Sudarno, MM
Tergugat:
1.Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Jawa Timur, YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur
2.Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Kota Surabaya, YPLP DASMEN PGRI Kota Surabaya
3.SMK PGRI VI Surabaya wakili Kepala Sekolah Drs. Supardiyana, MM
Turut Tergugat:
1.Dinas Pendidikan Kota Surabaya c.q Walikota Surabaya
2.Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI PUSAT, dkk.

YPLP PGRI BANTEN, berkedudukan Jalan Raya Jakarta,Nomor 1, Kemang, Serang, Banten;. YPLP PGRI KOTA TANGERANG SELATAN, berkedudukandi Jalan Pendidikan, Nomor 30, Kecamatan Ciputat, KotaTangerang Selatan;. PGRI CABANG KECAMATAN SERPONG, berkedudukan diKantor UPT Pendidikan Kecamatan Serpong, Jalan RayaPuspitek, Serpong, Kota Tangerang Selatan;. SMP PGRI 35 SERPONG, berkedudukan di SMP PGRI 35Serpong, Jalan Raya Puspitek Serpong, Kota Tangerang;.

Telah dapat dipastikan bahwa Ali Susanto tidak tepat sebagai KepalaSekolah di SMP PGRI 35 Serpong karena Ali Susanto telah didugamelakukan KUHPidana Pasal 263 yaitu pemalsuan Identitas;Akibat dari penentangan pengangkatan kepala sekolah di SMP PGRI 35Serpong yang tidak memenuhi persyaratan telah berakibat kerugian kepadaPenggugat, karena telah diusir oleh kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpongmelalui Satoam SMP PGRI 35 Serpong untuk tidak boleh lagi datang keSMP PGRI 35 Serpong.

Penyingkiran Penggugatdari SMP PGRI 35 Serpong jugs telah bertentangan Perundangundangan dan juga bertentangan menurut AD/ART PGRI Nomor358/Kep/PB/PGRI/2009 Pasal 11 berbunyi: Keanggotaan pengurusYPLP/PPLP PGRI berakhir karena:1. Berakhir masa jabatan;2. Meninggal dunia;3. Mengajukan permintaan berhenti secara tertulis dari anggotapengurus;4.

Padahal Penggugat selama ini tercatat sebagaianggota PGRI dan memiliki Kartu Tanda Anggota PGRI dengan Nomor2708.03.0508 serta memberikan iuran sebagai anggota PGRI setiapbulannya melalui pemotongan uang kesejahtraan dari SMP PGRI 35Serpong;Dengan demikian perbuatan T telah bertentangan dengan UU RI Nomor14 tahun 2005 tentang guru pasal 42.

PGRI 35 Serpong.

Penggugat:
SENAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
Tergugat:
1.PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGIPERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
2.PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PGRI PROVINSI JAWA TIMUR
3.BADAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA BPLP PGRI
4.Dr. H. SADI, MM

Yangmenunjuk adalah Pengurus PGRI Provinsi Jatim (TERGUGAT Il) dan ditetapkanoleh PPLPPT PGRI Kabupaten Banyuwangi (TERGUGAT 1) serta dikukuhkanoleh BPLP PGRI (TERGUGAT III), dimanakah letak kesalahannya?

19 dari 51, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bywpersetujuan pengurus Provinsi PGRI dan BPLP PGRI dapat mengangkatpimpinan Perguruan Tinggi".

luar biasa YPLP/PPLP PT PGRI dengan persetujuanpengurus provinsi PGRI dan BPLP PGRI dapat mengangkat pimpinan PerguruanTinggi Berdasarkan Surat Kopertis Wilayah VII Nomor 1313/K7/KL/2014 tentangPedoman teknis Persyaratan dan prosedur pimpinan PTS.

Sadi,MM.tertanggal 18 Januari 2018 Bukti surat T.22 tentang Surat PPLPPT PGRI Banyuwangi Kepada KetuaBPLP PGRI Jakarta No:106/PPLPPT PGRI/BWI/2018, perihal permohonanPengukuhan Pengangkatan Rektor UNIBA masa bakti 20182022 tertanggal 20Januari 2018 Bukti surat T.23 tentang BA Rapat PPLP PT PGRI Banyuwangi BesertaLampiran BA Pelantikan Rektor dan Daftar Hadir Rapat PPLP PT PGRI JawaTimur, Tanggal 26 Januari 2018 Bukti Surat T.24 tentang Keputusan BPLP PGRI No: 26/Kep/ BPLP/ PGRI/ XXI/2018 memutuskan

Drs.Teguh Sumarno, MM yang mengatasnamakan Universitas PGRIBanyuwangi Bukti surat 17.28 tentang Surat PPLPPT PGRI Banyuwangi(No.112/SOM/PPLPPT/PGRI/BWI/II/2018 tentang peringatan Somasi PengurusPPLPPT PGRI Banyuwangi kepada Drs. Teguh Sumarno, Tanggal 3 Januari2018; Bukti surat T.29 tentang Surat PPLPPT PGRI Banyuwangi(No.115/SOM/PPLPPT/PGRI/BWI/II/2018 tentang peringatan Somasi PengurusPPLPPT PGRI Banyuwangi kepada Drs.

,CA.MM.CMA.CBV
Tergugat:
PPLP PT PGRI UNIVERSITAS KANJURUHAN

(Ketua PPLP PTPGRI Malang) dengan Sundusia,S.Pd ( Penggugat XI ) tertanggal 12 Maret 2005 (Asli)c) Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi (PPLPPT) PGRI Malang, Nomor : 17/SK/I.PPLPPT PGRI/ML/11.2005 tentang Pengangkatan Karyawan Universitas KanjuruhanMalang, tertanggal 12 Maret 2005 (Asli)d) Pakta Integritas : tertanggal 2 November 2016 (Copy)e) Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi (PPLPPT) PGRI Malang, Nomor : 105 /I.PPLPPT PGRI/ML

Pakta Integritas : tertanggal 2 Januari 2016 (Asli)Bukti Dokumen : P 517.Penggugat XVIIa) Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi (PPLPPT) PGRI Malang, Nomor : 357/I.D/I.PPLPPT PGRI/ML/XII.2008 tentang Pengangkatan Tenaga Edukatif Universitas KanjuruhanMalang, tertanggal 22 Desember 2008 (Asli)b) Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi (PPLPPT) PGRI Malang, Nomor : 97 /I.PPLPPT PGRI/ML/111.2019 tentang Pemberhentian Tenaga Kependidikan

Harinoto, MM (Penggugat XXVI)tertanggal 2 November 2016 (Asli)Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi (PPLPPT) PGRI Malang, Nomor : 125/SK/I.PPLPPT PGRI/MLIII.2014 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Universitas KanjuruhanMalang, tertanggal 1 Maret 2004, (Asli)Pakta Integritas : tertanggal 2 November 2016 (Asli)Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi (PPLPPT) PGRI Malang, Nomor : 131 /I.PPLPPT PGRI/ML/III.2019 tentang Pemberhentian Dosen

) tertanggal 25 Februari 2013 (Asli)Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi (PPLPPT) PGRI Malang, Nomor : 168/1.D/PPLPPT PGRI/ML/IX.2005 tentang Pengangkatan Tenaga Yayasan Edukatif UniversitasKanjuruhan Malang, tertanggal 1 September 2005, (Asli)Pakta Integritas : tertanggal 2 November 2016 (Asli)Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi (PPLPPT) PGRI Malang, Nomor : 121 /I.PPLPPT PGRI/ML/11.2019 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Tetap

Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi (PPLPPT) PGRI Malang, Nomor : 137/SK/I.PPLPPT PGRI/ML/1.2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Universitas KanjuruhanMalang, tertanggal 25 Februari 2013 (Asli)Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi (PPLPPT) PGRI Malang, Nomor : 134 /I.PPLPPT PGRI/ML/11.2019 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Tetap UniversitasKanjuruhan Malang, tertanggal 11 Maret 2019 (Copy)Rekening Koran BNI dengan No. 0365020668 mulai tertanggal 1Desember

YPLP-PGRI) DIKDASMEN KABUPATEN BULUKUMBA Sebagai Pihak Penggugat Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulukumba

ABDUL RAHMAN.T, WargaNegara Indonesia, pekerjaan Ketua Pengurus YayasanPembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru RepublikIndonesia (YPLPPGRI) DIKDASMEN KabupatenBulukumba, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad YaniNomor 41, yang bertindak untuk dan atas nama YayasanPembina Lembaga Pendidikan PGRI KabupatenBulukumba berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 21,tanggal 31 Maret 1980 Juncto Nomor 1 tanggal 1 Agustus2002, selanjutnya memberikan kuasa kepada : 1. H. MURIADI MUCHTAR,, S.H.2.

DAHLANMUHAMMAD GAU Adapun pokok persoalannya adalah sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat sebagai Ketua PengurusYayasan Pembina Lembaga PendidikanPersatuan Guru Republik Indonesia (YPLPPGRI) Kabupaten Bulukumba memiliki sebidangtanah seluas 8.545 m2 (Delapan ribu lima ratusempat puluh lima meter persegi) terletak di JalanMelati, Kampung Caile, Desa TerangTerang,Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,yang diatasnya berdiri Gedung SekolahMenengah Atas PGRI (SMA PGRI) Bulukumbadengan batasbatas sebagaiberikut

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PGRI) PUSAT Cq YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PT-PGRI) KALIMANTAN TENGAH, dk VS RESTU R. NYARING

UNIVERSITAS PGRI (PERSATUAN GURU REPUBLIKINDONESIA) PALANGKA RAYA, berkedudukan di Jalan HiuPutih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, KotaPalangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. TINASABRIANTINA, SH., MH., 2. FACHRI AHYANI, SH., 3. IPIKHARYANTO, SH., para Advokat/ Penasehat Hukum pada KantorHukum Advokat Tina Sabriantina, SH., MH. & Rekan, beralamatdi Jl.

Palangkaraya,Turut Tergugat tetap memproses dan memberikan perpanjangan izindimaksud faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakanperintah diktumdiktum izin prinsip lokasi Kampus Universitas PGRIPalangkaraya, yaitu melakukan pembebasan lahan/ganti rugi terhadaptanah milik masyarakat karenanya patut dan adil menurut hukum BapakKetua Pengadilan Negeri Palangkaraya Cq.Ketua/Anggota Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan izin prinsip lokasiKampus Universitas PGRI

hak dari padanya sementara perkara berjalan dan masihdalam proses pemeriksaan sampai perkara diputuskan dan memperolehkekuatan hukum tetap maka pembangunan bangunan gedung di atastanah sengketa dihentikan dan tidak dilakukan tindakan hukum dalambentuk apapun di atas tanah sengketa;15.Bahwa Penggugat mengarah kekhawatiran Tergugat dan Tergugat IIakan berupaya dengan berbagai cara dan dalil mengakui tanahPenggugat yang didapat dari Turut Tergugat II untuk memperluas areal/lokasi Kampus Universitas PGRI

Menyatakan izin prinsip lokasi Kampus Universitas PGRI Palangkarayayang diterbitkan Turut Tergugat untuk Tergugat tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;7. Menyatakan perbuatan Tergugat menyerobot merusak tanam tumbuhdan merusak kawat berduri yang penggugat buat di atas tanah sengketakemudian membangun bangunan gedung untuk kepentingan Tergugat IIHal 9 dari 17 hal. Put. No. 2060 K/Pdt/201310tidak beralasan dan sebagai perobuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);8.

terhadap tanah milik masyarakat pada waktu Tergugat mengurusperpanjangan izin prinsip lokasi Kampus Universitas PGRI Palangkaraya, TurutTergugat tetap memproses dan memberikan perpanjangan izin dimaksudfaktanya Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan perintah diktumdiktum izin prinsip lokasi Kampus Universitas PGRI Palangkaraya yaitumelakukan pembebasan lahan (ganti rugi) terhadap tanah milik masyarakat,karenanya patut dan adil menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan1213Negeri Palangkaraya

(Ketua YPLP PGRI Prov. Banten pada tahun 2011), dk

(Ketua YPLP PGRI Prov.Banten pada tahun 2011), beralamat di KantorDinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, KomplekPerkantoran Pemerintah, Kabupaten TangerangTigaraksa, Provinsi Banten;2.

FAHRUROJI, S.Pd, (Sekretaris YPLP PGRI Prov.Banten pada tahun 2011), beralamat di Jalan Dr.Sitanala Nomor 1 A, Kantor UPT PendidikanKecamatan Neglasari, Kota Tangerang;Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primer:1.

Isi dari surat tersebut menyebutkan tentang diriPemohon, akan tetapi tidak ditembuskan untuk bersangkutan(Pemohon) dan kesalahan/kelalaian Para Termohon telah lakukanterhadap Pemohon, sebagaimana Pemohon tuliskan di halaman 4alinia Ke di atas:Menyatakan menurut hukum berdasarkan UURI Nomor 14 Tahun 2005tentang Guru dan Dosen Pasal 28 mengenai pemindahan dan AD/ARTPGRI Nomor 538/Kep/PGRI/2009 Pasal 11 mengenai Keanggotaanberakhir, karena Pemohon tidak termasuk ke salah satu pasal tersebut.Maka Surat

Laili Anita ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang SelatanTertanggal 18 Juli 2011 dapat dinyatakan tidak sah secara hukum danmenyatakan secara hukum bahwa atas nama Laili Anita berhak untukmengajar kembali di SMP PGRI 35 Serpong;Menyatakan menurut hukum bahwa (Vide bukti T6, T8 dan T9)mengenai suratsurat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan KotaTangerang Selatan yang ditunjukkan oleh kuasa hukum T 1dipersidangan dapat dinyatakan tidak sah secara hukum karena surattersebut terbit setelan Surat Nomor

060/YPLPPGRI/III/B/2011 Perihal:Pengembalian Guru Dpk atas nama Laili Anita ke Dinas PendidikanKota Tangerang Selatan tertanggal 18 Juli 2011 terbit;Menyatakan menurut hukum bahwa bukti (Vide bukti T15) mengenaidaftar hadir/tidak hadir atas nama Laili Anita Guru SMP PGRI Serpongyang dibuat oleh Ali Susanto yang masih mengaku sebagai Kepalasekolah SMP PGRI 35 Serpong pada bulan Juni 2012 juga dapatdinyatakan tidak sah secara hukum karena Ali Susanto sudah tidakberkepentingan lagi untuk menerbitkan

,CA.MM.CMA.CBV
Tergugat:
PPLP PT PGRI UNIVERSITAS KANJURUHAN

NYARING vs YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PGRI) PUSAT Cq. YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PT-PGRI) KALIMANTAN TENGAH, dkk.

UNIVERSITAS PGRI (PERSATUAN GURU REPUBLI8K INDONESIA)PALANGKA RAYA, alamat Jalan Hiu Putih, KelurahanBukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota PalangkaRaya, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebutTERBANDING II semula TERGUGAT II ;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIANDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq.PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTANTENGAH, Cq.

DAHRI
2.Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Banjarmasin (STKIP PGRI Banjarmasin
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

BESKINURPengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia ( PPLP Dikdasmen PGRI )

Beskinur, dkk, Pekerjaan PNS Dosen, tempat tinggal di Perum Politeknik No.30 Merjosari Malang ;Sebagai PARA PEMOHON KASASI ;Melawan:Pengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan GuruRepublik Indonesia (PPLP DIKDASMEN PGRI), dkk, berkantor di Jalan A.

Penggugat:
1.SELHAYAT
2.SULASTRI
3.MASKANAH
4.DADI MASYUDI
5.FERDIANSYAH
Tergugat:
5.KEPALA SEKOLAH SMK PGRI 4 KOTA SERANG
6.YPLP/PPLP PGRI PROVINSI BANTEN
Turut Tergugat:
6.YPLP/PPLP DIKDASMEN PGRI KOTA SERANG
7.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KECAMATAN WALANTAKA

(PPLP-DIKDASMEN PGRI), dk.

dengan sekarang ini:Bahwa SMK PGRI 3 Malang tersebut didirikan oleh organisasi PersatuanGuru Republik Indonesia (PGRI) yang diwakili oleh Yayasan PembinaLembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Malang, sebagaikepanjangan tangan dari Penggugat Rekonvensi sebagai Yayasan/Perkumpulan yang mengasuh dan menyelenggarakan SMK PGRI 3Malang.

Dan terakhirberubah nama menjadi Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasardan Menengah PGRI Provinsi Jawa Timur disingkat PPLP Dasar danMenengah PGRI Provinsi Jawa Timur, dengan Akta Notaris Rum Hardono,S.H., LawangMalang, Nomor 20, tanggal 29 Juli 2002;Bahwa dalam penyelenggaraan SMK PGRI 3 Malang itu, PenggugatRekonvensi telah menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan KepalaSekolah sebagai pimpinan kegiatan pembelajaran dan pengembanganSMK PGRI 3 Malang, yaitu sebagai berikut: Tahun 1987 1991

Tresna Umar Syamsuri yangdulunya adalah Bendahara SMK PGRI 3 Malang), dan Ditya Wardana diSMK PGRI 3 Malang untuk mengambil uang sekolah siswa dari kasir/bendahara SMK PGRI 3 Malang, yang kemudian Manager Keuangan PT.Yopa Mitra Pergani tersebut disetor kepada Tergugat Rekonvensi.Sehingga untuk memenuhi kebutuhan operasional SMK PGRI 3 Malang,Kepala Sekolah yang baru harus mengajukan anggaran sekolah kepadaTergugat Rekonvensi sesuai dengan RAPBS, sedangkan sisa uangsekolah di luar RAPBS dipergunakan

angsurannyadiambilkan dari kas SMK PGRI 3 Malang yang berasal dari uang sekolahsiswa.

Yopa Mitra Pergani tentangalur penerimaan uang sekolah siswa SMK PGRI 3;,19.T194 berupa fotofoto penyegelan pintu gerbang SMK PGRI 3 olehHalaman 32 dari 44 hal. Put.

,M.H VS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT)

Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik IndonesiaNusa Tenggara Timur, dan sejak didirikannya, YPLP PT PGRI NTT telahmenggunakan Logo/Lambang YPLP PT PGRI NTT sebagaimanaditunjukkan pada lampiran 01 Gugatan ini;Bahwa sejak berdirinya Universitas PGRI NTT di Kupang berdasarkanKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor:89/D/0/1999, tentang Pemberian Status Terdaftar kepada 12 Program Studiuntuk jenjang Pendidikan Program SI di Lingkungan Universitas PGRI NTTdi Kupang

Dengan demikianBadan Hukum Tergugat (YPLP PGRI Pusat) berbeda dengan BadanHalaman 2 dari 25 hal. Put.

Tergugat terlihat tidak senang dengan Penggugat, SulaimanRadja/Ketua YPLP PT PGRI NTT, yang sekarang Ketua Pembina YPLP PTPGRI NTT dan terkesan diupayakan untuk disingkirkan atau tidakdiikutsertakan dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional dan ataupun MukernasYPLP PGRI; misalnya dalam pembuatan atau penyempurnaan AD/ARTYPLP PGRI menggantikan AD/ART YPLP PGRI tahun 2009, dengan caramembohongi Penggugat, dengan menyatakan bahwa tidak perlu lagiAD/ART, langsung menggunakan PO PGRI (Peraturan Organisasi PGRI

;Poin 6 lembar ke 4:Bahwa Tergugat Mengklaim logo/lambang YPLP PT PGRI NTT adalahmerek milik Tergugat;Poin 11 lembar ke 11:Bahwa usaha menguasai dan memiliki Universitas PGRI NTT olehTergugat adalah melalui upaya Tergugat menyingkirkan SulaimanRadja dari kepengurusan YPLP PT PGRI NTT.,....

apakah merek milik YPLP PGRI Pusatatau merek milik YPLP PT PGRI NTT?

Penggugat:
Marissa Anggraini Gramedia S.Pd
Tergugat:
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan

Memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 813 atas nama SUKADI SUKROKARTOSUMO (Tergugat) dirubah menjadi atas nama Pihak Penggugat (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Banjarmasin PPLP PT. PGRI) pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin maupun melakukan tindakan hukum lainnya diatas obyek perkara tersebut;

7.

Penggugat:
STKIP PGRI BANJARMASIN
Tergugat:
SUKADI SUKROKARTOSUMO
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Kom
Tergugat:
UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Palembang Universitas PGRI Palembang

Menyatakan bahwa Penggugat I hingga Penggugat XIX adalah Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat

3. Menyatakan Penggugat XX karena jabatannya Ketua dan sekteraris Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat di Jakarta adalah pendiri Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat

4. Menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat adalah pendiri STKIP PGRI Sumatera Barat dan pendiri SMA PGRI I Padang

5.

Menyatakan sah Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat adalah pendiri dan penyelenggara STKIP PGRI Sumatera Barat sejak tahun 1984 dan SMA PGRI I Padang sejak tahun 1978.

6.

Menyatakan bangunan gedung E STKIP PGRI adalah milik Yayasan Pendiddikan PGRI Sumbar dengan akta pendirian No 104 tahun 1978 cq STKIP PGRI Sumbar, sepanjang hanya mengenai bangunannya saja, tidak termasuk tanah dimana Gedung E itu berada, dan menghukum Tergugat untuk mengembalikannya kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar Akta Pendirian No 104 tahun 1978 cq STKIP PGRI Sumbar.

8.

Menyatakan bahwa uang di Rekening No 777198001 di Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar (SCC) dan uang di rekening No 2100.0105.00391.2 di Bank Nagari atas nama Yayasan Pendidkan PGRI Sumbar adalah milik Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar akta Pendirian No 104 tahun 1978 dan menghukum tergugat untuk mengembalikannya kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar akta Pendirian 104 Tahun 1978 Cq STKIP PGRI Sumbar.

9.

Menyatakan bahwa uang di rekening 1000244038 di Bank Bukopin Padang atas nama Pendidikan SMA PGRI I dan uang di rekening 1001221031 di Bank Bukopin Padang atas nama SMU PGRI Yayasan adalah uang milik Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar akta Pendirian No 104 tahun 1978 cq SMA PGRI I padang dan menghukum tergugat untuk mengembalikan uang yang ada direkening tersebut kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar akta pendirian No 104 tahun 1978 cq SMA PGRI I Padang.

Penggugat:
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
1.YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT
2.SMA PGRI SATU PADANG
3.H.INDRA JAYA,SH
4.BANK SYARIAH MANDIRI
5.BANK NAGARI
6.BANK BUKOPIN

DAHRI
Terbanding/Tergugat II : Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Banjarmasin (STKIP PGRI Banjarmasin
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PgriBanjarmasin (stkip Pgri Banjarmasin, bertempattinggal di jin. Sultan Adam Kompleks H. lyus No. 18Kota Banjarmasin, Kel. Sungai Jingah, BanjarmasinUtara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ,semulasebagai Tergugat II sekarang Terbanding II ;dalam hal ini Tergugat dan Tergugat Il memberikan kuasa kepada TaufikMachfuyana, S.H., M.H., Nugraha Ajie Saputra, S.H.,M.H., M.T. Saddam Iriansyah, S.H., Ramdan PrimaAditiya, S.H., dan Nuryadi, A.Md, S.H.

,Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT BJMAdvokat/Konsultan Hukum dan Tim Advokasi padaLembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlamat diJalan Pangeran Hidayatullan RT.23 No.18 A,Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor002/LKBHPGRI/KAS/V/2021 tanggal 19 Mei 2021,yang telah didaftarkan di Kepaniteran PengadilanNegeri Banjarbaru pada tanggal 20 Mei 2021 dibawahregister nomor 117/PEN.SK/PDT/2021/PN Bjb;3.

PGRI NTT) VS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU RI PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) DAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;

Maka pada tahun 1995 Pengurus PGRI Tingkat Propinsi NusaTenggara Timur membentuk Yayasan Pembina Lembaga PendidikanPerguruan Tinggi PGRI Nusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT)dan mendirikan Universitas PGRI NTT;Bahwa sejak dibentuknya YPLP PT PGRI NTT pada Tahun 1995sampai dengan sekarang, YPLP PT PGRI NTT tidak memiliki statusbadan hukum, sehingga sesuai dengan Peraturan Organisasi PGRIuntuk penyelenggaraan Universitas PGRI NTT badan hukumnya adapada Penggugat.

PT PGRI NTT tidak berwenangmenyelenggarakan Universitas PGRI dan tidak berhak bertindak untukdan atas nama YPLP PT PGRI NTT.

Bahwa konflik YPLP PT PGRI NTT di lingkungan Universitas PGRI NTTtersebut yang tidak melaksanakan Peraturan Organisasi PGRI menjadiperhatian yang serius oleh Pengurus Besar PGRI agar tidak terjadi lagidi YPLP/PPLP PT PGRI seIndonesia, knususnya yang belum memilikistatus badan hukum sendiri.

penyelenggaraan Universitas PGRI NTTberdasarkan SK.

Padahal organisasi PGRI melalui Penggugat telah memilih,menetapkan, dan melantik Rektor Definitif Universitas PGRI NTT;e. Terhambatnya penerimaan Mahasiswa baru yang akan menempuhpendidikan di Universitas PGRI NTT;19.