yaitu: dengan adanya pengakuan dalil gugatanPenggugat, maka pihak Tergugat tidak perlu dibebankan kewajiban untukmembuktikannya;Penggugat sudah mengakui dan/atau membenarkan adanya PemutusanHubungan Pekerjaan (PHK) tanggal 01 November 2017, dan terbuktiPenggugat baru mengajukan gugatannya di Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang pada tanggal25 Juni 2019, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudahlebih dari 1 (satu) tahun, maka gugatan a quo menjadi kadaluarsa

;Oleh karena gugatan Penggugat menjadi kadaluarsa, maka Penggugattidak memiliki kapasitas (kualitas) mengajukan gugatannya kepadaTergugat, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas I.A Tanjungkarang tidak berhak dan/atau tidak berwenanguntuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) tersebut diatas, karena sudah lebih 1 (satu) tahun;Kiranya perlu diketahui, berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

dari 45 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.SusPHI/2019/PN TjkOleh karena permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadiantara Tergugat dengan Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) yaitu:terhitung sejak 01 November 2017, maka Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang, beralamatdi Jalan R.W.Monginsidi Nomor 27 Kota Bandar Lampung menjadi tidak berhak dantidak berwenang secara kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadilidan memutuskan perkara gugatan a quo, karena sudah kadaluarsa

Bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) semuaUndangUndang beserta peraturan turunannya tidak boleh salingbertentangan, sehingga berkenan dengan kadaluarsa gugatan telahdilakukan Judicial Review dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor114/PUUXIII/2015 tentang telah dihapus masa kadaluarsa gugatan,sehingga berdasarkan putusan tersebut dapat diajukan kapan saja;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi dan tanggapan eksepsitersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

:Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsiTergugat tentang gugatan Penggugat kadaluarsa dan/atau tidak memilikikapasitas (kualitas) untuk mengajukan gugatannya kepada Tergugat diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang KelasIA Tanjungkarang karena gugatan Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahunsehingga tidak berhak dan/atau tidak berwenang secara kompetensi absolutuntuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan a quo, MajelisHakim berpendapat

Wakidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelaku Usaha memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang ;

Pelaku Usaha ;2. memproduksi dan atau) memperdagangkan barang yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa dan atau tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isibersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yangmenurut ketentuan harus dipasang/dibuat ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa dan atau tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran,berat/isi bersin, kKomposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibatsampingan, nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untukpenggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat ;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN TigMenimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabilasalah

Lab. : 4502/KKF/2018, disimpulkanbahwa barang bukti mengandung etanol dengan kadar 24,00 %;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebutdiatas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur memperdagangkan barang yangtidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan atau tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isibersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan

menemukan halhal atau keadaankeadaan yangmeniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baikalasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalamkeadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telahdiperbuatnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelaku~ Usahamemperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

Wakidi telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelaku Usahamemperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa,tidak memasang label atau membuat penjelasan barang ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;5.

Eksepsi Gugatan Kadaluarsa;1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalildalilyang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali halhal yang secarategas diakui oleh Tergugat II Intervensi ;2. Bahwa Tergugat Il Intervensi berpendapat bahwa gugatan yangdiajukan oleh Para Penggugat sudah selayaknya ditolak/tidak dapatditerima karena gugatan telah melampaui batas waktu 90 (sembilanpuluh) hari;3.

Bahwa dalil Tergugat II Intervensi ini terlinat jelas dan obyek gugatansemula Sertipikat Hak Milik Nomor 3088/Desa Sungai Raya atas namaTergugat Il Intervensi tersebut telah diterbitkan sejak tahun 1988,sehingga gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa (Bukti T.II.Int.11);5S. Bahwa selanjutnya, berdasarkan obyek a quo perolehan title hakpemegang hak diantaranya adalah berasal dari lelang, sebagaimanaRisalah Lelang Nomor 007/2004 tanggal 12 Februari 2004;6.

itu tidak dapat lagimenuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahunsejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatansecara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada kantorpertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikattersebut;Oleh karenanya cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima karena gugatan kadaluarsa

dinyatakan tidak dapatditerima, dalil ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:pahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahanformil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belumdigugat;Oleh karenanya cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima karena gugatan kurang lengkap pihaknya;EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI II:1.Eksepsi Gugatan Kadaluarsa

Memerintahkan Tergugat untuk mentaati keputusan ini denganmembatalkan Pendaftaran No.325925 dalam Daftar Umum;5, Biaya menurut hukum:Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa : Bahwa gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di PengadilanNegeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2003; Bahwa merek Pioneer milik Tergugat di bawah nomor 325925 telahterdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan

diajukan pembatalannya olehpihak lain hanyalah merek dagang yang terdaftarnya di dalam DaftarUmum Merek belum lebih dari 5 (lima) tahun Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, adalah telahnyata bahwa gugatan Penggugat telah melampaui 5 tahun, sehinggatidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana disyaratkan olehketentuan Pasal 69 ayat 1 UndangUndang No. 15 tahun 2001:Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang padapokoknya sebagai berikut Bahwa Gugatan Pengguagat telah kadaluarsa

keadilanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKIJakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa eksepsi Tergugat tentang kadaluarsa

batalnya suatuperikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undangundang khusushingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun; Bahwa berkaitan dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuatPenggugat dengan Tergugat , Il pada tanggal 20 September 2000,dengan memperhatikan Pasal 1341 KUH Perdata, sejak haridiketahuinya, bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada,dalam hal ini gugatan dilakukan pada tahun 2015 sehingga telah lebihdari 5 (lima) tahun, oleh karenanya gugatan kadaluarsa

Bintoromelalui HP dengan maksud hendak membeli sediaan farmasi berupa obat jenispil warna putin dengan logo LL ditengahnya (pil LL) sebanyak 200 butir denganharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtutanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.30 wib saksi Mochamad MAhusen Als.Cilik mendatangi terdakwa dirumahnya dengan maksud mengantarkan pesananterdakwa berupa pil LL sebanyak 200 (dua ratus) butir tanpa dilengkapi dengankemasan yang terdapat merk, komposisi bahan, serta tanggal kadaluarsa

Cilik mendatangi terdakwadirumahnya dengan maksud mengantarkan pesanan terdakwa berupa pil LLsebanyak 200 (dua ratus) butir tanpa dilengkapi dengan kemasan yangterdapat merk, komposisi bahan, serta tanggal kadaluarsa;Benar terdakwa menerangkan setelah menerima 200 (dua ratus) butir darisaksi Mochamad Mahusen Als.

Cilik mendatangi terdakwadirumahnya dengan maksud mengantarkan pesanan terdakwa berupa pil LLsebanyak 200 (dua ratus) butir tanpa dilengkapi dengan kemasan yangterdapat merk, komposisi bahan, serta tanggal kadaluarsa; Benar terdakwa menerangkan setelah menerima 200 (dua ratus) butir darisaksi Mochamad Mahusen Als.

Cilik mendatangi terdakwadirumahnya dengan maksud mengantarkan pesanan terdakwa berupapil LL sebanyak 200 (dua ratus) butir tanpa dilengkapi dengan kemasanyang terdapat merk, komposisi bahan, serta tanggal kadaluarsa,kemudian setelah menerima 200 (dua ratus) butir dari saksi MochamadMahusen Als.

ANDRI PERMANAPUTRA sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp. 30.000, (tigapuluh ribu rupiah);Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 18 (delapan belas)butir;Bahwa pil jenis LL dikemasannya atau di bungkusnya tidak ada atau tidaktertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, jjin edar, namaperusahaan yang mengedarkan dan Indikasi;Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN GprBahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan jjin dalam bidangkefarmasian;Bahwa terdakwa dalam

ANDRI PERMANAPUTRA sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp. 30.000, (tigapuluh ribu rupiah);Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 18 (delapan belas)butir;Bahwa pil jenis LL dikemasannya atau di bungkusnya tidak ada atau tidaktertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, jjin edar, namaperusahaan yang mengedarkan dan Indikasi;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN GprBahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan jjin dalam bidangkefarmasian;Bahwa terdakwa dalam

(tiga puluh ribu rupiah);Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 18 (delapan belas)butir;Bahwa pil jenis LL dikemasannya atau di bungkusnya tidak ada atau tidaktertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, namaperusahaan yang mengedarkan dan Indikasi;Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidangkefarmasian,Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebuttidak ada ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan

(tiga puluh ribu rupiah); Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi pil LL sebanyak 18 (delapan belas)butir; Bahwa pil jenis LL dikemasannya atau di bungkusnya tidak ada atau tidaktertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, namaperusahaan yang mengedarkan dan Indikasi;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Gpr Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan jjin dalam bidangkefarmasian; Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebuttidak ada ijin dari

Kediri kepada sdr.ANDRI PERMANA PUTRA sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa pil jenis LL dikemasannya atau di bungkusnya tidakada atau tidak tertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, jjinedar, nama perusahaan yang mengedarkan dan Indikasi;Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalambidang kefarmasian dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebuttidak ada ijin dari pihak yang berwenang;Halaman 12 dari

Bahwa Judex Facti tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatanperselisihan PHK yang telah kadaluarsa, sebagaimanaperaturanperundangundanganPemohon Kasasi tidak sependapat dengan dengan pertimbangan dalamputusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Perkara Nomor 248/Pdt.PHI.PLW/2014/PN.JKT.PST tanggal 01 Juli 2015 yang memeriksa danmemutus.Halaman 3 dari 6 Hal.

dilakukanpemutusan hubungan kerjanya".Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;"Gugatan oleh pekerja/ouruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannyakeputusan dari pihak pengusaha".Oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta memeriksa danmemutus perkara yang telah kadaluarsa

Berdasarkan angka 1 s.d. 6 di atas, oleh karena surat kuasa khususPenggugat cacat Formil/nukum dan kedudukan kuasa Penggugat dalamperkara a quo adalah tidak sah, maka gugatan Penggugat harus di tolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA LEWAT WAKTU6.

Bahwa selain eksepsi terhadap surat kuasa Penggugat yang cacat formilternyata gugatan Penggugat juga telah kadaluarsa lewat waktu hal ini dikarenakan gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 07 Oktober 2004dan yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah sertifikat deposito No.AHal. 4 dari 15 hal. Put. No.2583 K/Pdt/200844950 tanggal 28 Juni 1985, dan dalam Sertifikat Deposito masa periodeatas deposito dimaksud sudah berakhir (3 bulan sejak tanggal Depositotanggal 28 Juni 1985).

Bahwa mengenai gugatan Penggugat dinyatakan telah kadaluarsa hal inisejalan dengan Pasal 11 UndangUndang Republik Indonesia No.8 Tahun1997 tentang dokumen Perusahaan yang menyatakan :Catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, buku pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan data pendukung administrasikeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf awajib disimpan selama 10 (sepuluh tahun terhitung sejak akhir bukuPerusahaan yang bersangkutan) ;8.

Bahwa berdasarkan pada uraian poin 8 s.d. 10 di atas terbuka bahwagugatan Penggugat adalah telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga gugatanPenggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat di terima ;EKSEPSI OBCUUR LIBEL10.

tersebut lagilagi di ingkariTergugat, namun pada O02 Agustus 2018 Tergugat mencicil utangnyakepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (Ssepuluh juta rupiah) ;selanjutnya pada 16 Agustus 2018 mencicil sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah), dengan total pembayaran secara cicil seluruhnyaadalah sebesar Rp. 45.547.000 (empat puluh lima juta lima ratus empatpuluh tujuh ribu rupiah) ; Kemudian pada tanggal 03 September 2018Penggugat menarik barang Sembako dari Tergugat yang mendekati masaexpayer/kadaluarsa

yang totalnya sebesar Rp. 2.173.200 (dua jutaseratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan sebesar Rp.17.357.024 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluhempat rupiah), yang total penarikan barang Sembako oleh Penggugat dariTergugat dikarenakan mendekati masa expayer/kadaluarsa adalahsebesar Rp. 19.530.224 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribudua ratus dua puluh empat rupiah) ;7.

Toko Rizki yang menjualklontongan dan juga menjual air minum isi ulang ; Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2018/PN Son Bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat dengancara mengambil barang barang Penggugat dengan janji akandibayarkannya yakni + Rp. 118.000.000. * Bahwa Tergugat baru membayar hutangnya kepadaPenggugat + Rp. 45.000.000, dengan cara mengangsur ;* Bahwa Penggugat pernah mengambil barang barangnyakembali dari Toko Tergugat karena sudan mendekati masaekspired / kadaluarsa

Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2018/PN Son Bahwa Toko Tergugat adalah Toko Rizki yang menjualklontongan dan juga menjual air minum isi ulang ; Bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat dengancara mengambil barang barang Penggugat dengan janji akandibayarkannya yakni + Rp. 118.000.000. * Bahwa Tergugat baru membayar hutangnya kepadaPenggugat + Rp. 45.000.000, dengan cara mengangsur ; Bahwa Penggugat pernah mengambil barang barangnyakembali dari Toko Tergugat karena sudah mendekati masaekspired / kadaluarsa

Adapun peralatan seperti tusuk gigi dan beberapa kartuATM yang sudah kadaluarsa dibawa oleh KANDAR. Kemudian, ERLAN,KANDAR, RICCI dan BAMBANG masuk ke dalam Indomaret namunDARMAWAN tidak ikut masuk melainkan menjaga situasi di luar, setelahKANDAR berhasil memasukkan potongan tusuk gigi ke dalam mulut mesinATM yang terdapat di dalam Indomaret tersebut kemudian ERLAN, KANDAR,RIKI, dan BAMBANG keluar lagi menunggu didalam mobil dan DARMAWANmasih pada posisinya memantau calon korban.

dengan menanyakan bisa bangHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor 349/PID/2020/PT.BDGdan korban menjawab kok ga bisa bang kemudian KANDAR mencontohkaadengan memasukkan kartu yang sudah di settingnya dan korban pun melihatkartu ATM yang dimasukkan oleh KANDAR berhasil masuk sehingga korbanmeminta bantuan kepada KANDAR dan setelah kartu ATM sudah dipegangoleh KANDAR lalu KANDAR menunduk purapura mengintip mulut mesinATM dan pada saat menunduk itulah KANDAR menukar kartu ATM milikkorban dengan kartu ATM kadaluarsa

transaksi sehinggaKANDAR berpurapura ingin membantu dengan menanyakan bisa bangdan korban menjawab kok ga bisa bang kemudian KANDAR mencontohka1dengan memasukkan kartu yang sudah di settingnya dan korban pun melihatkartu ATM yang dimasukkan oleh KANDAR berhasil masuk sehingga korbanmeminta bantuan kepada KANDAR dan setelah kartu ATM sudah dipegangoleh KANDAR lalu KANDAR menunduk purapura mengintip mulut mesinATM dan pada saat menunduk itulah KANDAR menukar kartu ATM milikkorban dengan kartu ATM kadaluarsa

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :Berawal pada bulan Maret tahun 2016 saksi IDA DWI LESTARI yangmempunyai usaha salon kecantikan Bintang Salon sedang terkenamasalan hukum di Polres Trenggalek terkait dugaan menjual produkkosmetik yang sudah kadaluarsa, selanjutnya saksi Ida Dwi Lestari BintiBakarudin menceritakan masalah yang membelitnya dan meminta solusikepada terdakwa Dwi Suhartatik binti Alm Salim dan saksi Fitria DianHapsari kemudian terdakwa meminta bantuan

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut : Berawal pada bulan Maret tahun 2016 saksi IDA DWI LESTARI yangmempunyai usaha salon kecantikan Bintang Salon sedang terkenamasalah hukum di Polres Trenggalek terkait dugaan menjual produkkosmetik yang sudah kadaluarsa

;Bahwa ketika itu anggota Polres Trenggalek mengadakan operasi obatobatan dan menemukan kosmetik kadaluarsa.

Namun pada kenyataannya keluargaSaksi terus menerus dimintai uang dan akhirnya keluarga curiga lalumelapor ke Polres Trenggalek;Bahwa orang yang menawarkan akan membantu = menguruspenyelesaian perkara kosmetik tersebut adalah Saksi Fitria Dian danTerdakwa yang merupakan teman Saksi Ida;Bahwa permasalahan kosmetik kadaluarsa tersebut terjadi bulan Maret2016;Bahwa tentang berapa jumlah uang yang harus dipenuhi untukmenyelesaikan perkara Saksi Ida, menurut keterangan Saksi Fitria Dian,uang yang harus

Saat itu untukpinjaman di FIF sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)dengan jaminan BPKB mobil Toyota Rush dan setelah pencairanpinjaman, uangnya langsung diberikan Saksi Ida kepada Saksi FitriaDian;Bahwa Saksi dan Saksi Ida tidak pernah dipertemukan sama sekalidengan orang yang bernama Wahyu;Bahwa masalah kosmetik kadaluarsa yang mengenai Saksi Ida saat inisudah selesai;Bahwa atas kejadian ini Saksi dan Saksi Ida merasa dirugikan sebesarRp801.120.000,00 (delapan ratus satu juta seratus

Setelah diteliti diketahuisediaan farmasi berupa produk kosmetik tersebut tidak mempunyai izin edardari Balai Pengawasan Obat dan Makanan serta sebahagian produk kosmetiktersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 197Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa SYARIFAH ELVINA Binti SAID HUSAINI pada hariSelasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan

Meuraxa Kota BandaAceh atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Bnahukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara inimemproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidakmencantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatanyang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih ataunetto,

Setelah diteliti diketahuisediaan farmasi berupa produk kosmetik tersebut tidak mempunyai izin edardari Balai Pengawasan Obat dan Makanan serta sebahagian produk kosmetiktersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Setelah diteliti diketahulsediaan farmasi berupa produk kosmetik tersebut tidak mempunyai izin edardari Balai Pengawasan Obat dan Makanan serta sebahagian produk kosmetiktersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 8 ayat (1)jo Pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 8 tahun 1998 tentang PerlindunganKonsumen;Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

setelah mendapat izin edar; Bahwa Pengertian izin edar itu sendiri adalah bentuk persetujuanregistrasi bagi produk obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatanserta makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat danMakanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayahNegara Indonesia; Bahwa cara membedakan asli (/ega/) dan yang tidak asli adalah dengancara melihat kemasankotak/botol terdapat nomor izin edar yangdikeluarkan BPOM dan kemasan harus mencantumkan juga merek,kadaluarsa

perkara ini;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:1.Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat haruslah di tolak karenatelah melewati tenggang waktu satu tahun yaitu sejak bulan Septembertahun 2014 pada saat Penggugat datang membawa surat Pernyataanuntuk di tanda tangani sebagai pemecatan oleh Tergugat sehinggaterhitung sejak bulan September tahun 2014 Penggugat tidak lagi sebagaikaryawan dan berdasarkan pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 gugatanPenggugat telah kadaluarsa

Nomor 363 K/Pdt.SusPHI/2018tanggal 26 Agustus 2014, sehingga panggilan tersebut tidak memenuhitata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 168UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan hal itu telah dipertimbangkansecara tepat dan benar oleh Judex Facti; Bahwa gugatan tidak kadaluarsa karena alasan PHK bukan terkaitdengan alasan PHK sebagaimana ketentuan Pasal 160, Pasal 162UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat

Nomor 41 kK/Pdt.SusPHI/2018memori kasasi tanggal 20 November 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus tidak salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa gugatan tidak kadaluarsa karena sesuai Rumusan KamarMahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014kadaluarsa gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) berdasarkankeadilan, dalam perkara ini pemutusan hubungan

kerja (PHK) bulan April2015 gugatan Maret 2017, adil tidak kadaluarsa; Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) adil berdasarkan efisiensikarena kerugian tidak dibuktikan dengan laporan akuntan publik selama 2(dua) tahun berturutturut sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003; Bahwa adil memperoleh upah proses selama 3 (tiga) bulan sampaidengan anjuran Mediator karena putusan Pengadilan HubunganIndustrial (PHI) menyetujui pemutusan hubungan kerja (PHK) yangbersesuaian dengan

Pada Kemasan Galon tidak mencantumkan Tanggal Kadaluarsa atau Jangkawaktu Penggunaan atau Pemanfaatannya.; 3. Tidak terlihat label penjelassan barang yang memuat Nama, Ukuran, Berat/Isi(Netto), Komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama, dan alamat Pelaku Usaha.;4.

Pada Kemasan Galon tidak mencantumkan Tanggal Kadaluarsa atau Jangka waktu Penggunaan atau Pemanfaatannya.;4. Tidak terlihat label penjelassan barang yang memuat Nama, Ukuran, Berat/Isi(Netto), Komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama, dan alamat Pelaku Usaha.;5. Tidak tercantum logo SNI (Standar Nasional Indonesia) .

;Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah pada botol gallon air minumyang diedarkan untuk diperdagangkan tersebut tidak menggunakan label dan merek,Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. 8tidak mencantumkan masa kadaluarsa, tidak mencantumkan nama dan alamatprodusen, ukuran, akibat samping, SNI dan ijin edar.

;Bahwa saksi menerangkan produsen dari air minum dalam kemasan galon yang saksiedarkan adalah Depot Air Minum FREDY milik tedakwa.; Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada botol gallon air minum yang diedarkanuntuk diperdagangkan tersebut tidak menggunakan label dan merek, tidakPutusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. 9mencantumkan masa kadaluarsa, tidak mencantumkan nama dan alamat produsen,ukuran, akibat samping, SNI dan ijin edar sesuai peraturan perundangan.

;Bahwa saksi menerangkan produsen dari air minum dalam kemasan galon yang saksiedarkan adalah Depot Air Minum FREDY milik tedakwa.; Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada botol gallon air minum yang diedarkanuntuk diperdagangkan tersebut tidak menggunakan label dan merek, tidakmencantumkan masa kadaluarsa, tidak mencantumkan nama dan alamat produsen,ukuran, akibat samping, SNI dan ijin edar sesuai peraturan perundangan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Al Iqbal Bin Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang tanpa dibubuhkan masa kadaluarsa;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

• 378 (tiga ratus tujuh

Persona Standi In Judicio) sebagaiPenggugat sehingga Penggugat tidak memiliki persona standi in judiciodan legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, oleh karenanya dimohon kiranya Yang Mulia MajelisHakim menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak MemilikiLegitima Persona Standi In Judicio dalam memajukan Gugatan TataUsaha Negara dengan memberikan putusan gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);I Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa

terutama kepadakakak atau adiknya);6 Bahwa oleh karenanya bohong jika Penggugat tidak mengetahuiterbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/1995 tanggal 9Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun pada tanggal23 April 2013, sehingga Gugatan Penggugat telah lewat waktusebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 tahun 2004, olehkarenanya dimohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerimaeksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa

dengan Rohani Br Ginting, dengan demikian cukup alasanuntuk menyatakan Penggugat juga mengetahui terbitnya Kutipan AktaKelahiran No. 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme SurantaKerina Bangun;Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal31 Juli 2013, padahal jauh sebelumnya Penggugat sudah mengetahuiterbitnya Kutipan Akta Kelahiran No. 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995atas nama Emme Suranta Kerina Bangun, maka cukup alasan untukmenyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa

atau lewat waktu, sebabGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badanatau Pejabat Tata Usaha Negara;Sehubungan dengan gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu makacukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tersebut dapatdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);D Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili :1.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak

Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengetahui Emme Suranta Kerina Bangun sejakmasih kecil sampai dewasa tentulah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengetahui pada waktu dibaptis, waktu angkat sidi darigereja dan juga acara pesta pernikahan Emme Suranta Kerina Bangunyang mengundang pihak dari keluarga yang mana pada acaraacaratersebut menyatakan bahwa Emme Suranta Kerina Bangun adalahanak dari Makei Bangun dan Rohani Br Ginting, oleh karena itugugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah kadaluarsa

dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP, sedangkandakwaan tidak dapat diterima baik secara eksplisit maupun secara implisitKUHAP tidak menentukan dalam hal apa suatu dakwaan diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima.Majelis Hakim kemudian dengan menimbang kepada praktek telah memberikan batasan pada perkara yang diperiksa dan diadilinya bahwa suatu suratdakwaan tidak dapat diterima apabila suatu dakwaan yang ditujukan terhadap suatu perbuatan yang melewat batas waktu kadaluarsa

atau surat dakwaan yang ditujukan terhadapsuatu tindak pidana yang mensyaratkan adanya delik aduan namuntidak ada pengaduan dari orang yang menjadi korban.Berdasarkan pertimbangan dimaksud, Majelis Hakim jelas ingin menyatakan serta memberikan batasan bahwa terhadap Surat Dakwaanhanya dapat dikatakan sebagai Surat Dakwaan yang tidak dapatditerima apabila terdapat keadaan :1. apabila suatu dakwaan yang ditujukan terhadap suatu perbuatanyang melewat batas waktu kadaluarsa, atau ;2. apabila surat dakwaan

Pada kenyataannya, dalam pertimbangan hukum yang diberikan olehMajelis Hakim sama sekali tidak ada pertimbangan yang menyatakanbahwa Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalamsuatu keadaan :1. suatu dakwaan yang ditujukan terhadap suatu perbuatan yang melewat batas waktu kadaluarsa, atau ;2. surat dakwaan yang ditujukan terhadap suatu tindak pidana yangmensyaratkan adanya delik aduan namun tidak ada pengaduandari orang yang menjadi korban.Pada kenyataannya, dalam pertimbangan hukum yang

diberikan olehMajelis Hakim sama sekali tidak ada pertimbangan yang menyatakanbahwa materi keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dapatmenunjukan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam suatu keadaan sebagai :2..1 suatu dakwaan yang ditujukan terhadap suatu perbuatanyang melewat batas waktu kadaluarsa, atau ;Died surat dakwaan yang ditujukan terhadap suatu tindak pidanayang mensyaratkan adanya delik aduan namun tidak adapengaduan dari orang yang menjadi korban.Sekalipun pada pertimbangan Majelis

Apakah pemeriksaan perkara pidana ditangguhkan (karena adanyasengketa keperdataan) memiliki pengertian hukum yang sama suatuperbuatan yang melewat batas waktu kadaluarsa, sehingga dakwaandapat dinyatakan tidak diterima ?

Kasim kami Pandang juga tidak sejalandengan UU Ketenagakerjaan Pasal 96 yang menyatakan bahwa tuntutanpembayaran upah pekerja/ buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui batas waktu2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.Sesuai dengan pasal tersebut diatas, nampak sekali bahwa masapengajuan gugatan tersebut sudah melewati batas yang diperbolehkanoleh undang undang.Oleh karena itu sebelum kami menyentuh padapokok permasalahan/ isi tuntutan, sudah terlihat

Selain itu melihat isi gugatan juga tidak sejalandengan UU Ketenagakerjaan Pasal 96 yang menyatakan bahwatuntutan pembayaran upah pekerja/ buruh dan segala pembayaranyang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelahmelampaui batas waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.Setelah proses mediasi melalui tripartit Pihak Disnaker juga telahmemberikan putuSan anjuran yang harus dilaksanakan oleh pihakperusahaan dalam hal penyelesaikan kewajiban terhadap Sdr. AbdulKasim.

Bahwa atas perselisihan kedua belah pihak Dinas Tenaga kerja KotaSamarinda selaku mediator telah mengeluarkan anjuran No.567.252/DTK.IIID/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan pasal 96 UU RI No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan tuntutan pembayaran upah pekerja/oburuh dan segalapembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak itu.

kerja menjadikadaluarsa bahkan dengan lewatnya waktu 1 (Satu) tahun sejak Penggugattidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja dan penolakan mana telahdilaporkan oleh Pengugat ke lembaga mediator yaitu Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda dimana selaku mediator telan mengeluarkan anjuran No.567.252/DTK.IIID/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 maka sesuai ketentuan pasal 171 UUNo.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tuntutan Penggugat yang telahmelampaui tenggang waktu lebih dari 2 (dua) tahun telan = kadaluarsa

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimanatuntutan Penggugat telah kadaluarsa maka tanpa mempertimbangkan lebihlanjut akan dalildalil gugatan dan buktibukti yang diajukan oleh kedua belahpihak maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untukseluruhnya ;Menimbang , bahwa sesuai pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial materi gugatan Penggugat tidak19melebihi Rp.150.000.000, ( seratus lima puluh juta rupiah ) maka biaya