6/Pdt.G/2011/PAW

Luwu Timur, namun dalamkedudukannya secara hukum dalam perkara a quo seharusnya diwakili olehPartai Politiknya oleh karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bukandiajukan oleh secara individu Penggugat namun mulai berproses atau yangberhak meminta proses PAW adalah Partai Politik (sesuai UU Susduk MPR,DPR, DPD, dan DPRD), sehingga Penggugat pada perkara a quo tidak memilikiLegal Standing dalam mengajukan perkara a quo.

Penggugat bukanlah Zatutama dalam proses PAW, Penggugat hanya menerima hasil PAW yangdidorong oleh yang berhak yaitu Partai Politiknya, partai politik jugalah yangmemiliki kepentingan dalam hal PAW, hal ini diperkuat oleh YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan dariorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima;C. Eksepsi Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kab.

Luwu Timur;Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 adalahdalil yang menguatkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat Il karenasemakin terang kalau kedudukan Penggugat bukanlah pribadi yanglangsung menerima dampak atas permasalahan PAW namun lebih padaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Luwu Timur sebagaima aturan yangberhak mengusulkan proses PAW adalah Partai Politik;.

Luwu Timur pada waktu adanya proses pengajuan PAW yangdilakukan oleh DPD PKS Kab. Luwu Timur dan Turut Tergugat Il tidakmemahami proses politik yang berkembang di DPRD Kab.

) dari Turut Tergugat ke Penggugat dan disitu ada Pak Kiai Suardidan Pak Sugito bicara masalah proses Pergantian Antar Waktu ( PAW) dariTurut Tergugat ke Penggugat; Bahwa, saksi mengetahui adanya Surat Pergantian Antar Waktunya (PAW),serta ada surat yang dikeluarkan oleh pimpinan Fraksi Partai KeadilanSejatera (PKS) tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) dari Turut Tergugat ke Penggugat alasannya Turut Tergugat sudah tidak pernah koordinasidan sudah tidak pernah menyetor kewajibannya ke Partai Keadilan

diri;Bahwa saksi belum pernah melihat Rapat Paripurna untuk pergantian anggotadewan;Bahwa sepengetahuan saksi yang mengkaji surat dari partai Gerindra saksitidak tahu;Bahwa saksi tidak pernah melihat terkait surat PAW atas nama PenggugatDeddy Yulianto;Bahwa saksi mengetahui adanya PAW terhadap Sdr.

Negeri mengenai PAW tersebut adalah yangmenentukan dilaksanakannya PAW, sehingga apabila belum ada KeputusanMenteri Dalam Negeri mengenai PAW terhadap Sdr.

Bangka Belitungdari Partai Gerinda dan PAW Anggota Fraksi Partai GerindraDPRD Kep. Bangka Belitung Atas nama Sdr.

adanya PAW terhadap Sdr.

Deddy Yulianto dan saksi juga ikut menandatangani suratPermohonan PAW tersebut" telah pula bersesuaian pula dengan bukti surat berupaSurat PAW Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:02.004/DPD.GERINDRA/2019 atas nama Sdr.

DPC PNIM/ Kr.Asem/ VII/ 2013 ;Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telah disebutkan pada pointangka 5 di atas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersurat kepada Tergugat( Gubernur Bali ) melalui Bupati Karangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat ;Bahwa selanjutnya tanggal

29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme juga mengeluarkanSurat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yakni SK.Nomor : 0146 /KEP.PAW/DPP PNI M /VII/2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW ) saudara I Wayan Putra Tanaya, S.H. ( Penggugat ) sebagai anggota DPRDKabupaten Karangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Ida Bagus Pidada Sindhu,S.H. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali Periode 2009 2014 ;Bahwa pada tanggal 11 Agustus

DPP PNI Marhaenisme tentangPergantian Antar Waktu (PAW ) terhadap Penggugat oleh DPP PNI Marhaenisme ,maka tugas, kewajiban dan keberadaan Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem tetap berjalan sebagaimana mestinya, demikian juga halnya denganpencalonan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD dari Partai lain seyogyanya tidakada permasalahan ;3 Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SK PembatalanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ), ternyata pada tanggal 7 Oktober 2013Tergugat

;Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur BaliNomor : 2000 / 04A / HK / 2013 tanggal 7 Oktober 2013 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;Atau :5.

Putusan Nomor. 556 K/TUN/2014.Agustus 2013, adalah tentang Mencabut dan menyatakan tidak berlaku SuratKeputusan DPP PNI Marhaenisme Nomor : 0146/KEP.PAW/DPP PNIM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara IWayan Putra Tenaya, S.H.

Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSURI alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

/DP/015/X1/2013, tanggal 12November 2013, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Luwu Utara, yang pada101112pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melakukan pengusulan PAWPara Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa selanjutnya Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan saksamarekomendasi dari Tergugat III tersebut, Tergugat I mengajukan PAW ParaPenggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara,sebagaimana dengan surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 19/DPK

/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepadaPenggugat I in casu Pilosopis Rusli sebagai Anggota DPRD Luwu Utara dan SuratDPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepada Penggugat II incasu Muhammad Ibrahim sebagai Anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa

/DP/015/X1/2013, tanggal 12 November 2013, sebagaimana dengan dalil ke6 di atas,ditandatangani oleh saudara Rafiuddin Hamarung selaku Wakil Ketua DewanPertimbangan PDK, padahal usulan pemberhentian sebagai anggota PDK danpengusulan PAW terhadap anggota DPRD harus ditandatangani oleh Ketua danSekretaris DPN, sehingga dengan demikian surat tersebut cacat hukum dan tidakdapat dijadikan dasar untuk mengajukan Pengusulan PAW terhadap Para Penggugatsebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para

Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Edaran tentang PAW anggota DPRD;f Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/KDP/ 03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penegasan Proses PAW AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDK;Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya sadar akanperbuatan hukum yang dilakukan beserta segala

PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaianggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara sebagaimana denganbukti P.3, tidak disertai dengan alasanalasan yang sah dan tidak sesuai denganHal. 11 dari 15 hal.

bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; ------------------------------------------------------------------- Menetapkan barang bukti surat berupa ; o Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW

/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan o Foto copy (legalisir) amandemen kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 11 Nopember 22005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan

PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----------------------o Foto copy (legalisir) SPP dan SPM PT.Ardywira Primakarsa ; o Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan CV Sulawesi Consultan & Co tentang kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi

KU.28/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 14 Nopember 2005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 30 Juni 2005 tentang pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; ---------------------------------------------o Foto copy (legalisir) DIPA luncuran dan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/Pmk.06/2005 tentang Peluncuran Program / Kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran

2014, perihal: Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) Syafrizal/Penggugat oleh DPD Golkar Kabupaten Kampar,dan Surat Ketua DPRD Nomor 170/DPRD/2014/69 Perihal PAW Syafrizalsebagai Anggota DPDRD Kampar) tidak pernah sampai ke tanganPenggugat, artinya patut diduga bahwa ada upaya tidak baik (curang) yangdilakukan oleh pihakpihak yang tidak Penggugat ketahui dengan tujuanagar Surat/Putusan PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kampar tidakbisa digugat di Pengadilan Negeri oleh Penggugat;Bahwa sebelum diterbitkan

melakukan pembelaan diri, telah mengusulkan tanpa alasan dandasar hukum yang jelas adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupatan Kampar kepada saudara Drs.

) selakuAnggota DPRD Kampar, yaitu dengan menerbitkan Surat DPD Partai GolkarKabupaten Kampar Nomor B13/GOLKARK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014,perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) An.

Akan tetapi dalam proses PAW terhadap Penggugatjangankan diberi kesempatan untuk membela diri, dipanggil dan ditegurpun tidakpernah, baik oleh Tergugat maupun oleh DPRD Kampar melalui BadanKehormatan;Bahwa sesuai dengan Surat Gugatan dan Replik yang Penggugat ajukanbahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menerima surat apapun dariTergugat terkait dengan Teguran, Panggilan, Pemberhentian sebagai AnggotaPartai Golkar maupun suratsurat yang berkaitan dengan PAW atas diriPenggugat dan seluruh proses

pemberhentian Penggugat sebagai AnggotaPartai Golkar dan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Kampar adalahproses yang sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak yangdiproses sehingga dengan demikian proses PAW Penggugat menjadi cacathukum dan tidak sah;Hal. 13 dari 15 hal.

PAW Nomor : 0020/Pdt.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd4. Pemohon IV (Anak Kandung/Pemohon IV)5. Pemohon V (Anak Kandung/Pemohon V)6. PEMOHON VI (Ayah Kandung/Pemohon VI)5.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd3.2. Pemohon Il (Anak Kandung)3.3. Pemohon Ill (Anak Kandung)3.4. Pemohon IV (Anak Kandung)3.5. Pemohon V (Anak Kandung)3.6. PEMOHON VI (Ayah Kandung Almarhum)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 94/2009/RB/I/2017, An.PEMOHON VI, tertanggal 03 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh KeuchikGampong Xxx. Kecamatan Xxx. Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya olehKetua Majelis Hakim diberi kode P.2 ;3. .

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 200. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd

14/Pdt.G/2011/PAW

PAW Nomor : 0020/Pdt.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdSelanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;8. Nama : PEMOHON VIII.Tempat/Tgl.Lahir : Xxxx/09091982.Agama : IslamPendidikan : SMP.Pekerjaan : Tukang Batu.Alamat : Gampong Xxxx Kecamatan Xxxx,Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon VIII;9.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. M.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan Alm.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdMarlaini. SHIPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 400. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.491.000, (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 12 dari 12 hal. PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrd

Bahwa ketidak jelasan Gugatan Penggugat terlinat dengan tidak memintaatau mencantumkan, baik dalam Posita maupun Petitum agar Penggugatdinyatakan sebagai Pengganti PAW yang sah menurut Hukum ;6.

Karenanya tidak ada yang salahdengan Surat Tergugat I tersebut ;Bahwa selain itu, Surat Tergugat diatas juga tidak menyebutkan siapa yangakan mengganti dalam Proses PAW Sdri. DERWANA FARMEI GOLLES JN.Tergugat sesuai mekanisme meminta Tergugat II untuk memproses siapacalon pengganti PAW. Penyebutan nama Pengganti dalam PAW Sari.DERWANA FARMEI GOLLES JN kepada Sdri.

JN yang mengundurkan diri Karena pindah partaidengan surat Nomor : 41/HM.03.5SD6303/KpuKab/I/2019 tanggal 22Januari 2019 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.2.

Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPIdapat diketahui bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan PAW anggotaDPRD Kabupaten Banjar an.

Bahwa berdasarkan uraian diatas pula, sudah jelas dan tegas secara hukumPerbuatan yang mengusulkan PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dariPartai PKP Indonesia dan Tergugat Il yang mengajukan nama PAW AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Sdri Derwana Farmei Golles.JN kepada sdriAPRIANA, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN MtpHalaman 23 dari 4056.

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. MrdTempat/Tgl.Lahir : Xxx/01 Februari 1986Agama : IslamPendidikan : SMAPekerjaan : Anggota POLRIAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Pidie Jaya,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;4.

PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrddipertegas kembali oleh para Pemohon di persidangan denganmengemukakan dailildalil sebagai berikut ;1.

PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrd2.

PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrdPanitera PenggantiDrs. A. MuthalibPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 400. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.491.000, (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrd

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd022017 di bawah Register Nomor : 0018/Pdt.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd6. Khairatunnisa binti Jamaluddin (AnakKandung/Pemohon V1)7. Bahwa, semasa hidup Almarhum Jamaluddin bin Cut memiliki uangsimpanan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Lueng Putu.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd2.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd

tugastugasnya sebagaianggota legislatif atau dihapuskan hakhaknya sebagai anggota partai karena dicabutKartu Tanda Anggotanya oleh Partai Aceh atau melakukan perbuatan tercela, olehkarena itu tidak ada dasar bagi Tergugat I, II mengusulkan kepada Tergugat IV, V danVI untuk melakukan PAW selanjutnya menunjuk Tergugat III sebagai PAW atas diriPenggugat;9 Bahwa, kendatipun tanpa dasar hukum yang sah untuk melakukan PAW yangditerbitkan oleh Tergugat I atas usulan Tergugat II, Penggugat telah melakukansanggahan

Nomor : 008/DPA/PA/IV/2008;e Adanya bukti penzaliman, diskriminasi serta pemaksaan kehendakkepentingan pribadi dalam hal proses pengusulan PAW terhadap diriPenggugat kepada Sdr.

Oleh karena itu surat keputusan PAWyang diterbitkan oleh Tergugat I secara juridis tidak dapat dijadikan sebagai dasarPAW atas diri Penggugat, dengan alasan hukum surat PAW yang diterbitkan TergugatI secara administratif cacat formil dan keliru masa pemberlakuannya;Bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan surat dariTergugat II agar melakukan PAW atas diri Penggugat sangat bertentangan denganTATIP DPRK Aceh Tengah, karena belum pernah dilakukan penjadwalan PAW olehBadan Musyawarah

DPRK Aceh Tengah untuk dilakukan pembahasan PAW lewatsidang paripurna.

)sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/PDT/2006 antara JamesO.Watung Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amarputusannya yang berbunyi bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketaPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketaPergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPP Partai Pelopor di KotaKupang Propinsi NTT yang memutuskan

November 2011 perihal persetujwan PAW Penggugat dan suratTergugat IIT (DPW PPP Riau) No. 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10November 2011 perihal persetujuan PAW Penggugat tidaklah sepenuhnyabenar, sebab dasar dikeluarkannya surat PAW oleh Tergugat I (DPC PPP)berawal dari adanya aspirasi kader Partai, diantaranya adanya usulan PAW16dari Pimpinan Anak Cabang Partai PPP, yakni PAC Kecamatan Kampar,PAC Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Timur, KecamatanRumbio Jaya dan Kecamatan Tampang dan lainya, usulan

(Vide Bukti)Bahwa KPU Kabupaten Kampar melalui surat tertanggal 8 Desember 2011juga sudah menyatakan bahwa proses PAW penggugat sudah memenuhisyarat (Vide Bukti)Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat I tersebut, pihak KPU KabupatenKampar juga telah mengeluarkan SK No. 057/KPTS/KPUKPR004.435228/XII/2011 tentang penetapan calon terpilih Penggantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kab.

Anggota DPRD Kab Kampar, diberi tanda dengan T.LILIII20;Surat Bupatt Kampar No. 100/PUM/322 tanggal 9 Desember 2011 kepadaGubernur Riau perihal PAW Anggota DPRD Kab Kampar an.

Surat Dewan Pimpinan Pusat(DPP) PPP tanggal 23 Nopember 2011perihal Persetujuan PAW DPRD Kampar;b.

Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPW) PPP Riau tanggal 10 Nopember2011 perihal PAW Yuli Akmal, S.Sos36 Bahwa, apa yang dilakukan Tergugat I, II dan II dapat dinyatakanperbuatan melawan hukum yang telah melakukan PAW terhadap diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Kampar tanpa dasar hukum jelassehingga merupakan persoalan perselisihan Partai Politik; Bahwa, persoalan PAW diri Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKampar yang dilakukan Tergugat I, II dan III telah dilaporkan Penggugatkepada Ketua Mahkamah

Pernyataan tertanggal 09 April 2013, dengan isinya yaitu Kami PimpinanPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Solok Selatan dengan inimenyatakan bahwa seluruh hal yang berhubungan dengan dana bantuan Partai dariPemerintah Daerah Solok Selatan Saudara Sidik Ilyas (Penggugat) Anggota DPRDSolok Selatan dari Partai PKP Indonesia ;Bahwa Tergugat I telah mengajukan kepada Tergugat II dengan Surat tertanggal 12Juni 2013, Nomor : 10. a/BPKPKPI/SS/VII/2013 tentang Perihal Pengantian AntarWaktu (PAW

) Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPKPKP Indonesia) Kabupaten Solok Selatan yaitu Penggugat sendiri dimana yangdiajukan adalah Sahrul, dan Tergugat I telah melakukan ingkar janji atas 2 (dua)Surat Pernyataan yang dibuatnya sebagaimana yang tersebut diatas ;Bahwa dalam Pengantian Antar Waktu (PAW) untuk mengantikan Penggugatsebagai Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kabupaten Solok Selatan, Tergugat Itelah

oleh karena yang di usulkan Pengantian Antar Waktu (PAW) yang diajukanTergugat I untuk mengantikan Penggugat adalah Saudara Sahrul ;Bahwa berdasarkan ketentuan proses pengajuan Pengantian Antar Waktu (PAW)untuk selanjutnya diproses oleh Tergugat II dalam rangka Vertifikasi PersyaratanPengantian Antar Waktu (PAW), dan Tergugat III melanjutkan prosesnya kepadaTergugat IV untuk meminta diterbitkan/dikeluarkan Surat Keputusan tentangPergantian Antar Waktu (PAW) yang peresmian Anggota DPRD Pengganti

kepadaGubernur Sumatera Barat, Maka dengan adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat H, maka Penggugat meminta kepadaTergugat III dan Tergugat IV untuk menghentikan dan tidak melanjutkan prosesPengantian Antar Waktu (PAW) sampai adanya Keputusan Pengadilan Negeri KotoBaru, Kabupaten Solok mempunyai Kekuatan Hukum mengenai perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam prosesPergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat ;Berdasarkan alasanalasan

Penggugat adalah sah/masih berhak menjadi Anggota DPRDKabupaten Solok Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Solok Selatan ;3 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat pengajuan PergantianAntar Waktu (PAW) yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat I atas nama Sahruloleh karena Tergugat I telah Ingkar janji dan juga terhadap Surat KeputusanPengantian Antar Waktu (PAW) yang akan di keluarkan oleh Gubernur SumateraBarat, untuk diresmikan menjadi Anggota DPRD

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus,Tempat/tanggal lahirKampung Blang, 22051993,agama:Islam, pekerjaan: Mahasiswa,Alamat Gampong Kampung Blang,Kecamatan Simpang Tiga, KabupatenPidie, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon IV;5.

PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi3.3. Zainal Fikri Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung);3.6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung);3.7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);4.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgio Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena parapemohon merupakan ahli waris dari alm. MuhammadYunus;o Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Rahilinyang merupakan isteri dari alm.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung)6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung)7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);o Bahwa saksi yakin dan pasti tidak ada lagi yang lain ahliwaris dari alm.

PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgiribu rupiah)Rp. 191. 000. (seratus sembilan puluh satuSalinan yang sama bunyinyaSigli, 08 Oktober 2019PaniteraDrs. H. MasykurHal 17 dari 14 hal. Pen. PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

Dewi Sundari Sudarman binti Nungki Sudarman (Anak KandungPerempuan) Umur 26 Tahun (Bandung 02 September 1990), Agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan AsepBerlian No.50 Gg.Bp AEN RT.002 RW.006 Kelurahan Cikutra KecamatanPntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Cibeunying Kidul Kota Bandung; NIK: 3273144209900004, Selanjutnyamohon disebut sebagai Pemohon III;.

Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris semua beragama Islam, sehinggatidak ada halangan untuk menetapkan Ahli Waris secara Hukum Islam;Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.47. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alamarhum Bapak (NUNGKISUDARMAN bin HOLIL D P) juga meninggalkan harta warisan berupaDeposito di BANK BNI dengan No Seri PAB 015587 dengan No Rek.0362940226 an. Nungki Sudarman;8.

MUHAMAD IFAN SEFTIAN bin NUNGKI SUDARMAN, (Anak KandungPerempuan);Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.53.

Nungki Sudarman;Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.8 Bahwa Nungki Sudarman dan Leni Herawati adalah pasangan suami isteri,mereka menikah tahun 1983di Bandung; Bahwa dari pernikahan Nungki Sudarman dan Leni Herawati dikaruniaiempat orang anak. Bahwa semasa hidupnya Nungki Sudarman tidak pernah berpoligami dantidak pula bercerai dengan Leni Herawati. Bahwa Nungki Sudarman meninggal dunia pada 20 April 2016.

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg. 15Perincian biaya : 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16

PAW Nomor : 0015/Pdt. P/2017/MsMrd3. NamaTmpt/TglLahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamat. NamaTmpt/Tgl LahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamat. NamaTmpt/Tgl LahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamatPEMOHON III.Xxx 15071973.Islam.SMEA.Wiraswasta.Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Pidie Jaya..Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III ;PEMOHON IV.Medan 05 Agustus 1975.Islam.STM.Anggota TNI.Jalan Alamanda Gg.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrd6. NamaTempat/Tgl Lah :AgamaPendidikanPekerjaanAlamatPEMOHON VI.Xxx 25051987.Islam.SMA.Anggota POLRI.Gampong Xxx Kecamatan Xxx, KabupatenPidie Jaya.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdsurat permohonan hanya ditanda tangani oleh Pemohon , Ill danPemohon V saja.. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Muhammad binWalad yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUAKecamatan Xxx pada tanggal 29 Juli 1971 sesuai dengan SuratKeterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx nomor K.18/Pw.01/271/1994, tanggal 23 Juli 1994..

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdAceh. Kabupaten Pidie Jaya, telah dinazegelin oleh Pegawai Pos dandilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syariyah Xxx kemudian dicocokkandengan aslinya dan terbukti cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakimdiberi kode P.3 ;4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 163/203/MB/02016, tanggal01 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Xxx, dan diberikode P.4 ;5.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdDra. Rubaiyah M. Syauqi. SHI. SH. MHMuzhirul haq. SAgPanitera PenggantiDrs. A. MuthalibPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 150. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu riburupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrd