• surat dari PNBK Kabupaten Lingga sesuai Nomor : 06 /DPCPNBK / KL / 2808 Perihal meminta laporan kinerja legislator PNBKkabupaten Lingga tertanggal 28 Februari 2008 ;e 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : SK 258/DPPPNBK/KPTSIV/2008 tentang Pemecatan dan Pencabutan kartu tanda anggota PNBKatas nama VONNY ENGELIN LUMEMPOUW tanggal 22 April 2008 yangdikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PNBK (Partai Nasional BantengKemerdekaan) ;e 2 (dua) lembar surat perihal rekomendasi Penggantian Antar Waktu(PAW

  Daerah Kepulauan RiauPNBK ;e 2 (dua) lembar Surat Perihal Laporan Permohonan Penegasan PAWsesuai Nomor : 010 / DPC.PNBK / INT / Il / 2008 tertanggal 27 Maret2008 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten LinggaPNBK ;e 1 (Satu) surat keterangan nomor : 070 / DPRD 124 yang diterangkanWakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 22 Maret 2008 ;e Surat Keterangan Nomor : 070 / DPRD 137 yang diterangkan WakilKetua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 3 Juni 2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW

  VONNY ENGELIN LUMEMPOUW,S.E., kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj.

  ., kepada Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008;e 1 (satu) eksemplar koran / Surat Kabar Mingguan Radar Kepri edisi 50tahun II minggu IV 2 (dua) lembar surat dari DPD PNBK Kepri perihalRekomendasi PAW Nomor Surat 108 / DPD.PNBK / REC / 08 tertanggal14 April 2008;e Mei 2008 yang dikeluarkan Surat kabar Radar kepri;e 2 (dua) lembar surat dari DPCPNBK Kabupaten Lingga perihal : Laporandan Permohonan Penegasan antar waktu yang dikirim ke DPDPNBKNomor surat 010 / DPC.PNBK/ INT / II

  No. 365 K/Pid/2011e Surat Keterangan Nomor : 070 / DPRD 137 yang diterangkan WakilKetua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 3 Juni 2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj. VONNY ENGELIN LUMEMPOUW,S.E., kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj.

• sebagaipelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan menyalahgunakankewenangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut di atas ;Bahwa berhubung pengajuan penggantian antar waktu atas dirt Penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalekdimaksud, nyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka konsukuwensi hukumnya adanya Usulan/ pengajuan PAW

  20123NegeriPerkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan oleh PengadilanNegeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Makamah Agung paling lama 30 hari(tiga puluh hari) sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan MakamahAgung ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepada PengadilanTrenggalek agar memberikan putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PAW

  (Penggantianantar waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh DPRD KabupatenTrenggalek sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek untuk segeramemberitahukan Penetapan Penundaan/Penangguhan tentang Usulan/Pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu) Penggugat dari kedudukannyasebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

  Trenggalekkepada DPRD Kabupaten Trenggalek dan atau instansiinstansi terkait ;DALAM POKOK PERKARA :123Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan, usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diriPenggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 adalah merupakan pelanggaran terhadap hakanggota Partai Politik

  (penggantian antarwaktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek berdasarkan surat nomor: PAN/13/TL/B/KS/08/VUI/ 2011 tertanggal 15 Agustus 2011adalah merupakan pelanggaran terhadap hak anggotapartai politik dan penyalahgunaan kewenangan ;3 Menyatakan usulan/pengajuan PAW (penggantian antarwaktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

• Tergugat mengeluarkan keputusanperesmian Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dalam keadaanaktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD. Tergugat dalam menerbitkankeputusan peresmian mestinya sudah mengetahui jalan atau mekanisme yangtepat dari PAW anggota DPRD.

  Huruf f menyebutkan : dilakukan rekomendasi PAW oleh Dewan PengurusKabupaten Partai Demokrasi Kebangsan Kabupaten Barito Utara(selanjutnya disebut DPK PDK) pada tanggal 19 Agustus 2013 melalui suratnomor PDK/PBU/43/VIIV/2013;b. Huruf g menyebutkan : dilakukan pemberhentian oleh DPK PDK padatanggal 12 September 2013 melalui surat nomor PDK/SKBU/44/IX/2013;Telah terjadi proses yang salah sebelum diterbitkannya objek sengketa yaknidilakukannya PAW terlebih dahulu kemudian pemberhentian.

  Barito Utara, PerihalB.15/293/2013 Pengganti Antar Waktu (PAW)c 30 Oktober 2013 Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU)243/KPU.Kab020/X/2013 Kab. Barito Utara, Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Barito Utara dari PartaiDemokrasi Kebangsaand 30 Oktober 2013 KPU Kab. Barito Utara, Perihal Beritaacara tentang pemeriksaan pemenuhanpersyaratan calon PAW Anggota DPRDKab. Barito Utara hasil Pemilihan UmumTahun 2009 29.

  /PPSJ/029/VV2013tertanggal 14 Juni 2013 Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

  Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

• L;Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa selaku TERGUGAT Sampai saatGugatan ini dalam tahap Mediasi dan perbaikanmaret 2014 belummelaksanakan usulan PAW sebagaimana mestinya, hanyamelakukan suratmenyurat ke KPUD kab, Gowa namun tidak melengkapi kelengkapan berkassehingga bagaikan bola pimpong antara Pimpinan DPRD kab, Gowa denganKPUD Kab, Gowa sehingga proses PAW belum terproses sebagaimanaselayaknya.Bahwa perbuatan TERGUGAT jelasjelas merugikan PENGGUGAT baik secaraMoril maupun secara Materiildan telah

  (delapan Ratus juta Rupiah) Atas keterlambatan Proses PAW, danRp. 2.000.000.000.

  Sehingga pertimbangan JudexFactie Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menganggap putusan MahkamahPartai Demokrat yang menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada ANDI LUKMAN,MM dari keanggotaan Partai Demokrat dapat langsung dilaksanakan atau dijadikanacuan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa dalam memproses Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Fraksi Partai Demokrat atasHal. 14 dari 24 hal.

  ) terhadap ANDILUKMAN, MM., malah tidak menghendaki untuk dilakukan PAW terhadap yangbersangkutan.

  Untuk itu, sangatlah keliru jika Judex Factie Pengadilan NegeriSungguminasa malah menyalahkan Tergugat serta membebankan pembayaran gantirugi kepada Tergugat atas tidak dilaksanakannya PAW terhadap ANDI LUKMAN,MM., sementara tidak dapat dilakukannya PAW terhadap yang bersangkutan karenaDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa selaku pihak yangberwenang mengusulkan PAW tidak menghendaki untuk dilakukan PAW terhadapkadernya tersebut;Hal. 17 dari 24 hal.

• Maka olehnya itu ParaPenggugatmemohon...............memohon kiranya Tergugat melakukan penundaan pembuatan suratkeputusan pengangkatan PAW Anggota DRPD yang baru sebagaipengganti Para Penggugat;16 Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannyadirugikan sebagai wakil rakyat yang sampai sekarang tidak lagimelaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Pareparesejak dikeluarkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara terhadapdiri Para Penggugat (SK.

  No. 81/G/2013/P.TUN.Mks28Bahwa saksi tahu kalau ada proses PAW antara bulan Oktober danNopember 2013;Bahwa setahu saksi kalau terjadi proses PAW di Partai PPRN, prosedurnyaantara lain kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan yaitupelanggaran AD/ART Partai, kemudian kalau yang bersangkutanmeninggal dunia dan atas permintaan sendiri.

  Tetapi prosesnya mengajukanrekomendasi ke DPP, kemudian DPP mengeluarkan SK yang oleh DPDmengajukan permohonan proses PAW ke Dewan;Bahwa terhadap PAW Yusuf Nonci, setahu saksi Yusuf Nonci tidak pernahmelakukan pelanggaran partai;Bahwa Partai PPRN Parepare tidak pernah mengajukan prosespemberhentian Yusuf Nonci ke DPP karena yang bersangkutan tidakpernah mengajukan pengunduran diri;Bahwa jabatan Yusuf Nonci di partai PPRN Parepare sebagai SekretarisDPD;Bahwa saksi tahu kalau Yusuf Nonci telah pindah

  , kecuali di partaiHanura;Bahwa saksi tahu kalau PAW Yusuf Nonci sudah ada penggantinya padabulan Desember 2013 sewaktu pengganti Yusuf Nonci dilantik;Bahwa benar pengganti Yusuf Nonci dari partai PPRN;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan pengganti Yusuf Noncitersebut karena dalam kepengurusan saksi tidak ada rekomendasi untukmelakukan PAW;Bahwa sewaktu proses pengusulan PAW tidak ada persetujuan dari partai;Bahwa benar sekarang ini saksi sudah melepas jabatan Ketua PPRNParepare sejak sekitar

  PersiAsmita;Bahwa saksi tidak tahu mengenai administrasi persuratan seharihari diDPD PPRN Parepare;Bahwa mengenai pembukuan keuangan di DPD PPRN Parepare saksitidak terlalu tahu karena saksi sebagai wakil bendahara hanya status sajadan secara organisatoris saksi jarang aktif nanti kalau ada rapat barukumpul lagi;Bahwa tidak pernah ada PAW sebelumnya selain PAW Yusuf Nonciselama saksi menjadi pengurus di partai PPRN Parepare;e Bahwa saksi diberitahu oleh Yusuf Nonci kalau beliau keberatan setelahmenandatangani

• Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena Tergugat IV(empat) menerbitkan Surat Tertanggal 3 Januari 2011 Nomor : 170/06/DPRD/2011 Perihal Permohonan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu(PAW) a.n. Sdr.

  Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena TergugatIV (empat) menerbitkan Surat Tertanggal 3 Januari 2011 Nomor :170/06/DPRD/2011 Perihal Permohonan Verifikasi Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) a.n. Sdr.

  Saifuddin dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor.170/06/DPRD/2011, tertanggal 3 Januari 2011 tentang Permohonan VerivikasiPersyaratan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr.

  44Dalam PAW anggota DPRD Kabupaten/kota ditentukan secara jelasterhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan antar waktu,setelah melalui verifikasi administrasi. Bersifat Individual, karena anggotaDPRD Kabupaten yang digantikan jelas tentang siapa orang yang dituju.Bersifat final (definitif) setelah pengajuan PAW tersebut diresmikan olehgubernur dengan mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD,maka pada saat itu sudah dinyatakan berlaku;6.

  PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah dikeluarkan keputusannyaoleh Gubernur, menimbulkan kedudukan anggota DPRD Kabupaten/Kotabersangkutan tidak lagi sama sebelum ia diberhentikan.

• 14/Pdt.G/2011/PAW

• Bahwa kesalahan prosedur iniSepatutnya ditujukan kepada DPP dan DPC Partai Demokrat yangmemutuskan dan mengusulkan PAW dan bukan merupakan kesalahanTergugat yang tidak berurusan dengan masalah Internal Partai Demokrat(Putusan halaman 58));2. Bahwa Penggugat terlibat masalah narkoba sebagai pengguna (Bukti T6)dan karena sebagai pengguna yang dianggap sebagai korban, diselesaikandengan cara rehabilitasi adalah merupakan fakta.

  Bahwa sebab bergulirnya kasus ini adalah diawali Penggugat yangHalaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 72/B/2017/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMtertangkap razia narkoba oleh BNN Propinsi Sumatera Selatan, sehinggasetelah melalui berbagai tahapan proses bermuara pada PAW oleh DPPPartai Demokrat lewat Surat Keputusan Nomor 44/SKDPP.PD/V/2016tanggal 31 Mei 2016 (Bukti T3) dan Surat usulan DPC Partai DemokratKabupaten Banyuasin kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin perihalPAW (Bukti Th 4); === === ==

  = Menimbang,bahwa sampai disini secara materiil sebab dan akibat yang melatar belakangiterbitnya obyek perkara adalah dikarenakan ulah/perbuatan Penggugat sendiri(nuansa perbuatan pidana dalam hal ini Narkoba) sehingga terkena sanksiberupa PAW oleh internal Partai Demokrat (nuansa politik dalam hal ini PAW).Bahwa dengan kata lain Partai Demokrat mulai DPP, DPD Provinsi, dan DPCKabupaten telah merespon hal ini.

  Bahwa akibat hukum berupa PAW atasnama Penggugat yang diganti dengan Sdr. Sahiridi, ini merupakankebijakan/kehendak dari DPP Partai Demokrat; 5).

  Bahwaberdasar PAW yang diputuskan DPP Partai Demokrat maka DPC sPartaiDemokrat Kabupaten Banyuasin mengusulkan PAW ke DPRDKabupaten Banyuasin, dan DPRD Kabupaten Banyuasin meneruskan keGubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Banyuasin yang akhimyaBupati Banyuasin meneruskan ke Gubernur Sumatera Selatan dan terbitlahSK obyek perkara (Bukti T3,T4,T5,T2,T 1 ) Menimbang,bahwa pada tahapan inimenunjukkan bahwa latar belakang terbitnya SK obyek perkara serta akibathukum dari penerbitan SK obyek perkara

• E-2941-PAW, tahun pembuatan 2018, Noka. MH3SE88D0JJ038116, Nosin. E3R2E1840390;

• 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha FINO, No.Pol. E-2941-PAW, tahun pembuatan 2018, Noka. MH3SE88D0JJ038116, Nosin. E3R2E1840390, STNK atas nama SRI LESTARI ;

Dikembalikan kepada saksi SRI LESTARI ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

• Surat Tergugat Nomor:10/DPP PKPI/U/PAW/VIII/2017 tentangSuratTindak Lanjut Usulan Pencabutan Keanggotaan Partai dan Penggantianantar Waktu anggota DPRD Kab.Siak, Kota Dumai dan Kab.Rokan Hilir,tertanggal 16 agustus 2017;b. Surat Tergugat II Nomor: 131/DPN PKP IND/IX/2017, tertanggal 05September 2017, tentang Persetujuan Penggantian Antar waktuPenggugat sebagaiAnggota DPRD Kab.

  Rokan Hilir, dan Surat Nomor:181/DPN PKP IND/XI/2017, tertanggal 21 November 2017 tentangPenjelasan Status Kepengurusan dan PAW;c. Surat Tergugat Ill Nomor:072/DPK PKPI/Rohil/I/2018, tertanggal 10Januari 2018, tentang hal Penunjukan PAW Sdr.Efrata Ginting Dapil 2(dua) Anggota DPRD Rokan Hilir kemudian menunjuk PAW. sdr.IshaqYunus Dapil 1 (Satu) dari PKP Indonesia Kab. Rokan Hilir;6.

  Bahwa Tergugat II menerbitkan surat pada tanggal 21 November 2017Nomor: 181/DPN PKP IND/XI/2017, prihal penjelasan statuskepengurusan dan PAW pergantian atasnama Penggugat oleh saudaraIshaq Yunus yang berasal dar daerah pemilihnan (Dapil) yang berbeda,kepada ketua DPRD Kab.Rokan Hilir yang ditanda tangani olehTergugat Il, di Jakarta;.

  Bahwa Tergugat Ill telah menerbitkan surat Nomor: 072/DPKPKPI/Rohil/I/2018, dalam Hal Penunjukan PAW saudara Penggugatdengan Poin 1 huruf a, b, c, d, e dan F masingmasing telahmengundurkan diri dari keanggotaan Partai PKPI Kabupaten RokanHilir, dan pada Poin 2 Bahwa Tergugat III menunjuk PAW anggotaDPRD Kab.Rokan Hilir atas nama saudara Ishaq Yunus Dapil dariPKPI Kab.Rokan Hilir yang ditanda tangani oleh Tergugat Ill, padatanggal 10 Januari 2018 di Bagan Siapiapi;.

  RokanHilir, dan Surat Nomor: 181/DPN PKP IND/XI/2017, tertanggal 21November 2017 tentang Penjelasan Status Kepengurusan dan PAW;Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat III Nomor:072/DPKPKPI/Rohil/I/2018, tertanggal 10 Januari 2018, tentang hal PenunjukanPAW Sdr.Efrata Ginting Dapil 2 (dua) Anggota DPRD Rokan Hilir kKemudianmenunjuk PAW sdr.

• Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan atas permohonanpergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI dari PKB atas nama Dr. HAEffendy Choirie dan Hj.

  Bahwa karena Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas suratPenggugat yakni menolak untuk meneruskan usulan Penggugat perihal PergantianAntar Waktu ( PAW) Anggota DPR RI a/n. Dr. HA Effendy Choirie dan Hj.

  Lily Chadidjah Wahid dengan Calon Pengganti JazilulFawaid, SQ., tanggal 7 Maret 2011 dan Nomor Surat : 7193/DPP03/V/A.1/MI/2011 Perihal: Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas NamaDr.H.A. Effendy Choirie dengan Calon Pengganti Drs. H.

  Bukti TII 7Partai Kebangkitan Bangsa, (foto kopi dari foto kopi) ; : Surat Nomor : 7190/DPP03/V/A.1/III/2011 PerihalPermohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Hj.

  Effendy Choirie sudah diberhentikan dari pengurusan PKB,dan diikuti dengan surat permohonan PAW ; Bahwa setahu saksi Dr. HA. Effendy Choirie sudah berkalikali mengajukan gugatan ke PN Pusat ; Bahwa yang saksi ketahui gugatan Dr. HA.

• Penggugat oleh Tergugat atas dasar SK Masa Tugasserta dilaksanakannya proses PAW tersebut oleh Para Turut Tergugat adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) karena bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagai berikut :a Bahwa berdasarkan ketentuan PAW sebagaimana diatur dalam Pasal 383UURI No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terdapat 3(tiga) persyaratan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kotayakni : meninggal dunia,

  mengundurkan diri atau diberhentikan, berkenaanaturan tersebut jelas terbukti tidak terdapat dasar hukum Pengajuan PAW atasdasar Keputusan Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota Dewan,sehingga pengajuan PAW demikian tidak berdasarkan hukum dan harusditolak, oleh karenanya Tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yangtetap memproses PAW atas diri Penggugat berdasarkan SK Tergugat perihalPembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD adalah perbuatanmelawan hukum ;b Bahwa SK Pembagian Paruh Waktu

  Penggugatmerupakan perbuatan melawan hukum ;17 Bahwa hingga saat ini Proses PAW atas diri Penggugat masih berlangsung dan sedangdiproses oleh Para Turut Tergugat, oleh karenanya Penggugat menarik Para TurutTergugat IV (Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Walikota Tanjung Pinang, GubernurKepulauan Riau dan Ketua KPUD Kota Tanjung Pinang) selaku pihakpihak yangberwenang memproses pengajuan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat ( vide UURINo. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo Peraturan PemerintahNo

  ( bukti P11.1 );23 Foto copy Surat Rain Maker No.010/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember2012 perihal Permohonan Penundaan PAW ( bukti P11.2 );24 Foto copy Surat Rain Maker No.013/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember2012 perihal Permohonan Penundaan PAW ( bukti P11.3 );25.

  Foto copy Surat Rain Maker No.018/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Januari 2013perihal Permohonan Penundaan PAW( bukti P11.4 );26 Foto copy Surat Rain Maker No.No.017/SP.ISus/RMA/XI/2012 tanggal 27Nopember 2012 Permohonan Penundaan PAW( bukti P11.5 );27 Foto copy Surat Rain Maker No. 09/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember2012 perihal Permohonan Penundaan PAW( bukti P11.6 );28 Foto copy Surat DPRD Kota Tanjung Pinang No.191/DPRD/2012 tanggal 28Nopember2012 perihal PAW Anggota DPRD Kota Tanbjuyng pinang an Jamal

• Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Tergugat melalui suratnya Nomor :171/18/DPRD, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRDKab. Gowa dari Partai Demokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPUKabupaten Gowa /n Casu Turut Tergugat, yang tembusannya jugadisampaikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa, dimanaisi Surat Tergugat tersebut didasarkan pada salinan Putusan PengadilanNegeri Sunggumina Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.

  Karenasejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat melakukan proses PAW yangtidak berdasar hukum tersebut, maka Penggugat telah terganggu dalamtugas dan tanggungjawabnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gowasehingga Tergugat berupaya menempuh upaya hukum dengan mengangkatAdvokat untuk mengajukan somasi dan gugatan dalam perkara a quokepada Tergugat ; Bahwa adapun jumlah kerugian materiil yang dialamiPenggugat sehubungan dengan perbuatan Tergugat yaitu sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah

  Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sesuai suratnya Tanggal 22Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal :PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai Demokrat, yang ditujukankepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa atas nama ANDI LUKMAN MMDg. NABA /n Casu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum, sehingga patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untukmembayar kerugian materiill yang dialami Penggugat sebesar Rp.150.000.000.

  Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan proses PAWsesuai surat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2(dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari PartaiDemokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa atasnama ANDI LUKMAN MM Dg. NABA In Casu Penggugat, tidak berdasarkanhukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;3.

  Menghukum Tergugat untuk mencabut dan menarik kembali suratTergugat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2(dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari PartaiDemokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa;4. Menghukum Tergugat untuk menunda proses Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama ANDILUKMAN MM Dg. NABA In Casu Penggugat, sampai putusan dalam perkaraperdata Nomor : 48/Pdt. G/2017/PN.

• perjuangan dan pengorbanan yangkeras baik pengorbanan tenaga, waktu dan dana yang tidaksedikit untuk dapat duduk sebagai Anggota DPRDKabupaten Kayong Utara yang mewakili konstituen/pemilih sejumlah Suara Sah Pemilih sebanyak 1048 suaradan bukan hasil pemberian atau adanya belas kasihan dariTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana apabilaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berusahamelakukan upayaupaya Pemberhentian Antar Waktuterhadap Penggugat untuk dilakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

  yang dalam PEMILULegislatif Tahun 2009 masuk Daftar Calon AnggotaDPRD Kabupaten Kayong Utara Daerah PemilihanKayong Utara 1 yang hanya memperoleh Suara Sahsebanyak 360 Suara saja ;Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III yang bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian dan sikap hatihati yang seharusnya dimilikiseseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik sertamelanggar Hak subjektif orang lain dan Melawan Hukumdalam usahausaha untuk melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

  ) menimbulkan kerugian bagi Penggugatberupa kerugian Materil dan Immateril dengan perinciansebagai berikut :a Kerugian Materil :Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada AKHMAD SUANDI yang dalam PEMILU LegislatifTahun 2009 masuk Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong UtaraDaerah Pemilihan Kayong Utara 1 yang hanya memperoleh Suara Sahsebanyak 360 Suara saja yang akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IT danTergugat HI secara Melawan Hukum akan

  K/Pdt.Sus/20121010alasan yang jelas dan tanpa diberikan Surat Peringatan terlebihdahulu kepada Penggugat serta Penggugat tidak pernahdiberikan/tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahuiadanya Surat Keputusan tersebut adalah perbuatan yangbertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupanbermasyarakat yang baik serta melanggar Hak subjektif oranglain dan Melawan Hukum dalam usahausaha untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

  DimanaBukti Surat yang keliru atau tidak dipertimbangkan yaitu :Copy Surat dari Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan yangditujukan kepada Ketua Umum DPP PDK Provinsi Kalimantan Barat Nomor :PDK/A/PPSJ/167/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal : PAW (PergantianAntar Waktu) Saudara RUDIANSYAH, Anggota DPRD Kabupaten KayongUtara (Bukti P8 = Identik dengan Bukti TI, TIl, T.1M18).

• Jasman Ranidan Tergugat I (DPP Partai Demokrat) menyetujuinya berdasarkan rekomendasi dariDPD Partai Demokrat Aceh sebagaimana dimaksud dalam posita 12 di atas,sehingga menerbitkan Surat Nomor 145/INTDPP.PD/VII/2010 tertanggal 12Agustus 2010 perihal Penundaan Proses PAW;Bahwa selanjutnya Tergugat II telah diberhentikan sebagai Ketua DPC PartaiDemokrat Kabupaten Bireuen dan mengangkat Sdr. Aminullah Amin, S.Sos.

  Jasman Rani (Penggugat) dengan Tergugat II yangditujukan kepda Pimpinan DPRK Bireuen;Bahwa terhadap Surat Nomor 02/DPC.PD/PAW/II/2012 tanggal 8 Februari 2012kepada Pimpinan DPRK Bireuen sebagaimana yang dimaksud pada posita 16 di atasadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum, karena bukanditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuenyang sah, tetapi ditandatangani oleh Tergugat II (M. Ali M. Amin) dan Tergugat III(Ismuhar, SKM.)

  Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010;Bahwa terhadap SK dari Tergugat I dengan Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/III/ 2012tertanggal 10 Maret 2012, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah telahmenerbitkan Surat Nomor 063/Pen/DPC.PD/Bir/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentangPeninjauan Kembali PAW terhadap Penggugat, oleh karenanya tidak ada alasanhukum bagi KIP Kabupaten Bireuen, DPRK Bireuen dan pihak lainnya untukmelanjutkan proses PAW terhadap Penggugat

  Rani sebagai Anggota Partai Demokrat;e Surat Nomor 61/EXT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 14 April 2010, tentangUsulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Bireuen atasnama Jasman A.

  Rani;e Surat Nomor 30/INT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentangInstruksi Pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaAnggota DPRD di Provinsi Aceh;e Surat Nomor 145/INT/DPP.PD/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, tentangPenundaan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaAnggotaDPRD AnggotaAnggota DPRD di Provinsi Aceh;e Surat Nomor 129/INT/DPP.PD/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, tentangPenyelesaian Sengketa Internal Pileg 2009;Adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;8Menyatakan

• sesualsurat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD, Lampiran: 2 (dua)berkas, Perihal: PAW Anggota DPRD Kab.

  NABA /n Casu Penggugat, tidak berdasarkan hukumadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk mencabut dan menarik kembali surat TergugatTanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD, Lampiran: 2 (dua) berkas,Perihal: PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai Demokrat, yangditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa;Menghukum Tergugat untuk menunda proses Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama ANDILUKMAN MM Dg.

  Sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat / Terbandingmengeluarkan surat yang ditujukan Kepada Pimpinan KPU Kabupaten GowaNomor 171/18/DPRD, Perihal: PAW Anggota DPRD Kab.

  NABA, yang secara sukarela memenuhi putusanPengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Sgm., tanggal21 Desember 2017 padahal telah menyatakan banding, telah membuktikanbahwa perbuatan Tergugat / Terbanding yang menerbitkan surat Nomor171/18/DPRD, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab.

  Sehingga patut danberalasan hukum jika Tergugat dihukum untuk mencabut dan menarikkembali surat Tergugat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD,Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dariPartai Demokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowaincasu Turut Tergugat. Dan menghukum pula Tergugat untuk menundaproses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa dariPartai Demokrat atas nama ANDI LUKMAN MM Dg.

• PAW. No.888/Pdt.P/2020/Ms.SgiMengurus Rumah Tangga, KewargaNegaraan Indonesia, Alamat : GampongBeurawe, Kecamatan Kuta Alam, KotaBanda Aceh, Provinsi Aceh, di sebutSebagai Pemohon III;Dalam hal ini Pemohon I s/d III diwakili oleh Kuasanya USTAMAM,S.HIAdvokata/ Penasehat hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum (Law Office) BUSTAMAM &PARTNERS yang beralamat Jl. Medan Banda Aceh Km 105,Gp. Karieng. Grong grong, Kabupaten Pidie.

  PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi1. Bahwa pada tahun 1965 telah melangsungkan pernikahanantara Muhammad Gade Bin Yakob dengan Tihawa BintiIbrahim (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut tidak dikarunia keturunan;2. Bahwa pada tahun 2012 telah meninggal dunia SuamiPemohon I atau Paman kandung Pemohon II dan Pemohon IIIyang bernama Muhammad Gade Bin Yakob di rumahnyaGampong Puuk Kecamatan Delima, Kab.Pidie denganmeninggalkan ahliwarisny yaitu :2.1. Tihawa Binti Ibrahim (Isteri);2.2.

  PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi2. Nuraini binti Husen (anak perempuan saudara kandung)pemohon II;3. Ainul Mardhiah binti Husen (anak perempuan saudarakandung) Pemohon IIIo Bahwa saksi yakin bahwa almahum Muhammad Gademeninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagaimanadisebutkan diatas dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;oBahwa saksi mengatahui para Pemohon /Kuasanyamengajukan permohonan ini untuk keperluan warisan darialm Muhammad Gade;;o Bahwa saksi mengetahui alm.

  PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgisedangkan secara materil suratsurat bukti tersebutdipertimbangkan sebagai berikut;Berdasarkan bukti P1 s/d P3 (Foto kopi SuratKeterangan Kependudukan) atas nama para Pemohonmerupakan bukti bahwa para Pemohon berada dalamwilayah hukum Mahkamah Syar iyah Sigli ;Berdasarkan bukti P4 (Foto kopi Surat KeteranganMeninggal dunia) atas nama M.

  PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi(Pemohon 1) dan 2 (dua) orang anak perempuan saudarakandung sebagaimana disebutkan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) danPasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo. AlQuranSurat AlNisa Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut yangmaknanya;9ig SV lg ob sll Jz i lk.

• Bahwa berdasarkan Objek Sengketa tertanggal 6 Nopember 2013di dalamnya telah secara nyata tertulis dalam Konsideran poin b,menyatakan nama MAPERINCE COMBO sebagai Pengganti AntarWaktu (PAW) Saudara Demi Wanimbo, S.Sos;.

  Bahwa Pengganti Antar waktu (PAW) atas nama MAPERINCECOMBO TIDAK BERDASARKAN HUKUM untuk ditetapkan sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) dalam Surat Keputusan a quo,karena yang bersangkutan bukan berasal dari Daerah Pemilihan 3tetapi dari daerah pemilihan 2 dan tidak memperoleh suara samasekali;.

  Bahwa yang harus menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) dalamSurat Keputusan Aquo adalah saudara PENGGUGAT, hal ini sesuaiusulan DPC maupun DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)kepada DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah;Bahwa akibat adanya keputusan TERGUGAT, maka telahmembawa kerugian bagi PENGGUGAT, karena mencemarkannama baik dan tidak dapat menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW)anggota DPRD periode 2009 2014 tindakan TERGUGAT telahmenghilangkan Hak Konstitusi PENGGUGAT sebagai wargaNegara Indonesia yang

  MaparinceGombo ;Saksi : PURNOMO KAHAR ;e Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa ;e Bahwa saksi tahu tentang rekomendasi PAW dariKetua DPC PKB Kabupaten Mamberamo tengahSaat saksi disuruh antar surat pengunduran diriPak Demi Wanimbo ke Pak Petrus Gombo ;e Bahwa saksi mengetahui isi surat dari Sdr. DemiWanimbo yaitu) surat pengunduran diri danpermintaan rekomendasi PAW atas nama AmirYikwa/Penggugat ;e Bahwa saksi menerangkan setelah saksimenyerahkan surat tersebut, kepada Sdr. PetrusGombo, Sdr.

  Demi Wanimbo, S.Sos kepada Ketua DPC PKBKabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 17 Juli 2013,Perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian AntarWaktu (PAW), (fotokopi sesuai denganaslinya) ; Bukti T4 :Surat Pernyataan Sdr.

• Aidil Fitri,SH AnggotaDPRD Kota Samarinda (Penggugat); e Adanya Surat DPRD Kota Samarinda Nomor: 171/680/DPRDSMD/2009perihal Penyampaian tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) A.n.Sdr.

  Adanya Surat KPU Kota Samarinda Nomor: 171/680/DPRDSMD/2009tanggal 03 Desember 2009 perihal Penyampaian tentang PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) An. Sdr. Aidil Fitri, SH anggota DPRDKota Samarinda;c. Adanya Surat KPU Kota Samarinda Nomor: 195/KPUKS/XI/2009tanggal 18 Nopember 2009 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) An.Sdr. Aidil Fitri, SH anggota DPRD Kota Samarinda;d.

  Muhammad Hatta telahmemenuhi persyaratan dan merekomendasikan yang bersangkutan untukdiproses lebih lanjut (Berita acara Penelitian Pemenuhan PAW atas nama Sdr.17Muhammad Hatta terlampir);Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum tersebut diatas dibuat berdasarkan SuratKetua DPRD Kota Samarinda Nomor :171/640/DPRDSMD/2009 tanggal 13Nopember 2009, Perihal PAW Anggota DPRD Kota atas nama Sdr. Aidil Fitri,SH dari Partai Patriot oleh Sdr.

  Muhammad Hatta, yang dilampiri Surat DPP/DPW/DPC Partai Patriot Nomor : 303/SK/DPPPATRIOT/X/2009 tanggal 28Oktober 2009 Tentang Pemecatan Anggota Partai Politik, Nomor : 304/SI/DPPPATRIOT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 Perihal Rekomendasi PAW AnggotaDPRD Kota, Nomor : 090/RKM/DPWPATRIOT/XI/2009 tanggal 4 Nopember2009 dan Nomor : 028/SM/DPCPATRIOT/SMD/XI/2009 tanggal 10 Nopember2009 Tentang PAW Sdr.

  Aidil Fitri, SH dari Partai Patriot yang isinyamenyatakan proses PAW An. Sdr. Aidil Fitri, SH tidak dapat dilakukan,18menunggu adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;Bahwa Sdr.

• Mengabulkan Pengaduan dari Pengadu untuk selurunnyaZ, Menyatakan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dariTeradu atas nama Bahriun Rambe, SH dan dari Teradu II atas namaManingar, SP sebagai anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatanperiode 20142019 dari Partai Bulan Bintang kepada Calon Legislativelainnya di Kabupaten Labuhanbatu) Selatan sesuai peraturanPerundangan yang berlaku6.

  Mahkamah PartaiBulan Bintang) telah mengadili Penggugat, dengan menyatakan melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) dari Teradu atas nama Bahriun Rambe, SHdan dari Teradu II atas nama Maningar, SP sebagai anggota DPRD KabupatenLabuhanbatu Selatan periode 20142019 dari Partai Bulan Bintang lainnya diKabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Peraturan Perundangan yangberlaku.2.

  Ketua DPC PBB Labusel)sangat berkeinginan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat.10.

  Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum penggugat danmemberikan kepastian hukum untuk para pihak, mohon kepada yang muliaMajelis Hakim dalam perkara A guo untuk dapat memberikan keputusanProvisi, yang berisi berupa penundaan terhadap proses Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap diri Penggugat sampai gugatan ini memperolehkekuatan hukum tetap.21.

  Menyatakan batal dan tidak berlaku Putusan Nomor 13 A/MP/PP/XI/2017tanggal 9 Februari 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) atas namaPenggugat.3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmattigedaad)4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Immaterial sebesarRp1.000.000.000.00 (satu miliyar rupiah) kepada Penggugat.5. Mengabulkan Tuntutan Provisi yang dimohonkan.6.