diluar peruntukkannya dan/atau diluarwilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan kedua Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat No. 7Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak PidanaEkonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) joHalaman 2 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN SakPasal 21 ayat (1) Peraturan Mentri

termasuk dalam anggota kelompok tani serta harus terdaftardalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 TentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam PengawasanJo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mentri

Perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor PertanianJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf bUndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1)Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal21 ayat (1) Peraturan Mentri Perdagangan

satu dakwaan PenuntutUmum terhadap Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal, 6ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 TentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam PengawasanJo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mentri

pupuk bersubsidi jenis NPKPHONSKA sebanyak 100 (seratus) karung pada hari Minggu tanggal 22Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) hurufb UndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1)Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal21 ayat (1) Peraturan Mentri

Sambodi
Terbanding/Penggugat : Nusran
Turut Terbanding/Tergugat II : Mentri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong.

Mentri Kesehatan.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikCabang Palembang Nomor LAB : 3792/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikCabang Palembang Nomor LAB : 3792/NNF/2018 tanggal 13 Desember2018 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

bukti mengandung Metamfetamina terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.Barang bukti merupakan milik Terdakwa HENDRI UTAMA BIN H.M.ZAINI.

,M.Si, dkk, bahwa barang buktiberupa :1) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi :> 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing berisi serbukwarna merah muda berat netto keseluruhan 0,154 gram.> 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk diamond tebal0,644 cm berat netto 0,333 gram.Barang bukti mengandung MDMA terdaftar sebagai Golongan (Satu)Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran UU RI No

. 35 Tahun 2009 Tentangnarkotika.2) 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi :> 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masingberisikristalkeristal putin berat netto keseluruhan 0781 gram.Barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentangnarkotika.Barang bukti merupakan milik Saksi Hendri Utama Bin H.M

FAUZI.adapun shabushabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebuttidak ada izin dari Mentri Kesehatan. selanjutnya terdawa beserta barang buktidibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus/paket plastik bening yang didugaberisikan butiranbutiran kristal narkotika jenis shabushabu tersebut dilakukanpenimbangan di PT.

FAUZI. adapun shabushabu yang dimiliki dan disimpan olehterdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertaperbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Mentri Kesehatan. selanjutnyaterdawa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebihlanjut.

FAUZI. adapun shabushabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak adaizin dari Mentri Kesehatan. selanjutnya terdawa beserta barang bukti dibawake Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.Bahwa sebelum terdakwa tertangkap shabushabu tersebut sudah dipesanoleh saksi HARYADI Alias ADI Bin AHMAD RIDWAN (dilakukan penuntutansecara terpisah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memesankannyakepada Sdr.

AIRASAWANG milik terdakwa Gampong Sikulat kecamatan sawang kab.acehselatanBahwa Gas 3 kg bersubsidi tersebut di peruntukkan oleh masyarakat yangkurang mampu dan usaha kecil mikroYang mendasari tentang gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk masyarakat kurangmampu dan UKM adalah: UU RINo 22 tahun 2006 tentang minyak dan gas bumi Peraturan presiden no5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional peraturan presiden No 104 tahun 2007 tentang penyedian,pendistribusian, penetapan harga elpiji tabung 3 Kg Peraturan mentri

Esdm No 26 tahun 2009 Peraturan Bersama mentri dalam negri dan mentri ESDM no 17 tahun2011 dan No 5 tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasanpendistribusian LPG tertentu di daerah.Bahwa pangkalan terdakwa harus berpdoman dengan harga ecerantertinggi (HET) yang telah ditetapbkan oleh pemerintah kabupaten acehselatan yaitu Rp.23.000,Bahwa pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dari pemerintah acehselatan kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro berdasarkan daftardengan menggunakan kartu kendali

milik terdakwa Gampong Sikulat kecamatan sawang kab.acehselatanBahwa Gas 3 kg bersubsidi tersebut di peruntukkan oleh masyarakat yangkurang mampu dan usaha kecil mikro.Yang mendasari tentang gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk masyarakat kurangmampu dan UKM adalah:# UU RINo 22 tahun 2006 tentang minyak dan gas bumiPeraturan presiden no 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional=" peraturan presiden No 104 tahun 2007 tentang penyedian,pendistribusian, penetapan harga elpiji tabung 3 Kg Peraturan mentri

Esdm No 26 tahun 2009 Peraturan Bersama mentri dalam negri dan mentri ESDM no 17 tahun2011 dan No 5 tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasanpendistribusian LPG tertentu di daerah.Bahwa pangkalan terdakwa harus berpdoman dengan harga ecerantertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten acehselatan yaitu Rp.23.000,Bahwa pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dari pemerintah acehselatan kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro berdasarkan daftardengan menggunakan kartu kendali

GEDESUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONOSUKIMAN yang diketahui oleh Kepala bidang Laboratorium Forensik PoldaSulsel H.Yusuf Suprapto S.H didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua)Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0245 gram , 1(satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa RAHMAN Bin AHMAD TAMANtersebut adalan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia No.5 Tahun 2020 Tentang

GEDEHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN MsbSUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONOSUKIMAN yang diketahui oleh Kepala bidang Laboratorium Forensik PoldaSulsel H.Yusuf Suprapto S.H didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua)Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0245 gram , 1(satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa RAHMAN Bin AHMAD TAMANtersebut adalan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri

YusufSuprapto S.H didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) Sachet plastikberisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0245 gram , 1 (Satu) botol kacaberisi urine milik terdakwa RAHMAN Bin AHMAD TAMAN tersebut adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa jika dilihat

Mentri Kesehatan dan bukan untuk kepentinganpengetahuan; Bahwa terdakwa bekerja di Palcomtec Baturaja bikan di Bidang Kesehatan; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang NomorLAB : 1647/NNF/2016 dan Nomor LAB : 1652/NNF/2016 tanggal 14 Juni 2016 yangditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan dan bukan untuk kepentinganpengetahuan;Bahwa terdakwa bekerja di Palcomtec Baturaja bikan di Bidang Kesehatan;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang NomorLAB : 1647/NNF/2016 dan Nomor LAB : 1652/NNF/2016 tanggal 14 Juni 2016 yangditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Mentri Kesehatan maupunbukan untuk kepentingan pengetahuan.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

(erth seratus duaderajad lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, south dua derajatsembilam belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yang berdasarkan Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2017/PN Srlsurat keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 46/KPTSII/87, tanggal 12 Februari1987 Tentang Perubahan Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 merupakan kawasan hutandengan jenis Hutan Produksi Terbatas.Perbuatan terdakwa SAIDI Als EDI Bin ISHAK

AZRAI ; Bahwa berdasarkan SK Mentri Kehutanan, lahan yang ditanami olehTerdakwa masuk dalam Hutan Kawasan yang ijinnya milik PT. Samhutani ; Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan SK Mentri Kehutanan tersebutPT.

Samhutani, yang pertaman SK Mentri KehutananNomor : 300 tahun 1996, yang kedua SK Mentri Kehutanan Nomor : 86tahun 1999, karena areal tersebut sudah ditetapkan tapal batas kemudiandiperbarui dengan SK Mentri Kehutanan Nomor : 755 tahun 2014 yang awalluasnya 35.955 Ha setelah diukur ditetapkan wilyah kerja menjadi 30.311Ha;Bahwa sepengetahuan Ahli izin pemanfaatan hutan yang izinnya diberikankepada PT.

Abdullah Sani, SH., berdasarakan peta usulanitulah SK Mentri Pertanian tahun 1982 tersebut diubah dan keluar SK MentriKehutanan Nomor : 46/Kptsll/87 tanggal 12 Februari 1987 yang luasnyamenjadi 2.947.200 Ha (57%), jadi luas kawasan hutan di Porpisni Jambiberkurang dan yang terakhir SK Mentri Kehutanan Nomor : 863/Menhut11/2014., tanggal 29 September 2014 yang luasnya menjadi 2.098.535 Ha ;Bahwa Kawasan hutan tidak mengikuti batas Desa, batas Kecamatan.kawasan hutan berbatasan dengan fungsi kawasan

(erth seratus dua derajad lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, southdua derajat sembilam belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yangberdasarkan surat keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 46/KPTSII/87, tanggal 12Februari 1987 Tentang Perubahan Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor :767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 yang telah dirubah dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.863/MenhutIl/2014Tanggal 29 September 2014 merupakan kawasan hutan

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

ILEN lahirtanggal 26 Oktober 1988, mengakibatkan ketika Pemohon = akanmemperpanjang masa berlaku paspor tersebut ataupun membuat paspor barudengan data yang baru maka akan muncul data Pemohon seperti pada pasporyang telah ada sebelumnya, sehingganya dengan demikian Pemohon akanmengalami kendala dalam memperpanjang masa berlaku/membuat paspor,sehingga menimbulkan persoalan yuridis maupun persoalan administratif padadiri Pemohon;Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mentri Hukum dan HamNomor 8 tahun

2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan LaksanaPaspor dalam pasal 4 (1) huruf c menyebutkan:(1) Bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia,permohonan paspor biasa diajukan kepada Mentri atau Pejabat Imigrasiyang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasidata dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiriatas:c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijasah atau suratbaptis;(2) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksudpada

Imigrasi diberi izin untuk merubah datadata paspor PemohonNomor V 813836 tersebut dari nama ILEN lahir tanggal 26 Oktober 1988,menjadi LENI SINTIA lahir tanggal 26 September 1991 di dalam buku registeryang digunakan untuk itu, sehingga dengan demikian seluruh permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutdikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkarapermohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat, Peraturan Mentri

Mentri Kesehatan, berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3966 /NNF/2018tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan, berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3966/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan dan terdakwa juan bukan berfrofesi sebagaiilmuwan;Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang PalembangNomor LAB : 3966/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MadeSwetra S.Si.,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikristalkristal putin berat netto 0,112 gram dengan sisa barang bukti dari Lab.

Mentri Kesehatan dan terdakwa juan bukan berfrofesi sebagaiilmuwan; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang PalembangNomor LAB : 3966/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MadeSwetra S.Si.,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikristalkristal putin berat netto 0,112 gram dengan sisa barang bukti dari Lab.

Yansen dan saksi AbdulAziz ditangkap oleh Polisi Polres Bintan, kemudian dilakukan penangkapan terhadapterdakwa.Bahwa terdakwa dan Yanto melakukan penebangan pohon di hutan, menjual, danmemiliki hasil hutan tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang dikarenakan kayu yangdijual oleh terdakwa dari hasil penebangan pohon di hutan adalah Kayu Rimba Campuranyang dikategorikan ke dalam Kayu Alam, jadi prosedur penebangannya harus dilengkapidengan Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Mentri

Kayu /SKAU) dalam prosespenebangannya.Bahwa benar prosedur mengenai penjualan kayu hasil hutanharus dilengkapi dengan dokumen yakni kayu hasil hutanharus dilengkapi dengan dokumen berupa SKSKB (SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dikeluarkan oleh Dinasterkait yakni Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat.Bahwa benar yang dimaksud dengan kayu rakyat ialah kayuyang ditanam di Hutan Hak (Hutan yang berada pada tanahyang dibebani hak atas tanah) sebagaimana yang diaturdidalam Lampiran Peraturan Mentri

Kehutanan No : P.33/MenhutII/2007 tanggal 24 Agustus 2007, sedangkan yangdimaksud kayu alam ialah kayu yang tumbuh di Hutan Alamatau Hutan Negara (Hutan yang tidak dibebani hak atas tanah)sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mentri KehutananNomor P. 55/ MenhutI/2006 tanggal 29 Agustus 2006tentang Penatausahaan hasil Hutan yang berasal dari HutanNegara.Bahwa benar kayu bulat yang dimuat didalam lori yangdiperlihatkan kepada saksi saat ini termasuk dalam jenis kayuKelompok Rimba Campuran yang masuk

Ahli prosedur mengenai penjualan kayu hasil hutanharus dilengkapi dengan dokumen yakni kayu hasil hutan harus dilengkapi dengandokumen berupa SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dikeluarkanoleh Dinas terkait yakni Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat.Bahwa benar menurut keterangan Ahli yang dimaksud dengan kayu rakyat ialah kayuyang ditanam di Hutan Hak (Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atastanah) sebagaimana yang diatur didalam Lampiran Peraturan Mentri Kehutanan No

:P.33/MenhutH/2007 tanggal 24 Agustus 2007, sedangkan yang dimaksud kayu alamialah kayu yang tumbuh di Hutan Alam atau Hutan Negara (Hutan yang tidakdibebani hak atas tanah) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mentri KehutananNomor P. 55/ MenhutII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan hasilHutan yang berasal dari Hutan Negara.Bahwa benar menurut keterangan Ahli kayu bulat yang dimuat didalam lori yangdiperlihatkan kepada saksi Isfahan saat ini termasuk dalam jenis kayu KelompokRimba

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No.Lab. 306/ NNF/01/ 2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuatdan ditanda tangani oleh INYOMAN SUKENA, S.I.K Kepala LaboratoriumForensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :e 1 (Satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabudengan berat awal 0,0431 gram.Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN.Mks.adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Mentri

dan menghirup asap sayabu tersebut .Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No.Lab. 306/ NNF/01/ 2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuatdan ditanda tangani oleh INYOMAN SUKENA, S.I.K Kepala LaboratoriumForensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :e 1 (Satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabudengan berat awal 0,0431 gram.adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan NomorUrut 61 lampiran Peraturan Mentri

apabila laku terjual adalah Rp.150.000 ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikNo.Lab. 306/ NNF/O1/ 2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat danditanda tangani oleh INYOMAN SUKENA, S.I.K Kepala LaboratoriumForensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :e 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabudengan berat awal 0,0431 gram.adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamgolongan NomorUrut 61 lampiran Peraturan Mentri

perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antarapenjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa /keuntungan,e Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebutmendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengankesepakatan;e Menyerahkan arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain(KBBI),Bahwa menurut ketentuan Pasal 36 UU No.35 Tahun 2009tentang Narkotika, Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkansetelah mendapat jin edar dari Mentri

Unsur Narkotika Golongan bukan Tanaman ;Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No.Lab. 306/ NNF/01/ 2021 tanggal 29 Januari 2021 yangdibuat dan ditandatangani oleh INYOMAN SUKENA, S.I.K KepalaLaboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat danberkesimpulan bahwa :e 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabudengan berat awal 0,0431 gram.adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamgolongan Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Mentri

Penggugat:
BUDI HARMAN
Tergugat:
1.AFNIDA
2.BUJANG SAUKANI
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Mentri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq BPN RI Cq BPN SUMATERA BARAT Cq BPN TANAH DATAR

s.d P5 bahwa namaPemohon yang sebenarnya adalah NURHOLIJA HARAHAP, lahir di TAPSEL;Menimbang, bahwa saat ini Pemohon berencana akan memperpanjangpaspor Pemohon tersebut karena akan habis masa berlakunya, namunterkendala karena adanya identitas pemohon yang berbeda sehingga ketikadilakukan pendataan untuk memperpanjang masa berlaku pasporPemohon/membuat paspor maka terdapat perbedaan data pemohon tersebut;Halaman 4 dari 6Penetapan Nomor : 11/PDt.P/2019/PNLbsMenimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mentri

Hukum dan HamNomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan LaksanaPaspor dalam pasal 4 (1) huruf c menyebutkan:(1) Bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia,permohonan paspor biasa diajukan kepada Mentri atau Pejabat Imigrasiyang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasidata dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiriatas:c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijasah atau suratbaptis;(2) Dokumen kelengkapan persyaratan

T.634899 tersebutdan merubah data paspor di dalam Buku register yang digunakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutdikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkarapermohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat, Peraturan Mentri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan KetentuanPeraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENETAPKAN:1.

saksi Dwi Yuli Astuti dan mengakubernama Yudi Irawan , terdakwa berpura puramenawar harga sepeda motor tersebut dan telahterjadi kesepakatan harga Rp.11.000.000,( sebelas juta rupiah) yang akan dibayarkeesokan harinya, terdakwa I menelphoneterdakwa II dan mengatakan pada terdakwa MIImengerti maksud terdakwa I bahwa untuk menipusepeda motor milikorang; Bahwa selanjutnya terdakwa II datang keYogyakarta dan setelah sampai di Yogyakartasetelah itu dijemput oleh terdakwa I lalu pergike Hotel Heryon Jl Mentri

saksi Dwi Yuli Astuti dan mengakubernama Yudi Irawan , terdakwa berpura puramenawar harga sepeda motor tersebut dan telahterjadi kesepakatan harga Rp.11.000.000,( sebelas juta rupiah) yang akan dibayarkeesokan harinya, terdakwa I menelphoneterdakwa II dan mengatakan pada terdakwa MIImengerti maksud terdakwa I bahwa untuk menipusepeda motor milik orang;Bahwa selanjutnya terdakwa II datang keYogyakarta dan setelah sampai di Yogyakartasetelah litu dijemput oleh terdakwa I lalupergi ke Hotel Heryon Jl Mentri

Yuli Astuti dan mengaku bernamaYudi Irawan, terdakwa I pura pura menawarharga sepeda motor tersebut dan telaghterjadi kesepakatan harba Rp 1.000.000,( sebelas juta rupiah ) yang akan dibayarkeesokanharinya; Bahwa kemudian terdakwa menelphone terdakwaAsep Hidayat dan meminta untuk datang keYogyakarta karena ada kerjaan, terdakwa AsepHidayat mengerti maksud terdakwa adalahuntuk menipu sepeda motor milik orang; Bahwa terdakwa Asep Hidayat datang keYogyakarta lalu bersama sama pergi keHotel Heeryon Jl Mentri

Astuti dan mengaku bernama YudiIrawan, terdakwa I pura pura menawar harga sepedamotor tersebut dan setelah terjadi kesepakatan hargaRp 1.000.000, ( sebelas juta rupiah ) yang akandibayar keesokan harinya; Bahwa kemudian terdakwa menelphone terdakwaAsep Hidayat dan meminta untuk datang keYogyakarta karena ada kerjaan, terdakwa AsepHidayat mengerti maksud terdakwa adalahuntuk menipu sepeda motor milik orang; 28Bahwa terdaka Asep Hidayat datang keYogyakarta lalu bersama sama pergi keHotel Heeryon Jl Mentri

Astuti dan mengaku bernama YudiIrawan , terdakwa berpura pura menaarharga sepeda motor tersebut dan telahterjadi kesepakatan harga Rp.11.000.000,( sebelas juta rupiah) yang akan dibayarkeesokan harinya; Bahwa kemudian terdakwa menelphone terdakwaAsep Hidayaat dan meminta untuk datang keYogyakarta karena ada keerjaan , terdakwaAsep Hidayat mengerti maksud terdakwa adalahuntuk menipu sepeda motor milik Bahwa benar terdakwa Asep Hidayat datang keYogyakarta lalu bersama sama pergi keHotel Heryon Jl Mentri