Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 08 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Bandung dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisilldan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung tempat kelahiranPemohon dicatat, untuk selanjutnya oleh pegawai pencatat pada kantor dinasKependudukan dan catatan sipil tersebut diberi catatan pinggir pada register aktakelahiran pada Pencatatan Sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon;Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkanuntuk selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Jumlah sanksi administrasi (5a+5b) Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (4+5c) (17.833.484.604) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110928.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 10 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01621/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24

adalahbukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi jugaagar ada kepastian hukum yang dapat berhubungan dengan hakhak dankewajiban keperdataan dari seseorang;Menimbang, bahwa sebagaimana azas dalam hukum Perdata bahwapemeriksaan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah;Menimbang, bahwa selain itu didalam suatu putusan / penetapan,haruslah terdapat nilai kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh halhal yang dimintakan olehPemohon telah dikabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 November 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 2646/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP263/WPJ.08/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor0001 7/207/12/401/13 tanggal 23 Desember 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.386.230.5401.000

memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 bahwa sejak Jull2015 sering terjadi perselisinan dan pertengkaran karena Penggugatsudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak menghargaiPenggugat adalah tidak selurunhnya benar.

Bahwa, untuk menghindari agar supaya objek sengketa tidakdipindah tangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain olehTergugat atau sSiapapun yang mengaku mendapatkannya, makaterhadap tanahtanah objek sengketa tersebut mohon untuk diletakkanSita Marital terlebih dahulu mengingat seluruh objek harta bersamatersebut selurunhnya dalam penguasaan Tergugat SUGIONO ;7.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEDIH HATI LAIA Alias INACEREN selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selurunhnya denganmasa tahanan yang telah dijalani sementara dengan perintah Terdakwaditahan;3.

Desember 2011;Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, PemohonBanding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono):Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 07 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113373.13/2011/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur

diatas yangdidasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi telah terdapat kesalahan dalamKutipan Akta Kelahiran Nomor: 9124/UMUM/2008 tertanggal 23April2008, makaPengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus menilai apa yang dimohonkan olehPemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makaPengadilan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidakbertentangan dengan Undangundang yang berlaku sehingga permohonannya dapatdikabulkan untuk selurunhnya

Btm.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya dengan perbaikan redaksionalseperlunya ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 UndangundangR.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan ;MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;2.

Cg KETUA PANITIA LELANG KPKNL, berkantor di JI.Imam Bonjol No. 1 D, Semarang; Dengan surat kuasa khusus tanggal Jakarta 27 Desember 2013No.SKU388/MK.1/2013 didaftar dikepaniteraan Pengadilan NegeriMagelang tanggal 25 Maret 2014 No. 10/112014 memberi kuasakepada: Dr.lIndra Surya ,SH.LL.M, Didik Hariyanto,SH.MM,Rakhmat Mahsan, Limar Marpaung, SH, Sigit Bayuadi, ArifPurwadi Satriyono, SH, Nizar Yudhistira, Prita Anindya, SH , YayukMuji Rahayu, SH, Arif Effendi, Eko Budi Syaifudin, Erny Rianawati ,selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

namunPenetapan ini patut menurut hukum, untuk dijadikan sebagai bahanpertimbangan bagi Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dalamproses perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya ;Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makacukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini,dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya

formal:Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Membatalkan koreksi Terbanding atas penghasilan dari proyek di ArabSaudi sebagai Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesarRp3.194.995.891,00:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Mei 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003195.25/2018/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Sanksi Administrasi: 29.159.690 (29.159.690) 07. cris PPh yang masih harus 89.909.045 (89.909.045) 0ibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004913.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00874/KEB

Putusan Nomor 1163/B/PK/Pjk/2020Bahwa demi keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, PemohonBanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkanpermohonan banding ini seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113871.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya