Tablet warna merah muda logo hello kitty pada tabel pemeriksaanmengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan (satu) Nomor Urut37 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamnLampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2.

ANDI Bin MAT GANTI danIKA CANDRA Binti DARMANSetelan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa :1.Tablet warna merah muda logo hello kitty pada tabel pemeriksaanmengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan (satu) Nomor Urut37 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamnLampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kristalkristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetaminayang

Tablet warna merah muda logo hello kitty pada tabel pemeriksaanmengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan (Satu) NomorUrut 37 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotikadidalamn Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2.

Tablet warna merah muda logo hello kitty pada tabel pemeriksaanmengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan (Satu) Nomor Urut 37Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamn Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974:Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Mentri Kesehatan,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CabangPalembang Nomor LAB : 1251/NNF/2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh Made Swetra S.Si.

,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu)bungkus plastik bening berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik beningmasing masing berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 3,846 gramdengan sisa barang bukti yang dikembalikan keseluruhan 3,554 grammengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor Urutpada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiGolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun

,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (satu)bungkus plastik bening berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik beningmasing masing berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 3,846 gramdengan sisa barang bukti yang dikembalikan keseluruhan 3,554 grammengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor Urutpada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiGolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974:Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Dengan demikian dapatditafsirkan bahwa perubahan identitas atau perubahan nama dalam akta nikahyang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama merupakan kewenanganPengadilan Agama pula, sama pula kesalahan penulisan akta cerai yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama.Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Mentri Agamanomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agamaatau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Mentri Agamanomor

11 tahun 2007, yaitu Perubahan yang menyangkut biodata Suami, isteriataupun wali harus berdasarkankepada putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infagq, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Bank Perkreditan Rakyat Tri Gunung Selatan
2.Mentri Keuangan Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Palembang
Turut Tergugat:
EDDY MAS

dalam perkara tata usaha Negara aquo adalahsurat Menteri BUMN Nomor S412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013, yangdilakukan dalam kapasitas sebagai Mentri BUMN (selaku pemegangsaham suatu Persero, bukan suatu perseroan terbatas), dengan kopsurat Mentri BUMN, yang kepadanya terikat secara hukum dengan UUNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara danPeraturan Meneg BUMN Nomor PER01/MBU/2012.Bahwa Objek Sengketa aquo dalam perkara tata usaha Negara aquoadalah surat Menteri BUMN Nomor S412/MBU/2013

telah bersifat final dan menimbulkanakibat hukum, karena Mentri BUMN cq.

Pertimbangan Majelis Hakim Banding keliru dalam menerapkan hukum,karena menganggap Mentri BUMN sebagai badan hukum perdata dalammelakukan tindakan sebagai pemegang saham BUMN cq. PT. SurveyorIndonesia (Persero).1.

, alinia 2 Putusan banding aquo dalam bertindaksebagai pemegang saham PT.Surveyor Indonesia (Persero),padahal secara hukum Mentri BUMN sebagai badan hukum publikyang terikat dan berlaku ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Meneg BUMNHalaman 36 dari 42 halaman.

Bahwa dengan demikian, Majelis hakim banding telah mengabaikanhukum karena Mentri BUMN menerbitkan Objek Sengketa aquobertentangan dengan Prinsip Dasar dalam Tatacara PengangkatanAnggota Direksi, yakni Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (goodcorporate governance) yang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan MenegBUMN Nomor: PER01/MBU/2012;10.

, terutama dari gangguan panic dangangguan kecemasan.Barang bukti 10 (sepuluh) butir Diazepam Kode E seperti tersebutdiatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriesdisimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Diazepamterdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 11(sebelas) lampiran peraturan mentri kesehatan RI No. 3 tahun2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika.

adalah obat hipnosis yang digunakan untukgangguan kecemasan, terutama dari gangguan panic dangangguan kecemasan.*" Barang bukti 10 (Sepuluh) butir Diazepam Kode E seperti tersebutdiatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriesdisimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Diazepamterdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 11(sebelas) lampiran peraturan mentri kesehatan RI No. 3 tahun2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika.

, terutama dari gangguan panic dan gangguankecemasan.Barang bukti 10 (Sepuluh) butir Diazepam Kode E seperti tersebut diatassetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benarmengandung sediaan Diazepam terdaftar dalam psikotropika golonganIV nomor urut 11 (Sebelas) lampiran peraturan mentri kesehatan RI No. 3Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika.

KeteranganDiazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan kecemasan, kejangotot, sulit tidur dan sindrom kaki gelisah.*" Barang bukti 4 (empat) butir Xanax Kode F seperti tersebut diatas setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benarmengandung sediaan Alprazolam terdaftar dalam psikotropika golonganIV. nomor urut 2 (dua) lampiran peraturan mentri kesehatan RI No. 3tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Patria Ningsih binti Syafnil) terhadap Penggugat (Iral Mentri bin Bakri);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan membebankan

Bahwa berdasarkan Surat Labotium Foronsik Polda Sulawesi SelatanNomor: LAB :199/ NNEF/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 tentang pengirimanhasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku kepala Bidang Labotorium Forensik Polda SulSel, dengankesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1 (Satu) sachet plasticberisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4993gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8Lampiran peraturan Mentri

Kesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahangolongan Narkotika didalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristalbening dengan berat netto 0.0532 gram adalah benar mengandungMetamfetamina dan erdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiranperaturan Mentri kesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan golonganNarkotika didalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Labotium Foronsik Polda Sulawesi SelatanNomor: LAB :199/ NNEF/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 tentang pengirimanhasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku kepala Bidang Labotorium Forensik Polda SulSel, dengankesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1 (satu) sachet plasticberisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4993gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8Lampiran peraturan Mentri

kesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahangolongan Narkotika didalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristalbening dengan berat netto 0.0532 gram adalah benar mengandungMetamfetamina dan erdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiranperaturan Mentri Kesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan golonganNarkotika didalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 tentang Narkotikaw Perbuatan terdakwa

netto selurunnya 0,4993 gram adalah benar Ganja danterdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 Lampiran peraturan Mentrikesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan golongan Narkotikadidalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal beningdengan berat netto 0.0532 gram adalah benar mengandungMetamfetamina dan erdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tteperaturan Mentri

dapatmempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasMajelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;Ad.2.Unsurtanoa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki artitanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimanadalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri

Sisa barang buktistelah pemeriksaan LABKRIM berupa kristal Metamphetamina 0,5942gram;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya memiliki, danmenguasai narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihakyang berwenang, dengan demikian Terdakwa dalam memiliki danmenguasai Narkotika golongan jenis shabu tersebut tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang terutama dari Mentri Kesehatan RI sehinggaTerdakwa tidak memiliki hak atas ganja tersebut dan Terdakwa jugadalam menguasai shabu tersebut

bukan Terdakwa pergunakan untukkepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologikepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosisserta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Mentri KesehatanRl;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telahtidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UndangUndangRI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telahdidakwakan pada dakwaan

JKT.BRTMenimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya memiliki, danmenguasai narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihakyang berwenang, dengan demikian Terdakwa dalam memiliki danmenguasai Narkotika golongan jenis shabu tersebut tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang terutama dari Mentri Kesehatan RI sehinggaTerdakwa tidak memiliki hak atas ganja tersebut dan Terdakwa jugadalam menguasai shabu tersebut bukan Terdakwa pergunakan untukkepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan

dan teknologikepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosisserta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Mentri KesehatanRI;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telahtelah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RINo.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakanpada dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakimmengenai

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Putusan nomor 208/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 8 dari 12 halamanMenimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanPutusan nomor 208/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 12 halamanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

pasal 1 ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian,Penjualan, ekspor, impor, minyak bumi melalui pipa;e Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatanusaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha Milik Negara(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi kecil (KUK), Badan UsahaSwasta (BUS) dan samapi saat ini keweangan unutk mengeluarkan izin usaha adalahmentri, sesuai dengan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004selanjutnya Mentri

pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dandistribusi, sedangkan pasal 1 ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, Penjualan, ekspor,impor, minyak bumi melalui pipa;Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usahapengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha Milik Negara (BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi kecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS) dansamapi saat ini keweangan unutk mengeluarkan izin usaha adalah mentri

, sesuai dengan Pasal23 UU No. 22 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004 selanjutnya Mentri dapat melimpahkankewenangan yang akan diatur dalam keputusan Mentri sebagaimana di jelaskan pasal 13 Ayat(2) PP No. 36 tahun 2004;Bahwa lembaga penyalur remi yang di tunjuk untuk BBM bersubsidi anatara lain SPBU,APMS dan SPDN;Bahwa yang dimaksud perniagaan menurut UU No. 22 tahun 2001 Pasal 1 ayat (12)menyatakan bahwa pengangkutan adalah pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasilolahannya dari Wilayah kerja

melalui pipa transmisi dan distribusi,sedangkan pasal ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, Penjualan, ekspor, impor,minyak bumi melalui pipa;Menimbang, Bahwa keterangan ahli juga mengatakan berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBMadalah badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasikecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS) dan samapi saat ini keweangan unutkmengeluarkan izin usaha adalah mentri

, sesuai dengan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 danPP No. 36 tahun 2004 selanjutnya Mentri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diaturdalam keputusan Mentri sebagaimana di jelaskan pasal 13 Ayat (2) PP No. 36 tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa bukanlah lembaga penyalur yang di tunjukuntuk menyalurkan BBM jenis Bensin serta di dalam perbuatannya terdakwa tidak memilikiyin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, berdasarkan fakta pula BBM yang dibeli oleh terdakwa 7.000,(tujuh

danmengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) buah plastic klip beningberisi narkotika jenis sabu beserta bong.Berdasarkan hasil pemeriksaan secara labroratories dari BALAI BPOMdi Bandar Lampung dengan No.PM.01.05.90.01.18.009 tanggal 22 Januari 2018disimpulkan bahwa :e i(satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiranKristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu mengandung Positif (+)metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiranperaturan Mentri

tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berdasarkan hasil pemeriksaan secara labroratories dari Dinas KesehatanUPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung denganNo.Lab : 31220.B/HP/1/2018 tanggal 25 Januari 2018 disimpulkan bahwa :e 1 (satu) buah pot berisi urine an.Amin Solihin bin Sumadi berisikan zatNarkotika jenis metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan nomorurut 61 Lampiran peraturan Mentri

sehingga dapat dilakukan rehabilitasi.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Suratyakni surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariBALAI BPOM di Bandar Lampung dengan No.PM.01.05.90.01.18.009 tanggal22 Januari 2018 disimpulkan bahwa :1(satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiranKristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu mengandung Positif (+)metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan nomor urut 61Lampiran peraturan Mentri

didalam lampiranUndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Berdasarkan hasil pemeriksaan secara labroratories dari DinasKesehatan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampungdengan No.Lab : 31220.B/HP/1/2018 tanggal 25 Januari 2018 disimpulkanbahwa :Putusan Nomor 100/Pid Sus/2018/PN Met halaman 9 dari 211 (satu) buah pot berisi urine an.Amin Solihin bin Sumadi berisikan zatNarkotika jenis metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan nomorurut 61 Lampiran peraturan Mentri

2017 tentang perubahan penggolongan narkotikadidalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara labroratories dari DinasKesehatan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di BandarLampung dengan No.Lab : 31220.B/HP/1/2018 tanggal 25 Januari 2018disimpulkan bahwa :e 1 (satu) buah pot berisi urine an.Amin Solihin bin Sumadi berisikan zatNarkotika jenis metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan nomor urut 61 Lampiran peraturan Mentri

DHARMAN PURBA, SH
Turut Tergugat:
1.KHAIRU SUBHAN, SH
2.MENTRI HUKUM dan HAM RI

Mentri Kesehatan, berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3966 /NNF/2018tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan, berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3966/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan dan terdakwa juan bukan berfrofesi sebagaiilmuwan;Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang PalembangNomor LAB : 3966/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MadeSwetra S.Si.,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikristalkristal putin berat netto 0,112 gram dengan sisa barang bukti dari Lab.

Mentri Kesehatan dan terdakwa juan bukan berfrofesi sebagaiilmuwan; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang PalembangNomor LAB : 3966/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MadeSwetra S.Si.,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikristalkristal putin berat netto 0,112 gram dengan sisa barang bukti dari Lab.

Kepala Kantor Cabang UtamaPT.TASPEN, telah dicocokan dengan aslinya, telahdinazegelen bermeterai cukup, diberi tanda ( P.3 );Poto kopi Surat Departemen Pendidikan dan KebudayaanNomor: 66487/C/KV.2/1985 tanggal 23 Agustus 1985tentang Pemberhentian dengan Hormat (Pensiun) An.P tertanggal 23 Agustus 1985, telahdicocokan dengan aslinya, telah dinazegelen bermeteraicukup, diberi tanda ( P.4) ;Poto kopi Kutipan Surat Keputusan Pensiun AN. pSNomor 66486/C/KV 2/1985, tertanggal23081985 yang dikeluarkan oleh Mentri

Pendidikan danKebudayaan RI, telah dicocokan dengan aslinya dan telahdinazegelen bermeterai cukup diberi tanda (P.5) ;Poto kopi Salinan Surat Kutipan Keputusan Pensiun AN.Nomor 66486/C/KV2/1985, tertanggal23081985 yang dikeluarkan oleh Mentri Pendidikan danKebudayaan RI, telah dicocokan dengan aslinya dan telahdinazegelen bermeterai cukup diberi tanda (P.6) ;Poto kopi Surat Kutipan Keputusan Pensiun AN. 7S Nomor 66486/C/KV2/1985, tertanggal23081985 yang dikeluarkan oleh Mentri Pendidikan danKebudayaan

PMLseluas 3200 Ha;Bahwa yang mendapat izin dari mentri Kehutanan adalah PT. Inhutani V(persero);Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perusakan denganmelakukan penebangan pohon milik PT. PML berdasarkan laporan darisaksi Almahori, Dedi Efendi, Hartono dan saiful Hadi yang melakukanpatroli pada hari jumat tanggal tanggal 01 april 2016 sekira jam 10.00wib ketika itu mereka menemukan tanaman akasia yang telah berumursekira 2 (dua) bulan yang ditanam oleh PT.

PMLseluas 3200 Ha;Bahwa yang mendapat izin dari mentri Kehutanan adalah PT. Inhutani V(persero);Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perusakan denganmelakukan penebangan pohon milik PT. PML ketika saksi sedangmelakukan patroli pada hari jumat tanggal tanggal 01 april 2016 sekirajam 10.00 Wib saksi menemukan Tanaman akasia yang telah berumurHalaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.BLH/2018/PN Bbu.sekira 2 (dua) bulan yang ditanam oleh PT.

PMLseluas 3200 Ha;Bahwa yang mendapat izin dari mentri Kehutanan adalah PT. Inhutani V(persero);Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perusakan denganmelakukan penebangan pohon milik PT. PML ketika saksi sedangmelakukan patroli pada hari jumat tanggal tanggal 01 april 2016 sekirajam 10.00 Wib saksi menemukan Tanaman akasia yang telah berumursekira 2 (dua) bulan yang ditanam oleh PT.

Dan disahkanoleh Mentri kehutanan tanggal 23 Febuari 1988 dengan luas 20.195hektar kemudian ditetapkan oleh Mentri kehutanan dengan SK menhutNomor:081/KPTSII/88 tanggak 27 febuari 1988; Bahwa saksi mengetahui tempat kejadian perkara dugaan tindakpidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidakSah dan atau melakukan kegiatan perkebunan Tanpa izin Mentrididalam kawasan hutan dari hasil pengecekan dan pengukurandilapangan yang saksi lakukan langsung bersamasama denganpenyidik Polres way

PML makadiperbolehkan, jika tidak ada izin tumpang sari yang dilakukan olehterdakwa maka tidak diperbolehkan atau ilegal;Bahwa yang mendapat izin dari mentri Kehutanan adalah PT.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Putusan nomor 113/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 12 halamanMenimbang, bahwa karena Peraturan Mentri