MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama I Made Tegeh Dharma Pastika, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gitgit 13 Januari 2004 yang berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/Ist/SKd/2006 tertanggal 21 September 2006, untuk melangsungkan perkawinan dengan Ni Luh Putu Candra Dewi, perempuan, lahir di Munduk Juwet, tanggal 2 Januari

tersebuttelah melewati batas, sehingga Ni Luh Putu Candra Dewi menjadi hamil dankarena Made Tegeh Dharma Pastika yang masih berusia kurang lebih 15 (limabelas) tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan, dan dibutuhkanPenetapan Pengadilan untuk dispensasi perkawinan mereka;Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 142/Pat.P/2019/PN SgrMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :1.Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 267/WNI/Skd

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 576/Ist/SKd/2006 tertanggal21 September 2006, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinyadiberi tanda P2;. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108052705090041, telah diberi meteraicukup Ssesuai dengan aslinya diberi tanda P3;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 252/Disp/Skd/2006, telah diberimeterai cukup Sesuai dengan aslinya diberi tanda P4;.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 152/Disp/Skd. 1996, telah diberimeterai up Sesuai dengan aslinya diberi tanda P5;Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi BaliKabupaten Buleleng NIK 5108050910750003, telah diberi meterai cukupsesuai dengan aslinya diberi tanda P6;. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi BaliKabupaten Buleleng NIK 5108050910780003, telah diberi meterai cukupsesuai dengan aslinya diberi tanda P7;.

untuk itudapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 142/Pat.P/2019/PN SgrMenimbang, bahwa dari bukti P1 s.d P8 yang dikuatkan denganketerangan saksisaksi telah terbukti faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yangbernama Made Tegeh Dharma Pastika, jenis kelamin Lakilaki, Lahir diGitgit 13 Januari 2004 dan Ibunya bernama Ni Kadek Murniadisebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/Ist/SKd

perlu diperhatikan terlebin dahulu kewenangan dari PengadilanNegeri Singaraja untuk memberikan penetapan terhadap permohonanPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis bertanda P3, P6 dan P7yang dikuatkan oleh saksisaksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggaldi, Banjar Dinas Wirabhuana, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, KabupatenBuleleng yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kutipan AktaKelahiran Nomor: 576/Ist/SKd

Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 038/WNI/SKD.2002 adalah sah ; 4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; 5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, padaHalaman dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 479/PDT.G/2015/PN.Ser.tanggal 13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng dan PerkawinanPenggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di KantorCatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 April 2002sesuai dengan Akta Perkawinan No. 038/WNI/SKD.2002 ;.

Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggalHalaman 3 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 479/PDT.G/2015/PN.Ser.13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan AktaPerkawinan Nomor 038/WNI/SKD.2002, Putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ;3.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/WNI/Skd.2002,atasnama PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 10 April2002, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti P1 ;2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/Ist/Skd/2004atasnama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 29April 2004, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti P2 ;3.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 945/Ist/Skd/2007atasnama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanggal 5Desember 2007, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti P3 ;4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/Um/Skd/2010atasnama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, tertanggal 8Januari 2010, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti P4 ;5.

Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan AgamaHindu pada tanggal 13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng, sesuaidengan Akta Perkawinan Nomor 038/WNI/SKD.2002 adalah sah ;4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut diatas, Putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya ;5.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pengugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 Juni 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/WNI/Skd/2007, tertanggal 4 September 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

., telah mengajukangugatan sebagai berikut:1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, padatanggal 21 Juni 2005 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 188 / WNI/Skd / 2007 tertanggal 4 September 2007 ;Halaman dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN.

mungkin dapat bersatu kembali sepertilayaknya pasangan suami istri ;Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikianadanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali,Maka dengan sangatterpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian PadaPengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telahdilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 Juni2005 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 188 / WNI / Skd

tersebut diatas penggugat mohon kepada yangterhormat Bapak Ketua Pengdilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihakdi depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yangdilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng,pada tanggal 21 Juni2005 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 188 / WNI / Skd

dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secaraAdat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 Juni 2005 sertatelah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/WNI/Skd

persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterimasebagai alat bukti yang sah di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P3serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi maka dapat diperoleh fakta faktasebagai berikut :1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkanperkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 Juni2005 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/WNI/Skd

) wajib dilampirkan dalam SPT Masa untuk masapajak teruntangnya pajak, dalam hal transaksi dilakukan dengan Wajib PajakLuar Negeri dimana dalam ketentuan P3Bnya tidak terdapat pajak yang terutang(karena hak pemajakannya di negara domisili), Wajib Pajak tidak wajibmelampirkan SKD;Bahwa lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yangsama, menyebutkan bahwa:"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran(Form DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut

Pajak setelahberakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajakHalaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 1876/B/PK/PJK/2017terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B";Bahwa berdasarkan peraturan di atas dapat Pemohon Banding simpulkankembali bahwa yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B adalah hanya atas SKD yang menggunakanformulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il (Form DGT

janji, dan tidak ada pihak yang lalai akankewajibannya kecuali menerima informasi sebaliknya dari masingmasing pihaklainnya, lebih lanjut agen antarkreditur berkewajiban untuk menginformasikanisi dari dokumen yang diterima kepada pihakpihak yang tertera dalamperjanjian ICTA, menginformasikan pihak lainnya apabila telah terjadi ciderajanji oleh salah satu pihak, memberikan instruksi, mengambil tindakan, dan jugamenentukan kebijakan apabila diperlukan;Bahwa lebih lanjut, Surat Keterangan Domisili (SKD

lawan transaksiyang berada di luar negeri yang menerima pembayaran atas jasafacilitator agent, Pemohon Banding dalam persidangan telahmenyampaikan SKD atas nama penerima jasa yang terdiri dariNordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho CorporateBank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) danmenyatakan bahwa pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pihakperbankan di luar negeri sehubungan dengan pinjaman adalahmerupakan usaha aktif dari perobankan karena adanya suatu prosesyang

merupakanactive income penerima jasa yang terdiri dari Nordea Bank FinlandPlc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan NordeaBank Finland Plc (Singapore Branch) dan sesuai dengan ketentuandalam P3B Indonesia Swedia, P3B Indonesia Jepang, dan P3BIndonesia Finlandia hak pemajakannya tidak berada di Indonesia,dan atau dengan kata lain Pemohon Banding tidak berkewajibanmemotong PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa tersebut;Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikanbukti berupa SKD

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Wanagiri pada tanggal 27 Nopember 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/WNI/Skd/Am/2012, tertanggal 9 Maret 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami Istri, yangtelah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu,di Desa Wanagiri, tanggal 27 Nopember 2007, perkawinan Penggugat danTergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta PerkawinanNo.30/WNI/Skd/Am/2012, tanggal 9 Maret 2012 ;2.

untuk diperiksa padahari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Wanagiri,tanggal 27 Nopember 2007, perkawinan Penggugat dan Tergugat telahdicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng sesuai dengan Akta = PerkawinanNo.30/WNI/Skd

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 30/WNI/Skd/Am/2012, tertanggal9 Maret 2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, kemudian diberitanda P1;Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgr2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108050106080059, tertanggal 27022012 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, kemudian diberi tandaP2 ;3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 979/Disp/Skd/2013 tertanggal 24Juni 2013 atas nama ANAK, kemudian diberi tanda P3 ;4.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di DesaWanagiri pada tanggal 27 Nopember 2007, sebagaimana Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 30/WNI/Skd/Am/2012, tertanggal 9 Maret 2012adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan hukum anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yangbernama : ANAK, lakilaki, lahir di Wanagiri tanggal 10 Maret 2009sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 979/Disp/Skd/2013 tertanggalHalaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgr24 Juni 2013, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugatdengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibukandungnya untuk sewaktuwaktu bertemu dengan anaknya tersebutuntuk memberikan kasih sayangnya ;5.

III FormDGT 2 Peraturan Direktur JenderalPajak ini;Pasal 4 Ayat (2)Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD);3.2.1.3.2.2.Bahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi aquo dengan alasan pada pokoknyaHalaman 27 dari 35 halaman.

Putusan Nomor1735/B/PK/PJK/2017menyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPTMasa PPh Pasal 26;3.2.3.

Bahwa berdasarkan penelitian PemohonPeninjauan Kembali atas COD/SKD yangdisampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembalijuga diketahui bahwa pada Part VI angka la "tidakdiketahui jenis penghasilan yang diperoleh(type of income) apakah dividen, bunga atauroyalti";Bahwa Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa persyaratan administratifuntuk menerapkan ketentuan yang diatur dalamP3B tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 4 ayat (3)huruf b PER24karena SKD tidak diisi

DesemberTahun 2011;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) hurufe PER24maka setiap SKD wajib disampaikansebelum berakhirnya batas waktu penyampaianuntuk masingmasing SPT Masa untuk masa pajakterutangnya pajak karena terdapat jumlah danHalaman 31 dari 35 halaman.

Sus/201210.11.12.13.14.Perusahaan Mengenai Larangan Karyawan Menjadi Pengurus Parpol danatau Calon/Anggota Legislatif dan atau Menjadi Tim Sukses Pemilu danatau Ikut Serta Dalam Kampanye;Bahwa pada dasarnya SKD tersebut berisi larangan bagi karyawan untukmenjadi pengurus parpol dan/atau calon anggota legislatif atau anggotalegislatif, menjadi anggota tim pelaksana kampanye atau menjadi anggotatim sukses Pemilu, serta ikut serta dalam kampanye Pemilu atau menjadipeserta kampanye;Bahwa pada tanggal

tersebut;Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008, Penggugat telah menyuratiPerusahaan/Tergugat melalui Departemen Kesejahteraan dan HubunganIndustrial, untuk menyatakan tanggapan Penggugat atas SKD yangdikeluarkan oleh Perusahaan/Tergugat;Bahwa sebagai anggota Korps Karyawan PKT (KKPKT), serikat pekerjaresmi dalam Perusahaan/Tergugat, maka pada tanggal 7 November 2008Penggugat menanyakan kepada KKPKT, apakah KKPKT dilibatkan dalampembuatan SKD tersebut, mengingat dalam Pasal 95 ayat (8) PerjanjianHalaman

Sus/201215.16.17.18.19.20.2A;22.23.Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan/Tergugatdan KKPKT menyatakansebagai berikut: Dalam hal Perusahaan/Tergugat akan mengeluarkan SuratKeputusan/Peraturan yang tidak tercakup dalam PKB ini namun terkaitdengan hak dan kewajiban karyawan, maka disusun denganmemperhatikan saran dan pertimbangan dari KKPKT;Bahwa KKPKT ternyata tidak dilibatkan dalam pembuatan SKD, hal inidapat dilihat dari surat jawaban KKPKT kepada Penggugat, Nomor014/KKPKTEXT/XI.2008, tanggal 10

Sus/201224.25.26.27.28.20.30.31.32.33.Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 KKPKT menanggapi surat sayatanggal 13 November 2008 dan juga telah Penggugat tanggapi dengansurat pada tanggal 5 Desember 2008;Bahwa dalam pertemuan dengan Penggugat pada tanggal 5 Desember2008, Perusahaan/Tergugat menyampaikan SKD 068/DIR/XI.2008 yangmerupakan penyempurnaan dari SKD 050/DIR/VIII.2008;Bahwa menanggapi pertemuan tersebut, Penggugat mengirim surat kepadaPerusahaan/Tergugattanggal 10 Desember 2008;Bahwa Perusahaan

Kalimantan Timur terhitung sejak31 Juli 2008;Bahwa selanjutnya Termohon menanggapi/meninjaklanjuti sertamengapresiasi dengan membuat dan memberlakukan SKD Nomor050/DIR/VIII.2008 tanggal 22 Agustus 2008 juncto Nomor068/DIR/XI.2008 tanggal 10 November 2008;Bahwa setelah itu kemudian diikuti Surat Ketetapan PemutusanHubungan Kerja antara Pemohon dengan Termohon yang berdasarpada SKD Nomor 050/DIR/VIII.2008 tanggal 22 Agustus 2008Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 37 PK/Pdt.Sus/2012Juncto Nomor

PPI)Nomor : 01/Dir HR & Admin/SKD/PPI/2006 tanggal 20 Januari 2006 padahari dan tanggal yang termasuk dalam waktu antara bulan Januari 2011 sampai denganDesember tahun 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahunHal. 13 dari 30 hal. Put.

Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor : 03/DU/SKD/PPI/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mutasi Jabatan saudara EDIWAHYONO sebagai Kepala Cabang Gorontalo Direksi PT. PerusahaanPerdagangan Indonesia (Persero) ;3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan(Persero) PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor : 24/DU/SKD/PPI/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Struktur OrganisasiPT.

Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor : 03/DU/SKD/ PPI/1/2010 tanggal 28 januari 2010 tentang Mutasi Jabatan saudara EDIWAHYONO sebagai Kepala cabang Gorontalo Direksi PT. PerusahaanPerdagangan Indonesia (Persero) ;9 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan(Persero) PT.

Perusahaan Perdagangan IndonesiaNomor : 03/DU/SKD/PPI/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentangMutasi Jabatan saudara EDI WAHYONO sebagai Kepala CabangGorontalo Direksi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ;3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PerusahaanPerseroan (Persero) PT. Perusahaan Perdagangan IndonesiaNomor : 24/DU/SKD/PPI/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentangStruktur Organisasi PT.

Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor : 03/DU/SKD/PPI/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mutasi Jabatan saudara EDIWAHYONO sebagai Kepala cabang Gorontalo Direksi PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ;9 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan(Persero) PT.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Kadek Ama Dharma Susila menjadi Kadek Merdana Yasa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/ist/Skd/2013

Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuansecara Agama Hindu yang bernama KETUT ARIASTINI Sesuai denganAkta Perkawinan Nomor : 238/WNI/Skd/2009 tertanggal 04 Setember2009;2. Bahwa dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak Kedua bernamaKADEK AMA DHARMA SUSILA lahir di Singaraja tanggal 23 September2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 45/Ist/Skd/2013 tertanggal 28Januari 2013;3.

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan inikepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kbupaten Buleleng diSingaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anakPemohondari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/Ist/Skd/2013 tertanggal28 Januari 2013. KADEK AMA DHARMA SUSILA menjadi KADEKMERDANA YASA.4.

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Kadek Sariasa dengan KetutAriastini No.238/WNI/Skd/2009 tanggal 4 September 2009 yang telahdibubuhi materai secukupnya , diberi tanda P1 ;2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kadek Kama Dharma SusilaNo.45/Ist/Skd/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang telah dibubuhi materaisecukupnya, diberi tanda P2 ;3. Fotokopi Kartu Keluarga an.

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan Penetapan inikepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBuleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini mengganti namaanak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/ist/Skd/2013,tertanggal 28 Januari 2013 dari Kadek Ama Dharma Susila menjadiKadek Merdana Yasa;4.

-------------------------------------------M E N E T A P K A N:-------------------------------------

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 221/Ist/Skd.2001 dari semula bernama MIFTAHUN NIZHOM, lahir tanggal 31 Agustus 1989 agar di ubah menjadi nama WAYAN MIFTAHUN NIZHAM, lahir

tanggal 30 Agustus 1989 agar sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah yang dimiliki Pemohon;

Bahwa oleh karena pemohon memiliki Data Akta Kelahiran No.221/Ist/Skd.2001., KTP dengan NIK. 5108053108890001, Kartu Keluarga No.510805311090007 dengan data lainnya dengan nama dan tanggal lahir yangsalah, pemohon bermaksud untuk mengganti / merubah nama dan tanggal lahiragar sesuai dengan Ijazah SD, Mts, dan MA dengan Nama WAYAN MIFTAHUNNIZHAM tanggal lahir 30 AGUSTUS 1989;3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama dan tanggal lahir agar sesuaidengan ijazah SD, Mts, dan MA4.

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng untuk mengubah Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dalamAkta Kelahiran No. 221/Ist/Skd.2001., KTP dengan NIK. 5108053108890001,Kartu Keluarga No. 510805311090007, mengganti menjadi nama WAYANMIFTAHUN NIZHAM lahir tanggal 30 Agustus 1989.4.

untukkepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelahhalaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 218/Padt.P/2019/PNSgr.dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti sSuratsurat berupa fotocopy bukti yang telahbermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:P1 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 221/Ist/Skd

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahirPemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga, KartuTanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 221/Ist/Skd.2001 darisemula bernama MIFTAHUN NIZHOM, lahir tanggal 31 Agustus 1989 agardi ubah menjadi nama WAYAN MIFTAHUN NIZHAM, lahir tanggal 30Agustus 1989 agar sesuai dengan ljazah Madrasah Aliyah yang dimilikiPemohon;3.

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohondalam Akta Kelahiran No. 221/Ist/Skd.2001, KTP dan NIK nomorhalaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 218/Padt.P/2019/PNSgr.5108053108890001, Kartu Keluarga Nomor 510805311090007 dari semulabernama MIFTAHUN NIZHOM, lahir tanggal 31 Agustus 1989 agar di ubahmenjadi nama WAYAN MIFTAHUN NIZHAM, lahir tanggal 30 Agustus 1989agar sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah yang dimiliki

Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Kelurahan Buleleng pada tanggal 14 Agustus 1999, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 51/WNI/Skd.1999, tanggal 25 Agustus 1999, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya; 4.

Kepaniteraan PengadilanNegeri Singaraja pada tanggal 26 Nopember 2015 dalam Register Nomor 542/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suamilstri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu padatanggal 14 Agustus 1999 di Kabupaten Buleleng, dan perkawinanPenggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di KantorCatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Agustus 1999sesuai dengan Akta Perkawinan No. 51/WNI/Skd

ke rumah Orangtuanya (rumah asal) danselama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yangbaik, sehingga Penggugat merasakan bahwa Tujuan PerkawinanPenggugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk Rumah Tanggayang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankanlagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugatdan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan AgamaHindu pada tanggal 14 Agustus 1999 di Kabupaten Buleleng , sesuaidengan Akta Perkawinan No. 51/WNI/Skd

Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada 14Agustus 1999 di Jalan Jelantik Gingsir Gang 20 No.5x KabupatenBuleleng , sesuai dengan Akta Perkawinan No. 51/WNI/Skd.1999tanggal 25 Agustus 1999 putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya ;3.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 51/WNI/Skd.1999, tanggal 25Agustus 1999, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1.;2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.454/Ist/Skd/2003, tanggal 30Desember 2003, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2.;3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.43/lst/Skd/2006, tanggal 30 Januari2006, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3.;Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksisaksi yangmemberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :1.

dan saksi Saksi 2yang masingmasing membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telahmenikah di Kabupaten Buleleng yang dilakukan secara adat dan Agama Hindupada tanggal 14 Agustus 1999;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang telahbersesuaian, memberikan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telahmenikah secara Agama Hindu di Kelurahan Buleleng dan perkawinan tersebuttelah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai denganKutipan Akta Perkawinan No. 51/WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2003 bertempat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 587/WNI/Skd/2009 tanggal 9 September 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -------------------3.

Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1678/Disp/Skd tertanggal 10 September 2009, tetap dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat selaku Ayah kandung, untuk sewak-waktu dapat bertemu dengan anak perempuan tersebut ;-4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,yang telahmelangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 29Oktober 2003, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebutdalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 587/WNI/Skd/2009,tanggal 9September 2009 sess sess2.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2003,bertempat di Kabupaten Buleleng,sebagaimana ersebut dalam kutipan AktaPerkawinan Nomor 587/WNI/Skd/2009,tanggal 9 September 2009,adalahsah dan putus karena perceraian.3.

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.587/WNI/Skd/2009tanggal 9 September 2009, yang telah diberi meteraisecukupnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai denganaslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.1 ;2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.587/WNI/Skd/2009tanggal 9 September 2009, yang telah diberi meteraisecukupnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai denganaslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.2 3.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1678/Disp/Skd/2009tanggal 10 September 2009 yang telah diberi meteraisecukupnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai denganaslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.3 ;4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1664/Disp/Skd/2009tanggal 10 September 2009 yang telah diberi meteraisecukupnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai denganaslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.4 ;5.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1665/Disp/Skd/2009tanggal 10 September 2009 yang telah diberi meteraisecukupnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai denganaslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.5 ;6.

ATEKAN yang diperolah dari warisanorang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor 467/HB/SKD/XII/2006 tanggal27 Desember 2006;5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menanda tangani surat surat atas tanahyang tercatat dalam Register Buku C Desa Nomor 20, Persil Nomor 7,Blok D.IV seluas 196 M2 (bagian dari pemecahan luas tanah seluruhnya2.500 M2) yang terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi,Kabupaten Lamongan atas nama AKEMAD P.

ATEKAN yang diperolah dariwarisan orang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor.467/HB/SKD/XII/2006tanggal 27 Desember 2006;6. Bahwa anak Pemohon ada yang masih belum cukup umur yaitu: 1. FitriaNur Laily Putri, lahir di Lamongan tanggal 15 Desember 2002, dan 2.Rahmad Fajar Nurfianto, lahir di Lamongan tanggal 08 Pebruari 2007;7.

ATEKAN yangdiperolah dari warisan orang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor467/HB/SKD/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 maka perlu Penetapandari Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadabapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan inidan memberikan Penetapan sebagai birikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku iou dari anak yang masih dibawah umur yaitu : 1.

ATEKAN yang diperolah dariwarisan orang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor 467/HB/SKD/XII/2006tanggal 27 Desember 2006;3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Pemohon menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti Surat berupa:1.

Fotokopi Akta Hibah No. 467/HB/SKD/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006,diberi tanda bukti P9;10. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor:STK/2327/XI/TUK.7.2.1/2018, tanggal 16 November 2018, diberi tanda buktiP10;11.Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tanggal 13 Desember 2019, diberitanda bukti P11;Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Lmg12.Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 590/37/41331707/2019tanggal 13 Desember 2019 atas nama Hj.

Sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26 terkait denganSurat Keterangan Domisili (SKD) yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa danmeneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.71573/PP/M.XIA/13/2016tanggal 13 Juni 2016, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atasputusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yangkeliru dan telah mengabaikan

Putusan Nomor 1742/B/PK/PJK/2017Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a. WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melaluiKustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksipengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan ataudilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dandividen;b. WPLN bank; atauc.

Bahwa Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata CaraPenerapan Persetujuan Penghindaran Berganda, antara lainmengatur sebagai berikut:Huruf A angka 7Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN,Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitianapakah SKD mencantumkan jawaban:a. "No" dalam Butir 3 Part IV; ataub. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atauc.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD);3.2.1.3.2.2.3.2.3.Bahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi a quo dengan alasan pada pokoknyamenyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPTMasa PPh Pasal 26;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya

Putusan Nomor 1742/B/PK/PJK/201710.11.disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembalijuga diketahui bahwa pada Part VI angka la "tidakdiketahui jenis penghasilan yang diperoleh(type of income) apakah dividen, bunga atauroyalti";Bahwa Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa persyaratan administratifuntuk menerapkan ketentuan yang diatur dalamP3B tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 4 ayat (3)huruf b PER24 karena SKD tidak diisi denganlengkap;Bahwa Termohon

XXX memiliki Certificate of Domicile (CoD) yang telahdilegalisirMenurut Terbandingbahwa pada saat proses penelitian keberatan sampai dengan SuratPemberitahuan Untuk Hadir disampaikan, Pemohon Banding belummenunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Pada saat penyampaiantanggapan tertulis sesuai dengan Surat Pemohon Banding No.002/SSK/ACC/VI/11 tanggal 6 Juli 2011, Pemohon Banding tidakmenanggapi penggunaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dan tidakmenunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD).

Pemohon Banding barumenyampaikan fotokopi SKD tanggal 12 Juli 2011 dengan tanpadilegalisir oleh KPP tempat domisili.Menurut Pemohon Bandingbahwa walaupun Pemohon Banding tidak menyetujui materi koreksiTerbanding, Pemohon Banding tidak menyetujui penggunaan tarif PPhPasal 26 sebesar 20% karena terdapat SKD atas PT. XXX yang berlakuuntuk Tahun Pajak 2008, dimana SKD tersebut telah dilegalisir olehTerbanding.

Untuk buktinya Pemohon Banding lampirkan SKD tersebut.: Pengertian Dividen dan Saham Bonus.Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf g, memberikan definisi antara lain:Dividen, merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang sahamatau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasiyang diperoleh anggota koperasi termasuk dalam pengertian dividenadalah:1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung,dengan nama dan dalam bentuk apapun,2) pembayaran kembali karena likuidasi yang

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 467/WNI/Skd/2010 tertanggal 07 September 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah ; 4.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 467/WNI/Skd/2010 tertanggal 07 September 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian ;5.

Nomor 279/Pdt.G/2014/PN Sgr tanggal 22Oktober 2014, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal halsebagai berikut :e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal17 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yangHalaman dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2014/PN Sgrdikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan SipilKabupaten Buleleng tertanggal 7 September 2010, No. 467/WNI/Skd

Bapak KetuaPengadilan Negeri Singaraja, berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat padahari sidang yang akan ditentukan, selanjutnya memeriksa dan kemudian menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di KabupatenBuleleng pada tanggal 17 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan tertanggal 7 September 2010, Nomor : 457/WNI/Skd

/2010yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan SipilKubupaten Buleleng, adalah sah ;Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng,pada tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan tertanggal 7 September 2010, No. 467/WNI/Skd/2010yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian ;Menyetakan hukum bahwa satusatunya anak perempuan

O1/Ist/Skd/2012 tertanggal 06 Januari2011, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberimeterai yang cukup, kemudian diberi tanda P2 ;3 Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Adat, tertanggal 13 Juni 2013, yang setelahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup,kemudian diberi tanda P3 ;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P 1 sampai dengan P 3 tersebutdiatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surattersebut

, bahwa sebagaimana fakta fakta yang telah diuraikan diatas yaituberdasarkan keterangan kedua orang saksi bukti bukti surat yang diajukan olehPenggugat, dimana keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian yangmenerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu yangdipuput oleh Jro mangkudi Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Desember 2009, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 467/WNI/Skd

Ltd yang beralamat/domisili di 14LSC, 2" floor, Pushp Vihar, Medangir, New Delhi 110062;bahwa domisili ini berbeda dengan alamat lawan transaksi Pemohon Banding sesuaidengan purchase & sales agreement yang mencantumkan Frigoglass India Private LimitedPlot No.26A, Sector 3 IMT Manesar, Gurgaon 122050 Haryana State India;bahwa Terbanding berpendapat bahwa SKD yang diterbitkan otoritas Pajak India tersebutbelum menunjukkan informasi yang sama dengan status lawan transaksi PemohonBanding, sehingga belum

dapat diyakini bahwa SKD tersebut menunjuk pihak lawantransaksi Pemohon Banding;bahwa menurut Pemohon Banding biaya commission to Inter Coy termasuk dalamkategori Laba Usaha (Business Profit) yang diatur dalam Pasal 7 PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara terkait, misalnya India.Pasal 7 P3B tersebut menegaskan bahwa laba suatu perusahaan yang berkedudukan disuatu Negara pihak pada Persetujuan (dalam hal ini India) hanya akan dikenakan pajak diNegara itu, kecuali

SE03/PJ.101/1996 tersebut di atas, WPLN yang menerima commission dari Pemohon Bandingtelah memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Pemohon Banding telah menyerahkancopy SKD tersebut kepada Pemeriksa;bahwa dari hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis dapat meyakini bahwapembayaran kepada Frigoglass India adalah merupakan business income bagipenerimanya, oleh karena itu pemotongan PPh Pasal 26 harus memperhatikan ketentuandalam tax treaty terkait;bahwa mengenai perbedaan penyebutan

Dari dokumen tersebut nampak bahwa pihakKingloc Comm yang merupakan perusahaan dari Australia telah sepakat untukmenyediakan jasa pemasaran (Marketing Support Services) atas kegiatan penjualanPemohon Banding di Australia;bahwa Pemohon Banding menunjukkan salinan SKD (2 buah) atas nama KinglocCommercial Equipment Ltd yang diterbitkan oleh otoritas pajak Australia yang berlakuuntuk:1. 8 Sept 2006 s/d 7 Sept 20072. 1 Sept 2007 s/d 31 Agustus 2008bahwa Pemohon Banding menunjukkan journal voucher yang

SE03/PJ.101/1996 tersebut di atas, Kingloc telah memiliki SKD dan Pemohon Banding telahmenyerahkan copy SKD tersebut kepada Pemeriksa;bahwa biaya operational cost Kingloc yang Pemohon Banding bayarkan tersebutmerupakan penghasilan bagi Kingloc termasuk dalam kategori Laba Usaha (BusinessProfit) yang diatur dalam Pasal 7 P3B antara Indonesia dan Australia.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Zendri Syah bin Sahimin SKD) terhadap Penggugat (Eva Juliana binti Suleman);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00(tiga ratus empat puluh ribu rupiah):

:1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 1998, di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 02 Pebruari 2001 sesuai dengan Akta Perkawinan No 22/WNI/Skd

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawahRegister Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 08 Januari 2015, telah mengemukakanhalhal sebagai berikut :Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkanperkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 1998 diKabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telahdicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 02 Pebruari2001 sesuai dengan Akta Perkawinan No 22/WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahdilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 20 Nopember1998, di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugattersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng padatanggal 02 Pebruari 2001 sesuai dengan Akta Perkawinan No 22/WNI/Skd.2001putus karena Perceraian;3.

alasanyang sah, dan pada tanggal 03 Pebruari 2015 Tergugat mengirimkan surat tidak akandatang menghadiri persidangan ke Pengadilan dan menyerahkan segala sesuatu putusankepada Majelis Hakim sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan danPenggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya, penggugattelah mengajukan suratsurat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai denganaslinya, berupa :e Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/WNI/Skd

.2001 tertanggal 02Pebruari 2001, antara Dewa putu Suardika dan Ni Putu Kristini, sesuai denganaslinya yang diberi tanda bukti P1;e Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/Ist/Skd.2001 tertanggal 21Pebruari 2001, atas nama Anak pertama penggugat dan tergugat, sesuai denganaslinya yang diberi tanda bukti P2;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 906/Ist/Skd./2008 tertanggal 25Agustus 2008, atas nama Desak Kadek Vitri Santini, sesuai dengan aslinya yangdiberi tanda bukti P3;Foto copy Kartu Keluarga

perkawinan Pengggat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinanyang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No.1Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan yakni adanyabukti P.1 yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinanya secara Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2012 di Kabupaten Buleleng , dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 3 April 2013 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 234 / WNI/Skd/2013 , putus karena perceraian ; 4.

Sgr.Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil KabupatenBuleleng pada tanggal 3 April 2013 sesuai dengan Akta Perkawinan No.234 / WNI/Skd/2013 ;Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak di karuniaianak ;Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis dan rukun rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istrilainnya ;Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran

ditentukan dansetelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahdilangsungkan perkawinanya secara Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2012 diKabupaten Buleleng , dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebuttelah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 3 April 2013sesuai dengan Akta Perkawinan No. 234 / WNI/Skd

putusan, maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secaraAgama Hindu serta telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 234/WNI/Skd

sah di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P2serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi maka dapat diperoleh fakta faktasebagai berikut :1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di KabupatenBuleleng, pada tanggal 17 Juli 2012, perkawinan Penggugat dan Tergugat telahdidaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan KutipanAkta perkawinan No.234/WNI/Skd

Sgr.Menimbang bahwa dari bukti P1 s/d P2 serta keterangan saksisaksi telahdiperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Buleleng,pada tanggal 17 Juli 2012, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan diKantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta perkawinanNo.234/WNI/Skd/2013, tanggal 3 April 2013;Menimbang, bahwa di persidangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkanbahwa