Ditemukan 8126 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan PA CIANJUR Nomor 0217/P/2018 Tanggal 21 Mei 2018 — Pemohon
71 — 7
71 — 7
Register : 25-11-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PA DABO SINGKEP Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Dbs Tanggal 18 Desember 2014 — Pemohon I dan Cs
83 — 8
83 — 8
Register : 08-09-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PA KUPANG Nomor 55/Pdt.P/2016/PA.KP Tanggal 31 Oktober 2016 — Pemohon
51 — 28
51 — 28
Register : 01-07-2013 — Putus : 11-03-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1010/Pdt.P/2013/PA.Mdn Tanggal 11 Maret 2013 — Pemohon
36 — 5
36 — 5
Register : 17-12-2015 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 079/G/2015/PTUN.Smg. Tanggal 3 Mei 2016 — Drs. H. Sunoto Melawan I. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora II. Rajiman Santarko, S.E., M.Si.
232 — 70
232 — 70
ataudirehabilitasi;e Ayat (2): *Alasanalasan yang dapatdigunakan dalam gugatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1)a Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat bertentangan denganperaturan perundangundangan yangberlaku ;b Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang6 Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugattersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat,yaitu tertutupnya hak Penggugat untuk mengajukan sebagaicalon Pengganti Antar Waktu (PAW
Sunanto (in casu Penggugat)kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blora agar dapatdipertimbangkan dan ditindaklanjuti proses Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora sesuaiperaturan dan perundangundangan yang berlakusebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang PedomanTeknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPUNomor 03 Tahun 2011 tentang
Bahwa Surat dari Ketua DPRDKabupaten Blora merupakan tindak lanjut dari surat DPD PartaiGolkar Kabupaten Blora Nomor: 46/GOLKARII/XI/2015 danNomor 55/GOLKARII/XI/2015 masingmasing tertanggal 16November 2015, perihal Pengganti Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai7 Bahwa mendasarkan pada surat Ketua DPRD Kabupaten Blora,KPU Kabupaten Blora telah melakukan kajian dokumen hasilPemilu DPRD Kabupaten Blora Tahun 2014.
JIRATNANI WIDOWATI 2.166 5Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon 23.806 Dengan demikian, berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu DPRDBlora 2014, calon Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD DapilBlora 1 dengan perolehan suara terbanyak berikutnya atau urutan ketigaadalah saudara Drs. H.
Kusnanto, SH dikarenakan yangbersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota DPRDKabupaten Blora untuk menjadi calon Bupati Blora.Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihanumum Anggota DPRD Kabupaten Blora mewakili daerahPemilihan Blora 1, calon PAW dengan perolehan suaraterbanyak berikutnya adalah Sdr.
Register : 21-10-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan MS IDI Nomor 26/Pdt.P/2014/MS.Idi Tanggal 4 Nopember 2014 — Hadijah, Dkk
49 — 14
49 — 14
Register : 17-06-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan MS IDI Nomor 5/Pdt.P/2013/MS-Idi Tanggal 2 Juli 2013 — Pemohon I dan Pemohon II
18 — 7
18 — 7
Register : 16-07-2013 — Putus : 26-01-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 40 / G / 2013/ PTUN. Smg Tanggal 26 Januari 2014 — DANNY STEPHANUS, S.Psi melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SALATIGA
75 — 40
75 — 40
Register : 27-02-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PA SENGETI Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt Tanggal 21 Maret 2017 — PEMOHON
87 — 22
87 — 22
Register : 07-06-2011 — Putus : 27-06-2011 — Upload : 07-06-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 401/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg Tanggal 27 Juni 2011 — PEMOHON I
PEMOHON II
8 — 6
8 — 6
Register : 13-06-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PA SURAKARTA Nomor 61/Pdt.P/2014/PA.Ska. Tanggal 25 Agustus 2014 — Pemohon
15 — 3
15 — 3
Register : 29-09-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 369/Pdt.P/2014/PA.Sub Tanggal 21 Oktober 2014 — Junaidi bin Ahmad dan Nurhasanah binti Zakaria
21 — 12
21 — 12
Register : 10-07-2012 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 12/G/2012/PTUN-BKL. Tanggal 17 Oktober 2012 — ARJUS PURNAMA,T, melawan 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU; 2. HENDRI DUNAND
122 — 59
122 — 59
Register : 14-03-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PA SENGETI Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Sgt Tanggal 13 April 2017 — PARA PEMOHON
83 — 28
83 — 28
Register : 12-07-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PA SURAKARTA Nomor 0057/Pdt.P/2017/PA.Ska Tanggal 21 Agustus 2017 — Pemohon
69 — 20
69 — 20
Register : 12-08-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA BEKASI Nomor 69/Pdt.P/2014/PA.Bks. Tanggal 10 September 2014 — Pemohon
38 — 5
38 — 5
Register : 03-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan MS IDI Nomor 122/Pdt.P/2015/MS.Idi Tanggal 1 Desember 2015 — Pemohon I, dkk
62 — 15
62 — 15
Register : 05-02-2015 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan MS IDI Nomor 5/Pdt.P/2015/MS.Idi Tanggal 23 Februari 2015 — Pemohon I, II, III, IV, V dan VI
23 — 7
23 — 7
Register : 27-04-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan MS IDI Nomor 12/Pdt.P/2015/MS.Idi Tanggal 19 Mei 2015 — H. Matsyah Bin Hamzah, Cs
62 — 17
62 — 17
Register : 26-11-2012 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 27-06-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 26/G/2012/PTUN-PDG Tanggal 22 April 2013 — -DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) KABUPATEN PADANG PARIAMAN
-GUBERNUR SUMATERA BARAT
114 — 31
114 — 31
Usulan PAW terhadap anggota DPRD barudapat dipertimbangkan apabila yang bersangkutan telah diberhentikan darikeanggotaan partai berdasarkan Surat Keputusan DPPPPRN, bukandidasarkan kepada Surat Keputusan DPDPPRN, BAHWA SEBAGAI CONTOH, PROSES PAW ANGGOTA DPRDKABUPATEN PASAMAN BARAT AN. SDR. PASRIAL SUTAN MUDOMENGGANTIKAN SDR.
untuk perkara ini, pertahun diperbaharuiSKnya, PAW perkara ini tahun 2012, saksi tidak tahu proses PAW perkara inikarena belum masuk sebagai Tim, saksi baru masuk Tim Tahun 2013, pada waktuitu yang ikut pak Mulyadi; Bahwa tidak ada aturan tertulis/tidak ada diatur dalam peraturan perundangundangan terkait dengan kelengkapan berkas PAW yang asli atau fotokopi akantetapi hanya kebijakan tim agar terhindar dari pemalsuan; Bahwa syarat asli yang wajib dicantumkan untuk penerbitan SK PAW antara lain:
nnn nn nn nnnBahwa sepengetahuan saksi surat keputusan pemberhentian, usulan PAW daripartai ditandatangani oleh DPP atau DPD diatur didalam AD/ART partai masingmMaSinQ; Bahwa proses PAW sesuai dengan Peraturan KPU Nomor: 22 Tahun 2008 bahwaPAW tersebut dapat disebabkan karena tiga hal: 1.
kasus DPD PPRN Padang Pariaman ada kasuslain yang serupa dari PPRN yang ditangani oleh Kesbangpol yaitu PAW di Kab.Pasaman Barat dan di Solok; Bahwa yang mengusulkan PAW dari PPRN di Kab.
Yani; Halaman 33 dari 43 halaman Putusan No.26/G/2012/PTUNPDG Bahwa terhadap PAW dari PPRN di Kab.