Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu kepada masyarakatbertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalamtahun 2018 tersebut tidak memenuhi standardan/ataupersyaratankeamanan, khasiatataukemanfaatan, dan mutu karena tanpa memliki no registrasi dari Menteri Kesehatan Rli/pejabat yang berwenang atau tanpa jinedar dari Badan POM RI /tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POMRI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obatobatantersebut seperti nama, batas kadaluarsa

sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Muh.Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu kepada masyarakatbertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalamtahun 2018 tersebut tidak memilikiijin edarkarena tanpa memliki noregistrasi dari Menteri Kesehatan Rli/pejabat yang berwenang atau tanpa jinedar dari Badan POM RI /tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POMRI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obatobatantersebut seperti nama, batas kadaluarsa

farmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumahterdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaanberupa obat/ pil;Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorangapoteker atau asisten apoteker;Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhistandar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ bojetersebut tidak memiliki kKemasan/ label, tidak tertera informasi mengenaiobat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa

Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah obat/ bahanobat/ obat tradisional atau kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasiyang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia atau denganmemperhatikan informasi yang tercantum pada label/ kemasan obat antaralain: nama obat (nama generik dan paten), nama dan alamat produsen,komposisi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dosis, nomor registrasipendaftaran, yang menandakan obat tersebut terdaftar sebagai obatbebas, bebas terbatas obat keras, obat

analisa farmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumahterdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaanberupa obat/ pil;Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorangapoteker atau asisten apoteker;Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhistandar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ bojetersebut tidak memiliki Kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenaiobat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa

Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah obat/ bahanobat/ obat tradisional atau kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasiyang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia atau denganmemperhatikan informasi yang tercantum pada label/ kemasan obat antaralain: nama obat (nama generik dan paten), nama dan alamat produsen,komposisi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dosis, nomor registrasipendaftaran, yang menandakan obat tersebut terdaftar sebagai obatbebas, bebas terbatas obat keras, obat

farmasi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumahterdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaanberupa obat/ pil; Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorangapoteker atau asisten apoteker; Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhistandar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ bojetersebut tidak memiliki Kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenaiobat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa

botol obat THD/ pil koplo/ boje yang akan datangpada tanggal 01 Mei 2020 di rumah terdakwa;Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa pesan, Terdakwa jual kepadaKunding yang beralamat di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandarseharga Rp. 1. 000.000, (Satu juta rupiah) perbotolnya;Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izinedar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ Kemasan berupanama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa

dan di rumah terdakwatidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorangapoteker atau asisten apoteker;Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standarkeamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidakmemiliki Kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baikHalaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Poltanggal kadaluarsa

ANDRI PERMANAPUTRA sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp. 30.000, (tigapuluh ribu rupiah);Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 18 (delapan belas)butir;Bahwa pil jenis LL dikemasannya atau di bungkusnya tidak ada atau tidaktertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, jjin edar, namaperusahaan yang mengedarkan dan Indikasi;Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN GprBahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan jjin dalam bidangkefarmasian;Bahwa terdakwa dalam

ANDRI PERMANAPUTRA sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp. 30.000, (tigapuluh ribu rupiah);Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 18 (delapan belas)butir;Bahwa pil jenis LL dikemasannya atau di bungkusnya tidak ada atau tidaktertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, jjin edar, namaperusahaan yang mengedarkan dan Indikasi;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN GprBahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan jjin dalam bidangkefarmasian;Bahwa terdakwa dalam

(tiga puluh ribu rupiah);Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 18 (delapan belas)butir;Bahwa pil jenis LL dikemasannya atau di bungkusnya tidak ada atau tidaktertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, namaperusahaan yang mengedarkan dan Indikasi;Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidangkefarmasian,Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebuttidak ada ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan

(tiga puluh ribu rupiah); Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 18 (delapan belas)butir; Bahwa pil jenis LL dikemasannya atau di bungkusnya tidak ada atau tidaktertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, namaperusahaan yang mengedarkan dan Indikasi;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Gpr Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan jjin dalam bidangkefarmasian; Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebuttidak ada ijin dari

Kediri kepada sdr.ANDRI PERMANA PUTRA sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa pil jenis LL dikemasannya atau di bungkusnya tidakada atau tidak tertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, jjinedar, nama perusahaan yang mengedarkan dan Indikasi;Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalambidang kefarmasian dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebuttidak ada ijin dari pihak yang berwenang;Halaman 12 dari

., tersebut dalam sengketa kedua belah pihak yangamarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensimengenai Gugatan lewat waktu (kadaluarsa);DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Para Penggugat;2.

formaltelah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding inikedudukan Para Penggugat ditetapbkan sebagai Pembanding sedangkankedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetaokan sebagai Terbanding;Menimbang, bahwa terhadap dailildalil eksepsi yang diajukan pihakTerbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensitersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan"Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatanlewat waktu (kadaluarsa

);Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding dahulu ParaPenggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidaksependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut, yang inti alasanalasannya adalah: Bahwa pertimbangan hukum terkait gugatan lewat waktu (kadaluarsa)menurut hukum dipandang kurang cukup dan tidak cermat, dengan alasansepatutnya melihat secara kasuistis dan secara adil, yang sebelummenggugat sertifikat a quo, Para Penggugat telah melaporkan dugaanpemalsuan surat oleh

keadilanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKIJakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa eksepsi Tergugat tentang kadaluarsa

batalnya suatuperikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undangundang khusushingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun; Bahwa berkaitan dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuatPenggugat dengan Tergugat , Il pada tanggal 20 September 2000,dengan memperhatikan Pasal 1341 KUH Perdata, sejak haridiketahuinya, bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada,dalam hal ini gugatan dilakukan pada tahun 2015 sehingga telah lebihdari 5 (lima) tahun, oleh karenanya gugatan kadaluarsa

Menghukum TERGUGAT dan II secara tanggung renteng untuk membayarongkosongkos yang timbul dalam perkara ini secara tunai.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex Aeguo et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:TENTANG EKSEPSISetelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat ternyata gugatanPenggugat sudah mengalami Kadaluarsa .1.

Bahwa hal ini telah ditegaskan dalam Kitab Undang Undang Hukum PerdataTentang Kadaluarsa pada pasal 1963 yang berbunyi seorang dengan itikad baikmemperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lainyang tdak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atas nya dengan jalan kadaluarsa dan seorang yangdengan itikat baik menguasai selama tiga puluh tahun memperoleh hak miliktanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya lagi;2.

Bahwa berdasarkanpasal 1963 dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata Tentang Kadaluarsa jelas dinyatakan seorang dengan itikad baikmemperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga , atau suatu piutanglain yang tdak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama duapuluh tahun , memperoleh hak milik atas nya dengan jalan kadaluarsa danseorang yang dengan itikat baik menguasai selama tiga puluh tahunmemperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknyalagi;3.

Para Pemohon juga tidak dapat mencatatkanpernikahannya di KBRI karena berstatus pekerja Illegal;Para Pemohon menjadi pekerja illegal karena untuk masuk keMalaysia, dokumen yang digunakan adalah berupa Visakunjungan (wisata) yang hanya berlaku satu bulan dan pada saatmenikah Visa tersebut sudah kadaluarsa; bahwa tujuan Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah gunakelengkapan administrasi;2.

Para Pemohon juga tidak dapat mencatatkan pernikahannyadi KBRI karena berstatus pekerja Illegal; Para Pemohon menjadi pekerja illegal karena untuk masuk keMalaysia, dokumen yang digunakan adalah berupa Visa kunjungan(wisata) yang hanya berlaku satu bulan dan pada saat menikah Visatersebut sudah kadaluarsa; bahwa tujuan Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonanisbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapanadministrasi;Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi danmemberikan

perkawinan);Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon dan Pemohon Ilyang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurutMajelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena ketidakmampuan paraPemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka di lembaga yang telahditunjuk (KUA) maupun KBRI di Malaysia karena pada saat menikah keduanyasedang bekerja di Malaysia dan Visa yang digunakan untuk masuk NegaraMalaysia telah kadaluarsa

Nomor 901 K/Pdt.SusPHI/20182.3.Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa karena telah lewat jangka waktu2 (dua) tahun;Gugatan Penggugat cacat prosedural;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikanputusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi

Nomor 901 K/Pdt.SusPHI/2018Bahwa lagipula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antaraPenggugat dengan Tergugat telah diberitahu berakhir pada Bulan Juli 2013sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Bulan Oktober 2017 yaitu4 (empat) tahun kemudian sehingga gugatan kadaluarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga

Eksepsi temporis (kadaluarsa);Il. Gugatan Penggugat kacau, kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan denganNomor 6/Pdt.SusPHI/2019/PN Tpg., tanggal 21 Agustus 2019, yangamarya sebagai berikut:Dalam Putusan Sela: Menolak permohonan putusan sela Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa;3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara inikepada Negara;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Halaman 4 dari 7 hal. Put.

Adapun peralatan seperti tusuk gigi dan beberapa kartuATM yang sudah kadaluarsa dibawa oleh KANDAR. Kemudian, ERLAN,KANDAR, RICCI dan BAMBANG masuk ke dalam Indomaret namunDARMAWAN tidak ikut masuk melainkan menjaga situasi di luar, setelahKANDAR berhasil memasukkan potongan tusuk gigi ke dalam mulut mesinATM yang terdapat di dalam Indomaret tersebut kemudian ERLAN, KANDAR,RIKI, dan BAMBANG keluar lagi menunggu didalam mobil dan DARMAWANmasih pada posisinya memantau calon korban.

dengan menanyakan bisa bangHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor 349/PID/2020/PT.BDGdan korban menjawab kok ga bisa bang kemudian KANDAR mencontohkaadengan memasukkan kartu yang sudah di settingnya dan korban pun melihatkartu ATM yang dimasukkan oleh KANDAR berhasil masuk sehingga korbanmeminta bantuan kepada KANDAR dan setelah kartu ATM sudah dipegangoleh KANDAR lalu KANDAR menunduk purapura mengintip mulut mesinATM dan pada saat menunduk itulah KANDAR menukar kartu ATM milikkorban dengan kartu ATM kadaluarsa

transaksi sehinggaKANDAR berpurapura ingin membantu dengan menanyakan bisa bangdan korban menjawab kok ga bisa bang kemudian KANDAR mencontohka1dengan memasukkan kartu yang sudah di settingnya dan korban pun melihatkartu ATM yang dimasukkan oleh KANDAR berhasil masuk sehingga korbanmeminta bantuan kepada KANDAR dan setelah kartu ATM sudah dipegangoleh KANDAR lalu KANDAR menunduk purapura mengintip mulut mesinATM dan pada saat menunduk itulah KANDAR menukar kartu ATM milikkorban dengan kartu ATM kadaluarsa

Setelah diteliti diketahuisediaan farmasi berupa produk kosmetik tersebut tidak mempunyai izin edardari Balai Pengawasan Obat dan Makanan serta sebahagian produk kosmetiktersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 197Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa SYARIFAH ELVINA Binti SAID HUSAINI pada hariSelasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan

Meuraxa Kota BandaAceh atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Bnahukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara inimemproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidakmencantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatanyang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih ataunetto,

Setelah diteliti diketahuisediaan farmasi berupa produk kosmetik tersebut tidak mempunyai izin edardari Balai Pengawasan Obat dan Makanan serta sebahagian produk kosmetiktersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Setelah diteliti diketahulsediaan farmasi berupa produk kosmetik tersebut tidak mempunyai izin edardari Balai Pengawasan Obat dan Makanan serta sebahagian produk kosmetiktersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 8 ayat (1)jo Pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 8 tahun 1998 tentang PerlindunganKonsumen;Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

setelah mendapat izin edar; Bahwa Pengertian izin edar itu sendiri adalah bentuk persetujuanregistrasi bagi produk obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatanserta makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat danMakanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayahNegara Indonesia; Bahwa cara membedakan asli (/ega/) dan yang tidak asli adalah dengancara melihat kemasankotak/botol terdapat nomor izin edar yangdikeluarkan BPOM dan kemasan harus mencantumkan juga merek,kadaluarsa

dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP, sedangkandakwaan tidak dapat diterima baik secara eksplisit maupun secara implisitKUHAP tidak menentukan dalam hal apa suatu dakwaan diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima.Majelis Hakim kemudian dengan menimbang kepada praktek telah memberikan batasan pada perkara yang diperiksa dan diadilinya bahwa suatu suratdakwaan tidak dapat diterima apabila suatu dakwaan yang ditujukan terhadap suatu perbuatan yang melewat batas waktu kadaluarsa

atau surat dakwaan yang ditujukan terhadapsuatu tindak pidana yang mensyaratkan adanya delik aduan namuntidak ada pengaduan dari orang yang menjadi korban.Berdasarkan pertimbangan dimaksud, Majelis Hakim jelas ingin menyatakan serta memberikan batasan bahwa terhadap Surat Dakwaanhanya dapat dikatakan sebagai Surat Dakwaan yang tidak dapatditerima apabila terdapat keadaan :1. apabila suatu dakwaan yang ditujukan terhadap suatu perbuatanyang melewat batas waktu kadaluarsa, atau ;2. apabila surat dakwaan

Pada kenyataannya, dalam pertimbangan hukum yang diberikan olehMajelis Hakim sama sekali tidak ada pertimbangan yang menyatakanbahwa Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalamsuatu keadaan :1. suatu dakwaan yang ditujukan terhadap suatu perbuatan yang melewat batas waktu kadaluarsa, atau ;2. surat dakwaan yang ditujukan terhadap suatu tindak pidana yangmensyaratkan adanya delik aduan namun tidak ada pengaduandari orang yang menjadi korban.Pada kenyataannya, dalam pertimbangan hukum yang

diberikan olehMajelis Hakim sama sekali tidak ada pertimbangan yang menyatakanbahwa materi keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dapatmenunjukan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam suatu keadaan sebagai :2..1 suatu dakwaan yang ditujukan terhadap suatu perbuatanyang melewat batas waktu kadaluarsa, atau ;Died surat dakwaan yang ditujukan terhadap suatu tindak pidanayang mensyaratkan adanya delik aduan namun tidak adapengaduan dari orang yang menjadi korban.Sekalipun pada pertimbangan Majelis

Apakah pemeriksaan perkara pidana ditangguhkan (karena adanyasengketa keperdataan) memiliki pengertian hukum yang sama suatuperbuatan yang melewat batas waktu kadaluarsa, sehingga dakwaandapat dinyatakan tidak diterima ?

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :Berawal pada bulan Maret tahun 2016 saksi IDA DWI LESTARI yangmempunyai usaha salon kecantikan Bintang Salon sedang terkenamasalan hukum di Polres Trenggalek terkait dugaan menjual produkkosmetik yang sudah kadaluarsa, selanjutnya saksi Ida Dwi Lestari BintiBakarudin menceritakan masalah yang membelitnya dan meminta solusikepada terdakwa Dwi Suhartatik binti Alm Salim dan saksi Fitria DianHapsari kemudian terdakwa meminta bantuan

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut : Berawal pada bulan Maret tahun 2016 saksi IDA DWI LESTARI yangmempunyai usaha salon kecantikan Bintang Salon sedang terkenamasalah hukum di Polres Trenggalek terkait dugaan menjual produkkosmetik yang sudah kadaluarsa

;Bahwa ketika itu anggota Polres Trenggalek mengadakan operasi obatobatan dan menemukan kosmetik kadaluarsa.

Namun pada kenyataannya keluargaSaksi terus menerus dimintai uang dan akhirnya keluarga curiga lalumelapor ke Polres Trenggalek;Bahwa orang yang menawarkan akan membantu = menguruspenyelesaian perkara kosmetik tersebut adalah Saksi Fitria Dian danTerdakwa yang merupakan teman Saksi Ida;Bahwa permasalahan kosmetik kadaluarsa tersebut terjadi bulan Maret2016;Bahwa tentang berapa jumlah uang yang harus dipenuhi untukmenyelesaikan perkara Saksi Ida, menurut keterangan Saksi Fitria Dian,uang yang harus

Saat itu untukpinjaman di FIF sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)dengan jaminan BPKB mobil Toyota Rush dan setelah pencairanpinjaman, uangnya langsung diberikan Saksi Ida kepada Saksi FitriaDian;Bahwa Saksi dan Saksi Ida tidak pernah dipertemukan sama sekalidengan orang yang bernama Wahyu;Bahwa masalah kosmetik kadaluarsa yang mengenai Saksi Ida saat inisudah selesai;Bahwa atas kejadian ini Saksi dan Saksi Ida merasa dirugikan sebesarRp801.120.000,00 (delapan ratus satu juta seratus

Pada Kemasan Galon tidak mencantumkan Tanggal Kadaluarsa atau Jangkawaktu Penggunaan atau Pemanfaatannya.; 3. Tidak terlihat label penjelassan barang yang memuat Nama, Ukuran, Berat/Isi(Netto), Komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama, dan alamat Pelaku Usaha.;4.

Pada Kemasan Galon tidak mencantumkan Tanggal Kadaluarsa atau Jangka waktu Penggunaan atau Pemanfaatannya.;4. Tidak terlihat label penjelassan barang yang memuat Nama, Ukuran, Berat/Isi(Netto), Komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama, dan alamat Pelaku Usaha.;5. Tidak tercantum logo SNI (Standar Nasional Indonesia) .

;Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah pada botol gallon air minumyang diedarkan untuk diperdagangkan tersebut tidak menggunakan label dan merek,Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. 8tidak mencantumkan masa kadaluarsa, tidak mencantumkan nama dan alamatprodusen, ukuran, akibat samping, SNI dan ijin edar.

;Bahwa saksi menerangkan produsen dari air minum dalam kemasan galon yang saksiedarkan adalah Depot Air Minum FREDY milik tedakwa.; Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada botol gallon air minum yang diedarkanuntuk diperdagangkan tersebut tidak menggunakan label dan merek, tidakPutusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. 9mencantumkan masa kadaluarsa, tidak mencantumkan nama dan alamat produsen,ukuran, akibat samping, SNI dan ijin edar sesuai peraturan perundangan.

;Bahwa saksi menerangkan produsen dari air minum dalam kemasan galon yang saksiedarkan adalah Depot Air Minum FREDY milik tedakwa.; Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada botol gallon air minum yang diedarkanuntuk diperdagangkan tersebut tidak menggunakan label dan merek, tidakmencantumkan masa kadaluarsa, tidak mencantumkan nama dan alamat produsen,ukuran, akibat samping, SNI dan ijin edar sesuai peraturan perundangan.

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa),Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat telan memberikan Putusan Nomor 54/PDT.SUSMEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 19 Desember 2019 yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvantkelijk verklaard);2.

MerekPALMFRUTT+GAMBAR milik Penggugat telah kadaluarsa sejak tanggal21 Maret 2013 dan perlindungan merek tersebut tidak diperpanjang olehPenggugat, sehingga hak atas merek PALMFRUTT+GAMBAR milikPenggugat telah berakhir sejak tanggal 21 Maret 2013;Bahwa dengan berakhirnya pelindungan hukum terhadap merek milikPenggugat, maka apabila ada pihak lain yang mengajukan permohonanpendaftaran merek tersebut tidaklah salah dan merek tersebut tidak dimilikioleh siapapun, oleh karena Indonesia dalam perlindungan

Kasim kami Pandang juga tidak sejalandengan UU Ketenagakerjaan Pasal 96 yang menyatakan bahwa tuntutanpembayaran upah pekerja/ buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui batas waktu2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.Sesuai dengan pasal tersebut diatas, nampak sekali bahwa masapengajuan gugatan tersebut sudah melewati batas yang diperbolehkanoleh undang undang.Oleh karena itu sebelum kami menyentuh padapokok permasalahan/ isi tuntutan, sudah terlihat

Selain itu melihat isi gugatan juga tidak sejalandengan UU Ketenagakerjaan Pasal 96 yang menyatakan bahwatuntutan pembayaran upah pekerja/ buruh dan segala pembayaranyang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelahmelampaui batas waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.Setelah proses mediasi melalui tripartit Pihak Disnaker juga telahmemberikan putuSan anjuran yang harus dilaksanakan oleh pihakperusahaan dalam hal penyelesaikan kewajiban terhadap Sdr. AbdulKasim.

Bahwa atas perselisihan kedua belah pihak Dinas Tenaga kerja KotaSamarinda selaku mediator telah mengeluarkan anjuran No.567.252/DTK.IIID/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan pasal 96 UU RI No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan tuntutan pembayaran upah pekerja/oburuh dan segalapembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak itu.

kerja menjadikadaluarsa bahkan dengan lewatnya waktu 1 (Satu) tahun sejak Penggugattidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja dan penolakan mana telahdilaporkan oleh Pengugat ke lembaga mediator yaitu Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda dimana selaku mediator telan mengeluarkan anjuran No.567.252/DTK.IIID/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 maka sesuai ketentuan pasal 171 UUNo.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tuntutan Penggugat yang telahmelampaui tenggang waktu lebih dari 2 (dua) tahun telan = kadaluarsa

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimanatuntutan Penggugat telah kadaluarsa maka tanpa mempertimbangkan lebihlanjut akan dalildalil gugatan dan buktibukti yang diajukan oleh kedua belahpihak maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untukseluruhnya ;Menimbang , bahwa sesuai pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial materi gugatan Penggugat tidak19melebihi Rp.150.000.000, ( seratus lima puluh juta rupiah ) maka biaya

1. Menyatakan terdakwa Supandi bin alm. katiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak memasang label yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama

Agustus2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Supandi bin alm Katiran bersalah melakukan Tindak Pidana Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan BarangDan/Atau Jasa Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa

Ngunut Tulungagungatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya,pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barangdan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran, berat / isi bersin atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggalpembuatan

merupakanorang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti ataspertanyaanpertanyaan yang diajukan kepadanya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terdakwamerupakan tenaga pijat/terapi miss V, spa, facial, terapi perawatan kecantikanserta menyediakan kosmetik yang diperlukan konsumen;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha telahterpenuhi secara sah menurut hukum.Ad.2 Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

Tanggal 21Pebruari 2018 Pro Justitia dariBadan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium ForensikLaboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti dengan nomor: 0824/2017/KKF,: seperti tersebutdalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar22,84 %;Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas dapat disimpulkanbahwa minuman beralkohol yang dijual oleh terdakwa tidak mencantumkantanggal kadaluarsa

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah Memproduksi danmemperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggalkadaluarsa, tidak memasang label yang memuat nama barang, ukuran,beratlisi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lainuntuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang ;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa