Ditemukan 11109 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3381/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — PT INDO CAFCO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117716.99/2017/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 28 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:1. bahwa berdasarkan latar belakang serta alasan dan dasar hukumPenggugat, terbukti bahwa penerbitan STP
    Putusan Nomor 3381/B/PK/Pjk/2019tertanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp59.354.747,00 tersebut tidak tepatdan harus dibatalkan;2. bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan gugatan Penggugatdengan memberikan putusan yang membatalkan STP No.00219/107/14/058/16 tertanggal 4 Agustus 2016 tersebut;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak
    NomorPUT117716.99/2017/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 28 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorS4307/WPJ.07/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang PengembalianPermohonan Kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Tidak Benar Masa PajakDesember 2014 Nomor 00219/107/14/058/16 tanggal 4 Agustus 2016, atasnama: PT Indo Cafco, NPWP 01.868.999.2058.000
    tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:S4307/WPJ.07/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang PengembalianPermohonan Kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak(STP
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor: S4307/WPJ.07/2017 tanggal 3 Oktober 2017tentang Pengembalian Permohonan Kedua Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai yangTidak Benar Masa Pajak Desember 2014 Nomor: 00219/107/14/058/16tanggal 4 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1858/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AGRO MENARA RACHMAT
130 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untukmenguatkan kembali putusan a quo karena penerbitan keputusanTergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukanberdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheidvan bestuur dan Preasumption iustae causa) dalam rangkapenyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan yaitu, berupapenerbikan Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UUKUP dengan mengacu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-02-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BICCON AGRO MAKMUR
136 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP00821/NKEB/ WPJ.27/2018 tanggal 24Mei 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00067/107/14/331/17 tanggal 13 Desember 2017 Masa Pajak September2014 Karena Permohonan Wajib Pajak dengan membatalkan KeputusanTergugat a quo dan Surat Tagihan Pajak (STP
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP00821/NKEB/WPJ.27/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00067/107/14/331/17 tanggal 13 DesemberHalaman 6 dari 10 halaman.
    Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.2017 Masa Pajak September 2014 Karena Permohonan Wajib Pajakdengan membatalkan Keputusan Tergugat a quo dan Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00067/107/14/331/17 tanggal 13 Desember 2017 Masa PajakSeptember 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00067/107/14/331/17 tanggal 13 Desember 2017 Masa PajakSeptember 2014 yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti,fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan atau dibatalkan keputusan Tergugat oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, penerbitan atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00067/107/14/331/17tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1867/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACKET SYSTEMS INDONESIA
143 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1899/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACKET SYSTEMS INDONESIA
151 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJAT
128 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERKEBUNAN MILANO
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-10-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3360/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ADHITYA SERAYAKORITA
172 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf C tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanKembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan
    Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatanatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 13-08-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2673/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Agustus 2020 —
32 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1841/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 —
107 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-02-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382 B/PK/PJK/2023
Tanggal 28 Februari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MAKASSAR ENERGI POWERINDO
13 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-02-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BICCON AGRO MAKMUR
133 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 304/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan TergugatNomor KEP00814/NKEB/WPVJ.27/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00060/107/14/331/17 tanggal 13Desember 2017 Masa Pajak Januari 2014 Karena Permohonan WajibPajak dengan membatalkan
    Keputusan Tergugat a quo dan Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00060/107/14/331/17 tanggal 13 Desember 2017 Masa Pajak Januari 2014,atas nama Penggugat NPWP : 02.715.066.3331.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp7.000.000,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Tergugat) Nomor KEP00814/NKEB/WPJ.27/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00060/107/14/331/17 tanggal 13 Desember2017 Masa Pajak Januari 2014 Karena Permohonan Wajib Pajak denganmembatalkan
    Keputusan Tergugat a quo dan Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00060/107/14/331/17tanggal 13 Desember 2017 Masa Pajak Januari 2014 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan
    Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00060/107/14/331/17tanggal 13 Desember 2017 Masa Pajak Januari 2014 yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan atau dibatalkankeputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenapenerbitan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00060/107/14/331/17 tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2425/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
128 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-04-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 977/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT SURYAKABEL CEMERLANG
127 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP00469/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00085/107/15//404/17 tanggal 3 Mei 2017Masa Pajak September 2015 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak; dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP
    Putusan Nomor 977/B/PK/Pjk/2020dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00085/107/15/404/17 tanggal 3 Mei 2017, olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4428/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT004640.99/2018/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 10 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Agar STP
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00575/NKEB/WP4J.02/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP
    Putusan Nomor 4428/B/PK/Pjk/2019Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2014 Nomor 00002/107/14/218/17 tanggal 14 Februari 2017oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-09-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2970/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT YOROZU AUTOMOTIVE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004525.99/2018/PP/M.VIA tanggal 27 November 2018 karena telah bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sertamembatalkan STP PPN Masa Pajak April Nomor 00087/107/14/431/17tanggal 23 Oktober 2017 dan membatalkan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00828/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 9 Mei2018;3.
    Putusan Nomor 2970/B/PK/Pjk/2019menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP00828/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00087/107/14/431/17 tanggal 23 Oktober 2017, atas nama Penggugat,NPWP: 31.457.758.6431.000; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:
    a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor: KEP00828/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 9Mei 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00087/107
    Putusan Nomor 2970/B/PK/Pjk/2019Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2014 yang telah dipertimbangan dan diputus tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenapenerbitan Faktur Pajak Keluaran dan Surat Pemberian Nomor SeriFaktur Pajak yang disampaikan Penggugat, untuk Masa Pajak April 2014,terdapat sebanyak 18 lembar Faktur Pajak dengan total DPP sebesarRp595.401.854,00 yang diterbitkan dengan tanggal mendahului (sebelum)tanggal surat pemberian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-09-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2665/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2665/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001357.99/2018/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon surat gugatan tersebut dapatdipertimbangkan oleh Majelis Hakim agar koreksi Pemeriksa atas STP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 22-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1623 B/PK/PJK2022
Tanggal 22 Juni 2022 —
5 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 914/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ASPIRASI LUHUR,
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-08-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2683/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LAMI BARKAHUTAMA
52 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap