April2016 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Sudarmantidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung Jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para

Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/202025.26.27.MenimbangMenimbangBahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalamlampiran Narkotika Golongan Nomor urut 53Undangundang Republik Indonesia Nomor 35tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkanMetamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiranNarkotika Golongan Nomor urut 61 Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerimapengarahan dan penekanan tentang bahayaNarkoba baik bagi diri sendiri maupun

Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/20202.Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis sabu adalah barangterlarang untuk dikonsumsi dan Komandan Satuansudah sering memberikan penekanan agar menjauhiNarkoba, bahkan pemerintahpun sudah menyatakanNegara dalam keadaan darurat Narkoba namunternyata Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkoba,hal tersebut menunjukkan bahwa sifat Terdakwayang tidak lagi mengindahkan kebijakan PimpinanTNI, Pemerintah maupun norma hukum yangberlaku, sehingga dapat merusak citra TNI dimatamasyarakat

Rasau Jayatepatnya simpang pasar WBA Desa Kuala Dua Kec.Sei Raya Kab.KubuRaya.Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa, terdakwa diperlakukan dengan baik.11 Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa tidak disertai penekanan, ancaman,paksaan serta kekerasan terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa tidak ada orang lain selain saksi yangmelakukan penekanan, ancaman, paksaan serta kekerasan terhadapterdakwa.Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksisaksi tersebut diatas terdakwamenyangkal beberapa keterangan saksisaksi tersebut diantaranya adalah bahwabukan terdakwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi korban melainkanteman terdakwa yang bernama Kacong, bahwa yang mengambil Hp Samsung J1adalah teman

Bahwa sebagaimana penjelasan pada posita 3 TERLAWAN tetap tidakmemberikan tanggapan yang positif atau jalan keluar yang terbaik, bahkanTERLAWAN melakukan penagihan serta penekanan terhadap PELAWANdengan memberikan Surat peringatanperingatan beserta ancaman untukmelakukan pelelangan terhadap objek yang menjadi jaminan atas hutangPELAWAN kepada TERLAWAN I..

Pengumuman Lelang Kedua melalui harian KoranWawasan Terbitan tanggal 31 Agustus 2017,Di samping menerbitkan pengumuman lelang, Terlawan jugatelah menyampaikan pemberitahuan lelang kepada Pelawanmelalui surat Nomor: B. 2190KC.VIII/ADK/08/2017 tanggal 30Agustus 2017.Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan angka 4 danangka 5 yang pada intinya menyatakan Terlawan tidakmemberikan tanggapan positif dan telah melakukan penagihanserta penekanan dengan memberikan surat peringatan besertaancaman akan melelang

ikan antara terdakwa dengan korbandalam jarak lebih kurang 10 meter ;Bahwa alat senter yang dibawa terdakwa tiga kali rusak dan yang terakhirtidak dapat diperbaiki lagi maka terdakwa menghentikan kegiatannyamenombak ikan;Bahwa terdakwa mencabut keterangannya dalam berita acara penyidikanyang menyatakan merasa menusuk sesuatu, dengan alasan keteranganterdakwa dalam penyidikan tersebut diberikan karena ada tekanan daripenyidik;Bahwa penyidik yang memeriksa terdakwa menyatakan tidak pernahmelakukan penekanan

Hal 19 dari 25 Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN Pdg20Bahwa dilihat dari lukanya, menurut ahli benda tajam yang menusukkorban adalah benda bulat seperti besi bangunan;Menimbang bahwa dalam penyidikan terdakwa menerangkanmenusuk sesuatu; namun kemudian terdakwa mencabut keterangannyadalam berita acara penyidikan tersebut dengan alasan keterangan terdakwadalam penyidikan tersebut diberikan karena ada tekanan dari penyidik;Menimbang bahwa penyidik yang memeriksa terdakwa menyatakantidak pernah melakukan penekanan

yang dimiliki Tergugat ,Tergugat melakukan Penyalahgunae.n Keadaan (misbruik vanomstandigheden) dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan perjanjian Nomor 54sampai dengan Nomor 58 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat danperjanjianperjanjian lainnya;Alasan Tergugat II Diikutsertakan Dalam Gugatan20.Bahwa Tergugat Il mempunyai andil di dalam pembuatan perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat karena banyak peran dari Tergugat II yangmelakukan penekanan

kepada Penggugat secara phisikis sehingga denganterpaksa dan dibawah penekanan Penggugat mengadakan perjanjianpengikatan jualbeli dengan Tergugat yang dibuat di hadapan TurutTergugat.Alasan Turut Tergugat Diikutsertakan Dalam Gugatan.21.Bahwa perlu Penggugat tegaskan, dengan ditariknya Turut Tergugat dalamperkara a quo karena Turut Tergugat adalah pihak yang membuatkan aktaNotaris sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat diikutsertakan dalamHalaman 5 dari 23 hal.

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur pokokatau bestandee!

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur pokokatau bestandeel!

Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNIdikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinankepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegahperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.

SuratTelegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yangterlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal inipemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memangbukanlah sematamata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akantetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerirkeberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalandengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika,selayaknya MajelisPengadilan

Penekanan disini dengan tegasdiberikan oleh UndangUndang yaitu tentang saat/waktu penyerahan.Jika penyerahaniserah terima telah dilaksanakan sebelum debiturdinyatakan pailit maka perbuatan hukum tersebut menjadi sah;Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam persidangan telah dapatmembuktikan dengan tegas dan nyata bahwa transaksi jual beli tersebuttelah selesai tuntas.

Putusan Nomor 157 K/Pdt.SusPailit/201516.Majelis Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan secara seksamaPasal 37 ayat (1) UndangUndang Kepailitan dan PKPU serta faktafaktahukumnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat;Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Kepailitan dan PKPU, dengan tegasmengatur, dimana perjanjian penyerahan barang dagangan menjadi hapus,... jika pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelumpenyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit; Penekanan disini dengantegas diberikan

Pasal 26 ayat (1)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwapada dasarnya penekanan pemeliharaan anak (hadlanah) adalah untukkepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasanintelektual dan agamanya;Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalammenentukan hak hadlanah adalah ditangan siapa masa depan pendidikan danperkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar,sehingga dengan perceraian kedua orangtuanya diharapkan tidakmempengaruhi

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telan bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bada dukhul) namun belum diakruniai seoranganak;4.

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;5.

dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 15 Maret1983, di Desa XXX, Kecamatan Kalinada, Kabupaten Lampung Selatan, adalahsetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai penekanan

perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

Lebam mayat terdapat pada tubuh bagian belakang berwarna merahkeunguan hilang dengan penekanan. Kaku mayat tidak ditemukan.7. Identitas khusus ; Tidak ada8. Rambut kepala berwarna hitam, panjang sepuluh sentimeter9. Hidung, telinga bentuk tidak mengalami kelainan10. Gigi geligi lengkap11. Hidung mulut, kedua lubang hidung, lubang kemaluan dan lubangpelepasan tidak keluar apaapa. Kedua lubang telinga keluar darah12. Lukalukaa.

Ahmad Hidayat Abdullah binAbdullah tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab,semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan

Hal mana akibat hubungan dekat tersebut, Mawar binti AnwarRahul telah dikeluarkan dari sekolahnyaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk

Tenggang waktuantarapemanggilan pertamadan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.Catatan: Penekanan oleh TergugatPenggugat Sama Sekali Tidak Mengindahkan Surat Panggilan danUpaya Komunikasi Lain dari Tergugat27.Bahwa suratsurat panggilan bekerja yang dikirimkan Tergugat kepada28.29.Penggugat tersebut, ternyata sama sekali tidak mendapatkan tanggapandari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.Bahwa selain mengirimkan suratsurat panggilan bekerja tertanggal 19Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015

Oleh karena pekerna/buruh yang mengundurkan diri tidakmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa keramaka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkanpenggantian perumahan sertapengobatandan perawatansebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4).Catatan : Penekanan oleh TergugatOleh karena itu, tuntutan Penggugatmengenaiuang penggantianperumahansertapengobatan dan perawatan ini tidak berdasar hukumdan sepatutnva ditolak.63.

Tenggang wakituantarapemanggilan pertamadan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.Catatan: Penekanan oleh TergugatPenggugat Sama Sekali Tidak Mengindahkan Surat Panggilan danUpaya Komunikasi Lain dari TergugatHalaman 35 dari 55 Putusan Nomor 65/Padt.SusPHI/2019/PN Smr27.28.29.30.31.32.Bahwa suratsurat panggilan bekerja yang dikirimkan Tergugat kepadaPenggugat tersebut, ternyata sama sekali tidak mendapatkan tanggapandari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.Bahwa selain mengirimkan suratsurat

Oleh karena pekerna/buruh yang mengundurkan diri tidakmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjamaka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkanpenggantian perumahan serta pengobatan dan perawatansebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4).Catatan : Penekanan oleh TergugatOleh karena itu, tuntutan Penggugat mengenaiuang penggantianperumahan serta pengobatan dan perawatan ini tidak berdasar hukumdan sepatutnva ditolak.63.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas