Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 April 2005, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 408/WNI/Skd/2010, tertanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian ;4.

Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatan tanggal 09 Pebruari2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singarajapada tanggal 14 Pebruari 2017 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Sgr,telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di KabupatenBuleleng, pada tanggal 10 April 2005, yang sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor: 408/WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diKabupaten Buleleng, pada tanggal 10 April 2005, yang sesuai denganKutipan Akta Perkawinan Nomor : 408/WNI/Skd/2010, tertanggal 19Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya ;3.

Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 408/WNI/Skd/2010 Atas namaPENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 19 Agustus 2010 sesuai denganaslinya diberi tanda bukti P1;2. Fotokopy Kartu Keluarga No. 5108050302100015 atas nama Kepala KeluargaPENGGUGAT Tanggal 18 Pebruari 2015 sesuai dengan aslinya diberi tandabukti P2;3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108LU070820140131 atas namaANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tanggal 7 Agustus 2014sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P3;4.

Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1414/Disp/Skd/2010 atas nama ANAKPERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tanggal 19 Agustus 2010 sesuaidengan aslinya diberi tanda bukti P4.Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut Penggugat telahmenghadapkan saksisaksi yaitu :1.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diKabupaten Buleleng, pada tanggal 10 April 2005, yang sesuai denganKutipan Akta Perkawinan Nomor : 408/WNI/Skd/2010, tertanggal 19 Agustus2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian ;4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat yang bernama : 1.

Akta PPAT Hibah Tanggal 10 Nopember 2010 Nomor 208 / HB /SKD / 2010 tersebut di dasarkan pada Letter C Desa Sumberejonomor : 1072 atas nama PARDI CS telah dinyatakan Batal Demi Hukumdan dianggap tidak pernah ada waris kepada PARDI CS ;; 4.2.2.

Tanah Sengketakepada ABDUL HAMID ( Tergugat VI) sehingga Jual Beli Tanah Sengketasebagaimana Akta Jual Beli PPAT Nomor : 234 / JB / XII / SKD / 2010adalah juga ikut Batal Demi Hukum dan dianggap tidak pernah ada ; Bahwa karena Akta Jual Beli PPAT Nomor : 234 / JB / XII / SKD / 2010BATAL DEMI HUKUM , maka jual beli sebagian tanah sengketa yangterjadi antara Tergugat VI ( ABDUL HAMID ) dengan Tergugat VII(ANDIK SUPRIYADI ) sebagaimana : Akta Jual beli PPAT Semenetara Nomor 92 / 2014 tanggal 17 Maret

Menyatakan Akita PPAT HIBAH Tanggal 10 Nopember 2010Nomor 208 /HB/ SKD / 2010 dihadapan TURUT TERGUGAT dengan disaksikan oleh Turut Tergugat Ill selaku Kepala DesaSumberjo dari alamrhum PARDI CS kepada :BAMBANG HARIYANTO ( Tergugat!

) MARIYAM ( Tergugat ll ) SUWARNO ( Tergugat Ill) SUTAJI ( TergugatIV ) MARIYATI ( Tergugat V )juga ikut Batal Demi Hukum dan dianggap tidak pernah ada karena AktaPPAT Hibah Tanggal 10 Nopember 2010 Nomor 208 / HB / SKD / 2010didasarkan pada Letter C Desa Sumberejo nomor : 1072 atas nama PARDICS telah dinyatakan Batal Demi Hukum dan dianggap tidak pernah adawaris mewaris dari alm.

Selaku Kepala Desa Sumberejo ( Turut Tergugat IV ) BatalDemi Hukum dan dianggap tidak pernah ada karena didasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor : 234 / JB/ XII / SKD / 2010telah = dinyatakan BATAL DEMI HUKUM ;Menyatakan jual beli sebagian Tanah Sengketa yang terjadi antaraTergugat , Il, Ill, IV, dan V dengan Tergugat VIl ( ANDIKSUPRIYADI ) sebagaimana Akta Jual beli PPAT SemenetaraNomor 91/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.

ATEKAN yang diperolah dari warisanorang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor 467/HB/SKD/XII/2006 tanggal27 Desember 2006;5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menanda tangani surat surat atas tanahyang tercatat dalam Register Buku C Desa Nomor 20, Persil Nomor 7,Blok D.IV seluas 196 M2 (bagian dari pemecahan luas tanah seluruhnya2.500 M2) yang terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi,Kabupaten Lamongan atas nama AKEMAD P.

ATEKAN yang diperolah dariwarisan orang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor.467/HB/SKD/XII/2006tanggal 27 Desember 2006;6. Bahwa anak Pemohon ada yang masih belum cukup umur yaitu: 1. FitriaNur Laily Putri, lahir di Lamongan tanggal 15 Desember 2002, dan 2.Rahmad Fajar Nurfianto, lahir di Lamongan tanggal 08 Pebruari 2007;7.

ATEKAN yangdiperolah dari warisan orang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor467/HB/SKD/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 maka perlu Penetapandari Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadabapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan inidan memberikan Penetapan sebagai birikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku iou dari anak yang masih dibawah umur yaitu : 1.

ATEKAN yang diperolah dariwarisan orang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor 467/HB/SKD/XII/2006tanggal 27 Desember 2006;3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Pemohon menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti Surat berupa:1.

Fotokopi Akta Hibah No. 467/HB/SKD/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006,diberi tanda bukti P9;10. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor:STK/2327/XI/TUK.7.2.1/2018, tanggal 16 November 2018, diberi tanda buktiP10;11.Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tanggal 13 Desember 2019, diberitanda bukti P11;Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Lmg12.Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 590/37/41331707/2019tanggal 13 Desember 2019 atas nama Hj.

Skd)..............006TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 4 Juli 2011 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register perkara Nomor:09 /Pdt.G /2011 /PN Skd tanggal 04 Juli 2011, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat,dengan mengemukakan dalildalil gugatan sebagai berikut:Adapun alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah:1 Bahwa Tergugat telah menerima titipan uang dan Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,(seratus dua

Skd)............6552011, dibawah Nomor Register 33/PIT.SK/2011/PN.Skd., sedangkan dari pihak Tergugat,Tergugat datang menghadap sendiri, namun selanjutnya pada persidangan yang ke3 (ketiga),Tergugat hadir dengan menunjuk Kuasa Tergugat, yaitiu YOESRON EFFENDI, S.H., paraAdvokat yang berkantor di Jalan Tamin No.58 Kel.

Skd)............648 nitSepeda Motor Merk Mio warna merah, BE 8981 PJ, No. Rangka MH314D0039K511440, No.1 UniMesin 14D 511868, No. BPKB 0126592F An.

Skd)............668Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan kedua, yaituApakah barangbarang dari isi rumah Tergugat sebagaimana terinci dalam suratgugatan yang telah diambil oleh Penggugat, adalah sah sebagai sebagian jaminan agarTergugat mengembalikan hutanghutangnya kepada Penggugat?

Skd)............648Perincian Biaya :YUSRIZAL, S.H., M.H. Pendaftaran gugatan Rp. 30.000, Biaya Panggilan Rp. 640.000, Biaya kirim Pos Rp. 79.200, Materai Rp. 6.000, Redaksi Rp. 5.000, Leges Rp. 3.000,Jumlah Rp. 763.200,

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLNHalaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 193/B/PK/PJK/20178.4.8.5.8.6.8.7.kepada Pemotong/Pemungut Pajak : disampaikan sebelumberakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untukmasa pajak terutangnya pajak.Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER61/PJ/2009 disebutkan:1) "SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkandalam Lampiran

dari Negara mitraP3B dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan;Bahwa SKD tersebut tertanggal 01 Desember 2010 (untuk SPTMasa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2010), dandisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)pada tanggal 18 Oktober 2011 (pada saat SPT Masa PPh Pasal23/26 Pembetulan disampaikan).

Apabila melihat tanggal SKD,maka SKD tersebut tidak dapat digunakan untuk SPT Masa Januari2010 karena batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26masa pajak Januari 2010 sesusai dengan ketentuan Pasal 3 ayat(3) huruf a UndangUndang KUP adalah tanggal 20 Februari 2010,sehingga apabila melihat tanggal penyampaian SKD, maka SKDtersebut tidak dapat dipertimbangkan.Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2011 TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) menyampaikan SPTMasa PPh Pasal 23/26 Pembetulan

II dan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) melampirkan SKD tertanggal 22Januari 2010.

Tanggal SKD yang berbedabeda ini membuktikanbahwa data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) tidak dapat diyakini kebenarannya.Bahwa berdasarkan fakta di atas dan karena SKD diberikan setelahbatas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur JenderalHalaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 193/B/PK/PJK/20178.8.8.9.8.10.8.11.8.12.Pajak Nomor PER61/PJ/2009, maka SKD tersebut tidak berlakudan tidak dapat dipertimbangkan;Bahwa mengenai pertanyaan Majelis apakah Peraturan

SKD No. 043/Pers/2002 tanggal 08 April 2002 tentang Pemberhentian danPenetapan PejabatPejabat Struktural PT Sucofindo (Persero) ;dst"d.

SKD No. 043/Pers/2002 tanggal 842002 tentang Pemberhentian dan PenetapanPejabatPejabat Sruktural PT.Sucofindo ;c.

SKD No. 051/Pers/2002 tanggal 852002 tentang Penetapan Pegawai Pada PosisiJabatan Specialist / Office PT.Sucofindo (Persero) (lihat Memperhatikan butir 3)(Bukti P6)Bahwa faktanya berdasarkan SKD No.098/Pers/2002 tgl 2082002 besaranpenghasilan yang diterima Penggugat bulan Juli 2002 adalah sebesar Rp.5.098.300 (limajuta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), lebih kecil/berkurang jebesarRp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) dari penghasilan Penggugat bulan Juni 2002.Bahwa faktanya penetapan

SKD No.043/Pers/2002 tanggal 08 April 2002 ;b. SKD No.051/Pers/2002 tanggal 8 Mei 2002 ;Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2011c.

Bahwa halyang paling pokok dari gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan ganti rugi dariTergugat terhadap adanya kekurangan gaji yang diterima oleh Penggugat setelahdiberlakukannya SKD No. 098/Pers/2002 tanggal 20 8 2002 in casu dan yang benaradalah Surat Keputusan Direksi No. 096/Pers/2002 tanggal 20 Agustus 2002 (SKD 096)(bukti T1) dari semula sebesar Rp. 5.998.300.

:1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 1998, di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 02 Pebruari 2001 sesuai dengan Akta Perkawinan No 22/WNI/Skd

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawahRegister Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 08 Januari 2015, telah mengemukakanhalhal sebagai berikut :Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkanperkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 1998 diKabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telahdicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 02 Pebruari2001 sesuai dengan Akta Perkawinan No 22/WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahdilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 20 Nopember1998, di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugattersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng padatanggal 02 Pebruari 2001 sesuai dengan Akta Perkawinan No 22/WNI/Skd.2001putus karena Perceraian;3.

alasanyang sah, dan pada tanggal 03 Pebruari 2015 Tergugat mengirimkan surat tidak akandatang menghadiri persidangan ke Pengadilan dan menyerahkan segala sesuatu putusankepada Majelis Hakim sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan danPenggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya, penggugattelah mengajukan suratsurat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai denganaslinya, berupa :e Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/WNI/Skd

.2001 tertanggal 02Pebruari 2001, antara Dewa putu Suardika dan Ni Putu Kristini, sesuai denganaslinya yang diberi tanda bukti P1;e Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/Ist/Skd.2001 tertanggal 21Pebruari 2001, atas nama Anak pertama penggugat dan tergugat, sesuai denganaslinya yang diberi tanda bukti P2;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 906/Ist/Skd./2008 tertanggal 25Agustus 2008, atas nama Desak Kadek Vitri Santini, sesuai dengan aslinya yangdiberi tanda bukti P3;Foto copy Kartu Keluarga

perkawinan Pengggat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinanyang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No.1Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan yakni adanyabukti P.1 yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/WNI/Skd

Ekspor (61019911) Rp 8.523.886.020,002 Biaya Konsultan/Trade Mark (61019958) Rp = 725.393.508,00a Biaya Penjualan Hak Patent (61019950) Rp 881.530.906,00Jumlah Rp 10.130.810.434,00Koreksi Biaya Penjualan Ekspor sebesar Rp.8.523.886.020,00Menurut bahwa dari bukti tersebut diketahui bahwa pengeluaran tersebut untuk pembayaran staf diTerbanding Vietnam, Terbanding berpendapat pengeluaran tersebut termasuk dalam kategori jasaperdagangan sehingga termasuk objek PPh Pasal 26, sedangkan terkait dokumen SKD

Sesuaidengan penjelasan Pemohon Banding bahwa biaya tersebut merupakan biaya atas transaksidengan pihak luar negeri yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri;Menurut bahwa biaya ini merupakan biaya atas transaksi dengan pihak luar negeri yang merupakanPemohon Subjek Pajak Luar Negeri dan pihak lawan transaksi sudah menyerahkan SKD tertanggal 31Banding Agustus 2006 dan selanjutnya SKD tersebut sudah Pemohon Banding sampaikan kepadaTerbanding;Menurut Majelis bahwa berdasarkan penelirian Majelis terhadap

Laporan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Penelitian Keberatan diketahui bahwa Terbanding mengkoreksi Biaya Konsultan/Trade Marksebesar Rp.725.393.508,00 yang merupakan pembayaran kepada Rouse & Co InternationalLtd. di United Kingdom yang merupakan pembayaran untuk biaya renewal trade mark danlegal action;bahwa menurut Terbanding, untuk mengetahui bahwa lawan transaksi termasuk dalampenduduk negara treaty partner, maka diperlukan CoD/SKD dari lawan transaksi.

Pada saatpemeriksaan Pemohon Banding menunjukkan SKD tertanggal 31 Agustus 2006;bahwa Pemohon Banding membenarkan bahwa Rouse & Co International Ltd. di UnitedKingdom adalah subyek pajak luar negeri, namun untuk itu Pemohon Banding telahmenyampaikan SKD tertanggal 31 Agustus 2006 atas nama Rouse & Co International Ltd. diUnited Kingdom kepada Terbanding.

Pengajuan SKD tersebut dilakukan sehubungan dengan 1).3) adanya P3B antara Indonesia dan United Kingdom yang telah diratifikas1;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa benar pembayaran biayalkonsultan/Trade Mark dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Rouse & Co International Ltd,di United Kingdom yang merupakan Subyek Pajak Luar Negeri;bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal29 Maret 1996, tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran

Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Kelurahan Buleleng pada tanggal 14 Agustus 1999, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 51/WNI/Skd.1999, tanggal 25 Agustus 1999, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya; 4.

Kepaniteraan PengadilanNegeri Singaraja pada tanggal 26 Nopember 2015 dalam Register Nomor 542/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suamilstri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu padatanggal 14 Agustus 1999 di Kabupaten Buleleng, dan perkawinanPenggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di KantorCatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Agustus 1999sesuai dengan Akta Perkawinan No. 51/WNI/Skd

ke rumah Orangtuanya (rumah asal) danselama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yangbaik, sehingga Penggugat merasakan bahwa Tujuan PerkawinanPenggugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk Rumah Tanggayang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankanlagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugatdan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan AgamaHindu pada tanggal 14 Agustus 1999 di Kabupaten Buleleng , sesuaidengan Akta Perkawinan No. 51/WNI/Skd

Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada 14Agustus 1999 di Jalan Jelantik Gingsir Gang 20 No.5x KabupatenBuleleng , sesuai dengan Akta Perkawinan No. 51/WNI/Skd.1999tanggal 25 Agustus 1999 putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya ;3.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 51/WNI/Skd.1999, tanggal 25Agustus 1999, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1.;2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.454/Ist/Skd/2003, tanggal 30Desember 2003, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2.;3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.43/lst/Skd/2006, tanggal 30 Januari2006, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3.;Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksisaksi yangmemberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :1.

dan saksi Saksi 2yang masingmasing membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telahmenikah di Kabupaten Buleleng yang dilakukan secara adat dan Agama Hindupada tanggal 14 Agustus 1999;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang telahbersesuaian, memberikan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telahmenikah secara Agama Hindu di Kelurahan Buleleng dan perkawinan tersebuttelah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai denganKutipan Akta Perkawinan No. 51/WNI/Skd

XXX memiliki Certificate of Domicile (CoD) yang telahdilegalisirMenurut Terbandingbahwa pada saat proses penelitian keberatan sampai dengan SuratPemberitahuan Untuk Hadir disampaikan, Pemohon Banding belummenunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Pada saat penyampaiantanggapan tertulis sesuai dengan Surat Pemohon Banding No.002/SSK/ACC/VI/11 tanggal 6 Juli 2011, Pemohon Banding tidakmenanggapi penggunaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dan tidakmenunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD).

Pemohon Banding barumenyampaikan fotokopi SKD tanggal 12 Juli 2011 dengan tanpadilegalisir oleh KPP tempat domisili.Menurut Pemohon Bandingbahwa walaupun Pemohon Banding tidak menyetujui materi koreksiTerbanding, Pemohon Banding tidak menyetujui penggunaan tarif PPhPasal 26 sebesar 20% karena terdapat SKD atas PT. XXX yang berlakuuntuk Tahun Pajak 2008, dimana SKD tersebut telah dilegalisir olehTerbanding.

Untuk buktinya Pemohon Banding lampirkan SKD tersebut.: Pengertian Dividen dan Saham Bonus.Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf g, memberikan definisi antara lain:Dividen, merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang sahamatau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasiyang diperoleh anggota koperasi termasuk dalam pengertian dividenadalah:1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung,dengan nama dan dalam bentuk apapun,2) pembayaran kembali karena likuidasi yang

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Desember 2005 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 337/WNI/Skd/2005, tanggal 19 Desember 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3.

Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datangmenghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telahditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan agamaHindu di Kabupaten Buleleng, tanggal 5 Desember 2005 sesuai dengan AktaPerkawinan Nomor 337/WNI/Skd

Atasgugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukanbukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 337/WNI/Skd/2005, tanggal 19Desember 2005, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1.;2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 620/Um/Skd/2006, tanggal 30 Oktober2006, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2.;3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 154/Ist/Skd/

bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orangsaksi yakni saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan, lebih dahuludiberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya tersebut;Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinanyang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat danAgama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Desember 2005 sesuai dengankutipan akta perkawinan No. 337/WNI/Skd

dengan uraian pertimbangan hukum diatas, gugatanPenggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;Memperhatikan, UndangUndang No 1 Tahun 1974, Pasal 19 PeraturanPemerintah No 9 Tahun 1975 dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilaksanakan menurut adat danAgama Hindu di Kabupaten Bulelengpada tanggal 5 Desember 2005 sesuaidengan kutipan akta perkawinan No.337/WNI/Skd

Sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26 terkait denganSurat Keterangan Domisili (SKD) yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa danmeneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.71573/PP/M.XIA/13/2016tanggal 13 Juni 2016, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atasputusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yangkeliru dan telah mengabaikan

Putusan Nomor 1742/B/PK/PJK/2017Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a. WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melaluiKustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksipengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan ataudilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dandividen;b. WPLN bank; atauc.

Bahwa Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata CaraPenerapan Persetujuan Penghindaran Berganda, antara lainmengatur sebagai berikut:Huruf A angka 7Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN,Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitianapakah SKD mencantumkan jawaban:a. "No" dalam Butir 3 Part IV; ataub. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atauc.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD);3.2.1.3.2.2.3.2.3.Bahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi a quo dengan alasan pada pokoknyamenyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPTMasa PPh Pasal 26;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya

Putusan Nomor 1742/B/PK/PJK/201710.11.disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembalijuga diketahui bahwa pada Part VI angka la "tidakdiketahui jenis penghasilan yang diperoleh(type of income) apakah dividen, bunga atauroyalti";Bahwa Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa persyaratan administratifuntuk menerapkan ketentuan yang diatur dalamP3B tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 4 ayat (3)huruf b PER24 karena SKD tidak diisi denganlengkap;Bahwa Termohon

) atas nama NSIMG yangdisampaikan Pemohon Banding tidak dapat diberlakukan di tahun 2006 dengan alasanbahwa SKD tersebut telah melewati 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli SKD kepada pihak yangberkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikanfotokopi SKD tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatpihak yang membayar penghasilan terdaftar;b Asli SKD tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untukmenerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlakuantara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luarnegeri tersebut;Dalam

Kepala KPP yangmelegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya;c SKD tidak diperlukan bagi bankbank atau lembagaIembaga keuangan yangsecara tegas disebut dalam P3B yang bersangkutan.

(Surat Keterangan Domisili) yang sah dari otoritas PajakAmerika Serikat;20.Bahwa sesuai dengan data dan fakta serta peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana telah disebutkan di atas maka berdasarkan hal tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat: Bahwa SKD atas nama NU Skin International Management Group Inc terbit29 Juni 2006;e Bahwa dalam penelitian SKD tersebut diketahui bahwa tahun berlakunyaSKD tersebut adalah untuk Tahun Pajak 2005;e Bahwa berdasarkan hal

Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2013e Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding)berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak melakukan penelitian secara mendalamterhadap datadata atau fakta dalam persidangan khususnya mengenai informasi yangterdapat dalam SKD yang dinyatakan secara jelas dan nyata bahwa SKD tersebut untukTahun Pajak 2005 sedangkan pembayaran jasa manajemen atau servis sebesar Rp1.102.814.529,00 tersebut dilakukan pada tahun 2006;21 Bahwa berdasarkan uraian tersebut

Putusan Nomor 1740/B/PK/PJK/2017Pasal 4 Ayat (1)Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahformulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran II FormDGT1 atau Lampiran III FormDGT 2 Peraturan Direktur JenderalPajak ini;Pasal 4 Ayat (2)Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a.

Putusan Nomor 1740/B/PK/PJK/2017Pasal 5 ayat (1)SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkandalam Lampiran Il Form DGT 1 yang disampaikan kepadaPemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktupenyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak,tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B;Pasal 9 ayat (1)Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotocopi SKDyang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;2.4.

Bahwa Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata CaraPenerapan Persetujuan Penghindaran Berganda, antara lainmengatur sebagai berikut:Huruf A angka 7Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN,Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitianapakah SKD mencantumkan jawaban:a. "No" dalam Butir 3 Part IV; ataub. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atauc.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD);3.2.1.aie3.2.3.Bahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi a quo dengan alasan pada pokoknyamenyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPTMasa PPh Pasal 26;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapatantara

sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 4 ayat (3)huruf b PER24 karena SKD tidak diisi denganlengkap;Bahwa Termohon Peninjauan Kembalimelampirkan fotokopi COD yang sama sebanyak12 kali untuk masingmasing pelaporan SPT MasaPPh Pasal 23/26 Masa Januari s.d.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinanya secara Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2012 di Kabupaten Buleleng , dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 3 April 2013 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 234 / WNI/Skd/2013 , putus karena perceraian ; 4.

Sgr.Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil KabupatenBuleleng pada tanggal 3 April 2013 sesuai dengan Akta Perkawinan No.234 / WNI/Skd/2013 ;Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak di karuniaianak ;Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis dan rukun rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istrilainnya ;Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran

ditentukan dansetelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahdilangsungkan perkawinanya secara Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2012 diKabupaten Buleleng , dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebuttelah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 3 April 2013sesuai dengan Akta Perkawinan No. 234 / WNI/Skd

putusan, maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secaraAgama Hindu serta telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 234/WNI/Skd

sah di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P2serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi maka dapat diperoleh fakta faktasebagai berikut :1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di KabupatenBuleleng, pada tanggal 17 Juli 2012, perkawinan Penggugat dan Tergugat telahdidaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan KutipanAkta perkawinan No.234/WNI/Skd

Sgr.Menimbang bahwa dari bukti P1 s/d P2 serta keterangan saksisaksi telahdiperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Buleleng,pada tanggal 17 Juli 2012, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan diKantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta perkawinanNo.234/WNI/Skd/2013, tanggal 3 April 2013;Menimbang, bahwa di persidangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkanbahwa

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2003 bertempat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 587/WNI/Skd/2009 tanggal 9 September 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -------------------3.

Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1678/Disp/Skd tertanggal 10 September 2009, tetap dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat selaku Ayah kandung, untuk sewak-waktu dapat bertemu dengan anak perempuan tersebut ;-4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,yang telahmelangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 29Oktober 2003, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebutdalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 587/WNI/Skd/2009,tanggal 9September 2009 sess sess2.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2003,bertempat di Kabupaten Buleleng,sebagaimana ersebut dalam kutipan AktaPerkawinan Nomor 587/WNI/Skd/2009,tanggal 9 September 2009,adalahsah dan putus karena perceraian.3.

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.587/WNI/Skd/2009tanggal 9 September 2009, yang telah diberi meteraisecukupnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai denganaslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.1 ;2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.587/WNI/Skd/2009tanggal 9 September 2009, yang telah diberi meteraisecukupnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai denganaslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.2 3.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1678/Disp/Skd/2009tanggal 10 September 2009 yang telah diberi meteraisecukupnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai denganaslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.3 ;4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1664/Disp/Skd/2009tanggal 10 September 2009 yang telah diberi meteraisecukupnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai denganaslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.4 ;5.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1665/Disp/Skd/2009tanggal 10 September 2009 yang telah diberi meteraisecukupnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai denganaslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.5 ;6.

li>Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang sah,dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan AgamaHindu di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan SukasadaKabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2003 yang dipuput olehJro mangku Ketut Trima, dengan Nomor : 85/WNI/Skd/2006, tertanggal 10Mei 2006 perkawina tersebut sudah didaftarkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;2.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antarapenggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat agama hinduHindu di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan SukasadaKabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2003 yang dipuput olehJro mangku Ketut Trima, dengan Nomor : 85/WNI/Skd/2006, tertanggal 10Mei 2006 perkawina tersebut sudah didaftarkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dinyatakan sah danputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

menyatakan tidak ada hal halyang diajukan lagi dan mohon putusan;Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pat.G/2020/PN Sgr.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat secara Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Dinas Dajan Margi DesaSilangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 26September 2003 yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Trima, dengan Nomor :85/WNI/Skd

Bukti P1 ; fotokopi Akta Perkawinan No. 85/WNI/Skd/2006 tanggal 10Mei 2006, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya2. Bukti P2 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 179/Ist/Skd/2006 atasnama Ni Putu Risma Diami, tertanggal 7 Juni 2010, setelah dicocokkansesuai dengan aslinya ;3. Bukti P3: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Made SeptaDiama, tertanggal 19 September 2007, setelah dicocokkan sesuai denganaslinya;4.

Menyatakan bahwa bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugatyang dilangsungkan secara adat agama hindu Hindu di Banjar Dinas DajanMargi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng padatanggal 26 September 2003 yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Trima,dengan Nomor : 85/WNI/Skd/2006, tertanggal 10 Mei 2006 perkawinatersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;4.

III FormDGT 2 Peraturan Direktur JenderalPajak ini;Pasal 4 Ayat (2)Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD);3.2.1.3.2.2.Bahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi aquo dengan alasan pada pokoknyaHalaman 27 dari 35 halaman.

Putusan Nomor1735/B/PK/PJK/2017menyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPTMasa PPh Pasal 26;3.2.3.

Bahwa berdasarkan penelitian PemohonPeninjauan Kembali atas COD/SKD yangdisampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembalijuga diketahui bahwa pada Part VI angka la "tidakdiketahui jenis penghasilan yang diperoleh(type of income) apakah dividen, bunga atauroyalti";Bahwa Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa persyaratan administratifuntuk menerapkan ketentuan yang diatur dalamP3B tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 4 ayat (3)huruf b PER24karena SKD tidak diisi

DesemberTahun 2011;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) hurufe PER24maka setiap SKD wajib disampaikansebelum berakhirnya batas waktu penyampaianuntuk masingmasing SPT Masa untuk masa pajakterutangnya pajak karena terdapat jumlah danHalaman 31 dari 35 halaman.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Wanagiri pada tanggal 27 Nopember 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/WNI/Skd/Am/2012, tertanggal 9 Maret 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami Istri, yangtelah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu,di Desa Wanagiri, tanggal 27 Nopember 2007, perkawinan Penggugat danTergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta PerkawinanNo.30/WNI/Skd/Am/2012, tanggal 9 Maret 2012 ;2.

untuk diperiksa padahari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Wanagiri,tanggal 27 Nopember 2007, perkawinan Penggugat dan Tergugat telahdicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng sesuai dengan Akta = PerkawinanNo.30/WNI/Skd

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 30/WNI/Skd/Am/2012, tertanggal9 Maret 2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, kemudian diberitanda P1;Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgr2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108050106080059, tertanggal 27022012 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, kemudian diberi tandaP2 ;3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 979/Disp/Skd/2013 tertanggal 24Juni 2013 atas nama ANAK, kemudian diberi tanda P3 ;4.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di DesaWanagiri pada tanggal 27 Nopember 2007, sebagaimana Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 30/WNI/Skd/Am/2012, tertanggal 9 Maret 2012adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan hukum anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yangbernama : ANAK, lakilaki, lahir di Wanagiri tanggal 10 Maret 2009sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 979/Disp/Skd/2013 tertanggalHalaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgr24 Juni 2013, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugatdengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibukandungnya untuk sewaktuwaktu bertemu dengan anaknya tersebutuntuk memberikan kasih sayangnya ;5.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pengugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 Juni 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/WNI/Skd/2007, tertanggal 4 September 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

., telah mengajukangugatan sebagai berikut:1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, padatanggal 21 Juni 2005 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 188 / WNI/Skd / 2007 tertanggal 4 September 2007 ;Halaman dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN.

mungkin dapat bersatu kembali sepertilayaknya pasangan suami istri ;Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikianadanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali,Maka dengan sangatterpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian PadaPengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telahdilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 Juni2005 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 188 / WNI / Skd

tersebut diatas penggugat mohon kepada yangterhormat Bapak Ketua Pengdilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihakdi depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yangdilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng,pada tanggal 21 Juni2005 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 188 / WNI / Skd

dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secaraAdat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 Juni 2005 sertatelah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/WNI/Skd

persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterimasebagai alat bukti yang sah di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P3serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi maka dapat diperoleh fakta faktasebagai berikut :1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkanperkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 Juni2005 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/WNI/Skd