jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahuibahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalahTerdakwa AGUS SUDIARTO Als AGUS Bin TOYIB;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalampersidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa sesualdengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa mendasari

mengetahuinya karena apabilamemasang sprei dengan dalam kasur tentunya akan merapikan sprei tersebutdan akan terasa ada benda diantara sprei dan kasur tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian saksisaksi a de charge dariTerdakwa, tidak dapat membuktikan Terdakwa tidak bersalah;Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi a de charge, Terdakwatidak ada menghadirkan alat bukti yang lain, sehingga Terdakwa tidak bisamemenuhi 2 (dua) alat bukti untuk bantahannya terhadap dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa mendasari

;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelahmemperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi.Sedangkan menurut

Judex Juris (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Juli 2013Nomor 631 K/PDT/2013) telah khilaf dan telah keliru dalam memahami sertamengkualifikasi jenis perjanjian yang mendasari hubungan hukum antaraPenggugat/Termohon PK dengan Tergugat/Pemohon PK (vide bukti P 1/T1dan bukti P3/T2) dan bukti T6 tersebut yang merupakan perjanjian timbalbalik dalam pengadaan alat dan sistem otomatisasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 ayat (6) UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MahkamahAgung sebagaimana telah

terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor57/PDT/2011/PT.DKI tanggal 12 April 2012 yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2010/PN Jkt.Brt,tanggal 5 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.Bahwa Judex Juris telah salah dan keliru dalam mengkualifikasi jenisperjanjian yang mendasari

telah terbukti menurut hukum bahwaPenggugat/Termohon PK telah melaksanakan prestasi/kewajibannyatidak sebagaimana mestinya yang disanggupinya dalam perjanjian timbalbalik pengadaan alat dan sistem (vide bukti P1/T1 dan bukti P3/T2serta bukti P2 dan P4) tersebut;4.15.Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa JudexJunst (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Juli 2013 Nomor631 K/PDT/2013) telah khilaf dan telah keliru dalam memahami sertamengkualifikasi jenis perjanjian yang mendasari

BuahSkop yang terbuat dari pipet plastik warna merah; Bahwa fungsi dari 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening adalah untukmembungkus paketan sabu menjadi paketpaket kecil yang diambil denganSkop yang terbuat dari pipet plastik warna merah; Bahwa Terdakwa menguasai 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabudengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram untuk dijualbelikan danjuga untuk dipakai sendiri; Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan saksi bersama Tim adaizin dengan ketua RT setempat; Bahwa yang mendasari

Bahwa fungsi dari 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening adalah untukmembungkus paketan sabu menjadi paketpaket kecil yang diambil denganSkop yang terbuat dari pipet plastik warna merah; Bahwa Terdakwa menguasai 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabudengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram untuk dijualbelikan danjuga untuk dipakai sendiri; Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan saksi bersama Tim adaizin dengan ketua RT setempat;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbm Bahwa yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan OditurMiliter di persidangan serta surat dari Satuannya, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telahmemenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut diHal. 3 dari 29 hal.

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksisebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksidi sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6)huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keteranganseorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi dan 3 (tiga) lembar surat DaftarPencarian Orang (DPO) tersebut merupakan surat resmiyang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan' serta adaHal. 11 dari 29 hal.

sebagai dipekerjakankembali pada posisi semula, yang mana adalah sangat keliru karenaMediator secara jelas dan tegas pada point 20 (dua puluh) pada bagianPendapat Mediator, telah menyatakan:Bahwa Perusahaan mempunyai kewenangan penuh dalam setiappenempatan tenaga kerja";Bahwa sebagaimana pendapat Mediator pada point 20 (dua puluh)membuktikan bahwa secara hukum Judex Facti PHI Jayapura dalampertimbangannya atas putusan perkara a quo telah salah mengartikanAnjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja;Bahwa mendasari

Bahwa selain itu sebagaimanaketentuan Pasal 26 Pedoman Hubungan Industrial PT FreeportIndonesia Edisi VII Tahun 20112013, ditentukan bahwa pembebastugasan sementara otomatis dicabut bilamana sanksi telah ditetapkan,bahwa mendasari pada Bukti P 16, dimana sanksi dari pelanggarankerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat telah ditetapkandengan Rekomendasi Pemutusan Hubungan Kerja, maka dengantelah ditetapkannya sanksi atas pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi/Tergugat maka otomatis

Putusan Nomor 2 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa mendasari pada perkara a quo, Judex Facti PHI Jayapura telahmemutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut:DALAM KONVENSIDalam Eksepsie Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkarae Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnva:DALAM REKONVENSIDalam Eksepsie Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;2.

Putusan Nomor 2 K/Pdt.SusPHI/2016setiap bukti dan data yang diajukan dalam persidangan;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial, mengatur: Putusan Pengadilan harus memuat pertimbanganterhadap setiap bukti dan data yang diajukan serta hal yang terjadi dalampersidangan selama sengketa itu diperiksa";Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan ayat (2) mengatur: Tidak dipenuhinyasalah satu ketentuan sebagaimana

kerjasehingga di antara Termohon Kasasi/Tergugat dan PemohonKasasi/Penggugat terjadi disharmoni dalam hubungan kerja sehinggahubungan kerja sudah tidak dapat dibina kembali, apalagi dengan adanyapenolakan dari Termohon Kasasi/Tergugat untuk kembali bekerja,membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sudah tidak lagiberkeinginan untuk membina hubungan kerja dengan PemohonKasasi/Penggugat, maka untuk itu adalah sah dan berdasar hukum atasTermohon Kasasi/Tergugat untuk diputuskan hubungan kerjanya;Mendasari

Dengan demikian terdapathak Tergugat pada bangunan rumah tersebut;Halaman 4 dari 34 halaman Ptsan No. 2287/Pdt.G/2020/PA.SbgTidak benar dan harus ditolak dalil angka 5 Gugatan, terkait sebabsebabperceraian karena diajukan tanpa dasar hukum yang kuat, perlu Tergugaturaikan di dalam Jawaban ini terkait faktafakta yang mendasari terjadinyapercekcokan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut :4.1. Penggugat diusir oleh lbu Penggugat pada Bulan Maret 2018;4.2.

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

SAKSI Il, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempatkediaman di Kabupaten Ponorogo ; ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Kutipan Akte Nikah bahwa nama PemohonBudi Rustanto bin Mariman lahir di Pacitan, 01 Juli 1979 dalam Kutipan AkteNikah Nomor : 160/25/V/2008 tanggal 20 Mei 2008 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang benaradalah nama Pemohon lahir di Pacitan, 22 Agustus 1981 ;Menimbang, bahwa terkait

pergaulannya dengan calon suaminyaANAK PEMOHON 3eonn eeeMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa Pemohon selaku orang tua dari HENI RATNO tidak ada rasa khawatir /kekhawatiran atas hubungan anaknya tersebut dengan calon isterinya yangbernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON akan terjerumus dalam perbuatanyang dilarang oleh agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk tidak diterima karenatidak cukup alasan yang mendasari

permohonan ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun akantetapi didalam repliknya ternyata Pemohon mengakui bahwa Pemohon denganTermohon masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yangterakhir pada tanggal 21 Mei 2012, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohonmenjadi kabur (obscuur libel) karena posita permohonan Pemohon tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian yang mendasari

HajiatasnamaXXXXMat Nasar, bermateraicukupcocokdenganaslinyaditandaidengan (P.5);Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi,kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpenetapanini cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

No. 78/Pdt.P/2020/PA.EkMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20)yang menyatakan peradilan agama berwenang memeriksa dan mengadiliperkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon dan Pemohon II untukmengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkansuatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telahtepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan ini di PengadilanAgama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Jombang, Nomor 0021/166/VI/1961 tanggal 13 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan nama Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut,pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon pada tanggal 01 Juni 1961, telahmelangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki laki bernama XXXX dantelah mendapat Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPeterongan, Kab.

Nomor 0001Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan Cerai talak ini adalahsebagai berikut:1. Bahwa pada tanggal 27 agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah melaksanakanpernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Urusan AgamaKecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, di bawah nomor register068 1/121/VIII/2013, tertanggal 27 agustus 2013.2.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak, dan anaktersebut belum mempunyai akta Kelahiran anak dan syarat mendapatkan aktakelahiran adalah akta nikah;Menimbang, bahwa untuk kelengkapan penetapan perkara ini, ditunjukberita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukanpermohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy DuplikatAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis

Lekok Kabupaten Pasuruan pada tanggal 20Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0289/92/V/2016 tanggal 20 Mei2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi

No. 1571/Pdt.G/2016/PA.Pas.sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah perjudian ; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan BAP; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waluyo pada hari Senintanggal 19 November 2012 di rumah terdakwa Dusun Banjarwaru DesaBanjarparakan Rawalo sekitar jam 20.30 wib ; Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jam 17.00kalau di daerah Banjarwaru setiap hari ada judi togel ; bahwa mendasari

yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah perjudian ; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan BAP; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waluyo pada hari Senintanggal 19 November 2012 di rumah terdakwa Dusun Banjarwaru DesaBanjarparakan Rawalo sekitar jam 20.30 wib ; Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jam 17.00kalau di daerah Banjarwaru setiap hari ada judi togel ;Bahwa mendasari