tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi Il /Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex facti Pengadilan Negeri untuk selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Desember 2017 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 2423/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00216/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20Juni 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00152/507/13/067/16 tanggal 26 Agustus 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.745.124.6063.000

nama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP01.745.124.6063.000, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21Unit F, I, J, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta Selatan,Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116587.16/2013/PP /M.XIVA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Menetapkan agar barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil plastik bening tembus pandang masingmasing berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabushabu setelahditimbang seluruhnya dengan berat netto 18,70 (delapan belas komatujuh puluh) gram; 1 (satu) lembar plastik assoy warna biru berisikan Narkotika dalambentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting,daun dan biji ganja setelah ditimbang selurunhnya dengan berat netto40,55 (empat puluh koma lima puluh lima) gram; 10

4.886.686.397,00 520.298.848,00 4.366.387.549,00Sanksi Administrasi 2.345.609.470,00 249.743.447,00 2.095.866.023,00 Jumlah PPh yang masih harusdib 7.232.295.867,00 770.042.295,00 6.462.253.572,00ibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114664.25/2011/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU SOFYAN Alias ABU AliasBANG YAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjarapidana tersebut dikurangkan selurunhnya dengan masa penangkapan danselama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru dengan No. Pol. BM1217 PG,1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna hitam dengan No.

Mengabulkan selurunhnya banding yang diajukan PemohonBanding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut: Uraian Menurut Pemohon Banding(IDR)Peredaran Usaha 3.070.743.657.021Harga Pokok Penjualan 3.000.695.623.759Laba Bruto Usaha 70.048.033.262Biaya Usaha Lainnya 63.434.791.264Penghasilan Neto dari Usaha 6.613.241.998Penghasilan /(Biaya) dari luar usaha (32.476.816.976)Penyesuaian Fiskala. Fiskal Positif 6.804.724.607b.

Bilamana Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain makaPemohon Banding berharap Majelis dapat memutuskannya seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 07 Nopember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116799.16/2014/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

., tanggal 25 Juni 2020,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudahtepat dan benar, yaitu menolak Eksepsi Tergugat untuk selurunhnya dan dalamPokok Perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri olehPengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas

Putusan Nomor 2434 B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00223/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20 Juni 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor00082/507/14/067/16 tanggal 11 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.745.124.6063.000

bunga Pasal 13(2) KUP 20 Jumlah PPh yang lebih dibayar 1.478.033.057 bahwa apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, PemohonBanding mohon diberikan putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116342.15/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 01 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunhnya

Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat), untuk selurunhnya, denganimbalan bunga sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembalisebesar Rp. 1,977,168,00;b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor$33249/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16Maret 2018, tentang Permohonan Penerbitan Surat Imbalan Bunga(SKPIB) Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tidak dapat diproses adalah batal demi hukum;c.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Panitera Pengadilan Negeri Batam agarmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya

peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali pada tanggal 3 Februari 2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya