ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran agar dapatdiberi kebiyakan untuk mencairkan dana dengan alasan apabila dana tidak dicairkanmaka pihak Penyedia Barang/Jasa tidak sanggup lagi untuk mengganti alatalat yangrusak dengan alasan karena sudah tidak ada modal lagi, padahal metode kontrakyang digunakan dalam kegiatan pengadaan kapal latih SMKN 2 Bontang adalah40kontrak lump sum yaitu kontrak pengadaan barang/asa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga

ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran agar dapatdiberi kebiyakan untuk mencairkan dana dengan alasan apabila dana tidak dicairkanmaka pihak Penyedia Barang/Jasa tidak sanggup lagi untuk mengganti alatalat yangrusak dengan alasan karena sudah tidak ada modal lagi, padahal metode kontrakyang digunakan dalam kegiatan pengadaan kapal latih SMKN 2 Bontang adalahkontrak lump sum yaitu kontrak pengadaan barang/asa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga

Bahwa jenis kontrak diatur dalam Pasal 30 Keppres 80 Tahun 2003, terdiri dari :a.Berdasarkan bentuk imbalan :1) Lump sum ;2) Harga satuan ;3) Gabungan lump sum dan harga satuan ;4) Terima jadi (turn key);5) Persentase ;Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan :1) Tahun tunggal;2) Tahun jamak ;Berdasarkan jumlah PPK :1) Kontrak pengadaan tuggal ;2) Kontrak pengadaan bersama ;225 Bahwa perbedaan tentang bentuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah denganbentuk kontrak atas pekerjaan kontruksi, antara

IHYAMULIKBENGKANG TURAN bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Ayat (1)huruf c Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadiPerpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah yang berbunyi : "Penyesuaian harga tidak diberlakukanterhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaandengan Harga Satuan Timpang".Bahwa dengan dilakukannya Addendum Kontrak untuk pelaksanaanPekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung dari Lokasi Sei Rahayu tersebut, selanjutnya

IHYAMULIKBENGKANG TURAN adalah perbuatan yang telah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf c Perpres Nomor : 54Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi :"Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggaldan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan Timpang.Bahwa dengan dilakukannya Addendum Kontrak

bersama PenyediaBarang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yangmeliputi:a)b)Cc)d)Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantumdalam Kontrak;Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengankebutuhan lapangan; atauMengubah jadual pelaksanaan.(1) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak HargaSatuan atau bagian pekerjaan yang menggunakanharga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum

dalam Pasal 92 tentangpenyesuaian harga.(1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamakberbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan danpersyaratan yang telah tercantum dalam DokumenPengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan;b) Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkandengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;c) Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak TahunTunggal dan Kontrak Lump Sum

IHYAMULIK BENGKANG TURAN telah menyalahgunakankewenangannya karena telah melakukan penyesuaian harga terhadap KontrakTahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga SatuanTimpang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HART NATALIS danketerangan Saksi GERHAD UMBING bahwa dengan dilakukannya AddendumKontrak untuk pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung dariLokasi Sei Rahayu tersebut, selanjutnya Saksi HART NATALIS melaksanakanitemitem pekerjaan di lapangan berdasarkan

Masum Bin Achmad Fauzi alias H. Fauzi alias Fauzi alias H. Fauji, selaku anak kandung laki-laki

Sum. Utara beserta 1(satu) lembar asli Lembar Disposisi dengan tgl penyelesaian :1052013, perihal : permohonan pengalihan sumber dana.b. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 050/1554/BPMN/2013tanggal 26 April 2013 kepada Bapak Gubernur SumateraUtara, Hal : Permohonan Pengalihan Sumber Dana APBDProv. Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh H.M.

Putusan Perkara Nomor : 32/PidSus.TPK/2016/PN KpgBahwa benar pada tanggal 16 Desember 2011 fisik pekerjaan belum selesai100%, namun berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telahselesai 100%, karena pada awalnya jangka waktu pelaksanaan dari proyektersebut hanya 2 (dua) bulan, ini disebabkan karena juknis yang dikeluarkan olehKementrian tentang PLTS ini baru diterima oleh Dinas pada bulan Juni 2011berdasarkan penyampaian dari Bendahara Dinas bahwa batas akhir penyampaianSPP Lump Sum

;Bahwa saksi mengetahui adanya perencanaan oleh konsultan perencana, namunsaksi tidak mengetahui proses perencanaan tersebut;Bahwa saksi melaksanakan proyek tidak berdasarkan dokumen perencanaan,namun saksi mengikuti petunjuk pada saat rapat penjelasan dimana proyek iniharus dilaksanakan berdasarkan dokumen pengadaan yang diserahkan olehpanitia pengadaan;Bahwa kontrak yang digunakan adalah jenis Lump sum;Bahwa awalnya PLTS tersebut berfungsi dengan baik dan pernah ada laporan kerusakandan karena

ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran agar dapatdiberi kebiyakan untuk mencairkan dana dengan alasan apabila dana tidak dicairkanmaka pihak Penyedia Barang/Jasa tidak sanggup lagi untuk mengganti alatalat yangrusak dengan alasan karena sudah tidak ada modal lagi, padahal metode kontrakyang digunakan dalam kegiatan pengadaan kapal latih SMKN 2 Bontang adalah40kontrak lump sum yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga

ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran agar dapatdiberi kebiyakan untuk mencairkan dana dengan alasan apabila dana tidak dicairkanmaka pihak Penyedia Barang/Jasa tidak sanggup lagi untuk mengganti alatalat yangrusak dengan alasan karena sudah tidak ada modal lagi, padahal metode kontrakyang digunakan dalam kegiatan pengadaan kapal latih SMKN 2 Bontang adalahkontrak lump sum yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga

Bahwa jenis kontrak diatur dalam Pasal 30 Keppres 80 Tahun 2003, terdiri dari :a.Berdasarkan bentuk imbalan :1) Lump sum ;2) Harga satuan ;3) Gabungan lump sum dan harga satuan ;4) Terima jadi (turn key);5) Persentase ;Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan :1) Tahun tunggal;2) Tahun jamak ;Berdasarkan jumlah PPK :1) Kontrak pengadaan tuggal ;2) Kontrak pengadaan bersama ;225 Bahwa perbedaan tentang bentuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah denganbentuk kontrak atas pekerjaan kontruksi, antara

Terbilang : lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatankegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran2016 menetapkan Dokumen Pengadaan Sistem Lelang Secara ElektronikPekerjaan Pengadaan Barang Metode ELelang Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 249/DOKAPBK/POKJAPIJAY/VIII/2016tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rawat Inap(DAK) dengan Sistem Kontrak Lump Sum

Terbilang : lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatankegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran2016 menetapkan Dokumen Pengadaan Sistem Lelang Secara ElektronikPekerjaan Pengadaan Barang Metode ELelang Pelelangan SederhanaDengan Pasca Kualifikasi Nomor : 249/DOKAPBK/POKJAPIJAY/VIII/2016tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rawat Inap(DAK) dengan Sistem Kontrak Lump Sum

Terbilang : lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah 12.selanjutnya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaKegiatanKegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TahunAnggaran 2016 menetapkan Dokumen Pengadaan Sistem Lelang SecaraElektronik Pekerjaan Pengadaan Barang Metode ELelang PelelanganSederhana Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 249/DOKAPBK/POKJAPIJAY/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan PengadaanPeralatan Rawat Inap (DAK) dengan Sistem Kontrak Lump Sum

Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 tahun 2014 pasal 4 (1) b : Berada dilokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannyadan pasal 4 ayat (4) Pembayaran peralatan dan/atau bahas memenuhisyarat yaitu untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan ataubagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan darikontrak gabunganLump Sum dan harga Satuan.

Bahwa pada angka 5 Surat Edaran Kepala LKPP nomor 2 Tahun 2013menyebutkan :Halaman 105, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTPembayaran peralatan dan/atau bahan harus memenuhi syarat yaitu untukpekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaanyang menggunakan harga satuan dari kontrak gabungan /ump sum danharga satuan.Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa :>Peralatan dan/atau bahan yang dapat dibayarkan berada di lokasipekerjaan sebagaimana tercantum dalam

Sedangkan perbedaanperbedaan mengenai realisasivolume fisik pekerjaan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hargaharga kontrak yang diperjanjikan secara harga borongborongan (lumpsum price), yakni, bahwa pembayaran tidak melebihi harga kontrak yangdiperjanjikan secara lump sum price tersebut;Menurut hemat kami, apabila diperhatikan secara cermat lagi maka akandiketahui bahwa kontrak yang dianut dalam pembangunan Pasar Aloksesungguhnya bukanlah kontrak harga borongan (/ump sum price)melainkan kontrak

(seratus empat belas juta seratusdua puluh ribu rupiah).1e Bahwa dana tersebut dicairkan dengan menggunakan MekanismePencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang(TU), dan Lum Sum (LS) dengan uraian sebagai berikut:Pertama bendahara pengeluaran mengajukan UP atau uang muka kerja untukdibelanjakan kegiatankegiatan pada kantor BPMPD selanjutnyadipertanggunjawabkan dengan membuat SPPUP.

(seratus empat belas juta seratusdua puluh ribu rupiah).1e Bahwa dana tersebut dicairkan dengan menggunakan MekanismePencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang(TU), dan Lum Sum (LS) dengan uraian sebagai berikut:Pertama bendahara pengeluaran mengajukan UP atau uang muka kerjauntuk dibelanjakan kegiatankegiatan pada kantor BPMPD selanjutnyadipertanggunjawabkan dengan membuat SPPUP.

575.500.000,00Terbilang : lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatankegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran2016 menetapkan Dokumen Pengadaan Sistem Lelang Secara ElektronikPekerjaan Pengadaan Barang Metode ELelang Pelelangan SederhanaDengan Pasca Kualifikasi Nomor : 249/DOKAPBK/POKJAPIJAY/VIII/2016tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rawat Inap(DAK) dengan Sistem Kontrak Lump Sum

Terbilang : lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatankegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran2016 menetapkan Dokumen Pengadaan Sistem Lelang Secara ElektronikPekerjaan Pengadaan Barang Metode ELelang Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 249/DOKAPBK/POKJAPIJAY/VIII/2016tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rawat Inap(DAK) dengan Sistem Kontrak Lump Sum

Terbilang : lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaKegiatanKegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TahunAnggaran 2016 menetapkan Dokumen Pengadaan Sistem Lelang SecaraElektronik Pekerjaan Pengadaan Barang Metode ELelang PelelanganSederhana Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 249/DOKAPBK/POKJAPIJAY/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan PengadaanPeralatan Rawat Inap (DAK) dengan Sistem Kontrak Lump Sum

., RAMADHANI, SH, ALI MASUM, SH. dan BRENDAN LOYD LIEM, BA. B.Sc, Para Advokat dan Calon Advokat Magang pada kantor Hukum Jemly Sitompul & Patner beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No.140 Medaeng, Sidoarjo 61256, dahulu Tergugat I sekarang disebut sebagai Terbanding ;

Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuaidengan kebutuhan lapangan atau mengubah jadwalpelaksanaan.Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontraksatuan atau bagian pekerjaan yang menggunakanharga satuan dari kontrak Gabungan Lump Sum danHarga satuan.Sedangkan pasal 51 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010menyatakan bahwa:a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkanpenyesuaian harga;b.

Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan ;Halaman 35 dari 226 Putusan Nomor 120/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGC.Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengankebutuhan lapangan atau = =mengubah jadwalpelaksanaan.Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrakSatuan atau bagian pekerjaan yang menggunakanharga satuan dari kontrak Gabungan Lump Sum danHarga satuan.Sedangkan pasal 51 ayat 1 Perpres No 54 tahun 2010mentayakan Bahwa :a.hJumlah harga pasti

nomor tersebut;Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I.HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua); Terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST(Sekretaris) bersamasama dengan ORMUZ FIRDAUS ST, MT,(Anggota), SAFIRI, AMD (Anggota) dan HENDRA LEONARD, S.M.B(Anggota) tidak pernah membuat laporan hasil pelaksanaanpemeriksaan dan serah terima barang kepada Rektor UniversitasBangka Belitung;Bahwa benar, kontrak pengadaan peralatan laboratorium UniversitanBangka Belitung Tahun Anggaran 2011 berbentuk land sum

PLN (PERSERO) UIP SUM BAG TENG UPPJaringan Sumatera Barat (PLN UPPJ SUMBAR);Untuk perihal tersebut di atas dikarenakan Penggugat dan Penggugat II sampaisaat ini belum menerima ganti kerugian atas tanah dan tanaman melalui KuasaHukum Tasni Yodi, SH telan mensomasi PLN UPPJ Jaringan Sumatera Baratyang beralamat di Jalan Batang Agam No. 5 Kelurahan Belakang BalokKecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat 26136.> Surat Somasi (Teguran Hukum) No : 49/KHTYPS/IX/2019 tertanggal

keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan yang benar;Bahwa terdakwa didampingi Penasihat Hukum KRISDO HAGO PULUNGAN, S.H;Bahwa terdakwa mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Gedung KantorBappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 karena terdakwa adalahsebagai kontraktor atau penyedia barang dan jasa;Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kontrak yang diajukan dalam PembangunanGedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo adalah berjenis kontrak harga borongborongan atau lump sum

Kepala Dinas dan PenggunaAnggaran menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 660/DPUNGK/275/07/2012 dan Berita Acara Penyerahan Lapangan (BAPL) Nomor 660/DPUNGK/276/07/2012 pada tanggal 2 Juli 2012;Bahwa Borgias Pau Moa ST selaku PPK dan Terdakwa ALFONSIUS AFO NDAYselaku kontraktor pelaksana memperjanjikan harga kontrak Pembangunan GedungBAPPEDA tersebut secara harga borongborongan (lump sum price);Bahwa terhadap kontrak Nomor 660/DPUNGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012tersebut telah

., sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah), bermateraicukup, diberi tanda P.118;19.Copy dari Foto Copy Bukti Setoran atas nama konsumen Sum,ah.sebesar Rp.7.050.000, (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), bermateraicukup, diberi tanda P.119;20. Copy dari Kwitansi Pembayaran Pembelian mobil Suzuki Escudo NopolL1787GN, Tahun 2000, oleh Bapak Imamuddin.

Putusan 29/Pid.SusTPK/2014/PT.PBR Uraian satua Perkiraa Harga Jumlahn n satuan harga kuantita ( Rupiah ) hargaS ( rupiahUMUMMobilisasi Lump 1.00 51.587.0 51.587.Sum 00 000Jumlah harga pekerjaan DIVISI ( masuk pada rekapitulasiperkiraan Harga Pekerjaan 51.587.000DEVISI 3.PEKERJAAN TANAHGalian stukturkedalaman 02 M M3 4 17.308.8 72( manual ) M3 2.12 2 9.048Lapisan Pondasi M3 21.31 352.945. 7.523.33Agregat Kelas C M3 5.84 95 9.329Urugan Pasir M3 173.19 51Geotextile non 3.00 5.00 9.585woven 56.62 34.199.0

surattanah yang asli diminta oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan SuratPersetujuan dan Kuasa dari Istri Pumomo bukan dihari yang sama pada saatpenaudatangan Akta Jual Beli atas objek perkara aquo, dimana Sertifikat dimintatanggal 02 September 1996 bersamaan dengan pembayaran Rp. 10.000.000untuk pembayan pertama, dan benar kalau ada surat persetujuan dan kuasa Istrisaudara Pumomo, akan tetapi untuk mendapatkan surat persetujuan dan kuasaIstri Pumomo untuk menjual tanah perkara aquo sesuai dengan SUM

SUM BAR dengan Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Ketua PanitiaAnggaran (panggar) dan Ketua Panitia Musyawarah (Panmus), dengan acaramembicarakan kelanjutan tentang asuransi anggota DPRD Prop. SUMBAR..Meskipun Rapat pimpinan yang diperluas tersebut tidak diatur dalam TataTertib DPRD tapi rapat tetap dilaksanakan. Dalam Rapat tersebut dihadiri olehterdakwa I ARIUS SAMPENO DT. S. GARANG, BA, selaku Ketua panggar,terdakwa II H. ANWAR SYAMSUDDIN selaku ketua fraksi PAN, TerdakwaIl!