2014 ;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyaikekuatan hukum;9.

Berdasarkan Surat Kuasa KhususInsidentil Nomor : 117/SK/KP/PAW/2016 dan Surat KuasaKhusus Insidentil Nomor : 118/SK/KP/PAW/2016 yang telahterdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo tanggal 06 dan 07 September 2016 yaitu;1. Roslin Mohamad, umur 70 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaanIRT, tempat kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur,Kota Gorontalo;2.

Midhan Marhad 39.750.000, 10.640.250, 29.109.750,24 = Marcopolo 39.750.000, 21.200.000, 18.550.000,25 Sukardi 39.750.000, 21.200.000, 18.550.000,Biaya PAW 31.800.000, 31.800.000,Jumlah 1.025.550.000, 908.668.250, Bahwa Realisasi Pembayaran ekspirasi dari PT.

Barsel periode19992004 adalah didasarkan atas suatu Perda yang sah dengandemikian tindakan Terdakwa beserta 24 orang anggota DPRDKabupaten Barsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRDKabupaten Barsel 19992004 tersebut adalah tidak bertentangandengan hukum, sehingga tidak ada alasan yang dapat digunakanuntuk menyatakan kesalahan Terdakwa berikut 24 orang anggotaDPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggotaDPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 (geen straf zonder schuldvide Putusan Mahkamah Agung

Barsel No. 1 Tahun 2004 yang menjadidasar hukum bagi Terdakwa beserta 24 anggota DPRD KabupatenBarsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel19992004 untuk menerima uang asuransi.

Rusland, Bdan 22 anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 2004 dan 9orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 2004adalah sah dikarenakan suatu peraturan (Perda) yang sah mempunyaikekuatan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya ;Menimbang bahwa uang asuransi yang telah diterima oleh Terdakwabeserta 24 anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 2004 dan 9orang PAW anggota DPRD Kab.

Barsel periode 19992004 adalahdidasarkan atas suatu Perda yang sah dengan demikian tindakanTerdakwa beserta 24 orang anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga tidak adaalasan yang dapat digunakan untuk menyatakan kesalahan Terdakwaberikut 24 orang anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 dan 9orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 (geen strafHal. 55 dari 72 hal. Put.

sebagaiberikut :Bahwa benar saksi selaku Bintara yang bertugas di Sat PamobsusPoltabes Medan sekitarnya ditugaskan pimpinan melakukanpengamanan di Kantor DPRD Sumut sejak bulan Nopember 2008 danpada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 seperti biasanya sejak jam08.00 Wib, saksi melaksanakan tugas pengamanan di Gedung DPRDSumut ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

benar saksi jelaskan bahwa massa pendukung terbentuknyaProtap (Propinsi Tapanuli) sudah mulai berdatangan pada pada hariSelasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 Wib dan adapunmassa yang melakukan unjuk rasa tersebut yang dapat saksi ketahuiadalah dari kelompok masyarakat yang mendukung terbentuknyaPropinsi Tapanuli dan kelompok Mahasiswa UniversitasSisingamangaraja Medan, hal itu saksi ketahi dari jaket warna kuningyang mereka kenakan ;Bahwa benar saksi jelaskan bahwa sidang paripurna PAW

pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadiantragedi unjuk rasa anarkis pada tanggal 03 Februari 2009 yang lalu,dimana saksi turut hadir di Gedung DPRD Sumut yang terletak di JalanImam Bonjol No.5 Medan ;Bahwa benar ada 3 (tiga) jadwal kegiatan sidang paripurna yang harusdilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2009 tersebut sesuai denganjadwal yang telah ditentukan, yang perkara adalah sidang paripurnaIstimewa pelantikan PAW

Kecamatan Medan diberikan janji/sumpah pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar adanya kejadian unnjuk rasa anarkis pada tanggal 03Februari 2009 di Kantor DPRD Sumut, dimana saksi turut hadir diGedung DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.5 Medanselaku Sekretaris Dewan (Sekwan) ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

palu tanda sidang dimulai, berhasil menjebol pintu masukbagian belakang gedung sidang paripurna massa sambil berteriakteriakmasuk kedalam dan memenuhi ruang sidang paripurna dengan adanyaperobuatan massa pendukung Protap maka sidang menjadi terhenti ; Bahwa benar pada saat kejadian itu saksi berada di ruangan sidangparipurna DPRD Sumut yang terletak di lantai Il Gedung DPRD Sumuttersebut mengikuti sidang paripurna sehubungan jabatan saksi sebagaiSekretaris Dewan yang bertugas untuk membacakan SK PAW

Atas dasar Surat Pemecatan tersebut, DPP PDI Perjuanganmelalui Surat Nomor : 2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihalPersetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSarolangun telah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa, SE.Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangunmengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98

Atas dasar SuratPemecatan tersebut, DPP PDI Perjuangan melalui Surat Nomor :2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal PersetujuanPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolanguntelah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa,SE.

Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan KabupatenSarolangun mengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98/DPC05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H.Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkanseluruh uraian tersebut diatas, Penggantian Antar Waktu (PAW)Penggugat telah sesuai dengan AD/ART Partai, UU Partai Politik danUU MD ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pergantian KetuaDPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H.

Muhammad Syaihu (Penggugat) yangakhirnya disetujui oleh Tergugat , adalah juga merupakan perbuatan yangmelawan hukum, demikian pula akibat perobuatan Turut Tergugat yang bersediasebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sarolangunatas nama H.

MuhammadAlbaar dalam pergantian antar waktu (PAW) tersebut, akan tetapiTergugat II Ir. M. Ichsan Hi.

Efendi sebagai Sekretaris Partai BulanBintang Provinsi Maluku Utara yang memperoleh suara terbanyak ketigadengan jumlah 1.202 suara, maka dengan segala kepentingannya untukmerampas posisi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang seharusnya secaraotomatis merupakan hak Penggugat dalam keterwakilan kaumperempuan tersebut, Tergugat II telah bekerja sama dengan Tergugat IMuchlis Radjiloen, SH sebagai Ketua Pjs Partai Bulan Bintang ProvinsiMaluku Utara bertindak sebagai Tergugat II membuat suratpemberitahuan

No. 860 K/Pdt.Sus/2012sama dengan Tergugat II atas nama Tergugat II DPW PBB ProvinsiMaluku Utara ingin merampas dan menggantikan posisi Penggugatsebagai suara terbanyak kedua dalam pergantian antar waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Muhammad Albaaryang mengundurkan diri, dan posisi tersebut diduduki oleh Tergugat I,maka Tergugat I dan Tergugat II atas nama Tergugat III DPW PBBProvinsi Maluku Utara harus ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah

Nur Husainsebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang dikeluarkan Tergugat /Termohon Kasasi adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan; Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan pengusulan pergantian antar waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi batal demihukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan; Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2

Bahwa, lagi pula setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makasar,Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaiperbuatan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagaianggota Partai Amanat Nasional serta mengusulkan Pergantian Antar Waktu(PAW

Menyatakan tidak sah Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilinan KepalaDesa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan MesujiKabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penundaan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai BadakKecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020tanggal 14 Desember 2020 ;4.

PENETAPANNomor 4805/Pdt.G/2016/PA.Bbs.eaz dl yor sSl all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai"PENGGUGAT.melawanTERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal diXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya

PUTUSANNomor:2147/Pdt.G/2016/PA.Bbs.ez dl yor sll al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talakantara:PEMOHON, umur: 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Pemohon";LawanTERMOHON 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut

PENETAPANNomor 0237/Pdt.P/2017/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Rani Bouti, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Jalan Saptamarga, Kelurahan Botu, KecamatanDumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

Hadijah Reni Djou, SH, MH, Advokad/Konsultan Hukum berkantor di Law OfficeAdvocate and Legal Consultand Masra Puhi, S.Ag, SH, MH dan Associates,alamat Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Keluraha Oluhuta, Kecamatan Kabila,Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor0091/SK/KP/PAW/2017 tanggal 10 Juli 2017, sebagai kuasa Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat pekara;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya

PENETAPANNomor 0307/Pdt.P/2017/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak yang diajukan oleh:Sarfan Nusa bin Niro Nusa, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat kediaman Jalan Pangeran Hidayat,RT.003/RW.006, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah,Kota Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor :0202/SK/KP/PAW/2017 yang telah terdaftar pada RegisterKepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 16 Nopember2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri danpemberi kuasa nama:Ratna Thalib, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Tempatkediaman di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Pulubala,RT.003/RW.006, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca SuratSurat pekara;Telah

Bahwa pada tanggal 25 November 2013 Dewan Pimpinan NasionalPartai Perjuangan Indonesia Baru (DPN PPIB) akhirnya mengeluarkanSurat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/XI/2013 tentangHalaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 kK/Pdt/2015Pemberhentian/Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai PIB danPemberhentian/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai PIBKabupaten Kotabaru an.

Bahwa sama halnya dengan Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPNPARTAI PIB/XI/2013 tentang Pemberhentian/Pencabutan Kartu TandaAnggota Partai PIB dan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Partai PIB Kabupaten Kotabaru a.n.

Dan disamping itu juga Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAIPIB/X1/2013 tertanggal 25 November 2013 tersebut tidak ditandatangani olehPimpinan/Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai PIB, namun hanyaditandatangani oleh Wakil Bendahara Partai PIB sebagaimana yang terteradalam AD/ART Partai PIB;8.

Dan selanjutnya sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/X1/2013 tertanggal 25 November 2013, MuhammadSahlani terhadap permasalahan Pergantian Antar Waktunya dari AnggotaDPRD Kabupaten Kotabaru telah mengajukan keberatan ke PengadilanNegeri Kotabaru dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.G/2013/PN.Ktb.

Nomor 3509 K/Pdt/2015dengan Muhammad Sahlani melalui Mahkamah Partai Politik denganmembuat Keputusan Mahkamah Partai Politik, bahwa oleh karena ParaPenggugat belum pernah menyusun Mahkamah Partai Politik danmenyampaikannya kepada Kementerian untuk mendapatkan pengesahan,dan bahwa oleh karena Surat Para Penggugat Nomor 006/ADM/SP/DPC.PPIB/Ktb/XI/2013 tertanggal O04 November 2013 serta SuratNomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/X1I/2013 tertanggal 25 November2013 telah diajukan keberatan oleh Muhammad Sahlani

2018tanggal 12 September 2018 Perihal Pergantian Antar Waktu SaudaraZamzami Rahman, S.Pd,.MM kepada saudara Muhamad Amin, SE,Bahwa menurut ketentuan pasal 99 ayat (1) huruf b PP nomor 12tahun 2018, Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :a. meninggal dunia ;b. mengundurkan diri; atauc. di berhentikan;Bahwa pada objek sangketa pada konsideran menimbang hanyaberdasarkan kepada Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Usul Pemberhentian danPergantian Antar Waktu PAW

MUHAMAD AMIN, S.E. yang ditujukan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Merangin (vide bukti T7) ;Bahwa terdapat Surat Ketua DPRD Kabupaten Merangin Nomor : 170/258/DPRD/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin, yang ditujukankepada Ketua KPUD Kabupaten Merangin (vide bukti T8) ;Bahwa terdapat Berita Acara KPUD Kab.

Bahwa terdapat Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018tanggal 2 Oktober 2018 perihal Usul Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari PartaiHanura, yang ditujukan kepada Gubernur Jambi (vide bukti T12) ;13.

lama 7 (tujuh) Hanterhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikanusul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperolehperesmian pemberhentian ;Menimbang, bahwa kemudian Ketua DPRD Kabupaten Merangintelah menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jambi melaluiBupati Merangin untuk memproses PAW Anggota DPRD KabupatenMerangin

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MeranginNomor : 170/285/DPRD/2018 tanggal 1 Oktober 2018 PerihalPemberhentian Antar Waktu (PAW) ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas jikadihubungkan dengan ketentuan normatif Pasal 105 ayat (1) PP No. 12/Tahun2018, yang menyebutkan bahwa : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmenerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota palinglama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulanpemberhentian

Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Kedaulatan (PK) Kabupaten Jeneponto mengusulkansepihak Pergantian antara waktu (PAW) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) kabupaten jeneponto antara Mustapa Yabbas(Penggugat) kepada Suriani, sebagai surat Dewan Pimpinan daerah PartaiKedaulatan Kabupaten Jeneponto No.353/DPC/PK/DPC/VIII /2013,Tanggal 28 November 2013 ;.

Menytakan Perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalah suatu perbuatanmelawan dan melanggar hokum ;Memerintahkan kepada tergugat dan tergugat Il untuk membatalkanpenggantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dariPartai Kedaulatan (PK) An : Mustapa Yabbas Kepada Suriani ;Menyatakan penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Jeneponto dari Partai Kedaulatan (PK) yang sahdengan masa jabatan periode Tahun 2009 s/d 2014 ;Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan

PUTUSANNomor : 0619/Pdt.G/2017/PA.Pwdex sd yor all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara ;Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di semula di Kabupaten Pacitan, sekarang tinggaldi rumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan, , namun dalam halini memilih domisili pada

PENETAPANNomor:4809/Pdt.G/2018/PA.Bbs.a7 yor all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadillperkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaragugat cerai antara:PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Brebes, 26 November 1998 (20th), NIK : 3329166711970007, Agama Islam,Pendidikan MTS, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Warga negara Indonesia, Bertempat tinggal diXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Penggugat";LawanTERGUGAT, Tempat

karena sakit dan beragama Islam, sedangkan Harun Rangkutisudah lama meninggal dunia sebelum Hamidah meninggal dunia;Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/MS.jth Bahwa Hamidah tidak ada mempunyai suami yang lain selain HarunRangkuti; Bahwa kedua orang tua dari Hamidah sudah lama meninggal dunia yaitusebelum Hamidah meninggal dunia; Bahwa setahu Saksi ahli waris dari Hamidah terdiri dari 4 (empat) oranganak yang semuanya saat ini masih hidup; Bahwa tujuan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW

Bahwa tujuaan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW untukmenarik uang tabungan haji milik Hamidah binti Ismail;.

Bahwa tujuan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikan uang tabungan Haji pada Bank BRI Cabang BandaAceh dengan nomor rekening 391201000015518 atas nama Hamidahbinti Ismail;.